Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Improvement of Asri Jewelry Production Capacity During Covid-19 Pandemic Ida Ayu Nyoman Yuliastuti; Putu Kepramareni; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari; I Ketut Sudipta Giri
Journal of the Community Development in Asia (JCDA) Vol 3, No 3 (2020): Journal of The Community Development in Asia (JCDA)
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (170.421 KB) | DOI: 10.32535/jcda.v3i3.886

Abstract

This study aims to determine strategies for increasing Asri Jewelry production capacity by continuing to apply health protocols during the Covid-19 pandemic. They are socialization, procurement of hand sanitizers, simple handwashing stations, masks, hand gloves, building materials, assistance in repairs, and expansion as well as arrangement of production sites. The study finds that increased workers' awareness of using masks, and hand gloves, a more comfortable workplace, and more structured flow of production activities. This implies that workers' health and safety are fully guaranteed. The improvements of the production site provide workers the comfortability bringing an increase of the total production capacity of Asri Jewelry.
Asri Jewellery's Online Marketing During the Covid 19 Pandemic in Tampaksiring Village, Gianyar Ida Ayu Nyoman Yuliastuti; Putu Kepramareni; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari; I Ketut Sudipta Giri; I Gede Cahyadi Putra
Journal of the Community Development in Asia (JCDA) Vol 4, No 3 (2021): Journal of The Community Development in Asia (JCDA)
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.111 KB) | DOI: 10.32535/jcda.v4i3.1185

Abstract

This study was carried out at Asri Jewellery engaged in a craft of bone carving, located at Br. Mantring, Tampaksiring Village, Bali. The training, mentoring, and evaluation methods for the sustainability of service activities. The results were the installation of wifi and neon boxes, website creation, product catalogs and brochures, business cards and business stamps, and online promotion assistance and through social media and marketplaces. The activities that have been carried out have provided the benefit of increasing a wider market share which resulted in the income maintained during the COVID-19 pandemic.
TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) TERHADAP WAJIB PAJAK TERKAIT SANKSI PIDANA PERPAJAKAN Md. Endra Adelina Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 1 No. 1 (2021): Edisi April: JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (362.232 KB) | DOI: 10.36733/jhm.v1i1.2571

Abstract

Pajak merupakan penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan umum sepertipembangunan, pendidikan dan kesehatan, bahkan pajak juga merupakan salah satutolak ukur dari keberhasilan perekonomian suatu negara.Pajak yang begitu penting sebagai sumber pembiayaan negara, dalam pemungutannya tidak lepas dari beberapa hambatan.Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut belum dilaporkan oleh pemilik Harta dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) terkait dengan sanksi pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatifdengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statue aproach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalahbahan hukum primer yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis dengan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang telah ikut Pengampunan Pajak yang hartanya berasal dari hasil tindak pidana pencucian uang, maka ketentuan manajemen data dan informasi dan ketentuan pidana Undang-Undang Pengampunan Pajak diabaikan dan harus dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan KUHAP.
PELAKSANAAN PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS IIB GIANYAR Febriyanty Kusumaningrum; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 1 (2022): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.746 KB)

Abstract

Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk memasyarakatkan warga binaan pemasyarakatan agar kelak dapat berintegrasi di tengah masyarakat ketika mereka bebas melaluipendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Pemidanaan bukan bertujuan untuk mencabut hak-hak yang melekat pada dirinya sebagai manusia salah satunya hak untuk mendapat pelayanan kesehatan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menetapkan hak-hak warga binaan pemasyarakatan meliputi hak mendapatkan perawatan, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Rumah Tahanan Negara Kelas II B Gianyar dalam melaksanakan pemenuhan pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan masih mengalami beberapa kendala seperti kurangnya fasilitas kesehatan, sarana prasarana belum sesuai dengan standar pelayanan minimal dan kendala kepemilikan kartu BPJS yang belum merata oleh warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui implementasi/penerapan hak pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi/penerapan pemberian pelayanan hak kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar. Metode Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian empiris yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan khusunya berkaitan dengan pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan terhadap narapidana Rumah Tahanan Negara Klas II B Gianyar.
HARMONISASI KEARIFAN LOKAL DALAM PENEYELESAIAN PERKARA PIDANA DALAM PERSPEKTIF RUU KUHP I Wayan Wahyu Wira Udytama; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari; I Gusti Ngurah Anom
Jurnal Yusthima Vol. 1 No. 01 (2021): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.048 KB) | DOI: 10.36733/yusthima.v1i01.2982

