Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.852
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Konstitusi JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI The Journal of Society and Media ULIN: Jurnal Hutan Tropis Jurnal Sosial Humaniora Sigli Dharmas Education Journal (DE_Journal) MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan Jurnal Sains Agribisnis Journal of Education Research Jurnal Yustitia Journal of Universal Community Empowerment Provision Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Innovative: Journal Of Social Science Research AgriMu SASI Syura: Journal of Law International Journal of Law and Society International Journal of Economics, Business and Innovation Research
Nadir Nadir, Nadir
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
STRATEGI NAFKAH RUMAH TANGGA PETANI PADI HIBRIDA DAN INBRIDA DI DESA MAMAMPANG KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA Hakki, Muawidul; Molla, Saleh; Nadir, Nadir; Amruddin, Amruddin
Jurnal Sains Agribisnis Vol 4 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/jsa.v4i1.1354

Abstract

Masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah dan bekerja sebagai petani padi menghadapi berbagai bahaya dalam mempertahankan perusahaan pertanian mereka. Risiko-risiko ini mencakup keterbatasan dalam hal ketersediaan lahan, sehingga menyulitkan pengembangan usaha pertanian mereka. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji strategi penghidupan keluarga petani yang menanam dan membudidayakan padi hibrida dan padi nbrida di Desa Mamampang. Jenis penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa peserta mengikuti strategi untuk meningkatkan sumber pendapatan mereka dengan meningkatkan penggunaan sumber daya eksternal, seperti tenaga kerja dan teknologi, dan mendiversifikasi tanaman yang mereka tanam (dengan menggunakan benih yang lebih baik dan memperluas areal budidaya). Serta Mata pencaharian utama di Desa Mamampang adalah bertani padi, dengan jumlah pekerja sebanyak 10 orang. Penduduk yang tersisa terlibat dalam hortikultura, pekerjaan konstruksi, peternakan, jenis usaha lainnya, atau bekerja di berbagai sektor.
Analisis kelayakan kawasan mangrove Bontoloe sebagai obyek wisata berbasis ekowisata Sribianti, Irma; Nadir, Nadir; Muthmainnah, Muthmainnah; Nirwana, Nirwana; Hikmah, Hikmah; Hasanuddin, Hasanuddin
ULIN: Jurnal Hutan Tropis Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32522/ujht.v8i2.14823

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan potensi mangrove sebagai objek wisata berbasis ekowisata. Penelitian ini dilakukan di kawasan ekowisata mangrove Bontoloe, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Metode analisis data berpedomana pada Pedoman Analisis Wilayah Kerja Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam (ADO-ODTWA) Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Tahun 2003. Analisis ini menggunakan skoring sesuai dengan kriteria yang terdapat pada pedoman tersebut. Perhitungan untuk masing-masing kriteria ini menggunakan tabulasi dimana diperoleh angka dari hasil penilaian yang nilai bobotnya berpedoman pada ADO-ODTWA. Metode penilaian kelayakan ekowisata dengan nilai yang telah ditentukan untuk setiap kriteria. Potensi dan kelayakan ekowisata mangrove Bontoloe berpotensi untuk dikembangkan dengan nilai kelayakan sebesar 78,80%.
ANALISIS TERHADAP MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA (KAJIAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024) Mahfud, Mahfud; Nadir, Nadir; Wardani, Win Yuli; Wahyono, Sapto
Jurnal Yustitia Vol 25, No 2 (2024): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v25i2.2526

