Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.171
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Eksplorasi Pandecta Yustisia Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Dinamika Hukum Varia Justicia Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Community Empowerment Borobudur Law Review AMNESTI : Jurnal Hukum Jurnal Dedikasi Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Jurisprudence
Dyah Adriantini Sintha Dewi
Universitas Muhammadiyah Magelang
Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Efektifitas Perda Kab. Blora Nomor 3 Tahun 2017 Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Fatkhiah Priza Setiyani; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Suharso Suharso; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 2 (2022): Vol 1 No.2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.857 KB) | DOI: 10.31603/7335

Abstract

Kekerasan dalam pemahaman umum adalah perbuatan yang mana lebih bersifat fisik dan dapat berimbas kepada luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak selalu identik dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk psikis maupun seksual. Saat ini banyak sekali perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak pemerintah daerah membuat Perda No 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Namun kenyataannya banyak sekali kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak namun tidak berani untuk melaporkan kasus tersebut karena kekerasan di anggap aib keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektifitas Perda No 3 Tahun 2017 dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mana menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer didapatkan dari Perda No 3 Tahun 2017, sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari jurnal dan buku terkait kekerasan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perda No 3 Tahun 2017 berlum bisa di katakan efektif karena jumlah kekerasan yang terjadi masih meningkat setiap tahunnya.
Peningkatan Kesadaran Hukum Warga Binaan Lapas IIA Kota Magelang melalui Pendidikan Hukum Puji Sulistyaningsih; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Yulia Kurniaty
Borobudur Journal on Legal Services Vol 1 No 1 (2020): Vol 1 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

xxx
Pelatihan Penyusunan Dokumen Perjanjian bagi Industri Rumah Tangga di Desa Paremono Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Dakum Dakum; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Fendi Rahmanto; Yudho Paripurno; Nurdhin Prianto; Nurcholis Nurcholis; Ahimsa Wisnu Murti
Borobudur Journal on Legal Services Vol 1 No 2 (2020): Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.789 KB) | DOI: 10.31603/bjls.v1i2.4264

Abstract

Sebagian besar penduduk Dusun Mertan, Desa Paremono, Mungkid, Kabupaten Magelang berprofesi sebagai pelaku industri olahan makanan ringan. Industri makanan ringan tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan. Namun demikian, legalitas usaha dan hubungan dengan pihak ketiga menjadi sebuah kendala. Kebanyakan industri tersebut tidak memiliki perjanjian tertulis dengan supplier terkait dengan perolehan bahan baku sehingga seringkali ditipu dan mengakibatkan kerugian bagi pelaku usaha. Kegiatan pengabdian ini bertujuan agar mitra dapat membuat dokumen hukum perjanjian usaha, mengurus legalitas ijin usaha, dan meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampinan kepada mitra secara langsung di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan yakni persiapan pengabdian, pelaksanaan pengabdian, dan penyajian hasil pengabdian. Hasil temuan kegiatan pengabdian ini mitra mampu memahami terkait tata cara membuat dokumen hukum perjanjian usaha, mengurus legalitas ijin usaha, dan meningkatkan pemasaran produk yang dihasilkan secara baik. Kegiatan ini sangat penting dilakukan agar dapat membantu mitra dalam membuat dokumen hukum perjanjian usaha, mengurus legalitas ijin usaha, dan meningkatkan pemasaran produk.
Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang- Undang Dasar 1945 Suharso Suharso; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Bambang Tjatur Iswanto
Prosiding University Research Colloquium Proceeding of The 11th University Research Colloquium 2020: Bidang Sosial Humaniora dan Ekonomi
Publisher : Konsorsium Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) Koordinator Wilayah Jawa Tengah - DIY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.512 KB)

Abstract

Sejarah terbentuknya MK tidak dapat dilepaskan berdasarkan sejarah dan fakta mengenai yudicial review. Ada empat sejarah yang mendasari terbentuknya MK yakni kasus Madison versus Marbury, ide Hans Kelsen di Austria, gagasan Muhammad Yamin, dan perdebatan PAH 1 MPR pada sidang-sidang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. MK merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, disamping Mahkamah Agung dan pembentukan MK merupakan fenomena negara modern di abad ke-20. Pembentukan MK dapat dipahami yakni dari dua sisi, sisi politik dan hukum. Dari sisi politik ketatanegaraan bahwa keberadaan MK untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-Undang yang dimiliki oleh DPR dan Presiden. Dari sisi hukum keberadaan MK adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi dalam prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum atau checks and balances dan kedudukan MK sejajar dan sederajat dengan lembaga lainnya.
Legal protection of migrant workers and their families: before, during, and after working Kartono Kartono; Siti Kunarti; Sri Hartini; Supriyanto Supriyanto; Dyah Adriantini Sintha Dewi
Borobudur Law Review Vol 4 No 2 (2022): Vol 4 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/burrev.6871