Abstract

Indonesia is a legal state with Pancasila as the basis of the state, the very dynamic legal developments in Indonesia encourage the creation of a new Criminal Code, considering that the current Criminal Code is very old, so that reforms are needed from all sides to meet the needs of the people. sense of justice and the development of the times, in the Draft Criminal Code there is respect for local wisdom which is reflected in the settlement of cases taking into account the customs in each region, of course this will result in the diversity of procedures for enforcing criminal law in Indonesia. In the criminal system, of course, a person cannot be sentenced to more than one legal system, the purpose of the punishment itself is nothing but deterrence or a deterrent effect on the perpetrator so as not to repeat his crime again, while customary law is more about restoring balance and harmony between human beings, the environment and the environment. divine pattern. Indonesia merupakan negara hukum dengan pancasila sebagai dasar negara, perkembagan hukum di Indonesia yang sangat dinamis mendorong terciptanya Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang baru, mengingat Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini sudah berumur sangat lama, sehingga diperlukan pembaharuan dari segala sisi guna memenuhi rasa keadilan dan perkembangan jaman, di dalam RUU KUHP terdapat penghormatan terhadap kearifan lokal yang tercermin dalam penyelesaian perkara mempertimbangkan adat istiadat di masing masing daerah, tentunya hal ini akan mengakibatkan keberagaman tata cara penegakan hukum pidana di Indonesia. Dalam sistem pemidanaan tentunya seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman lebih dari satu sistem hukum, tujuan dari pemidanaan sendiri tidak lain adalah penjeraan atau memberikan efek jera pada pelaku agar tidak mengulangi kejahatanya kembali, sedangkan hukum adat lebih kepada pengembalian keseimbangan dan keharmonisan baik sesama manusia, lingkungan dan pola ketuhanan.
Pengaturan Banten Sebagai Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Perspektif Hak Cipta Kadek Anggita Sasmi Febriyana; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 2 No. 02 (2022): Edisi Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaturan banten sebagai ekspresi Budaya Tradisional dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap banten dalam perspektif Hak Cipta. Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu, metode yuridis normative. Hasil penelitian ini yaitu Pengaturan karya cipta banten sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum dapat menjamin kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena adanya kekaburan norma serta perbedaan rezim HKI pada Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional. Bentuk perlindungan hukum terhadap banten dalam perspektif hak cipta yaitu negara sebagai pemegang Hak Cipta atas ekspresi kebudayaan tradisional adalah melakukan inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan tersebut serta untuk merumuskan sistem perlindungan yang tepat bagi Ekspresi Budaya Tradisional tersebut dengan membuat RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (RUU PTEBT)
EFEKTIVITAS AWIG-AWIG DALAM KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP POHON DI DESA ADAT TENGANAN PEGRINGSINGAN, KECAMATAN MANGGIS, KABUPATEN KARANGASEM Ni Kadek Dwi Mertaning Astiti; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 1 (2023): EDISI APRIL
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study was to determine the effectiveness of awig-awig in environmental sustainability of trees in the Tenganan Pegringsingan Traditional Village, Manggis District, Karangasem Regency. The type of legal research used is the empirical legal research method. The results of this study are that the procedures and mechanisms for implementing awig-awig have been carried out from ancient times without direct socialization. This is due to being socialized from generation to generation only in the family environment. The effectiveness of awig- awig regarding environmental preservation of trees can be seen from the fact that most people know about awig-awig. In practice, the awig-awig has not been fully effective due to a lack of supervision from village enforcers and a lack of awareness from the village community.
STRATEGI PERLINDUNGAN MERK USAHA BAGI UKM ASRI JEWELLERY DI DESA TAMPAKSIRING, GIANYAR Ida Ayu Nyoman Yuliastuti; Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari; Putu Kepramareni; I Ketut Sudipta Giri
Jurnal Dharma Jnana Vol. 1 No. 2 (2021): JURNAL DHARMA JNANA
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (566.876 KB)

