Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.367
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Sriwijaya Law Review International Journal of Law Reconstruction International Research Journal of Management, IT & Social Sciences Varia Justicia Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Sociological Jurisprudence Journal Transparansi Hukum KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Analisis Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Business, Economics, and Social Development Jurnal Yustitia Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Hukum Sehasen AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum ARembeN Jurnal Pengabdian Kepada Masyaraka Pelita Nusantara Jurnal Legislasi Indonesia JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Ni Nyoman Juwita Arsawati
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 51 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 51 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Keberlakukan Bank Sampah di Desa Dangin Puri Kelod Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Ida Ayu Nadya Arlista; Kadek Julia Mahadewi; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Anak Agung Ayu Intan Puspadewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2219

Abstract

Pengelolaan sampah merupakan isu strategis yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan kualitas kehidupan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum dan praktik dalam pengelolaan sampah, mengevaluasi solusi inovatif melalui program bank sampah, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan program di Desa Dangin Puri Kelod. Metode yang digunakan adalah pendekatan empiris melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, studi literatur, serta analisis hukum terhadap peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, implementasi pengelolaan sampah masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Program bank sampah terbukti mampu mengatasi tantangan tersebut melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular, pemberdayaan masyarakat, insentif finansial, dan kolaborasi multisektor. Rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan berbasis nilai Islam seperti khalifah dan maslahah diperlukan untuk memperkuat efektivitas program, meningkatkan kesadaran ekologis, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
ANALISIS YURIDIS PENGATURAN SANKSI TINDAKAN DALAM UPAYA MENGATASI PRISON OVERCAPACITY Maharani, Ni Made Dwi; Arsawati, Ni Nyoman Juwita
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.795

Abstract

ABSTRAKKelebihan kapasitas narapidana (prison overcapacity) pada lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan per tahun 2025, dengan presentase hunian mencapai 188% dari kapasitas ideal. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pembinaan narapidana, tetapi juga menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Artikel ini mengkaji secara yuridis pengaturan sanksi tindakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional sebagai alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan rehabilitatif. Melalui pendekatan normatif dan perbandingan dengan sistem pemidanaan di Belanda dan Inggris, penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi tindakan seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan konseling dapat menjadi solusi progresif untuk mengurangi ketergantungan terhadap pidana penjara. Kajian ini juga menempatkan keadilan restoratif sebagai landasan filosofis dalam penerapan sanksi tindakan. Pendekatan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong penyelesaian konflik secara dialogis dan partisipatif. Dengan mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem pemidanaan, sanksi tindakan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai sarana pemulihan sosial yang berkelanjutan. Hasil kajian menegaskan bahwa pengaturan sanksi tindakan sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menitikberatkan pada rehabilitasi, pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat.Hasil kajian menegaskan bahwa pengaturan sanksi tindakan sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menitikberatkan pada pemulihan sosial, pencegahan kejahatan, dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, implementasi sanksi tindakan di Indonesia berpotensi menjadi instrumen strategis dalam menanggulangi prison overcapacity secara berkelanjutan.Kata Kunci: Sanksi tindakan, Prison overcapacity, Keadilan restoratif
Comparative Analysis of Witness Protection Law in Indonesia, Malaysia, and Australia Arsawati, Ni Nyoman Juwita; Putri, Luh Putu Yeyen Karista; Wulandari, Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri; Tajuddin, Hanifah Haydar Ali; Withnall, Eric Gordon
Journal of Indonesian Legal Studies Vol. 9 No. 2 (2024): Reforming Legal Frameworks: Justice, Rights, and Innovation in Indonesia and Be
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jils.v9i2.1498

Abstract

Witness protection is the cornerstone of an effective criminal justice system. Therefore, it is important to ensure the quality of witness protection law. This study uses normative method to compare witness protection law in Indonesia, Malaysia and Australia. The result shows several similarities and differences in 5 areas namely a) the subject of protection; b) selection process; c) rights and obligations of parties; d) institutional arrangement; and e) criminal sanctions. Each country has its own approach to regulate the witness protection. Indonesia is progressive in terms of giving special rights for 6 different categories of subject of protections. For instance, special right for compensation and restitution for victims of particular crimes. Indonesia also encourage justice collaborator to give evidence by promising leniency, parole or remission. Conversely, Australia explicitly clarify that the witness protection must not be interpreted as rewarding criminals. Unlike Indonesia, Malaysia and Australia grants equal rights for all witness. Despite such differences, these 3 countries have similarity in terms of the imposition of selection process to ensure the protection is prioritized for those who need it the most. The witness protection must be maintained to balance the interest of witness, accuse and the society. The goal is not to give excessive protection for witnesses, but to adjust the protection according to the limitation of resources and financial. Moreover, Indonesia should adopt the disclosure requirement as implemented in Malaysia and Australia to prevent the witness from using the program to circumvent his legal or financial obligations.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban dalam Penyebaran Deepfake Pornografi melalui Media Sosial Wijaya, Made Rada Pradnyadari; Darma, I Made Wirya; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Putu Edi Rusmana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2082