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas kepatuhan dan kelayakan hukum masa jabatan kepala desa dalam sistem hukum positif Indonesia dan untuk mengetahui Efektivitas hukum pengaturan masa jabatan kepala desa menurut hukum positif Indonesia terhadap kinerja kepala desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan buku berupa studi kepustakaan, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder. Analisis Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah secara normatif, yakni mengenai teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, pasal-pasal mengenai pembatasan masa jabatan kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa erbandingan menunjukkan bahwa masa jabatan kepala desa yang lebih panjang dan fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika di tingkat desa. Sementara itu, pembatasan yang lebih ketat untuk presiden dan kepala daerah mencerminkan upaya untuk menjaga dinamika politik yang sehat di tingkat nasional dan regional. Secara hukum, semua batasan ini dirancang untuk memastikan rotasi kekuasaan yang adil dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya pembatasan masa jabatan, kepala desa diharapkan lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Mereka menyadari bahwa setiap enam tahun sekali akan ada penilaian kinerja yang menentukan kelayakan mereka untuk dipilih kembali. Hal ini mendorong kepala desa untuk fokus pada kinerja, hasil, dan inovasi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan desa. Pembatasan ini juga memperkuat pengawasan oleh masyarakat dan mendorong perencanaan jangka panjang yang berkelanjutan. Implementasi yang efektif dari pembatasan masa jabatan ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah daerah.Kata kunci: Batas kepatutan dan kelayakan, masa jabatan, kepala desa, presiden dan kepala daerah
EFEKTIVITAS PROGRAM KARTU TANI DI DESA BALASSUKA KECAMATAN TOMBOLOPAO KABUPATEN GOWA Ani, Ahri; Molla, Saleh; Nadir, Nadir
Jurnal Sains Agribisnis Vol 4 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55678/jsa.v4i2.1361

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program kartu tani di Desa Balassuka Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. Metode pengambilan sampel ini dilakukan adalah simple random sampling, dikatakan sederhana karena anggota dipilih secara acak dari populasi tanpa mempertimbangkan strata populasi. Jumlah sampel yang diambil adalah 10% dari populasi dengan jumlah petani sebanyak 425 orang, sehingga jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 42 orang. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif dan teknik analisis data yang digunakan adalah skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program kartu tani di Desa Balassuka belum berjalan dengan baik sehingga termasuk dalam kategori kurang efektif. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu tingkat pengetahuan petani yang masih awam dengan teknologi baru serta keterlambatan pengumpulan data petani.
Comparison of Farmers’ Term of Trades in the Animal Husbandry and Fishery Subsectors in South Sulawesi Aditya Adlu Rahman; Sri Mardiyati; Nurdin, Nurdin; Nadir, Nadir
International Journal of Economics, Business and Innovation Research Vol. 4 No. 02 (2025): International Journal of Economics, Business and Innovation Research( IJEBIR)
Publisher : Cita konsultindo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the trend of Farmers’ Term of Trades in the animal husbandry and fisheries sub-sectors, and to analyze the comparison of Farmers’ Term of Trades in the animal husbandry and fisheries sub-sectors in South Sulawesi Province. This study is a type of quantitative research. The type of data is secondary data (monthly time series), obtained from the Central Statistics Agency of Indonesia, from January 2020 to November 2024. Data analysis uses trend analysis and real difference tests (t-tests). The results of this study indicate that the Farmers’ Term of Trade (FTT) of the animal husbandry sub-sector in South Sulawesi Province during the period 2020-2024 experienced an increasing trend of 0.2109 per month, so that the level of farmer welfare tended to increase during that period. The Farmers’ Term of Trade in the fisheries sub-sector (capture fisheries and aquaculture) also experienced an increasing trend of 0.2556 per month, so that the level of fishermen's welfare also tended to increase during that period. Based on the results of the statistical test (t-test), the comparison of the Farmers’ Term of Trade in the animal husbandry and fisheries sub-sectors did not show a significant difference. The FTT of capture fishermen increased by 0.2423 while the FTT of aquaculture fishermen increased by 0.2641. The FTT of capture fishermen is proven to be significantly higher than the FTT of aquaculture fishermen, so that capture fishermen tend to be more prosperous.
Mengungkap Makna Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nadir, Nadir; Wardani, Win Yuli; Wahyono, Sapto
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18543

