Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.404
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Eksplorasi Pandecta Yustisia Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Jurnal Dinamika Hukum Varia Justicia Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan Community Empowerment Borobudur Law Review AMNESTI : Jurnal Hukum Jurnal Dedikasi Hukum Borobudur Law and Society Journal Borobudur Journal on Legal Services Prosiding University Research Colloquium Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Jurisprudence
Dyah Adriantini Sintha Dewi
Universitas Muhammadiyah Magelang
Arts Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 63 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 63 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Penanggulangan Stunting melalui Penyuluhan dan Pendampingan Pola Hidup Sehat di Desa Purwosari, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang Dakum; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Robi Akbar Maulana; Arif Bagus Alimin; Laily Rizki Maulida; Agnes Vania Ardiyanti; Clarisa Putri Anggita Sari
Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023): Maret : Perigel: Jurnal Penyuluhan Masyarakat Indonesia
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/perigel.v2i1.437

Abstract

Stunting merupakan permasalahan pertumbuhan pada anak yang terhambat disebabkan karena kurangnya asupan gizi sesuai kebutuhan. Balita terdampak stunting di Kabupaten Magelang dinilai masih tinggi, berdasar data observasi prakegiatan pengabdian ini di Dusun Gentan, Desa Purwosari, Kecamatan Tegalrejo, Magelang terdapat 3 orang balita yang mengalami stunting dikarenakan kurangnya perhatian dari keluarga atau lalai terhadap kandungan gizi pada makanan anak. Fokus kegiatan pengabdian ini memberikan penyuluhan dan pendampingan terkait pola hidup sehat agar dapat menanggulangi bahaya stunting. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yakni penyuluhan dan pendampinan kepada mitra secara langsung di lapangan (mitra terlibat aktif dalam kegiatan). Hasil pengabdian ini mitra dapat memahami cara menanggulangi stunting yang dibuktikan dengan postest dan mitra dapat mempraktikan pola hidup sehat.
Politik Hukum Sistem Noken Pemilihan Kepala Daerah di Papua dalam Konsep Negara Hukum Pancasila Agil Yahya; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 2 (2023): Vol 2 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/9468

Abstract

Pemilihan Umum salah satu daerah di Papua menggunakan Sistem Noken yang namanya diambil dari tas khas Papua yaitu Noken dengan alasan pelaksanaan Sistem Noken menggunakan tas tradisional asli Papua. Sistem Noken digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah bertentangan dengan asas Pemilihan Umum karena tidak sejalan dengan asas Pemilu yaitu asas bebas, langsung, dan rahasia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Politik dari diselenggarakannya Sistem Noken melihat dari Putusan MK terkait bagaiman Sistem Noken berjalan sesuai dengan konsep Negara Hukum Pancasila. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui konstitusionalitas sistem noken berdasarkan peraturan perundang-undang dan mengetahui konfigurasi politik dalam penerapan sistem noken di Papua dalam konsep welfare state di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa, Sistem Noken sebagai pilihan politik Masyarakat Adat Papua berdasarkan Putusan MK untuk menghindari konflik dan terwujudnya kesejahteraan dalam lingkup masyarakat adat sebagaimana diberlakukan di negara hukum yang berwatak Pancasila.
Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum di Kabupaten Magelang Evi Andri Ani; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 2 No 1 (2023): Vol 2 No 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10096

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Peraturan DaerahKabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 serta hambatan perda tersebut.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakanpendekatan sosiologi hukum data penelitian ini menggunakan sumber dataprimer yang berupa wawancara dengan informan di SATPOL PP KabupatenMagelang. Hasil penelitian ini menunjukkan Efektivitas Peraturan DaerahKabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 belum efektif. Hal ini didasarkanpada faktor hukumnya sendiri, faktor masyarakat dan faktor budaya.Hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 yaitufaktor hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Selain itu masihditemukan penjual jamu tradisional seduhan menggunakan campuranminuman beralkohol karena masih dipercayai meningkatkan khasiat jamuseduhan tersebut.
PENDAYAGUNAAN FREIES ERMESSEN PEJABAT PEMERINTAHAN DALAM KONSEP NEGARA KESEJAHTERAAN Dyah Adriantini Sintha Dewi
Yustisia Vol 5, No 1: April 2016
Publisher : Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/yustisia.v5i1.8730

