This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Sriwijaya Law Review International Journal of Law Reconstruction International Research Journal of Management, IT & Social Sciences Varia Justicia Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Analisis Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Business, Economics, and Social Development Jurnal Yustitia Berajah Journal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Hukum Sehasen AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Locus Journal of Academic Literature Review JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum ARembeN Jurnal Pengabdian Kepada Masyaraka Pelita Nusantara Jurnal Legislasi Indonesia JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Ascendia: Journal of Economic and Business Advancement Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Claim Missing Document
Check
Articles

Transparansi Proses Pemidanaan Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Ni Made Ari Sita Dewi; Putu Eva Ditayani Antari; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Made Wirya Darma
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1717

Abstract

Penelitian ini menyoroti persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang kerap menemui hambatan, terutama ketika pelakunya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kedudukan strategis sehingga berpotensi menyalahgunakan wewenang. Korupsi digolongkan sebagai extraordinary crime karena berdampak langsung pada kesejahteraan publik. Atas dasar itu, pemerintah dituntut menghadirkan kebijakan pemidanaan yang transparan agar masyarakat memperoleh akses informasi sekaligus berperan dalam pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan transparansi dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik snowball, melibatkan analisis berbagai literatur hukum, regulasi, dan penelitian relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kekuatan hukum sebagai dasar utama, sedangkan Undang-Undang ASN berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam mendukung transparansi pemidanaan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pemidanaan ASN yang terbukti melakukan korupsi.
Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga: indonesia Petrus Kanisius I Kadek Hengky Adi Putra; A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Komang Satria Wibawa Putra
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1841

Abstract

Sexual violence against children with disabilities within the family remains a hidden and persistent human rights violation, exacerbated by unequal power relations and the victims’ physical, intellectual, or sensory limitations. This study aims to examine the legal responsibility for sexual violence against children with disabilities in the family environment and to assess the implementation of victims’ rights under Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, Law Number 35 of 2014 on Child Protection, and Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence. Employing normative legal research, this study analyzes statutory regulations, legal doctrines, and relevant secondary legal materials. The findings indicate that although Indonesian law provides a comprehensive framework for criminal liability and victim protection, its implementation remains ineffective due to limited accessibility, insufficient accommodation for persons with disabilities, and weak victim-oriented procedures in the criminal justice process. The study contributes by emphasizing the necessity of disability-sensitive legal mechanisms, particularly in reporting, investigation, and victim recovery, to prevent secondary victimization and ensure substantive justice for children with disabilities.
PERAN MAHASISWA MELALUI EDUKASI TERHADAP PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Denpasar) : STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR Patricia Carmila Apriliana Mai Sila; Ni Nyoman Juwita Arsawati
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Rafflesia Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bumi Raflesia
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tidak semua tindak pidana dalam penyelesaiannya di tempuh melalui proses di persidangan, namun, bisa melalui kesepakatan Bersama antar kedua belah pihak yang saling menguntungkan yakni penyelesaian di luar pengadilan atau yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian dengan cara restorative justice. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarkata tentang pelaksanaan restorative justice pad tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta mengedukasi kepada masyarakat bahwa adanya restorative justice dapat mewujudkan atau mengedepankan rasa keadilan di masyarakat. Dalam jurnal pengabdian masyarakat ini, penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris dengan mengkaji sehubungan dengan studi kasus tentang pelaksanaan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian menurut observasi melalui magang dan wawancara langsung bersama Jaksa di Kejaksaan Negeri Denpasar. Pelaksanaan restorative justice begitu penting jika dihubungkan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, karena jika dilihat dari sejarah seiring berjalannya waktu banyak pelaku yang melakukan kejahatan dan lembaga pemasyarakatan (LP) mulai overcapacity sehingga munculah gagasan agar LP tidak lagi overcapacity, dibuatlah pemidanaan yang sifatnya lebih merestorasi dan munculah yang namanya keadilan restoratif atau restorative justice. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Denpasar berkomitmen dalam mengedepankan penegakan hukum yang humanis, melalui pendekatan Restorative yang tidak hanya menyelesaikan kasus tetapi juga menyentuh hati masyarakat serta tercapainya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menurut hasil studi kasus di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Denpasar.Kata Kunci: restorative justice, tindak pidana pencurian, kejaksaan negeri denpasar
Legal Protection for Nightclubs Female Workers in Bali Ni Nyoman Juwita Arsawati; Gde Made Swardhana; Diah Ratna Sari Hariyanto; Dewi Bunga
Sriwijaya Law Review Volume 8 Issue 2, July 2024
Publisher : Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3176.pp286-302