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa manfaat besar dalam berbagai aspek kehidupan, namun sekaligus melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang menimbulkan korban. Salah satunya adalah penyalahgunaan teknologi deepfake dalam produksi dan penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Artikel ini mengkaji perlindungan hukum terhadap korban deepfake pornografi di Indonesia dari perspektif hukum pidana dan mekanisme perlindungan korban. Indonesia telah memiliki instrumen hukum melalui UU Pornografi, UU ITE, UU PDP, KUHP 2023, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban sebagai landasan perlindungan korban. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala meliputi keterbatasan regulasi yang belum secara khusus mengatur deepfake, rendahnya kapasitas aparat penegak hukum dalam digital forensik, minimnya literasi digital masyarakat, serta sulitnya pelacakan pelaku lintas negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis berupa pembaruan regulasi yang spesifik mengatur deepfake, penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan peran LPSK, edukasi literasi digital masyarakat, serta kerja sama dengan platform media sosial untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi korban
Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Cybersex Trafficking di Aplikasi Live Streaming HOT51 Putu Sherly Chandra Sasmitha; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Putu Eva Ditayani Antari
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v5i1.6925

Abstract

The advancement of information technology has brought significant changes to society but also generated new crimes, such as online child sexual exploitation (cybersex trafficking). This study examines this phenomenon by focusing on the live streaming application "HOT51," which is frequently used as a medium for child exploitation. The research employs a qualitative descriptive analysis method based on secondary data from official reports and related literature. Findings indicate that the easy access to modified APK applications facilitates sexual exploitation of children, the most vulnerable group. Indonesian regulations already address child protection, but implementation faces challenges such as low digital literacy and weak supervision of digital platforms. This study emphasizes the need for tightened monitoring, digital literacy education, and active parental roles to reduce the risk of sexual exploitation in the digital realm. The contribution lies in enhancing understanding of child protection challenges in the digital era and highlighting the importance of adaptive regulations and multi-stakeholder cooperation to safeguard child rights and safety.
Transparansi Proses Pemidanaan Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi Dewi, Ni Made Ari Sita; Putu Eva Ditayani Antari; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Made Wirya Darma
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 04 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i04.1717

Abstract

Penelitian ini menyoroti persoalan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang kerap menemui hambatan, terutama ketika pelakunya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kedudukan strategis sehingga berpotensi menyalahgunakan wewenang. Korupsi digolongkan sebagai extraordinary crime karena berdampak langsung pada kesejahteraan publik. Atas dasar itu, pemerintah dituntut menghadirkan kebijakan pemidanaan yang transparan agar masyarakat memperoleh akses informasi sekaligus berperan dalam pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan transparansi dalam penanganan perkara korupsi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif melalui studi kepustakaan (library research) dengan teknik snowball, melibatkan analisis berbagai literatur hukum, regulasi, dan penelitian relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki kekuatan hukum sebagai dasar utama, sedangkan Undang-Undang ASN berlandaskan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam mendukung transparansi pemidanaan. Penelitian ini menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pemidanaan ASN yang terbukti melakukan korupsi.
Perlindungan Inklusif Bagi Pekerja Disabilitas di Piduh Charity Café Dalam Perspektif HAM Ni Komang Tria Ayumi; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Ni Nyoman Juwita Arsawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.2194

Abstract

Setiap individu memiliki potensi untuk mengalami kondisi disabilitas. Penyandang disabilitas sering mengalami hambatan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat umum, terutama dalam memperoleh kesempatan kerja. Meskipun hak-hak penyandang disabilitas telah dijamin oleh konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, penerapannya di lapangan masih banyak menemui hambatan , penyandang disabilitas masih kerap menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, terutama terkait dengan persyaratan “sehat jasmani dan rohani” yang sering menjadi ketentuan umum yang wajib dipenuhi oleh setiap individu. Namun, terdapat praktik baik yang dapat dijadikan contoh, seperti yang dilakukan oleh Piduh Charity Café di Gianyar, Bali. Café ini menunjukan komitmen terhadap inklusi sosial dengan memberikan ruang kerja yang layak dan menghormati martabat pekerja disabilitas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perlindungan inklusif bagi pekerja disabilitas dalam perspektif HAM di tempat tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan tegas dalam upaya pencegahan serta penanggulangan tindskan diskriminatif di lingkungan kerja khususnya bagi penyandang disabilitas
Perbandingan Ketentuan Hukum Mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan antara Indonesia dan Thailand I Komang Ary Dharma Putra; I Made Wirya Darma; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2692

