Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.345
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Brawijaya Law Journal : Journal of Legal Studies Jurnal Konstitusi JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI The Journal of Society and Media ULIN: Jurnal Hutan Tropis CERMIN: Jurnal Penelitian Jurnal Sosial Humaniora Sigli Dharmas Education Journal (DE_Journal) MANAJERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen dan Supervisi Pendidikan Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Jurnal Sains Agribisnis Journal of Education Research Jurnal Yustitia Innovative: Journal Of Social Science Research AgriMu Agricultural Socio-Economic Empowerment and Agribusiness Journal SASI Syura: Journal of Law International Journal of Law and Society International Journal of Economics, Business and Innovation Research
Nadir Nadir, Nadir
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Penguatan Hak Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Berbasis Konstitusi Nadir, Nadir
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.8841

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguatkan penguatan hak dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berbasis konstitusi, dan mendorong kembali penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti sebelumnya yang ada kaitannya dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (legal research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum dalam konstitusi dan norma hukum di luar konstitusi dengan pendekatan pustaka dan konsep dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penguatan hak dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus berbasis perubahan konstitusi dalam hal ini Pasal 22C UUD RI Tahun 1945 jika terkait dengan komposisi jumlah keanggotaannya, tetapi jika melihat hak dan wewenangnya maka penguatannya pada Pasal 22D UUD RI Tahun 1945. Perubahan UUD RI Tahun 1945 dalam hal penguatan hak, kewenangan dan kekuasaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus dilakukan dengan adanya logika kesamaan politik antara seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan anggota DPR, dan tanpa logika kesamaan politik sangat sulit dilakukan.
The Urgency of Anti-Corruption Education Course in Universities as a Long-Term Approach Model to Preventing Corrupt Behavior and Criminal Acts of Corruption Nadir, Nadir
Journal of Education Research Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v5i1.894

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan urgensi mata kuliah pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi sebagai model pendekatan jangka panjang dalam mencegah perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan meliputi: pendekatan pustaka, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan datanya menggunakan penelitian kepustakaan dengan cara menganalisis bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, data atau dokumen dari instansi terkait, dan data dari media elektronik yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendidikan antikorupsi pada perguruan tinggi sebagai mata kuliah wajib, pilihan, insentif pada mata kuliah umum dan kegiatan lainnya merupakan upaya preventif dalam membentuk karakter generasi bangsa yang berjiwa bersih dari perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi. Selain itu juga menciptakan cara-cara baru dalam memberantas perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi. Hal tersebut merupakan model pendekatan jangka panjang dalam mencegah perilaku koruptif dan tindak pidana korupsi yang dampaknya dapat dirasakan pada tahun-tahun berikutnya. Penerapan pendidikan antikorupsi dalam bentuk mata kuliah pilihan dan insentif pada mata kuliah umum tidak menjamin efektivitas pencegahan perilaku korupsi dan tindak pidana korupsi dalam jangka panjang. Selain itu, tidak menjamin keberlangsungan implementasinya. Pendidikan antikorupsi harus diwujudkan melalui mata kuliah wajib minimal dua SKS yang ditawarkan pada semester I atau II dalam kurikulum program studi di perguruan tinggi dengan terstruktur, terukur, dan terarah untuk membangun efektivitas dan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan antikorupsi. pendidikan yang lebih tinggi. Secara teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan teori hukum pidana khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA PENGANTAR PAKET MENURUT INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS 1965 Nadir, Nadir; Rachman, Adinda; Arisandi, Erfan
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 9 No 1 (2025): JANUARI - JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v9i1.6450

Abstract

Penelitian bertujuan mengkaji perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja pengantar paket berdasarkan Internasional Commission of Jurists 1965. Pekerja pengantar paket sering kali menghadapi ketidakpastian status hukum sebagai pekerja yang berdampak pada perlindungan hak-hak fundamental mereka. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang meneliti dan mengkaji sumber bahan hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat gap antara prinsip-prinsip perlindungan hak-hak pekerja pengantar paket yang diamanatkan oleh Internasional Commission of Jurists (ICJ) 1965 dengan implementasi praktis di lapangan. Pekerja pengantar paket seringkali diklasifikasikan sebagai mitra independent. Hal ini mengakibatkan mereka berada dalam status hukum yang ambigu, sehingga mengakibatkan kurangnya akses perlindungan sosial, upah tidak layak, jam kerja yang tidak menentu, dan minimnya hak untuk berserikat. Oleh karena itu, implementasi prinsip-prinsip Internasional Commission of Jurists 1965 yang menekankan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi menjadi krusial untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil dan bermartabat bagi pekerja pengantar paket.
PENGENAAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA (Studi Komparasi Pasal 480 KUHP Dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) Ubaidillah, Syahid; Ismail, Mahsun; Nadir, Nadir; Mohammad, Mohammad; Sjah, Firman
Jurnal Yustitia Vol 26, No 2 (2025): YUSTITIA
Publisher : Universitas Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53712/yustitia.v26i2.2932

