Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Pembuatan Green House Hidroponik Sistem Dutch Bucket untuk Budidaya Cabai sebagai Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Gowa Hafid, Ahmad Syafii; Nadir, Nadir; Saleh, Muh Ikmal; Rusman, Muh. Al Aswar
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): November
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/srjtnj35

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan tujuan meningkatkan kapasitas petani dan mahasiswa agribisnis melalui penerapan teknologi pertanian modern. Mitra menghadapi kendala berupa keterbatasan lahan, fluktuasi harga cabai, serta minimnya pengetahuan tentang teknologi budidaya berkelanjutan. Untuk mengatasi hal tersebut, ditawarkan solusi berupa pembangunan green house hidroponik sistem Dutch Bucket untuk budidaya cabai. Metode pelaksanaan dilakukan secara partisipatif melalui tahapan survei kebutuhan, pembangunan green house, instalasi sistem hidroponik dengan media tanam hidroton, pelatihan budidaya, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa green house yang dibangun berfungsi optimal sebagai sarana produksi cabai dengan pengendalian lingkungan yang lebih baik, sedangkan penerapan sistem Dutch Bucket terbukti meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas tanaman dibandingkan metode konvensional. Dari aspek sosial, keterlibatan petani dan mahasiswa dalam seluruh proses mampu meningkatkan pengetahuan hingga 45% serta menumbuhkan semangat kewirausahaan. Kegiatan ini juga menciptakan peluang usaha baru, memperkuat ketahanan pangan lokal, serta berpotensi direplikasi di wilayah lain. Dengan demikian, program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas cabai, tetapi juga berperan sebagai strategi pemberdayaan masyarakat menuju pertanian berkelanjutan.
PENGARUH KEPEMIMPINAN PROFETIK TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DI MA’HAD ALY DAN MA’HAD AL JAMI’AH: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW Jaswadi, Jaswadi; Muhajir, As’aril; Fitri, Agus Zaenul; Jabbar, Moch. Rikza Alkhubra Abdul; Nadir, Nadir
MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/manajerial.v5i3.6943

Abstract

This study examines the influence of prophetic leadership on educational quality in Islamic higher education institutions, specifically Ma'had Aly and Ma'had al-Jami'ah, using the Systematic Literature Review (SLR) method. Through an analysis of 26 articles published between 2015 and 2025, this study aims to answer three main questions: how is prophetic leadership conceptualized from an Islamic educational perspective, how it impacts educational quality, and effective implementation strategies. The results indicate that prophetic leadership, rooted in the values ??of shiddiq (belief), amanah (trustworthiness), tabligh (discipline), and fathanah (prophetic conduct), plays a crucial role in creating a spiritual atmosphere, shaping character, and strengthening a management system based on Islamic values. These values ??have been shown to improve academic and spiritual quality, discipline, and institutional loyalty. Identified best practices include exemplary leadership, the integration of prophetic values ??into the curriculum, spiritual training for educators, and the revitalization of values-based governance. This study emphasizes the importance of adopting a transformative and values-oriented leadership model in addressing the gap between the ideal goals of Islamic education and the reality on the ground. Theoretically, this study provides a conceptual synthesis linking prophetic leadership to improving educational quality. Practically, it provides strategic recommendations for institutional leaders. The findings also open up opportunities for further research that empirically tests the implementation of this model in a broader institutional context. Thus, prophetic leadership presents itself as a contextual, adaptive, and integrative leadership model to strengthen the quality assurance of Islamic education. ABSTRAKPenelitian ini mengkaji pengaruh kepemimpinan profetik terhadap mutu pendidikan pada lembaga pendidikan tinggi Islam, khususnya Ma’had Aly dan Ma’had al-Jami’ah, dengan menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR). Melalui analisis terhadap 26 artikel yang diterbitkan dalam kurun waktu 2015–2025, kajian ini bertujuan menjawab tiga pertanyaan utama: bagaimana konsep kepemimpinan profetik dalam perspektif pendidikan Islam, bagaimana pengaruhnya terhadap mutu pendidikan, serta strategi implementasi yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan profetik yang berakar pada nilai shiddiq, amanah, tabligh, dan fathanah, memiliki peran penting dalam menciptakan atmosfer spiritual, membentuk karakter, dan menguatkan sistem manajemen yang berbasis nilai-nilai Islam. Nilai-nilai tersebut terbukti mampu meningkatkan kualitas akademik dan spiritual, kedisiplinan, serta loyalitas kelembagaan. Praktik terbaik yang teridentifikasi mencakup keteladanan pemimpin, integrasi nilai profetik dalam kurikulum, pelatihan ruhiyah bagi pendidik, serta revitalisasi tata kelola berbasis nilai. Kajian ini menekankan pentingnya adopsi model kepemimpinan yang transformatif dan berorientasi pada nilai dalam merespons kesenjangan antara tujuan pendidikan Islam yang ideal dan kenyataan di lapangan. Secara teoretis, studi ini menyusun sintesis konseptual yang menghubungkan kepemimpinan profetik dengan peningkatan mutu pendidikan. Secara praktis, kajian ini memberikan rekomendasi strategis bagi para pemimpin lembaga. Temuan ini juga membuka ruang untuk penelitian lanjutan yang menguji implementasi model ini secara empiris dalam konteks kelembagaan yang lebih luas. Dengan demikian, kepemimpinan profetik hadir sebagai model kepemimpinan yang kontekstual, adaptif, dan integratif untuk memperkuat penjaminan mutu pendidikan Islam.
Mengukur Prinsip Demokrasi Pancasila untuk Menciptakan Formulasi Tunggal antara Pendukung dan Penentang Demokrasi dalam Pemilu Presiden Indonesia Nadir, Nadir; Malasari, Della; Ahmadi, Nur
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.31480

