Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.18
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Sriwijaya Law Review International Journal of Law Reconstruction International Research Journal of Management, IT & Social Sciences Varia Justicia Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Sociological Jurisprudence Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Analisis Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Business, Economics, and Social Development Jurnal Yustitia Berajah Journal Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Hukum Sehasen AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Locus Journal of Academic Literature Review JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum ARembeN Jurnal Pengabdian Kepada Masyaraka Pelita Nusantara Jurnal Legislasi Indonesia JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Ascendia: Journal of Economic and Business Advancement Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Ni Nyoman Juwita Arsawati
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 56 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 56 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 06-K/PM.III-14/AD/III/2025 Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2960

Abstract

Desersi yang dimaksud dalam Pasal 87 KUHPM merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui siding di pengadilan militer. Tujuan dari penulisan ini untuk menggali lebih dalam terkait faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana desersi serta penjatuhan sanksi administrasi yang diterapkan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa dalam proses peradilan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan KUHPM dengan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan serta mempertimbangkan tujuan utama dalam pemeriksaan di pengadilan, yakni menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer.
Perlindungan Hukum Terhadap Lansia Korban Tindak Pidana Penelantaran Oleh Keluarga Lusiana Putri, Putu Metta; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Ni Nyoman Juwita Arsawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3422

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi perlindungan hukum dan sosial bagi lansia yang menjadi korban pengabaian kriminal oleh keluarga mereka di Indonesia. Peningkatan signifikan populasi lansia, ditambah dengan ironi pengabaian oleh keluarga—yang seharusnya menjadi pilar perlindungan—menyoroti kegagalan sistemik dalam menjamin kesejahteraan kelompok rentan ini. Perubahan struktur sosial, modernisasi, dan individualisme telah mengikis nilai-nilai tradisional, yang menyebabkan pengabaian tanggung jawab untuk merawat orang tua yang lanjut usia. Pengabaian terhadap lansia merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 304 KUHP dan Pasal 49 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang melanggar hak asasi manusia lansia untuk hidup layak dan aman. Namun, implementasi UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum optimal. Hambatan utama meliputi sistem pelaporan yang lemah, kesadaran hukum yang rendah, dan kurangnya kepekaan dari aparat penegak hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia dapat memberikan efek jera dan memastikan rehabilitasi serta perlindungan korban. Dengan menggunakan pendekatan hukum pidana dan perlindungan sosial, penelitian ini berupaya menawarkan rekomendasi konstruktif untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif, terintegrasi, dan holistik yang tidak hanya bergantung pada sanksi pidana, tetapi juga didukung oleh mekanisme pencegahan dan penyembuhan untuk menjunjung tinggi martabat lansia.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/Pn.Pol) Tara Meisya; Ni Nyoman Juwita Arsawati
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi dapat menyebabkan kejahatan berbasis siber atau cybercrime. Kekerasan berbasis gender online terutama dalam penyebaran konten pornografi seringkali melibatkan perempuan sebagai korban karena adanya konstruksi sosial yang beranggapan bahwa perempuan merupakan objek dari seksualitas sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan privasi dari kejahatan penyebaran pornografi yang menimpanya. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana penyebaran konten pornografi di Indonesia dan mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/Pn.Pol. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dari penyebaran konten pornografi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan terhadap perempuan sebagai korban penyebaran konten pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan memberikan hak kepada korban seperti perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga, mendapatkan restitusi, serta bantuan medis dan rehabilitasi psikososial-psikologis. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis, pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tindak penyebaran konten pornografi (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/Pn.Pol) terpidana telah terbukti secara sah bersalah dengan dijatuhkan pidana penjara 12 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00.
SOSIALISASI PERAN SERTA GENERASI MILENIAL DALAM MEMBANGUN DESA WISATA KENDERAN TEGALALANG KABUPATEN GIANYAR Kadek Julia Mahadewi; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Bagus Gede Ari Rama; Ni Putu Sawitri Nandari; Dewa Krisna Prasada
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i3.1029-1034

