Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.419
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pandecta VRIJSPRAAK : International Journal of Law Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Varia Justicia Halu Oleo Law Review Kalabbirang Law Journal Journal of Lex Theory (JLT) Journal of Lex Philosophy (JLP) Jurnal Hukum dan Pembangunan
Hardianto Djanggih, Hardianto
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Pandecta

 1 
Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime) Djanggih, Hardianto; Qamar, Nurul
Pandecta Research Law Journal Vol 13, No 1 (2018): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v13i1.14020

Abstract

Artikel ini membahas masalah penanggulangan kejahatan siber (cyber crime) melalui pendekatan teori-teori kriminologi. Hal tersebut penting untuk memahami kejahatan siber dari segi karakteristik kejahatan dan penjahat. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian yang bersifat yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat teori yang dapat digunakan menganalisis kejahatan siber (cyber crime), yaitu anomi, asosiasi diferensial, kontrol sosial, dan netralisasi. Teori tersebut dapat digunakan sebagai strategi pencegahan dan penindakan kejahatan siber (cyber crime) sebagai kejahatan yang dihasilkan melalui interaksi anggota mayarakat memerlukan penanganan serius baik oleh masyarakat, penegak hukum dan perumusan perundangan-undangan. Agar kebijakan memerangi kejahatan siber (cyber crime) tepat guna dan berhasil guna, maka para pihak perlu memperhatikan hasil kajian cyber crime dari perspektif kriminologi.This article discusses the problem of cyber crime through the approach of criminology theories. It is important to understand cyber crime in terms of the characteristics of crime and criminals. The research method used is research method that is juridical-empirical. The results show that there are four theories that can be used to analyze cyber crime, namely anomy, differential association, social control, and neutralization. The theory can be used as a cyber crime prevention and crime prevention strategy as a crime generated through the interaction of members of the community requires serious handling by the community, law enforcement and the formulation of legislation. In order for the policy to combat cyber crime to be effective and effective, the parties need to pay attention to the results of the cyber crime study from the perspective of criminology.
Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Djanggih, Hardianto; Salle, Salle
Pandecta Research Law Journal Vol 12, No 2 (2017): December
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v12i2.11677

Abstract

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat, bangsa dan Negara Indonesia, yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artikel ini menganalisis tentang pengadaan tanah yang berorientasi pada terciptanya kepastian hukum pengadaan tanah bagi pemerintah daerah. Metode Penelitian digunakan Metode penelitian normatif dengan Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan analisis/konsep (analytical or conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan daerah berhak serta berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya menurut prinsip-prinsip otonomi daerah, terutama dalam hal pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Namun kewenangan yang diberikan kepada setiap pemerintah daerah, aplikasinya harus bersinergi dengan program pemerintah pusat. Jika eksistensi pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari pemerintah pusat.Land is a gift of God Almighty for the people, the nation and the State of Indonesia, which must be cultivated, utilized, and used for the greatest prosperity of the people. This article examines the land procurement oriented to the creation of legal certainty of land procurement for local government. Methods Research used normative research methods with statutory approach and analytical or conceptual approach. The results of research indicate that local government has the right and authority to arrange and manage its own regional government affairs according to the principles of regional autonomy, especially in terms of land acquisition for the implementation of development for the public interest. However, the authority given to each local government, the application must be in synergy with the central government program. If the existence of local government can not be separated from the central government.
Co-Authors Abd Rahman Amri Amri Anis Safitri, Anis Aswari, Aan Bontongan, Trilabali Bunga, Marten Febrianty Chalid, Irma Habib Adjie Halim, Paisal Hasriadi K, M Herisandi, Herisandi Hesti, Andi Hidjaz, M. Kamal Husen, La Ode Ise, Muhammaf Ismail, Nurwita Karepoan, Julia Kristi Mirnawanti Wahab, Mirnawanti Muis S, Abdul Muslim Mamulai, Muslim Nurul Qamar Permatasari, Elfira Permatasari, Elfira Rahman, Sufirman Razak, Askari Rismawati Rismawati Rosdianah, Siti Roy Marten Moonti Salle, Salle Satriawan, Rio Sulaiman, Hasri Ainun Syamsiah Badruddin Syamsul Haling, Syamsul Thalib, Hambali Usman Usman Waldiansah, Waldiansah Wiratama, Muh. Adhitya