Abstract

Memiliki merek dagang terdaftar saat ini sangatlah penting, karena dapat mencegah pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan merek ataupun nama usaha yang sama. Suatu usaha yang memproduksi suatu produk atau jasa dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, tetapi tidak memiliki identitas usaha yang menarik, akan menjadi sulit untuk dikenali dan diingat oleh banyak orang, serta sulit menjangkau customer yang luas. Mitra dalam kegiatan pengabdian yaitu Asri Jewellery belum memiliki logo usaha yang menarik sebagai identitas usahanya agar lebih mudah dikenal oleh banyak orang. Asri Jewellery juga belum memiliki perlindungan berupa Hak Kekayaan Intelektual merk usaha. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu berupa penyuluhan, dan pendampingan dalam pengurusan Hak Kekayaan Intelektual. Hasil dari kegiatan pengabdian ini yaitu Asri Jewellery telah memiliki logo usaha dan Asri Jewellery juga telah memiliki Hak Kekayaan Intelektual katalog produk serta Hak Kekayaan Intelektual merk dagang.
PERTANGGUNGJAWABAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PELAKU KEKERASAN RUMAH TANGGA DARI PERSPEKTIF PSIKIS KORBAN Adi Kusuma, I Made Wahyu; Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik
Jurnal Hukum Mahasiswa Vol. 3 No. 02 (2023): EDISI OKTOBER : JURNAL HUKUM MAHASISWA
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Selama ini KDRT identik dengan kekerasan fisik. Namun, KDRT tidak hanya tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga tetapi juga kekerasan batin yang dapat membuat sakit secara fisik maupun psikis. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana formulasi pengaturan restoratif justice oleh pelaku dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif pemulihan psikis korban dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif psikis korban. Bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari perspektif psikis korban yaitu dengan pola pelaku dan korban kejahatan saling berhadap-hadapan sedangkan negara hanya fasilitator dapat menghasilkan konsekuensi pola penghukuman yang lebih progresif dan berangkat dari nilai yang sesuai dengan kebutuhan dan kewajiban yang harus diperlukan baik oleh korban dan pelaku.
PERAN DESA ADAT DALAM PERIZINAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS KEARIFAN LOKAL Sugiantari, Anak Agung Putu Wiwik; Arthani, Ni Luh Gede Yogi; Pratiwi, Agustina Ni Made Ayu Darma; Yuliniantari, Ni Kadek; Asrita, Ni Nyoman Manik Gita
Jurnal Yusthima Vol. 3 No. 2 (2023): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/yusthima.v3i2.8093

Abstract

Ligkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, untuk kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam perizinan Berusaha atau perizinan lingkungan AMDAL atau UKL-UPL sangat di perlukan sebagai salah satu persyaratan dalam mendirikan sebuah usaha, selain itu dengan adanya persyatan ini dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masyarakat adat yang nantinya terkena dampak langsung dari adanya sebuah usaha. Dalam proses pembuatan atau Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dapat melibatkan masyarakat adat yang memiliki kearifan lokal nya, agar masyarakat adat mengetahui jenis dari usaha yang akan berdiri di daerahnya dan dampak nya. Dalam perizinan lingkungan hidup masyarakat adat Di Bali khusnya menggunakan konsep kearifan lokal nya yaitu konsep ajaran Tri Hita Karana inilah yang menjadikan Desa Adat di Bali dapat menjaga kesinambungan kehidupan masyarakat adatnya, baik secara Ketuhanan, sesama manusia, serta alam sekitarnya, termasuk perihal perizinan lingkungannya. Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah deskriptif analis yang dimana memberikan gambaran atau penjelasan secara umum dengan mengunakan data yang diperoleh. Adapun tuajan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan konsep baru dalam bidang ini .