Abstract

AbstractFreies ermessen is the authority freegiven to government officials in order to provide the best service for citizens , which is a consequence of the concept of the welfare state aimed at the welfare of society . In this case , there is principle that government should not refuse to solve a problem with no reason or no rules , so that the public interest is not harmed , officials were given the authority to interpret and apply its own rule for resolving the problems faced by the community. However , to avoid irregularities freies ermessen then it must comply with the general principles of good governance and required their means of control , control of the judicial , political and administrative .AbstrakFreies ermessen merupakan kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat, yang merupakan konsekuensi dari adanya konsep negara kesejahteraan (welfarestate) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam hal ini dikenal adanya prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu masalah dengan alasan tidak atau belum ada aturannya, sehingga agar kepentingan masyarakat tidak dirugikan, pejabat diberi kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan sendiri suatu aturan untuk menyelesaiakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Namun demikian, untuk menghindari penyim- pangan maka freies ermessen itu harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta diperlukan adanya sarana kontrol, baik kontrol yudisial, politik maupun administratif.
Analisis Efektivitas Program Indonesia Pintar di Kabupaten Magelang Muhammad Arsy Yogatama; Habib Muhsin Syafingi; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10012

Abstract

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Program Indonesia Pintar berdasarkan Peraturan Menteri No.10 Tahun 2020 di Kabupaten Magelang dalam mewujudkan akses pendidikan serta faktor-faktor apa saja yang menghambat efektifitas Indonesia pintar di Kabupaten Magelang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Data yang digunakan diperoleh dari data primer dan sekunder yaitu dengan melakukan wawancara dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 10 tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar di Kabupaten Magelang, berdasarkan teori efektifitas menurut Soerjono Soekamto masih belum efektif dalam pelaksanaanya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu berdasarkan faktor penegakan hukum, faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan kebudayaan. Terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya permasalahan terkait ketepatan sasaran, pelayanan pencairan dana, dan belum adanya data terkait siswa yang memperoleh PIP.
Implementasi Peraturan Bupati Magelang No. 60 Tahun 2021 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Gilang Septiantoro; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Suharso Suharso; Habib Muhsin Syafingi
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 1 (2024): Vol 3 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/10125

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Bupati Magelang No. 60 Tahun 2021 terkait Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) di Kabupaten Magelang, khususnya dalam wilayah Kecamatan Salaman. Metode penelitian yang digunakan adalah non-doctrinal atau penelitian yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui kuisioner, wawancara, serta observasi dan dokumentasi sebagai data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut meliputi berbagai tugas seperti pencegahan dan penanganan kebakaran, penyelamatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan bahan berbahaya. Faktor penghambatnya antara lain jarak tempuh yang jauh, keterbatasan biaya, dan jumlah petugas yang kurang memadai. Misalnya, di Kecamatan Salaman hanya terdapat 27 petugas dengan 7 armada, padahal setiap armada membutuhkan 6 petugas.
Efektivitas Pendidikan Politik oleh Partai Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Kabupaten Semarang Tahun 2019-2023 Najwa Azizatun Niqmah; Habib Muhsin Syafingi; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Dilli Trisna Noviasari
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 3 (2024): Vol 3 No 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11688

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008, khususnya pasal 11 huruf (a) yang mengatur fungsi partai politik dalam pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. Permasalahan dalam pelaksanaan pasal ini berkaitan dengan ketentuan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, sebagaimana diatur dalam Pemendagri Nomor 36 pasal 11 ayat (3) dan (4) tentang pedoman fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan penelitian sosiologi hukum. Analisis dalam Penelitian ini menggunakan teori efektivitas Soerjono Soekanto yang menyebutkan 5 faktor pembentuk evektifitas hukum. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari data primer (wawancara) dan sekunder (buku, artikel, dokumentasi, dll). Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan. Serta Analisa data yang digunakan yaitu dengan metode kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pasal 11 huruf (a) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang fungsi partai politik dalam pelaksanaannya belum efektif berdasarkan analisis faktor penegak hukum, faktor anggaran, dan faktor masyarakat.
Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian Andrea Nevada Daeng; Dyah Adriantini Sintha Dewi
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11760

Abstract

The Code of Professional Ethics is one of the regulations made to protect the image of a profession. The Police Code of Ethics serves as a guide for police officers' behavior, but in practice, it is often ignored or not implemented properly, as stipulated in Law No. 2 of 2002 on the Indonesian National Police. The malfunction of the police code of ethics can have a negative impact on the image of the police institution in the eyes of the public. The purpose of this study is to evaluate the steps that have been taken and to identify the obstacles and difficulties faced by the Indonesian National Police (POLRI) in enforcing compliance with the code of ethics. This study uses a juridical-empirical method, conducting interviews and observations on several cases of police code of ethics malfunctions. The research results show that the malfunction of the police code of ethics has a significant impact on the decline of the police institution's image. Therefore, efforts are needed to increase awareness and compliance among police officers towards the police code of ethics, as well as to enhance supervision and sanctions for code of ethics violations.
Good Governance: Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Magelang Vita Ayu Romanti; Dyah Adriantini Sintha Dewi; Dilli Trisna Noviasari; Suharso Suharso
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 4 (2024): Vol 3 No 4 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11773