Abstract

Pengabdian  Masayarakat  ini  mentitik  beratkan  pada adanya penyuluhan  tentang  peran  serta  Generasi  milineal  dalam  memajukan  Desa  Wisata  sebagai   pariwisata  yang  berkelanjutan  sehingga  mampu  menumbus  Dunia  Internasional. Keberadaan   pariwisata  Indonesia  yang  bertumpu  pada  keunikan  dan kekhasan  budaya  alam  serta  hubungan  antar  manusia. Pembangunan kepariwisataan  Indonesia  sebagai  bagian  intergral  dari pembangunan  nasional  yang  secara  berkelanjutan  bertujuan  mewujudkan  peningkatan  kepribadian  dan  kemampuan  manusia  dan  masyarakat  Indonesaia. ,  Peran  serta  generasi  Milineal  sangat  diperlukan  dalam  penyelenggaran  desa  wisata  ada  3  tahapan  yang  dilakukan  yaitu  Tahap producer, proses  dan  produk.Peran generasi milenial bekerjasama dengan pemerintah daerah yaitu salah satu dukungan pemerintah sebagai stakeholder pariwisata sangat dibutuhkan pada tahap ini. Pemerintah dan generasi milenial sebenarnya memiliki tanggung jawab yang sama dalam pengembangan pariwisata. Dalam  kegiatan  ini  melibatkan   100  orang  ada  Masyarakat  Desa  Kenderaan,  Kepala  Desa  Kenderan,  Aparat  Desa  Kenderan  dan  Mahasiswa .Kegiatan  ini  dilaksanakan  dengan  metode  pendampingan  secara  langsung  dengan  peserta. Hasil  dilangsungkan  kegiatan  ini  masyarakat  memahami perlunya  ada  Desa  Wisata  dalam  memajukan perwujudan  peningakatan  kehidupan  Desa
Kepastian Hukum Atas Syarat Sah Terkait Batas Usia Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang – Undang Perkawinan Ni Putu Intan Puspitasari; Putu Eva Ditayani Antari; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): Desember
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.665

Abstract

Perkawinan sebagai lembaga hukum memiliki implikasi penting terhadap hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, syarat sah perkawinan harus dipenuhi agar terciptanya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sayart sah perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta relevansinya dalam menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa syarat sah perkawinan meliputi syarat material dan syarat formal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pemenuhan syarat tersebut tidak hanya menjamin keabsahan perkawinan dari sisi hukum, tetapi juga memberukan perlindungan terhadap hak anak, istri, dan kepentingan Masyarakat. Kata kunci: Perkawinan, Keabsahan, Batas Usia, Kepastian Hukum
Strengthening of Adat Village and The Value of Local Wisdom in Bali in Prevention Commercial Sexual Exploitation of Children (CSEC) I Made Wirya Darma; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 4 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.4.1.1594.23-30

Abstract

The negative impact of the development of the tourism industry, information technology and communication and transportation in addition to problems of poverty, unemployment, dropping out of school, and limited employment is still an unresolved problem, thus further encouraging the Commercial Sex Exploitation of Children. Through strengthening Desa Adat and regulating child protection in awig-awig or pararem regarding strengthening the position of children in Bali by incorporating the concept of local wisdom will certainly be able to reduce the number of sexual violence and child exploitation in Bali, so that synergy in solving positive legal cases will be easier effective, because if a case occurs, it will be resolved first within the scope of the village through prevailing customary law before continuing into the realm of positive law. Arranging and determining Awig-awig who adopt local wisdom concepts and values including Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, and Tat Twam Asi are able to reflect religious, ritual and upakara elements in preventing sexual violence and exploitation of children.
Pengaruh Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja Di Disnaker Provinsi Bali Nova Krisna; Ni Nyoman Juwita Arsawati
ARembeN Jurnal Pengabdian Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2023): Edisi Juni
Publisher : CV. Ro Bema

