p-Index From 2021 - 2026
6.064
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat dalam Penerbitan STNK di Kantor Samsat Kota Tanjungpinang Esteria Pasaribu; Rudi Subiyakto; Fitri Kurnianingsih
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i2.422

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat dalam penerbitan STNK di Kantor Samsat Kota Tanjungpinang. Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada kantor Samsat Kota Tanjungpinang tahun 2022 mencapai kepuasan sebesar 89,95%. Problematika penelitian ini menunjukkan adanya rasa ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat dengan layanan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) seperti proses administrasi yang berbelit-belit, dan beberapa diantara mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa calo atau perantara maupun orang dalam agar STNK tersebut dapat diproses dengan cepat. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam kaitannya dengan indikator kualitas pelayanan yakni dari segi kehandalan, daya tanggap dan empati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pada saat penerbitan STNK di Samsat Kota Tanjungpinang. Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling dengan sampel sebanyak 100 responden yang didapat dengan menggunakan rumus Slovin. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik regresi sederhana dengan pengujian hipotesis yang diproses dengan program SPSS versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat di Kota Tanjungpinang. Dari hasil Koefisien Determinasi (R2) ditemukan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan masyarakat yakni 0,874 atau 87,4%. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan dengan kepuasan masyarakat sesuai dengan interval koefisien 0,80 – 1,000 yang termasuk dalam kategori sangat kuat. Dan sisanya sebesar 12,6% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.
Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Teluk Air, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun Nurisa Nazira Putri; Rudi Subiyakto; Novi Winarti
Social Issues Quarterly Vol 1 No 4 (2023): Social Issues Quarterly (July)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The minimal work program of the Regional Disaster Mitigation Agency (BPBD) has resulted in BPBD's efforts in the field not being maximized in anticipating flood disaster problems. This study aims to determine the role of BPBD and constraints in flood disaster management in Teluk Air Village, Karimun District, Karimun Regency. Data collected using instruments in the form of observation and documentation and developed by interviewing informants. The results of the study show that in Teluk Air Village, Karimun District, Karimun Regency there is preparedness in carrying out flood disaster management efforts from the Karimun Regency Regional Disaster Management Agency (BPBD) to deal with flood disasters. The local community also participates in flood prevention activities. The public is advised not to turn ditches or drains into garbage dumps. With limited human resources, the community is also asked to routinely clean ditches or waterways on a regular basis so that there is no blockage in the ditches which results in flooding. The existence of good conditions with related agencies or services as an effort to deal with flood disasters based on supportive conditions and in flood disaster management involves various parties.
Formulasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Provinsi Banten Delly Maulana; Bambang Pujiyono; Rudi Subiyakto
Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 2 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v14i2.22653

Abstract

To increase economic growth and have an impact on society, one of which is through tourism development. Indeed, tourism in Banten Province has very good potential, both from coastal, mountain, religious, and cultural tourism. For example, Banten Province is one of the areas designated as the Tanjung Lesung Special Economic Zone. But now this area is no longer a strategic program of the Central Government. Apart from that, Banten also has religious tourism in the Old Banten area which has become a pilgrimage destination. Banten also has cultural and natural tourism, namely traditional Baduy tourism which has quite an interesting appeal for tourists who want to learn about the characteristics of the typical Baduy people. Therefore, with very good potential, it is necessary to have a comprehensive policy formulation so that this potential can develop significantly while at the same time providing maximum impact on increasing local revenue in each Regency/City in the Banten Province region and providing local community welfare. The method used in this study is a qualitative method using primary and secondary data and using data analysis techniques with the help of Atlas Ti software (looking for potential, problem identification, and policy alternatives) and Process Hierarchy Analysis (AHP) to find recommendations that are prioritized and most the best to be the solution for tourism development in Banten Province. This research will provide an overview of the potential and policy formulation for tourism development in Banten Province.
DINAMIKA INTELEKTUAL KAJIAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT (COMMUNITY DEVELOPMENT) PERTAMBANGAN: ANALISIS BIBLIOMETRIK Herawati, Netti; Subiyakto, Rudi; Kurnianingsih, Fitri
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 6 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v6i2.428

