Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.938
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Sriwijaya Law Review International Journal of Law Reconstruction International Research Journal of Management, IT & Social Sciences Varia Justicia Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Sociological Jurisprudence Journal Transparansi Hukum KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Analisis Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan Humanism : Jurnal Pengabdian Masyarakat International Journal of Business, Economics, and Social Development Jurnal Yustitia Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Hukum Sehasen AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis JUDGE: Jurnal Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum ARembeN Jurnal Pengabdian Kepada Masyaraka Pelita Nusantara Jurnal Legislasi Indonesia JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Vidhisastya: Journal for Legalscholars
Ni Nyoman Juwita Arsawati
Universitas Pendidikan Nasional
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Krisis Perlindungan Hukum Tenaga Medis (Volunteer Corps) Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional Deta, Helena Cruisita; Antari, Putu Eva Ditayani; Arsawati, Ni Nyoman Juwita; Sukadana, Dewa Ayu Putri
Jurnal Yustitia Vol 21 No 2 (2025): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v21i2.1644

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan yang diberikan kepada tenaga medis (Volunteer Corps) dalam konteks konflik bersenjata antarnegara, sekaligus mengidentifikasi tanggung jawab serta kewajiban negara-negara yang terlibat dalam menjamin keselamatan mereka. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan faktual, dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keamanan tenaga medis dalam konflik diatur oleh berbagai ketentuan hukum humaniter internasional, baik yang bersumber dari perjanjian maupun hukum kebiasaan. Selain itu, sejumlah organisasi internasional juga mengeluarkan deklarasi seperti Joint Statement on the Protection of Health Care dan World Medical Association Declaration on the Protection of Health Care Workers in Situations of Violence yang menegaskan kewajiban memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan dalam keadaan kekerasan dan perang. International Committee of the Red Cross (ICRC) juga memiliki peran sentral sebagai penjaga utama Hukum Humaniter Internasional dan penyedia bantuan kemanusiaan bagi korban konflik. Mandatnya berdasarkan Konvensi Jenewa menempatkan ICRC sebagai aktor netral yang berwenang bertindak sesuai hukum internasional, yang diwujudkan melalui berbagai aktivitas perlindungan, seperti pengecekan kondisi para tahanan hingga pemberian bantuan bagi pengungsi internal.
Kepastian Hukum Atas Syarat Sah Terkait Batas Usia Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang – Undang Perkawinan Puspitasari, Ni Putu Intan; Antari, Putu Eva Ditayani; Arsawati, Ni Nyoman Juwita; Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 5 No 3 (2025): December
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v5i3.665

Abstract

Perkawinan sebagai lembaga hukum memiliki implikasi penting terhadap hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta hubungan hukum dengan pihak ketiga. Oleh karena itu, syarat sah perkawinan harus dipenuhi agar terciptanya kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sayart sah perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta relevansinya dalam menjamin kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa syarat sah perkawinan meliputi syarat material dan syarat formal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pemenuhan syarat tersebut tidak hanya menjamin keabsahan perkawinan dari sisi hukum, tetapi juga memberukan perlindungan terhadap hak anak, istri, dan kepentingan Masyarakat. Kata kunci: Perkawinan, Keabsahan, Batas Usia, Kepastian Hukum
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKAN HUKUM I Ketut Angga Wiratama; I Putu Edi Rusmana; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Transparansi Hukum Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v9i1.7360

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini membahas peran sentral Kejaksaan dalam penyitaan aset pelakutindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari penegakan hukum di Indonesia.Korupsi sebagai kejahatan luar biasa menimbulkan dampak besar bagi keuangannegara dan masyarakat. Kejaksaan memiliki kewenangan ganda sebagai penyidik,penuntut umum, dan eksekutor dalam proses penyitaan aset yang diduga hasilkorupsi guna mencegah perpindahan aset dan mengembalikan kerugian negara.Mekanisme penyitaan meliputi identifikasi, permohonan ke pengadilan,pelaksanaan, pengelolaan, dan pelelangan aset dengan prinsip legalitas danpenghormatan terhadap hak terdakwa. Penelitian menggunakan metode yuridisnormatif dengan analisis kualitatif peraturan perundang-undangan dan literaturhukum. Hasil penelitian menekankan pentingnya koordinasi antarpenegak hukumdan pembentukan tim khusus untuk mengatasi kendala teknis dan hukum dalampenyitaan aset. Penyitaan aset bukan hanya alat bukti tetapi juga sarana pemulihanekonomi negara dan penguatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.Kata Kunci: Kejaksaan; Penyitaan Aset; Tindak Pidana Korupsi; PenegekanHukum
Pertanggung Jawaban Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Keluarga: indonesia Putra, Petrus Kanisius I Kadek Hengky Adi; Gorda, A.A.A Ngurah Tini Rusmini; Arsawati, Ni Nyoman Juwita; Putra, Komang Satria Wibawa
AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis Vol. 6 No. 1 (2026): AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
Publisher : Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37481/jmh.v6i1.1841