Abstract

Penerapan SID berupa website di Indonesia masih banyak menghadapi kendala, di Kabupaten Magelang sendiri masih banyak desa yang belum melaksanakanya. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dalam mewujudkan good governance melalui SID. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Magelang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris yang menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Kabupaten Magelang masih belum optimal karena beberapa faktor. Diperlukan perbaikan di aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi untuk meningkatkan efektivitas implementasi program.
Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Boyolali Erna Sri Rejeki; Suharso Suharso; Dilli Trisna Noviasari; Dyah Adriantini Sintha Dewi
Borobudur Law and Society Journal Vol 3 No 2 (2024): Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/11780

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. BPD berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal, mendukung kemajuan dan perkembangan demokrasi, serta menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat di lingkungan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, serta untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa di Desa Jrakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan sumber data primer dan sekunder, menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Data dianalisis secara deskriptif dan disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD dalam pembentukan peraturan desa belum optimal. Hambatan seperti kurangnya sarana, ketidakpahaman anggota BPD terhadap fungsi BPD, dan rendahnya partisipasi masyarakat menghambat efektivitas BPD. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman dan komunikasi antara anggota BPD dan masyarakat, dukungan sarana yang memadai, pelatihan bagi anggota baru, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengoptimalkan peran BPD dalam pembentukan peraturan desa.
Co-Authors Agatha, Amanda Delvia Agil Yahya Agnes Vania Ardiyanti Ahimsa Wisnu Murti Ajrina, Alika Rahma Alan Bayu Aji Andrea Nevada Daeng Andrian, Ulfa Faradilla Angkasa Angkasa Anjas, Rifai Riwandana Ardianto, Anugrah Dwi Setyo Arief Budiono Arif Bagus Alimin Arif Mubarok Azizah, Rizka Chellin Dwi Bambang Tjatur Iswanto Bambang Tjatur Iswanto, Bambang Tjatur Basri Basri Budiharto - Budiharto Budiharto Choully, Aufilana Dwi Chrismonita, Verent Nadya Chrisna Bagus Edhita Praja Clarisa Putri Anggita Sari Clarizze Yvoine Mirielle Cristovao A.P, Augusto Dakum Dakum Dakum, Dakum Dewi Anisa Ratriningsih Dilli Trisna Noviasari Dilli Trisna Noviasari Dwi Prasetyo edy susanto Elya, Elya Kusuma Dewi Erna Sri Rejeki Evi Andri Ani Faris Fauzi, Muchamad Fariza Tama, Fasa Fatkhiah Priza Setiyani Fendi Rahmanto Ferraldinand S, Rafly Firman Malik Parlindungan Gilang Septiantoro Habib Muhsin Syafingi Habib Muhsin Syafingi Habib Muhsin Syafingi Hakim, Hary Abdul Hartanto, Dimas Joko Periambodo Herawati, Diandra Yuanita Hermawanto, A'an Heru Santoso Wahito Nugroho Insani, Yeirmila Nurlita Irsyadillah, Alaika Nurilhikam Izzati, Alfina Nur Jalesveva, Karina Sekar Jaudah, Tsuroyyaa Maitsaa’ Jihan Arsya Nabila Joel Rey Acob Ugsang Kartono Kartono Kristiawan, Pingkan Rachmadani Kurniawan, Erico Wildan Kurniawan, Febri Rizki Lahfa, Azzah Dzakiyyah Laily Rizki Maulida Leo Ervandy, Anggita Listari, Kartika Dwi Listiani, Ria Mahardhika, Alldino Astha Bagus Marini Ika Fajriastuti Moch Ikhsan, Oddie Moch Ikhsan, Oddie Muhammad Abdul Aziz Muhammad Arif Bagaswara Muhammad Arsy Yogatama Muhsin Syafingi, Habib Najwa Azizatun Niqmah Nihayati Tamimah Noviasari, Dilli Trisna Nurani, Siti Syahida Nurcholis Nurcholis Nurdhin Prianto Nurdin Nurdin Nurdin Nurdin Nurhidayat Nurhidayat Nurwati Priyono, Sigit Puji Sulistyaningsih Putra, Pandu Dewa Agropratama Ramadhani, Sarah Budi Rejeki, Tri Resananda, Arif Rizki Wardani Robi Akbar Maulana Santoso, Adelia Kindanly Nanda Sasmiyanti, Martia Shihab, Akbar Rois Siti Istifaroh Siti Kunarti Siti Syahida Nurani Sri Hartini Suharso - Suharso Suharso Suharso Suharso Suharso Suharso Supriyanto Supriyanto Suryawan, Ari Tanto Lailam Tee-Anastacio, Princess Alysaa D. Trisna Noviasari, Dilli Vita Ayu Romanti Vivin Anggraini Walhidayat Walhidayat Yudha, Angga Pradipta Yudho Paripurno Yulia Kurniaty Yulianto, Yoga Farhan