Abstract

Penelitian dilakukan untuk menganalisis dinamika intelektual terkait kajian pengembangan masyarakat daerah pertambangan. Cara mengetahui perkembangan tersebut dengan melakukan analisis bibliometrik terkait dengan tahun publikasi penelitian; tipe dokumen dan sumber; negara paling aktif yang melakukan kajian; analisis kata kunci dan penulis yang paling produktif. Data terkait tahun publikasi, tipe dokumen dan negara paling aktif dianalisis dengan menggunakan analisis dokumen di scopus. Sedangkan analisis kata kunci dan penulis yang saling terhubung satu dengan lainnya menggunakan software VosViewer. Untuk melihat penulis yang paling produktif menggunakan tabulasi publikasi dari Harzing’s Publish or Perish. Hasil analisis menunjukkan bahwa Jumlah artikel terbanyak ditulis terkait mining dan community development terjadi pada tahun 2021. Prosentase tipe dokumen tertinggi adalah dalam bentuk artikel, yaitu mencapai 89%. Negara yang paling aktif adalah negara Australia dengan jumlah publikasi sebanyak 18 dokumen. Klaster kata kunci pertama terkait dengan mining, yaitu: stake holder, sustainable development, community, restructuring. Kluster kata kunci community development yaitu: corporate social responsibility, private sector, mining companies, local communities, planning.
Evaluasi Program Kampung Keluarga Berencana di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Kampung Bulang Kecamatan Tanjungpinang Timur) Rahmi Widia Purnama; Fitri Kurnianingsih; Rudi Subiyakto
Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Juli : Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/doktrin.v1i3.1050

Abstract

One of the recognized stages in addressing population growth is the Family Planning Program. In essence, the results of the Family Planning Program are beneficial for the growth and development of Indonesian society. Community participation is very influential in the family planning program, especially in improving the quality of life of the community at the village level or equivalent to the family planning program and other development programs that have been adjusted by each region. The evaluation of the family planning program in Kampung Bulang sub-district aims to obtain comprehensive information on the implementation and implementation of family planning programs in increasing family resilience and welfare. In this study, researchers used descriptive research using a qualitative approach, with primary and secondary data sources. This study uses the Program Evaluation Theory according to Wirawan, where in this theory there are five indicators consisting of (1) Input Evaluation, which aims to assess the adequacy of the Quantity and Quality of the Family Planning Program. (2) Process Evaluation, which aims to see or monitor how far the activities have been carried out. (3) Output Evaluation, which aims to see whether the Family Planning Program is running well or vice versa. (4) Outcome Evaluation which aims to see the results of whether the community understands the importance of the Family Planning Program. (5) Impact Evaluation, which aims to assess changes that occur in society. The conclusion of the program researchers is that it is running well, but it must continue to raise public awareness for the family planning program. The government also needs to reaffirm family planning not only in certain circumstances but for national needs.
Collaborative Governance Dalam Proses Penanggulangan Bencana Alam Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur Lango Kukun, Syamsudin; Subiyakto, Rudi; Akhyary, Edy
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 5 No. 1 (2024): in Process
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jdkp.v5i1.8476

Abstract

The Lembata Regency Government uses government cooperation as the main method for dealing with natural disasters. The creation of strategic disaster documents such as disaster risk assessment documents and disaster contingency plans shows collaborative Governance successfully handled the disaster in Lembata Regency. This research aims to find out about Collaborative Governance in Natural Disaster Management in Lembata Regency, East Nusa Tenggara. This research uses a qualitative descriptive research method. Primary and secondary data are data sources for this research. Research results (1) indicators of face-to-face dialogue in collaboration are key elements of effective disaster management, (2) indicators of building trust between Stakeholders is an important component to achieve optimal results in mitigation efforts and response to disasters, (3) indicators of commitment to the process become a solid foundation in joint efforts to overcome disasters, (4) indicators of shared understanding are needed to build effective disaster management cooperation and successful in Lembata Regency, (5) interim results indicators of this collaboration have a strategic impact and are an important step towards more effective and successful disaster management in Lembata Regency. In conclusion, to achieve this goal, inclusive and structured collaboration is needed with a clear division of roles and responsibilities.
Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bintan Anggraini, Riang; Subiyakto, Rudi; Ilmiah Rivai, Nur
JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik Vol. 5 No. 1 (2024): in Process
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/jdkp.v5i1.8904

Abstract

DPRD as part of regional government administration has an important task in increasing efficiency, productivity and accountability in government administration. Quality services from the Bintan Regency DPRD Council Secretariat are very important to ensure effective and efficient DPRD performance. This research aims to determine the service strategy carried out by the secretariat of the Bintan Regency DPRD council. This research uses a qualitative descriptive research method. Primary and secondary data are data sources in research. Research results (1) The implementation of organizational strategy can be seen from the preparation of Standard Operating Procedures (SOP) which provide clear guidance for DPRD members in carrying out their duties. (2) the program strategy is implemented through the implementation of an information management system, provision of better information services, as well as training and guidance for DPRD members. (3) human resources (HR) support strategies are carried out with selective recruitment, continuous training, and development of skills and competencies. (4) institutional strategies are implemented through providing logistical and administrative support, preparing activity agendas, routine coordination mechanisms, and appointing inter-departmental coordinators. In conclusion, the implementation of these strategies has improved the quality of DPRD council secretariat services to members of the Bintan Regency DPRD
Implementasi Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Tanjungpinang Farida Hani Sri Wahyuni; Rumzi Samin; Rudi Subiyakto; Fitri Kurnianingsih
Jurnal Relasi Publik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v1i3.1072