Abstract

Sexual violence against children with disabilities within the family remains a hidden and persistent human rights violation, exacerbated by unequal power relations and the victims’ physical, intellectual, or sensory limitations. This study aims to examine the legal responsibility for sexual violence against children with disabilities in the family environment and to assess the implementation of victims’ rights under Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, Law Number 35 of 2014 on Child Protection, and Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence. Employing normative legal research, this study analyzes statutory regulations, legal doctrines, and relevant secondary legal materials. The findings indicate that although Indonesian law provides a comprehensive framework for criminal liability and victim protection, its implementation remains ineffective due to limited accessibility, insufficient accommodation for persons with disabilities, and weak victim-oriented procedures in the criminal justice process. The study contributes by emphasizing the necessity of disability-sensitive legal mechanisms, particularly in reporting, investigation, and victim recovery, to prevent secondary victimization and ensure substantive justice for children with disabilities.
Legal challenges of digital technology abuse in cybersex trafficking in Indonesia Arsawati, Ni Nyoman Juwita
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 13 No. 3 (2025): December: Law, Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v13i3.313

Abstract

The rapid advancement of digital technology has transformed human trafficking into a technology-enabled crime, particularly cybersex trafficking, in which sexual exploitation is conducted entirely through online platforms without requiring physical movement of victims. In Indonesia, this phenomenon presents a serious legal challenge because existing criminal regulations have not been designed to address the digital, covert, and transnational characteristics of such crimes, resulting in inadequate protection for victims, especially children. This study employs normative legal research using legislative, conceptual, and comparative approaches by examining primary legal materials, including the ITE Law, the Anti-Trafficking Law, the Child Protection Law, and the Criminal Code, as well as secondary materials such as academic journals, international reports, and comparative regulations from Southeast Asian countries, particularly the Philippines and Thailand, published between 2015 and 2025. The analysis reveals that Indonesia’s legal framework does not explicitly criminalize cybersex trafficking as a form of trafficking in persons, causing law enforcement to rely mainly on cybercrime and pornography provisions that fail to capture the trafficking dimension inherent in online sexual exploitation. This regulatory gap perpetuates structural victimization, limits access to restitution and rehabilitation for victims, and leaves the criminal responsibility of digital platform providers insufficiently regulated. Furthermore, Indonesia’s non-ratification of the Budapest Convention on Cybercrime restricts effective cross-border cooperation and digital evidence handling. The study concludes that cybersex trafficking constitutes a distinct form of technology-enabled human trafficking that requires comprehensive legal reform, including explicit criminalization, the integration of a victim-centered justice approach, the imposition of corporate liability on digital platforms, and alignment with international cybercrime standards to ensure effective legal protection and justice in the digital era.
Peran Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengelolaan Barang Sitaan Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi Ni Komang Diah Afsari Devi; Ni Nyoman Juwita Arsawati; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; I Putu Edi Rusmana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2906

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap keuangan negara dan integritas pemerintahan, alhasil pengelolaan barang sitaan menjadi elemen penting dalam upaya penegakan hukum. Barang hasil sitaan tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang membuktikan terdapatnya kerugian keuangan negara, tetapi juga menjadi instrumen pemulihan aset. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana KPK menangani aset sitaan yang diasumsikan sebagai bukti korupsi dan apa yang seharusnya dilakukan KPK untuk melindungi aset tersebut dari korupsi. Strategi analisis deskriptif yuridis kualitatif digunakan dalam penelitian ini sebagai bagian dari metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan temuan penelitian, KPK bertanggung jawab secara hukum karena konsep hukum lex specialis derogat legi generalis, yang menurut KUHAP dan UU Tipikor, memungkinkan KPK untuk melakukan penyitaan tanpa persetujuan pengadilan. Secara administratif, KPK berkewajiban melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pelaporan barang sitaan melalui Direktorat Labuksi serta bekerja sama dengan DJKN. Tantangan seperti kerusakan, kehilangan, dan penurunan nilai barang ditangani melalui kebijakan pelelangan dini berdasarkan PP No. 105 Tahun 2021. Secara keseluruhan, pelaksanaan tanggung jawab ini memperkuat proses pembuktian, mendukung pemulihan aset, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja KPK.
Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 06-K/PM.III-14/AD/III/2025 Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana; Ni Nyoman Juwita Arsawati; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2960

Abstract

Desersi yang dimaksud dalam Pasal 87 KUHPM merupakan suatu tindak pidana militer murni dan bukan merupakan pelanggaran disiplin sehingga untuk penyelesaiannya tidak bisa diselesaikan melalui hukum disiplin militer melainkan harus diselesaikan melalui siding di pengadilan militer. Tujuan dari penulisan ini untuk menggali lebih dalam terkait faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana desersi serta penjatuhan sanksi administrasi yang diterapkan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi. Dalam penulisan ini penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis konsep hukum dan pendekatan kasus. Hasil dari penulisan ini menunjukkan bahwa dalam proses peradilan pertimbangan hakim sudah sesuai dengan KUHPM dengan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan serta mempertimbangkan tujuan utama dalam pemeriksaan di pengadilan, yakni menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer.
Perlindungan Hukum Terhadap Lansia Korban Tindak Pidana Penelantaran Oleh Keluarga Lusiana Putri, Putu Metta; I Made Wirya Darma; Ni Gusti Agung Ayu Mas Tri Wulandari; Ni Nyoman Juwita Arsawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3422

