Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER DI BIDANG POLITIK “PENTINGNYA PARTISIPASI DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF” (GENDER EQUALITY AND JUSTICE IN FIELD OF POLITICS “THE IMPORTANCE OF PARTICIPATION AND REPRESENTATION OF WOWEN IN LEGISLATIVE”) Tridewiyanti, Kunthi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v9i1.377

Abstract

Perempuan adalah warganegara yang mempunyai hak politik sebagaimana laki-laki. Data menunjukkan partisipasi dan keterwakilan perempuan di bidangpolitik sangat kecil khususnya di Legislatif. Hal ini disebabkan karenadiskriminasi. Diskriminasi terhadap perempuan itu menyebabkan ketidakadilandan ketidaksetaraan gender. Oleh sebab itu pentingnya perjuangan untuk terusmewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di bidang politik denganmenggunakan prinsip “tindakan khusus sementara”. Tindakan khusus ini dapatdilihat dalam upaya peningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia,peningkatkan keterwakilan dalam posisi strategis pada kekuasaan, partisipasipenuh dalam proses pengambilan pengambilan keputusan, dan sinergitas.
URGENSI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENGATURAN TENTANG PEMASYARAKATAN Safitri, Myrna A.; Anggraeni, Ricca; Hamid, Adnan; Tridewiyanti, Kunthi
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 2 (2021): VOLUME 1 ISSUE 2 OCTOBER 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i2.19

Abstract

Sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengubah konsep pemenjaraan pada era kolonial Belanda ke konsep pemasyarakatan. Perubahan konsep ini dimaksudkan untuk menerapkan program-program yang sifatnya menjerakan sekaligus merehabilitasi serta mereintegrasi narapidana secara sosial. Dengan demikian narapidana dapat kembali lagi menjadi warga masyarakat yang baik. Dalam praktiknya, tujuan ideal dari konsep pemasyarakatan ini tidak mudah terwujud. Persoalan-persoalan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini sejatinya saling berkelindan, sehingga kebutuhan untuk mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menjadi penting. Dalam kaitan dengan rencana perubahan hukum itu maka penting pula mempelajari bagaimana sistem pemasyarakatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bagaimana norma hukum baru yang akan dibentuk menguatkan nilai-nilai Pancasila. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 masih berisikan norma-norma yang belum lengkap atau tidak dirumuskan dengan jelas dan kuat terkait dengan beberapa sila Pancasila, seperti untuk meningkatkan rasa cinta tanah khususnya bagi narapidana terorisme dan separatisme. Pun studi ini menemukan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam filsafat pemidanaan berkait dengan kemanusiaan, edukasi dan keadilan. Konsep keadilan bergeser dari keadilan retributif dan restitutif menjadi keadilan restoratif.
KONSULTASI TERHADAP KASUS HUKUM PIDANA MELALUI PENGENALAN PELATIHAN PARALEGAL DI DESA BULAKAN kurniawan, yunan prasetyo; Tridewiyanti, Kunthi; hamid, adnan; Arsil, Thomas; Octaviani, Rury; Bagja, Muhammad Soleh; alma, aurellia; athalla, muhammad fakhri; hamidah, wanda
Jurnal Serina Abdimas Vol 1 No 1 (2023): Jurnal Serina Abdimas
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jsa.v1i1.24094

Abstract

Criminal cases are often heard in the community, both cities and villages. This is due to the lack of public understanding of the actions taken have legal consequences, especially in criminal law, as happened in Bulakan Village and its surroundings, Anyer, Banten. The cases that occurred in the village discussed child abuse, marijuana narcotics, people with mental disorders, children's rights, and the responsibilities of a husband. In this regard, the Faculty of Law, University of Pancasila in collaboration with the Bulakan Village Head, who was attended by the surrounding villages, has held an introduction program to what is paralegal and conducts consultations in every legal domain, one of which is criminal law. It aims to be able to solve legal problems in related villages and become a paralegal when mediating existing problems. The research uses a method with a qualitative approach resulting from an analytical descriptive study. Kasus-kasus pidana sering terdengar di kalangan masyarakat, baik kota maupun desa. Hal tersebut disebabkan masih kurang pemahaman masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan memiliki akibat hukum, terutama dalam hukum pidana, seperti yang terjadi di Desa Bulakan dan sekitarnya, Anyer, Banten. Kasus-kasus yang terjadi pada desa tersebut membahas mengenai penganiayaan terhadap anak, narkotika ganja, orang dalam gangguan jiwa, hak anak, dan tanggung jawab seorang suami. Akan hal tersebut, Fakultas Hukum Universitas Pancasila bekerja sama dengan Kepala Desa Bulakan yang dihadiri dengan desa-desa sekitarnya telah diadakan sebuah program pengenalan terhadap apa itu paralegal dan melakukan konsultasi di setiap ranah hukum, salah satunya adalah hukum pidana. Hal tersebut bertujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan hukum di desa-desa terkait dan menjadi seorang paralegal ketika menengahi permasalahan yang ada. Dalam penelitian menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif yang dihasilkan dari kajian deskriptif analitis.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DITINJAU DARI PLURALISME HUKUM (STUDI KASUS DI NAGARI TARANTANG, KECAMATAN HARAU, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, SUMATERA BARAT) Apriani, Luh Rina; Salsabilla, Haniva; Tridewiyanti, Kunthi
Jurnal Legal Reasoning Vol. 8 No. 1 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35814/25rxnt53

Abstract

Penelitian ini mendalami kerumitan penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Tarantang, sebuah nagari yang terletak di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengungkap adanya ketimpangan dalam penerapan pluralisme hukum, di mana hukum adat seringkali terpinggirkan dalam proses pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan pengadilan yang tidak mengakomodasi nilai-nilai keadilan restoratif yang terkandung dalam hukum adat telah memicu konflik sosial dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menyoroti pentingnya membangun sistem hukum yang lebih bersifat menyeluruh terhadap keragaman hukum di Indonesia, serta mendorong percakapan yang lebih baik antara negara dan masyarakat adat dalam upaya mencapai keadilan sosial.