Abstract

Stunting is a lack of nutritional intake with a long duration, starting from pregnancy to 24 months. The prevalence of stunted children recorded at the Tanjungpinang City Health, Population Control, and Family Planning Office increased by 1.3% in 2020 to 3.49% in 2021 and 3.91% in 2022. Based on these data, it can be seen that there has been an increase in stunting cases in Tanjungpinang City. The problem that will be the focus of discussion in this study is how to implement stunting prevention programs in the Tanjungpinang City Health, Population Control and Family Planning Office. This study aims to analyze the implementation of stunting prevention programs in the Tanjungpinang City Health, Population Control and Family Planning Office.The research approach used in this study is explained using a qualitative approach. The theory used by researchers in implementation uses Soren C. Winter's theory which includes indicators: the behavior of relationships between organizations, the behavior of lower-level implementors (apparatus / bureaucrats) and the behavior of target groups. The implementation of the stunting alleviation program at the Tanjungpinang City Health, Population Control and Family Planning Office has been going well, but it is still not optimal. This is because there are still people who do not know about stunting, socialization carried out by puskesmas officers and posyandu cadres has not been thoroughly carried out. However, the response from the community itself is very good or positive, this is because puskesmas officers continue to provide assistance and check regularly. The commitment made by the health Office in collaboration with the Ministry of Religious Affairs made an MOU so that these brides-to-be get IEC (Educational Information Communication) and with the formation of the Stunting Reduction Acceleration Team at the Tanjungpinang City level, this is nothing but an effort to reduce stunting rates in Tanjungpinang City.
Digitalization of Online Single Submission as a Manifestation of Integrated Services at DPMPTSP Kepulauan Riau Province Syarfita, Nosy Syarfita; Subiyakto, Rudi; Akhyari, Edy
Kemudi Vol 9 No 1 (2024): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v9i1.7024

Abstract

This research target is in line with the basic problems that will be revealed related to the positive significance of the digital transformation policy implementation process at the Kepulauan Riau Province Investment and One- Stop Integrated Service Office and the dominant obstacles faced related to the digital transformation policy implementation process at the DPMPTSP of Riau Islands Province. The relationship between these problems will be explored using a qualitative approach as a tiered research design supported by the availability of Grindle's approach to policy implementation and the linear relevance of the locus under study. The parameters of the findings by Mergel, et al. (2019), in order to meet public expectations of the Government's ability to provide high-value real-time digital services, the Government changed operational standards to improve public services to be more effective so as to achieve goals, including transparency and public satisfaction. The indicators of these research findings indicate the existence of relevance and linear comparison as novelty which is the author's target in providing research novelty. The achievement of research targets is supported by qualitative methods and descriptive analysis and discussion of field observations segmented within the scope of field research. However, after the author completed an initial survey at the Kepri Province Investment and One-Stop Integrated Service Office, indicating the relevance of the research findings that the added value of the community is obtained as needed, namely fast, easy, and free of charge, the function of NIB which also applies as a business license, distribution permit, SNI, and Halal Certificate, through OSS-RBA, MSE and Non MSE business actors. A number of conclusions followed by positive and negative implications indicate a multiplying effect on research findings directly and indirectly which can be used as empirical evidence for policy making related to online licensing in Riau Islands Province.
77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis Basuki, Udiyo; Subiyakto, Rudi
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v11i2.2747

Abstract

Tersurat dan tersirat dalam Konstitusi Indonesia, penegasan bahwa selain sebagai negara hukum seperti tertera dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, maka Indonesia adalah juga negara demokrasi, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat seperti tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebagai negara berpostur negara hukum demokratis tentunya segala langkah kebijakan yang diambil akan bermuara pada tujuan bagaimana mewujudkan tata kehidupan masyarakat hukum yang bersendikan nilai-nilai demokrasi. Merayakan 77 tahun kemerdekaan Indonesia, serta diilhami oleh fenomena meningkatnya kesadaran pentingnya negara hukum dan tegaknya demokrasi, maka perlu dikaji bagaimana derap politik hukum dalam tata hukum Indonesia guna mewujudkan masyarakat hukum yang demokratis. Politik hukum sebagai bagian dari sekian banyak kebijakan penguasa negara akan sangat menentukan warna tata hukum yang berlaku dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tata hukum yang merupakan wujud dari aspirasi publik, juga akan menentukan tercapai tidaknya suatu masyarakat hukum ideal dalam ukuran dan ranah demokrasi.