Abstract

Demokrasi Pancasila sebagai sistem politik khas Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengakomodasi keberagaman pandangan politik, terutama dalam konteks pemilihan presiden yang sering memunculkan polarisasi. Ketegangan antara aspirasi demokratis dan kebutuhan stabilitas nasional menuntut pendekatan yang tidak hanya pragmatis, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai ideologis bangsa. Prinsip-prinsip dasar Pancasila—seperti musyawarah, keadilan sosial, dan persatuan—harus dapat diukur secara konseptual dan diterapkan secara praktis untuk meredam fragmentasi politik dan memperkuat kohesi sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis normatif guna memahami dinamika penerapan nilai Pancasila dalam demokrasi elektoral Indonesia. Hasilnya menunjukkan pentingnya sinergi antara partisipasi politik yang inklusif dan stabilitas sosial yang berkelanjutan. Hal ini dapat dicapai melalui penguatan institusi demokrasi dan pemeliharaan etika politik yang berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila.
Efektivitas Hukum Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Wardani, Win Yuli; Nadir, Nadir
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap efektivitas hukum pelaksanaan pendidikan politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Untuk mengungkap efektivitas hukum ini, maka diperlukan beberapa faktor, baik faktor hukum maupun non hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan sosiologi hukum, hal ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban terhadap isu-isu efektivitas hukum pelaksanaan daripada pendidikan politik di masyarakat. Data yang digunakan primary sources or authorities, secondary sources or authorities. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hekekat pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden di Indonesia sebagai wujud realitas dari suatu pelaksanaan konstitusi negara Indonesia dan sebagai wujud realitas kehendak umum rakyat Indonesia untuk menentukan Presiden Indonesia maju sejahtera sebagai amanat konstitusi. Untuk mengukur efektivitas hukum pelaksanaan pendidikan politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dapat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: pertama substansi hukum, dalam hal ini adalah penegasan pengaturan norma hukum pelaksanaan pendidikan politik itu sendiri melalui hukum psositif Indonesia telah mengatur secara eksplisit. Kedua, tercapainya pembelajaran pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Ketiga, terbentuknya kultur masyarakat Indonesia menolak politik uang. Keempat, tercapainya peningkatan partisipasi politik pemilih. Kelima, terpenuhinya sarana pendukung pelaksana pendidikan politik selama pelaksanaan berlangsung.
Penguatan Hak Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Berbasis Konstitusi Nadir, Nadir
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8841

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguatkan penguatan hak dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berbasis konstitusi, dan mendorong kembali penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti sebelumnya yang ada kaitannya dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (legal research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum dalam konstitusi dan norma hukum di luar konstitusi dengan pendekatan pustaka dan konsep dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penguatan hak dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus berbasis perubahan konstitusi dalam hal ini Pasal 22C UUD RI Tahun 1945 jika terkait dengan komposisi jumlah keanggotaannya, tetapi jika melihat hak dan wewenangnya maka penguatannya pada Pasal 22D UUD RI Tahun 1945. Perubahan UUD RI Tahun 1945 dalam hal penguatan hak, kewenangan dan kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus dilakukan dengan adanya logika kesamaan politik antara seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota DPR, dan tanpa logika kesamaan politik sangat sulit dilakukan.
The Urgency of Anti-Corruption Education Course in Universities as a Long-Term Approach Model to Preventing Corrupt Behavior and Criminal Acts of Corruption Nadir, Nadir
Journal of Education Research Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v5i1.894