Abstract

   Abstrak Dalam pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia dengan melakukan studi komparasi antara Pasal 480 KUHP lama dengan Pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pertama, Bagaimana kualifikasi unsur pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Kedua, Apa perbedaan dan persamaan delik pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP dan pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertama, Pasal 480 KUHP lama hanya mengatur secara terbatas dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun atau denda nominal yang tidak relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, perbedaan dan persamaan delik pidana penadahan yang diatur dalam pasal 480 KUHP lama, atas pasal 591 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Pasal 591 tentang penadahan memperluas cakupan perbuatan penadahan dan menaikkan kategori ancaman pidana denda, masuk pada kategori V (Rp 500.000.000.00) lima ratus juta rupiah, sehingga lebih kontekstual dengan perkembangan kejahatan kontemporer. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia ke arah yang lebih progresif, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum dalam upaya memutus mata rantai kejahatan. 
Model Pengaturan Pengangkatan dan Pemberhentian Menteri Negara dalam Sistem Tata Negara (Studi Perbandingan Indonesia dengan Malaysia) Nadir, Nadir; Holidi, Achmad
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 4 (2025): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v4i4.6164

Abstract

Pengaturan pengangkatan dan pemberhentian menteri negara merupakan aspek penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan di indonesia dan malaysia. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Indonesia dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan di Malaysia memiliki peran penting dalam menentukan dan menunjuk siapa pun yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai menteri negara sesuai dengan sistem pemerinta-han masing-masing. Presiden dan perdana menteri harus mempertimbangkan dengan sangat baik agar dapat menciptakan pemerintahan yang baik dan menjamin bahwa setiap orang yang diangkat sebagai menteri harus terhindar dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merusak bangsa dan negara. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang kewenangan presiden dan perdana menteri dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan comparative study terhadap konstitusi di masing-masing negara sebagai hukum tertinggi dan menggunakan pendekatan statute approach, menganalisis konstitusi sebagai pemberi hak kepada presiden dan perdana menteri untuk mengangkat dan memberhentikan menteri negara serta menjadi pemimpin dalam kabinet pemerintahan.
Risiko Produksi dan Pendapatan Usahatani Kakao di Desa Kuajang Binuang Kabupaten Polewali Mandar Arsyad, Wahyuni; Mardiyati, Sri; Nadir, Nadir; Nailah, Nailah; Molla, Soleh
Agricultural Socio-Economic Empowerment and Agribusiness Journal Vol 1, No 2 (2022): December
Publisher : Program Studi Magister Agribisnis, Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/agrisema.v1i2.64433

Abstract

Cocoa is a commodity that has high economic value and has the potential for sustainability to continue to be developed.  Cocoa is a mainstay commodity in various regions in Indonesia, one of which is West Sulawesi which is included in the five largest cocoa bean producing provinces in Indonesia.  This study aims to determine the level of production and income as well as the risk of production and income of cocoa farming in Kuajang Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency. The method used in this study is a quantitative approach that emphasizes the analysis of numerical data.  The sampling technique was carried out using the simple random sampling method. The sample in this study was 40 cocoa farmer respondents or 20% of the cocoa farmer population, which totaled 200 people. Data was collected by observation, interviews and documentation.  Analysis of the data used is the Coefficient of Variation (CV) analysis.  The results showed that the CV value of production risk was 0,76 which was classified as high risk or very risky.  This is because of the attack of pests and plant diseases that reduce the production of cocoa plants.  While the CV value of income risk is 0,18 which is classified as low risk.  This risk also includes the impact of pests and diseases that cause low production and quality of cocoa beans.
Co-Authors ACHMAD RIFAI Adi Gunawan, Adi Aditya Adlu Rahman Agus Zaenul Fitri Amalia, Risqa Amruddin, Amruddin Arisandi, Erfan Arsyad, Wahyuni Darul Ilmi Eko Prasetyo Enre, Amruddin Ambo Fatkhurohman Fatkhurohman Hakki, Muawidul Halil, Abdul Haruna, Dennis Hasanuddin Hasanuddin Hikmah Hikmah Holidi, Achmad Ismail, Mahsun JABBAR, MOCH. RIKZA ALKHUBRA ABDUL Jaswadi, Jaswadi Jazim Hamidi M. Yogi Riyantama Isjoni Malasari, Della Mardiyanti Mardiyanti Mohammad Mohammad Molla, Saleh Molla, Soleh Muhajir, As’aril Muhammad Luthfi Mustari, Zir Nuriyah Muthmainnah Muthmainnah Nailah Nailah Nur Ahmadi, Nur Nurdin Nurdin Nurzakiyah, Andi Pakendek, Adriana Putri Handayani Rachman, Adinda Raden Mohamad Herdian Bhakti Rasyid, Nurul Fadhila Rusyunizal, Dori Sjah, Firman Soedarsono Soedarsono Sri Mardiyati Sribianti, Irma Suwardi Suwardi Syafaat, Muchamad Ali Syafaat, Muchamad Ali Ubaidillah, Syahid Utoro, Rio Anggid Bambang Wahyono, Sapto Wardani, Win Yuli Wardani, Win Yuli Zahra, Mifta Fauzia