Abstract

Pemerkosaan sebagai tindak pidana mencerminkan pelanggaran martabat manusia yang menuntut respons hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan membandingkan prinsip pengaturan pemerkosaan dalam KUHP Nasional Indonesia dan Thai Penal Code untuk mengidentifikasi perkembangan konseptual serta cakupan perlindungannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum untuk menganalisis substansi kedua sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional menghadirkan formulasi yang lebih progresif melalui perluasan definisi pemerkosaan, pengakuan pemerkosaan dalam perkawinan, penekanan pada persetujuan, dan penguatan perlindungan bagi kelompok rentan, sedangkan Thai Penal Code memberikan perlindungan setara berbasis gender namun tetap berorientasi retributif. Penelitian ini mengimplikasikan bahwa reformasi KUHP Nasional menawarkan kerangka yang lebih komprehensif dalam mewujudkan keadilan berorientasi korban yang selaras dengan nilai-nilai HAM modern
Krisis Perlindungan Hukum Tenaga Medis (Volunteer Corps) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional Deta, Helena Cruisita; Antari, Putu Eva Ditayani; Arsawati, Ni Nyoman Juwita; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1644

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis (Volunteer Corps) dalam konteks konflik bersenjata antarnegara, sekaligus mengidentifikasi tanggung jawab serta kewajiban negara-negara yang terlibat dalam menjamin keselamatan mereka. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan faktual, dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan tenaga medis dalam konflik diatur oleh berbagai ketentuan hukum humaniter internasional, baik yang bersumber dari perjanjian maupun hukum kebiasaan. Selain itu, sejumlah organisasi internasional juga mengeluarkan deklarasi seperti Joint Statement on the Protection of Health Care dan World Medical Association Declaration on the Protection of Health Care Workers in Situations of Violence yang menegaskan kewajiban memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam keadaan kekerasan dan perang. International Committee of the Red Cross (ICRC) juga memiliki peran sentral sebagai penjaga utama Hukum Humaniter Internasional dan penyedia bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Mandatnya berdasarkan Konvensi Jenewa menempatkan ICRC sebagai aktor netral yang berwenang bertindak sesuai hukum internasional, yang diwujudkan melalui berbagai aktivitas perlindungan, seperti pengecekan kondisi para tahanan hingga pemberian bantuan bagi pengungsi internal.
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKAN HUKUM I Ketut Angga Wiratama; I Putu Edi Rusmana; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7360

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas peran sentral Kejaksaan dalam penyitaan aset pelakutindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari penegakan hukum di Indonesia.Korupsi sebagai kejahatan luar biasa menimbulkan dampak besar bagi keuangannegara dan masyarakat. Kejaksaan memiliki kewenangan ganda sebagai penyidik,penuntut umum, dan eksekutor dalam proses penyitaan aset yang diduga hasilkorupsi guna mencegah perpindahan aset dan mengembalikan kerugian negara.Mekanisme penyitaan meliputi identifikasi, permohonan ke pengadilan,pelaksanaan, pengelolaan, dan pelelangan aset dengan prinsip legalitas danpenghormatan terhadap hak terdakwa. Penelitian menggunakan metode yuridisnormatif dengan analisis kualitatif peraturan perundang-undangan dan literaturhukum. Hasil penelitian menekankan pentingnya koordinasi antarpenegak hukumdan pembentukan tim khusus untuk mengatasi kendala teknis dan hukum dalampenyitaan aset. Penyitaan aset bukan hanya alat bukti tetapi juga sarana pemulihanekonomi negara dan penguatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.Kata Kunci: Kejaksaan; Penyitaan Aset; Tindak Pidana Korupsi; PenegekanHukum
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Istri Syawana Bargandini Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Antari, Putu Eva Ditayani Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Deta, Helena Cruisita Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi Bunga, Dewi Dewi, Ni Made Ari Sita Dewi, Yolanda Juwita Diah Ratna Sari Hariyanto Gde Made Swardhana Gorda, A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Ketut Angga Wiratama I Komang Ary Dharma Putra I Made Wirya Darma I Putu Edi Rusmana Ida Ayu Nadya Arlista Irawan, Kaysya Bintang Natalia Jemali, Yohana Sundewi Arianti Kadek Julia Mahadewi Komang Febriana Komang marga Triani Krisna, Nova Lourenco de Deus Mau Lulo Luh Gede Mita Laksmi Susanti Luh Putu Yeyen Karista Putri Lusiana Putri, Putu Metta Made Sinthia Sukmayanti Made Wahyu Chandra Satriana Maharani, Ni Made Dwi Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana Marantika Putra, I Made Bagus Aldi Maya Diah Safitri Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Gusti Agung Mas Triwulandari Ni Komang Diah Afsari Devi Ni Komang Tria Ayumi Ni Putu Intan Puspitasari Ni Putu Sawitri Nandari Nova Krisna Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Putra, Petrus Kanisius I Kadek Hengky Adi Putri, Luh Putu Yeyen Karista Putri, Ni Kadek Hokky Pramestisuari Putu Sherly Chandra Sasmitha Sukadana, Dewa Ayu Putri Tajuddin, Hanifah Haydar Ali Tara Meisya Untari, Ni Putu Adinda Sapta Meisha Wijaya, Made Rada Pradnyadari Withnall, Eric Gordon Yohana Vivian Yolanda Juwita Dewi