Abstract

This study aims to identify, analyse, and find the risks and legal protections for female workers at nightclubs in Badung, Bali, Indonesia. Through empirical legal research, based on the study's results, it can be found that there are many risks faced by female workers who work at nightclubs. The risks faced by female workers at nightclubs in Badung, Bali, can include health risks (physical and mental/psychological), safety risks, risks of victimisation (becoming victims of criminal acts), getting a negative prejudice from the community, being ostracised, and the risk of falling into prostitution and drug abuse. Legal protection for female workers in nightclubs has yet to be implemented optimally. Many rights and protections are owned by women who work in nightclubs, but nightclubs cannot reach them. There are still many violations of the law against female workers. Management does not provide rights for night workers in accordance with the provisions of the Manpower Act because these workers are not included in the Labor Union. The legal consequences for women workers at night entertainment sites need better legal protection, especially in the context of the labour force. Stigmatising women employees at night recreation sites as prostitution workers also weakens protection for them.Women workers do not fight for their rights because they do not have much understanding of their rights.
PERBANDINGAN SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA, THAILAND, DAN MYANMAR Gusti Ayu Prabadewi; Ni Nyoman Juwita Arsawati
Berajah Journal Vol. 6 No. 4 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i4.695

Abstract

As a transnational crime, human trafficking continues to endanger migrant workers across Southeast Asia. Indonesia, Thailand, and Myanmar function simultaneously as origin and destination states, leaving them exposed to exploitation and violations of basic human rights. This article compares the legal-protection frameworks the three states have put in place to prevent and respond to trafficking crimes against migrant workers. A normative-comparative legal method is applied, combining statutory, conceptual, and comparative approaches. Materials were gathered from national legislation, international conventions, and reports issued by governmental and international bodies. The analysis shows that Indonesia's legal framework is the most comprehensive, anchored by Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Criminal Acts of Trafficking in Persons and Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. Thailand, by contrast, relies more heavily on law-enforcement mechanisms and bilateral partnerships, while Myanmar continues to struggle with regulatory implementation and enforcement capacity. Overall, Indonesia's protection system is normatively the strongest of the three, though its real-world effectiveness still hinges on coordination among agencies and cross-border cooperation across ASEAN.
Peran Karyawan dalam Integrasi Operasional, Pemasaran, dan Edukasi Produk Herbal Tradisional di PT Nona Aryanta Aryaguna Bali I Dewa Ayu Somya Dyah Rahayu; Ni Nyoman Juwita Arsawati
Journal of Economic and Business Advancement Vol. 2 No. 1 (2026): : September: Ascendia: Journal of Economic and Business Advancement
Publisher : CV SCRIPTA INTELEKTUAL MANDIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65310/kbya8n56

Abstract

This study examines the role of employees in integrating operational, marketing, customer service, and herbal education activities at PT Nona Aryanta Aryaguna Bali. A descriptive qualitative field-study design was applied during an internship conducted from 12 June to 28 August 2026. Data were collected through participant observation, work-activity notes, and documentation covering invoices, purchase orders, expenses, inventory records, order fulfillment, partner communication, digital marketing, and the Traditional Herbal Remedies Workshop. The findings show that employee roles are strongly cross-functional. Administrative accuracy supports transaction reliability, inventory control sustains order fulfillment, customer communication strengthens service quality, digital platforms extend promotional and educational reach, and workshops combine service delivery with herbal knowledge transfer. Key competencies developed include accuracy, time management, coordination, interpersonal communication, negotiation, public speaking, training, digital creativity, collaboration, and adaptability. Major challenges involve simultaneous workloads, documentation accuracy, and diverse workshop participants. These challenges are managed through task prioritization, document rechecking, early preparation, team coordination, and mentor consultation. The study concludes that cross-functional employee capability is essential for maintaining consistent operational performance, customer experience, and brand communication effectively in herbal service businesses.
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Istri Syawana Bargandini Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Antari, Putu Eva Ditayani Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Deta, Helena Cruisita Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi Bunga, Dewi Dewi, Ni Made Ari Sita Dewi, Yolanda Juwita Diah Ratna Sari Hariyanto Gde Made Swardhana Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gusti Ayu Prabadewi Helena Cruisita Deta I Dewa Ayu Somya Dyah Rahayu I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Komang Ary Dharma Putra I Made Wirya Darma I Putu Edi Rusmana Ida Ayu Nadya Arlista Irawan, Kaysya Bintang Natalia Jemali, Yohana Sundewi Arianti Kadek Julia Mahadewi Komang Febriana Komang marga Triani Krisna, Nova Lourenco de Deus Mau Lulo Luh Gede Mita Laksmi Susanti Luh Putu Yeyen Karista Putri Lusiana Putri, Putu Metta Made Sinthia Sukmayanti Made Wahyu Chandra Satriana Maharani, Ni Made Dwi Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana Marantika Putra, I Made Bagus Aldi Maya Diah Safitri Ni Gusti Agung Mas Triwulandari Ni Kadek Mudita Sari Ni Komang Diah Afsari Devi Ni Komang Tria Ayumi Ni Made Ari Sita Dewi Ni Putu Intan Puspitasari Ni Putu Sawitri Nandari Nova Krisna Patricia Carmila Apriliana Mai Sila Petrus Kanisius I Kadek Hengky Adi Putra Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Putri, Luh Putu Yeyen Karista Putri, Ni Kadek Hokky Pramestisuari Putu Sherly Chandra Sasmitha Sukadana, Dewa Ayu Putri Tajuddin, Hanifah Haydar Ali Tara Meisya Triwulandari, I Gusti Agung Ayu Mas Untari, Ni Putu Adinda Sapta Meisha Wijaya, Made Rada Pradnyadari Withnall, Eric Gordon Yohana Vivian Yolanda Juwita Dewi