Abstract

This study aims to identify and analyze local government role as well as solving the problem concerning protection of migrant workers and their families before, during, and after working. The results showed that the local governments have not perfomed their role in maximum level to protect migrant workers and their families. Many policies have not been able to encourage legal protection because they are established on the old laws and emphasized administrative. The policies opens for brokers to operate in the village and the number of fake documents. The legal protection for migrant workers and their families is mainly provided by NGOs and individuals who are aware of protecting the migrant workers, and by establishing village regulations. It is necessary to initiate a more comprehensive legal protection, both administratively and technically through adjustment of local regulations to the new laws. In addition, the role of villages and communities/individuals can be expanded to better protect migrant workers.
Domestic Violence in the Criminology and Victimology Perspectives: Case Study in Kupang, East Nusa Tenggara Siti Syahida Nurani; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Joel Rey Acob Ugsang; Nurdin Nurdin; Heru Santoso Wahito Nugroho
Varia Justicia Vol 18 No 2 (2022): Vol 18 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/variajusticia.v18i2.6856

Abstract

The state controls the interaction of family members within the scope of the household through Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Domestic violence cases often happen in Kupang City, East Nusa Tenggara, Indonesia. This paper analyzes domestic violence in the criminology and victimology perspectives. This study uses the qualitative method with an empirical juridical approach. Based on the results of the discussion, in the criminological perspective, domestic violence is a crime in the form of an expression of physical or verbal strength that reflects aggressive actions and attacks one’s freedom or dignity. In the perspective of victimology, the role of the victim is the basis for the emergence of violence, which impacts the physical, psychological, and social aspects. In Kupang, domestic violence cases are usually triggered by victims, i.e. provocative victims. Thus, both victims and perpetrators are responsible. While in other cases, the position of the victim as the basis for the emergence of domestic violence does not exist at all.
Penyuluhan Legalitas Usaha Melalui Pendaftaran Nomor Baku Berusaha bagi Obyek Wisata Edukasi dan Resto Kandang Purnama Jaya Dakum Dakum; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Nurwati Nurwati; Dwi Prasetyo; Dewi Anisa Ratriningsih; Walhidayat Walhidayat; Firman Malik Parlindungan; Siti Istifaroh
Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 2 (2022): Vol 3 No 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/bjls.v3i2.7797

Abstract

Industri Rumah Tangga di Desa Borobudur berkembang cukup baik, seperti industri Wisata Edukasi dan Resto Kandang Purnama Jaya. Walaupun, belum memiliki legalitas Nomor Baku Berusaha (NIB) dari pemerintah dan juga model promosi masih secara tradisional. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk melakukan pendampingan pendaftaran ijin NIB dan meningkatkan pemasaran produk. Metode yang digunakan adalah penyuluhan dan pendampingan kepada mitra secara langsung di lapangan. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan persiapan, pelaksanaan inti, penyajian hasil pengabdian, dan pelaporan pengabdian. Hasil kegiatan pengabdian ini mitra mampu memahami terkait proses pendaftaran ijin NIB dan mendapatkan sertifikat ijin NIB, serta dapat melakukan pemasaran produk secara modern (online). Kegiatan serupa dengan ini sangat penting dilakukan di kemudian hari agar dapat membantu pelaku Industri Rumah Tangga dalam melakukan pendaftaran NIB dan mampu melakukan pemasaran secara online maupun offline.
Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Refund Tiket Pesawat Dalam Bentuk Voucher Akibat Covid-19 Arif Mubarok; Bambang Tjatur Iswanto; Puji Sulistyaningsih; Dyah Adriantini Sintha Dewi
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 4 (2022): Vol 1 No.4 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/7528

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan dampak nyata terhadap keadaan kehidupan manusia salah satunya transportasi udara sehingga menyebabkan penerbangan dibatalkan. Pasal 24 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 menyebutkan bahwa refund tiket pesawat dikembalikan dalam bentuk voucher berbeda dengan moda transportasi lain yang dikembalikan secara tunai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar dipilihnya refund voucher dan pertanggungjawaban maskapai penerbangan kepada penumpang dan travel agent. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan lapangan. Jenis penelitian yuridis normatif bersumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dipilihnya refund voucher ialah demi terciptanya tertib administrasi, artinya maskapai dapat melakukan pengecekan data akurat dan mengelompokkan penumpang yang akan melakukan refund juga penumpang yang akan melakukan reschedule.
Efektivitas Pembebasan Sanksi Administratif dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Marini Ika Fajriastuti; Habib Muhsin Syafingi; Suharso Suharso; Dyah Adriantini Sintha Dewi
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 5 (2022): Vol 1 No.5 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/7530