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan urgensi mata kuliah pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi sebagai model pendekatan jangka panjang dalam mencegah perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan meliputi: pendekatan pustaka, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan penelitian kepustakaan dengan cara menganalisis bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, data atau dokumen dari instansi terkait, dan data dari media elektronik yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendidikan antikorupsi pada perguruan tinggi sebagai mata kuliah wajib, pilihan, insentif pada mata kuliah umum dan kegiatan lainnya merupakan upaya preventif dalam membentuk karakter generasi bangsa yang berjiwa bersih dari perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi. Selain itu juga menciptakan cara-cara baru dalam memberantas perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi. Hal tersebut merupakan model pendekatan jangka panjang dalam mencegah perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi yang dampaknya dapat dirasakan pada tahun-tahun berikutnya. Penerapan pendidikan antikorupsi dalam bentuk mata kuliah pilihan dan insentif pada mata kuliah umum tidak menjamin efektivitas pencegahan perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi dalam jangka panjang. Selain itu, tidak menjamin keberlangsungan implementasinya. Pendidikan antikorupsi harus diwujudkan melalui mata kuliah wajib minimal dua SKS yang ditawarkan pada semester I atau II dalam kurikulum program studi di perguruan tinggi dengan terstruktur, terukur, dan terarah untuk membangun efektivitas dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi. pendidikan yang lebih tinggi. Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan teori hukum pidana khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PENGANTAR PAKET MENURUT INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS 1965 Nadir, Nadir; Rachman, Adinda; Arisandi, Erfan
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 9 No 1 (2025): JANUARI - JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v9i1.6450

Abstract

Penelitian bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja pengantar paket berdasarkan Internasional Commission of Jurists 1965. Pekerja pengantar paket sering kali menghadapi ketidakpastian status hukum sebagai pekerja yang berdampak pada perlindungan hak-hak fundamental mereka. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang meneliti dan mengkaji sumber bahan hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gap antara prinsip-prinsip perlindungan hak-hak pekerja pengantar paket yang diamanatkan oleh Internasional Commission of Jurists (ICJ) 1965 dengan implementasi praktis di lapangan. Pekerja pengantar paket seringkali diklasifikasikan sebagai mitra independent. Hal ini mengakibatkan mereka berada dalam status hukum yang ambigu, sehingga mengakibatkan kurangnya akses perlindungan sosial, upah tidak layak, jam kerja yang tidak menentu, dan minimnya hak untuk berserikat. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip Internasional Commission of Jurists 1965 yang menekankan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan bermartabat bagi pekerja pengantar paket.
The Role of Social Capital in Clove Marketing: A Case Study of Rural South Sulawesi jumiati, jumiati; nadir, nadir; Akbar, Akbar; Rumallang, Ardi; Molla, Saleh; Fitri, ika
Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia Vol. 0 No. 00 (2025): inpress
Publisher : Institut Pertanian Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the clove marketing channels and the role of social capital in supporting the marketing process in Mamampang Village, Tombolopao Sub-district, Gowa Regency. Adopting a qualitative case study design, data were collected from clove farmers, collecting traders, and large traders through in-depth interviews. The results show two main marketing channels: (1) farmers sell wet cloves to intermediary traders who then pass the product to large traders and industries, and (2) farmers sell dried cloves directly to large traders to obtain higher prices and greater market control. Social capital plays a strategic role in the selection and effectiveness of these marketing channels. Elements such as trust, reciprocal relationships, and adherence to social norms enable capital borrowing without collateral, promote knowledge exchange, and ensure compliance with informal agreements. Strong community values, particularly gotong royong and solidarity, reinforce the resilience and adaptability of clove marketing systems. The integration of social and digital networks also enhances market information access and supports sustainable marketing practices. These findings underscore the importance of strengthening social capital as a means to improve farmers' welfare, increase market efficiency, and build sustainable agricultural marketing frameworks.
Pemberdayaan Kelompok Mitra Tani dan Kelompok Sadar Wisata Desa Erelembang melalui Pengembangan Kawasan Agroedu-Wisata Unggulan Berwawasan Lingkungan Berbasis Masyarakat Lokal Yang Berkelanjutan Dian Pramana Putra; Nenny, Nenny; Nadir, Nadir; Muh.Hasby Assiddiq
Abdimas Langkanae Vol. 5 No. 2 (2025): September-Desember 2025
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53769/jpm.v5i2.600

Abstract

P rogram pengabdian ini dilaksanakan untuk menjawab permasalahan rendahnya produktivitas pertanian serta terbatasnya kapasitas pemasaran digital pada sektor wisata Desa Erelembang. Kegiatan bertujuan meningkatkan kemampuan hardskill petani dan pengelola wisata melalui penerapan teknologi irigasi, pembuatan pupuk organik, serta pengelolaan destinasi wisata berbasis digital. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, penyuluhan, workshop, serta praktikum lapangan yang melibatkan 40 anggota Kelompok Tani Sumber Jaya dan 15 anggota Kelompok Sadar Wisata Tana Turi. Evaluasi dilakukan melalui observasi, wawancara, dan tes pemahaman. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan hardskill petani sebesar 70%, tercermin dari kemampuan mengoperasikan irigasi silinder pori dan memproduksi pupuk organik. Produktivitas padi meningkat 50–75%, sedangkan pemasaran digital meningkatkan jumlah pengunjung wisata sebesar 30%. Softskill pengelola wisata meningkat 65% pada aspek pelayanan dan manajemen destinasi. Program ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi dan pelatihan terstruktur mampu memperkuat kapasitas ekonomi serta keberlanjutan usaha masyarakat desa.