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69688/aremben.v1i1.30

Abstract

Perkembangan Disnaker dan ESDM merupakan tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh setiap karyawannya. Penilaian kinerja/ prestasi dapat diukur dengan peningkatan suatu produktivitas yang telah dicapai. Dalam upaya menjaga keberlanjutan produktivitas dalam jangka panjang ini diperlukan beberapa hal yang harus diperhatikan: 1. Meningkatkan hasil yang dicapai dan berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. 2. Semangat kerja ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. 3. Melakukan pengembangan diri, pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan dengan apa yang akan dihadapi kedepannya. Pengukuran produktivitas pada pekerja juga memiliki beberapa manfaat yaitu sebagai evaluasi. Dengan adanya evaluasi, perusahaan dapat melakukan perbaikan secara efektif seperti perbaikan dan pembaharuan cara kerja, serta memberikan informasi bagi perusahaan terkait perkembangan produktivitas dari waktu ke waktu. Adapun beberapa strategi pemasaran yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja: Product (Produk), Price (Harga), Promotion (Promosi), Place (Distribusi). Produktivitas sebagai konsep terintegrasi dimana, produktivitas merupakan konsep universal yang mencerminkan adanya hubungan erat antara output dan input dalam suatu proses yang dibutuhkan dalam mencapai suatu keselarasan. Pentingnya menerapkan strategi pemasaran didalam peningkatan produktivitas tenaga kerja di Disnaker ESDM bagian pelatihan dan produktivitas karena kurangnya keharmonisan setiap individu yang ada dalam berbagi tugas pokok dan fungsi pekerjaan kepada rekan kerja
PEMBERDAYAAN SUBAK UMA LAMBING: IMPLEMENTASI GREEN TOURISM DAN KESADARAN HUKUM Bagus Gede Ari Rama; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Putu Edi Rusmana; Komang Satria Wibawa Putra; Kadek Julia Mahadewi; Made Sinthia Sukmayanti
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.35840

Abstract

Pariwisata berkelanjutan di Bali, khususnya melalui pemberdayaan Subak Uma Lambing, menghadapi tantangan signifikan seperti minimnya kesadaran hukum, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya kolaborasi antar pihak. Studi ini mengeksplorasi peran regulasi dan kebijakan daerah dalam mendukung pengembangan green tourism di Subak Uma Lambing, serta strategi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Regulasi yang berlandaskan pada teori Ecological Modernization dan Responsive Regulation, serta insentif fiskal dari teori hukum ekonomi, dapat mendorong keberlanjutan lingkungan dan pengembangan ekonomi lokal. Untuk meningkatkan kesadaran hukum, diterapkan teori Legal Consciousness dan Communicative Action melalui program edukasi dan kampanye informasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa integrasi kebijakan dan edukasi hukum yang efektif dapat memperkuat pelestarian budaya dan keberlanjutan lingkungan di Desa Sibang Kaja. Saran meliputi penguatan regulasi lingkungan, dukungan terhadap sertifikasi green tourism, dan penyediaan layanan konsultasi hukum gratis untuk masyarakat.
Krisis Perlindungan Hukum Tenaga Medis (Volunteer Corps) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional: Krisis Perlindungan Hukum Tenaga Medis (Volunteer Corps) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional Helena Cruisita Deta; Putu Eva Ditayani Antari; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Dewa Ayu Putri Sukadana
Jurnal Yustitia Vol. 19 No. 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1644