Abstract

This research aims to reveal the meaning of resolving disputes over the results of the Indonesian Presidential and Vice Presidential elections. The research method used is doctrinal research. This type of research is research on laws that are conceptualized and developed based on the doctrine adopted by the conceptualizer and/or developer using data from primary and secondary legal materials and data analysis using theoretical and interpretation instruments. The results of this study indicate that the essence of the judge's decision is the end of a series of trials and is the final responsibility of a judge for the case being examined and tried and a reflection of the values ​​of justice, truth, certainty, benefit, ethics, and morals of the judge concerned. In addition, the judge's decision is a statement of the judge's will as the owner of the authority pronounced in a closed or open trial for the public and aims to end a case. Therefore, without a judge's decision, the case will not end, especially in disputes over the presidential and vice presidential elections in order to achieve justice, certainty and benefit, although all three are not necessarily achieved. In addition, the legal implications of the Constitutional Court's decision in deciding the results of the Presidential and Vice Presidential elections, namely in the 2024 Presidential and Vice Presidential Election dispute, the Constitutional Court's decision determines the law and does not create a new legal situation because it does not change the KPU's decision and the applicant's application is rejected in its entirety, and the Constitutional Court's decision implies the implementation of the authority of the People's Consultative Assembly to inaugurate the President and/or Vice President as stipulated in Article 3 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
EVALUASI PROGRAM MUHADAROH DI SMK NEGERI 4 PAYAKUMBUH DENGAN MODEL EVALUASI CIPP Haruna, Dennis; Rifki, Ahmad; Rusyunizal, Dori; Nadir, Nadir; Ilmi, Darul
Dharmas Education Journal (DE_Journal) Vol 6 No 1 (2025): DE_Journal
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univesitas Dharmas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56667/de_journal.v6i1.1839

Abstract

The Muhadaroh Program at SMK Negeri 4 Payakumbuh is an extracurricular activity aimed at developing students' public speaking skills and character, but its effectiveness has never been systematically evaluated. This study focuses on evaluating the Muhadaroh program using the CIPP model (Context, Input, Process, Product) to determine the relevance, resource readiness, implementation, and overall outcomes of the program. The research method employs a quantitative approach with data collection techniques including questionnaires, observations, and interviews with students and program instructors. The evaluation results indicate that in terms of context, the program is highly relevant to students' needs; in terms of input, the program is supported by adequate resources but not yet optimized; the process aspect shows routine implementation but not yet maximized student participation; and in terms of product, the program has a positive impact on students' self-confidence and communication skills, although not yet evenly distributed. In conclusion, Muhadaroh is a strategic program worthy of further development through enhanced teacher training, provision of supporting facilities, and a sustainable evaluation system to ensure equitable and comprehensive outreach to all participants.
Building The Strengthening of Environmental Protection and Management In The Industrial Revolution-Era 4.0 Gunawan, Adi; Nadir, Nadir; Fatkhurohman, Fatkhurohman
SASI Volume 28 Issue 4, December 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i4.1145

Abstract

Introduction: Environmental protection is no longer negotiable, in Indonesia and internationally the destruction of the environment due to mining and deforestation has reached an alarming threshold and threatens the lives of future generations. The actions that have been taken and the existence of institutions / organizations in the field of environment are not able to make a maximum contribution to environmental protection.Purposes of the Research: The purpose of this research is to find a concept of strengthening environmental protection that is more effective and efficient and can be applied in preventing massive environmental damage both on a national and international scale and efforts to rehabilitate environmental damage that can be carried out by local communities with government support in the future, especially in the era of the industrial revolution 4.0.Methods of the Research: This research is a qualitative research that examines legal policies (normative legal research) related to the environment. The data used is secondary data in the form of literature from the opinions of experts as well as the results of previous studies relevant to the topic of the problem. The collected data is grouped according to the stages and systematics of research and the flow of discussion then analyzed by providing explanations that are strengthened by theories from legal experts, especially in the environmental field.Results of the Research: Strengthening environmental protection and management in the industrial era 4.0 can be done in two ways, namely: (1) strengthening the role of the community initiated and fully supported by the government by making the community a partner in environmental management (2) Institutional strengthening in environmental protection and management, namely by making customary / community institutions as one of the main elements in policies related to the environment.
A Steep Gall in International Environmental Law Enforcement (An Analysis of International Deforestation) Nadir, Nadir; Gunawan, Adi
SASI Volume 28 Issue 1, March 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v28i1.774