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas Pembebasan Sanksi Administratif dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan antropologi hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Pergub Jateng No. 4 Tahun 2020 belum sepenuhnya efektif yang mana hal ini ditunjukkan melalui analisis faktor penegakan hukum khususnya pada faktor masyarakat dan kebudayaan berdasarkan teori efektifitas penegakan hukum dari Soerjono Soekanto. Kondisi ini dibuktikan dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten sebesar 78,66% dari target 100% yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pergub tersebut adalah masyarakat masih suka menunda-nunda pembayaran pajak kendaraan bermotor dan tidak membayarkan pajak tepat waktu.
Implikasi Perubahan Undang-Undang KPK Terhadap Independensi KPK (Kajian Yuridis Normatif Independensi dalam Perspektif Kelembagaan) Muhammad Arif Bagaswara; Suharso Suharso; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Law and Society Journal Vol 1 No 6 (2022): Vol 1 No.6 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/7682

Abstract

Struktur Pembukaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengungkapkan bahwa KPK adalah lembaga negara yang otonom dan bebas dari segala kontrol manapun; Meski demikian, UU Nomor 19 Tahun 2019 menempatkan KPK dalam cabang kekuasaan eksekutif, sehingga berimplikasi pada struktur kelembagaan KPK. Tulisan ini mengkaji pengaruh revisi UU KPK terhadap independensi lembaga, serta bagaimana KPK yang ideal dilihat dari sudut pandang Independensi Lembaga Antikorupsi. Yang digunakan adalah kajian hukum normatif yang berorientasi pada perundang-undangan. Akibatnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki unsur kemandirian secara kelembagaan, fungsional, dan administrasi sebelum perubahan undang-undang. Perubahan anggaran dasar tersebut berdampak pada berkurangnya independensi kelembagaan, fungsional, dan administratif KPK. Saran yang dapat diberikan adalah Eksistensi KPK harus diperkuat dengan semakin ditegaskan independensinya berdasarkan prinsip anti-corruption agencies.
Co-Authors Agatha, Amanda Delvia Agil Yahya Agnes Vania Ardiyanti Ahimsa Wisnu Murti Ajrina, Alika Rahma Alan Bayu Aji Andrea Nevada Daeng Andrian, Ulfa Faradilla Angkasa Angkasa Ardianto, Anugrah Dwi Setyo Arief Budiono Arif Bagus Alimin Arif Mubarok Azizah, Rizka Chellin Dwi Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Budiharto - Budiharto Budiharto Choully, Aufilana Dwi Chrismonita, Verent Nadya Chrisna Bagus Edhita Praja Clarisa Putri Anggita Sari Clarizze Yvoine Mirielle Cristovao A.P, Augusto Dakum Dakum Dakum, Dakum Dewi Anisa Ratriningsih Dilli Trisna Noviasari Dwi Prasetyo edy susanto Elya, Elya Kusuma Dewi Erna Sri Rejeki Evi Andri Ani Faris Fauzi, Muchamad Fariza Tama, Fasa Fatkhiah Priza Setiyani Fendi Rahmanto Ferraldinand S, Rafly Firman Malik Parlindungan Gilang Septiantoro Habib Muhsin Syafingi Habib Muhsin Syafingi Hakim, Hary Abdul Herawati, Diandra Yuanita Hermawanto, A'an Heru Santoso Wahito Nugroho Insani, Yeirmila Nurlita Irsyadillah, Alaika Nurilhikam Izzati, Alfina Nur Jalesveva, Karina Sekar Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’ Joel Rey Acob Ugsang Kartono, Kartono Kristiawan, Pingkan Rachmadani Kurniawan, Erico Wildan Kurniawan, Febri Rizki Laily Rizki Maulida Leo Ervandy, Anggita Listari, Kartika Dwi Mahardhika, Alldino Astha Bagus Marini Ika Fajriastuti Moch Ikhsan, Oddie Moch Ikhsan, Oddie Muhammad Abdul Aziz Muhammad Arif Bagaswara Muhammad Arsy Yogatama Muhsin Syafingi, Habib Najwa Azizatun Niqmah Nihayati Tamimah Noviasari, Dilli Trisna Nurani, Siti Syahida Nurcholis Nurcholis Nurdhin Prianto Nurdin Nurdin Nurdin Nurdin Nurhidayat Nurhidayat Nurwati Priyono, Sigit Puji Sulistyaningsih Putra, Pandu Dewa Agropratama Ramadhani, Sarah Budi Rejeki, Tri Resananda, Arif Rizki Wardani Robi Akbar Maulana Santoso, Adelia Kindanly Nanda Shihab, Akbar Rois Siti Istifaroh Siti Kunarti Siti Syahida Nurani Sri Hartini Suharso - Suharso Suharso Suharso Suharso Suharso Suharso Supriyanto Supriyanto Suryawan, Ari Tanto Lailam Tee-Anastacio, Princess Alysaa D. Trisna Noviasari, Dilli Vita Ayu Romanti Vivin Anggraini Walhidayat Walhidayat Yudha, Angga Pradipta Yudho Paripurno Yulia Kurniaty Yulianto, Yoga Farhan