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis (Volunteer Corps) dalam konteks konflik bersenjata antarnegara, sekaligus mengidentifikasi tanggung jawab serta kewajiban negara-negara yang terlibat dalam menjamin keselamatan mereka. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan faktual, dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan tenaga medis dalam konflik diatur oleh berbagai ketentuan hukum humaniter internasional, baik yang bersumber dari perjanjian maupun hukum kebiasaan. Selain itu, sejumlah organisasi internasional juga mengeluarkan deklarasi seperti Joint Statement on the Protection of Health Care dan World Medical Association Declaration on the Protection of Health Care Workers in Situations of Violence yang menegaskan kewajiban memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam keadaan kekerasan dan perang. International Committee of the Red Cross (ICRC) juga memiliki peran sentral sebagai penjaga utama Hukum Humaniter Internasional dan penyedia bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Mandatnya berdasarkan Konvensi Jenewa menempatkan ICRC sebagai aktor netral yang berwenang bertindak sesuai hukum internasional, yang diwujudkan melalui berbagai aktivitas perlindungan, seperti pengecekan kondisi para tahanan hingga pemberian bantuan bagi pengungsi internal.
Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Psikiatrikum Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Disabilitas Mental Pasca Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Ni Kadek Mudita Sari; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Putu Edi Rusmana
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 5 No 5 (2026): Mei
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v5i5.946

Abstract

Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 telah mengubah sistem pembuktian dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyandang disabilitas mental. Penelitian ini bertujuan menganalisis penguatan kedudukan visum et repertum psikiatrikum dalam sistem pembuktian serta implikasinya terhadap penerapan pertanggungjawaban pidana bertingkat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan alat bukti, pengakuan tegas terhadap keterangan ahli, dan fleksibilitas pembuktian memperkuat posisi visum et repertum psikiatrikum dalam proses peradilan. Penguatan tersebut sejalan dengan perubahan sistem pertanggungjawaban pidana yang membedakan antara pengurangan pidana dan pembebasan dari pidana berdasarkan tingkat disabilitas mental pelaku. Reformasi hukum ini mewujudkan kerangka hukum yang lebih komprehensif, proporsional, dan manusiawi serta berorientasi pada keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia.
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Istri Syawana Bargandini Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Antari, Putu Eva Ditayani Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Deta, Helena Cruisita Dewa Ayu Putri Sukadana Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi Bunga, Dewi Dewi, Ni Made Ari Sita Dewi, Yolanda Juwita Diah Ratna Sari Hariyanto Gde Made Swardhana Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gusti Ayu Prabadewi Helena Cruisita Deta I Dewa Ayu Somya Dyah Rahayu I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Komang Ary Dharma Putra I Made Wirya Darma I Putu Edi Rusmana Ida Ayu Nadya Arlista Irawan, Kaysya Bintang Natalia Jemali, Yohana Sundewi Arianti Kadek Julia Mahadewi Komang Febriana Komang marga Triani Krisna, Nova Lourenco de Deus Mau Lulo Luh Gede Mita Laksmi Susanti Luh Putu Yeyen Karista Putri Lusiana Putri, Putu Metta Made Sinthia Sukmayanti Made Wahyu Chandra Satriana Maharani, Ni Made Dwi Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana Marantika Putra, I Made Bagus Aldi Maya Diah Safitri Ni Gusti Agung Mas Triwulandari Ni Kadek Mudita Sari Ni Komang Diah Afsari Devi Ni Komang Tria Ayumi Ni Made Ari Sita Dewi Ni Putu Intan Puspitasari Ni Putu Sawitri Nandari Nova Krisna Patricia Carmila Apriliana Mai Sila Petrus Kanisius I Kadek Hengky Adi Putra Prasada, Dewa Krisna Putra, Komang Satria Wibawa Putri, Luh Putu Yeyen Karista Putri, Ni Kadek Hokky Pramestisuari Putu Sherly Chandra Sasmitha Sukadana, Dewa Ayu Putri Tajuddin, Hanifah Haydar Ali Tara Meisya Triwulandari, I Gusti Agung Ayu Mas Untari, Ni Putu Adinda Sapta Meisha Wijaya, Made Rada Pradnyadari Withnall, Eric Gordon Yohana Vivian Yolanda Juwita Dewi