Abstract

Introduction: "Anforce the law, or the world will be destroyed" is an appropriate expression for environmental law enforcement. Many treaties have regulated the environment, mainly deforestation, and many countries have ratified these treaties. However, implementing these regulations did not necessarily stop countries from deforesting.Purposes of the Research: Furthermore, in this research, steps that could be implemented to tackle deforestation internationally were given.Methods of the Research: This research was normative juridical research that examined an international law regulation, using qualitative analysis, and using secondary data.Results of the Research: Based on international data, many countries still carried out desertification, which amounts to thousands of hectares per year. One of the reasons for the weak implementation of treaties relating to environmental protection was the absence of coercive power from international conventions over the State's sovereign authority in forest management.Weak international environmental enforcement is caused by inadequate supervision and control as well as strong authority based on state sovereignty over forest management and utilization which depends on government policies, and the system of settlement and imposition of fines that still originate from a lawsuit
HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM MENGEMBANGKAN KETURUNAN YANG SAH Nadir, Nadir
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 7, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v7i1.2220

Abstract

Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis dan mengungkapkan hak konstitusional warga negara dalam mengembangkan keturunan  yang sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (legal research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum tertulis dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia dan norma hukum terkait dengan perkaiwinan dengan pendekatan konsep-konsep hukum dan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya. Pembentukan keluarga dan melanjutkan keturunan dapat dilindungi hak konstitusionalnya hanya melalui ikatan perkawinan yang sah. Keabsahan perkawinan harus didasarkan kepada hukum agama masing-masing dan kepercayaannya serta pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kata kunci: Poligami; Hak Konstitusional; Perkawinan; Warga Negara; Keturunan  Yang Sah.
Co-Authors ACHMAD RIFAI Adi Gunawan, Adi Aditya Adlu Rahman Agus Zaenul Fitri Amalia, Risqa Amruddin, Amruddin Ani, Ahri Burhanuddin Burhanuddin Chandra, Diky Darul Ilmi Eko Prasetyo Enre, Amruddin Ambo Fatkhurohman Fatkhurohman Hafid, Ahmad Syafii Hakki, Muawidul Halil, Abdul Haruna, Dennis Hasanuddin Hasanuddin Hikmah Hikmah Holidi, Achmad JABBAR, MOCH. RIKZA ALKHUBRA ABDUL Jaswadi JASWADI, Jaswadi Jazim Hamidi Jumiati Jumiati Kaharuddin, Alfira Nurafni M., Sudirman Mahfud Mahfud Mardiyanti Mardiyanti Molla, Saleh Muhajir, As’aril Mustari, Zir Nuriyah Muthmainnah Muthmainnah Nirwana, Nirwana Nur, Indri Apriani Nurdin Nurdin Nuryanti Mustari, Nuryanti Nurzakiyah, Andi Pakendek, Adriana Putri Handayani Rasyid, Nurul Fadhila Rifki, Ahmad Rusman, Muh. Al Aswar Rusyunizal, Dori Saleh, Muh Ikmal Soedarsono Soedarsono Sri Mardiyati Sribianti, Irma Suwardi Suwardi Syafaat, Muchamad Ali Syafaat, Muchamad Ali Utoro, Rio Anggid Bambang Wahyono, Sapto Wardani, Win Yuli Wardani, Win Yuli Zahra, Mifta Fauzia