Abstract

Penelitian ini mengkaji urgensi perlindungan hukum dan sosial bagi lansia yang menjadi korban pengabaian kriminal oleh keluarga mereka di Indonesia. Peningkatan signifikan populasi lansia, ditambah dengan ironi pengabaian oleh keluarga—yang seharusnya menjadi pilar perlindungan—menyoroti kegagalan sistemik dalam menjamin kesejahteraan kelompok rentan ini. Perubahan struktur sosial, modernisasi, dan individualisme telah mengikis nilai-nilai tradisional, yang menyebabkan pengabaian tanggung jawab untuk merawat orang tua yang lanjut usia. Pengabaian terhadap lansia merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 304 KUHP dan Pasal 49 huruf b UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang melanggar hak asasi manusia lansia untuk hidup layak dan aman. Namun, implementasi UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia dan UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial belum optimal. Hambatan utama meliputi sistem pelaporan yang lemah, kesadaran hukum yang rendah, dan kurangnya kepekaan dari aparat penegak hukum. Studi ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia dapat memberikan efek jera dan memastikan rehabilitasi serta perlindungan korban. Dengan menggunakan pendekatan hukum pidana dan perlindungan sosial, penelitian ini berupaya menawarkan rekomendasi konstruktif untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif, terintegrasi, dan holistik yang tidak hanya bergantung pada sanksi pidana, tetapi juga didukung oleh mekanisme pencegahan dan penyembuhan untuk menjunjung tinggi martabat lansia.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/Pn.Pol) Tara Meisya; Ni Nyoman Juwita Arsawati
Vidhisastya: Journal for Legalscholars Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi dapat menyebabkan kejahatan berbasis siber atau cybercrime. Kekerasan berbasis gender online terutama dalam penyebaran konten pornografi seringkali melibatkan perempuan sebagai korban karena adanya konstruksi sosial yang beranggapan bahwa perempuan merupakan objek dari seksualitas sehingga berhak mendapatkan perlindungan hukum dan privasi dari kejahatan penyebaran pornografi yang menimpanya. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana penyebaran konten pornografi di Indonesia dan mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/Pn.Pol. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban dari penyebaran konten pornografi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan terhadap perempuan sebagai korban penyebaran konten pornografi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan memberikan hak kepada korban seperti perlindungan atas keamanan pribadi dan keluarga, mendapatkan restitusi, serta bantuan medis dan rehabilitasi psikososial-psikologis. Berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis, pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana tindak penyebaran konten pornografi (Studi Putusan Nomor 228/Pid.B/2023/Pn.Pol) terpidana telah terbukti secara sah bersalah dengan dijatuhkan pidana penjara 12 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00.
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Puspadewi Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda Anak Agung Istri Syawana Bargandini Anggatari, Kadek Ayu Virna Sri Antari, Putu Eva Ditayani Bagus Gede Ari Rama Bagus Gede Ari Rama Budiana, I Nyoman Deta, Helena Cruisita Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi Bunga Dewi Bunga, Dewi Dewi, Ni Made Ari Sita Dewi, Yolanda Juwita Diah Ratna Sari Hariyanto Gde Made Swardhana Gorda, A.A.A Ngurah Tini Rusmini Gorda, AAA.Ngr. Tini Rusmini Gorda, Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini I Gede Agus Kurniawan I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari I Gusti Ayu Eviani Yuliantari I Ketut Angga Wiratama I Komang Ary Dharma Putra I Made Wirya Darma I Putu Edi Rusmana Ida Ayu Nadya Arlista Irawan, Kaysya Bintang Natalia Jemali, Yohana Sundewi Arianti Kadek Julia Mahadewi Komang Febriana Komang marga Triani Krisna, Nova Lourenco de Deus Mau Lulo Luh Gede Mita Laksmi Susanti Luh Putu Yeyen Karista Putri Lusiana Putri, Putu Metta Made Wahyu Chandra Satriana Maharani, Ni Made Dwi Mai Sila, Patricia Carmila Apriliana Marantika Putra, I Made Bagus Aldi Maya Diah Safitri Ni Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari Ni Gusti Agung Mas Triwulandari Ni Komang Diah Afsari Devi Ni Komang Tria Ayumi Ni Putu Sawitri Nandari Prasada, Dewa Krisna Puspitasari, Ni Putu Intan Putra, Komang Satria Wibawa Putra, Petrus Kanisius I Kadek Hengky Adi Putri, Luh Putu Yeyen Karista Putri, Ni Kadek Hokky Pramestisuari Putu Sherly Chandra Sasmitha Sukadana, Dewa Ayu Putri Tajuddin, Hanifah Haydar Ali Tara Meisya Untari, Ni Putu Adinda Sapta Meisha Wijaya, Made Rada Pradnyadari Withnall, Eric Gordon Yohana Vivian Yolanda Juwita Dewi