Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.793
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Veritas et Justitia Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Bina Mulia Hukum Justitia et Pax JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Hukum Respublica Nagari Law Review Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Soumatera Law Review Ensiklopedia of Journal Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Ensiklopedia Education Review Ijtihad Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Law Research Review Quarterly Jurnal Marketing Istinbath : Jurnal Hukum Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional JHCLS UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Gagasan Hukum Yuridika Ensiklopedia Research and Community Service Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Justitia Jurnal Ilmu Hukum Journal of Global Legal Review Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Laurensius Arliman S
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 132 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 132 Documents
Search

 7   8   9   10   11 
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP PENGAWASAN NOTARIS S, Laurensius Arliman
Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 1 (2016): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.689 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v16i1.1427

Abstract

Salah satu kewenangan MK adalah judicial review yang mengedepankan semangat pembenahan hukum di Indonesia. Judicial review undang-undang yang pernah diajukan para pihak yang berkepentingan ke MK adalah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Judicial review terhadap UUJN ternyata membawa implikasi yang besar terhadap pengaturan jabatan notaris dan juga terhadap politik hukum kenotariatan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sementara itu, data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi dokumenter. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa peraturan notaris telah diuji tiga kali ke MK akibat bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Implikasi pengujian itu menghapus Pasal 66, dalam perkembangannya terjadi perubahan pada UUJN. Perubahan pada UUJN ternyata juga masih memiliki kelemahan, karena itu perlu dilakukan perbaikan. Penulis menawarkan ide politik hukum kenotariatan yang berkelanjutan di Indonesia, agar memberikan kekokohan bagi notaris di Indonesia.
Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Wujud Tujuan Bela Negara S, Laurensius Arliman
Jurnal Hukum Respublica Vol. 17 No. 1 (2017): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.963 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i1.1453

Abstract

Tujuan penelitian ini menjelaskan negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan bagi anak sebagai wujud dari tujuan bela negara. Metode penelitian ini yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai salah satu wujud tujuan bela negara. Bela negara berarti memiliki kemampuan dan kesiapan dalam upaya pembelaan negara. Artinya, melindungi keamanan negara. Rasa cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dapat memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara. Harus ada sikap partisipasi dari masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan perlindungan anak dalam bela negara dan cinta tanah air. Peran pemerintah untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan dimulai dari kedisiplinan, ketangguhan, pantang menyerah dan kemandirian dalam menunaikan hak dan kewajiban perlindungan anak. Implikasi dari cinta tanah air tujuan dari negara, akan menciptakan kepribadian penerus bangsa Indonesia yang kuat, serta intelektualitas negara yang patriotik dalam menunaikan hak dan kewajibannya, terutama hal ini difokuskan kepada perlindungan anak yang berkelanjutan karena anak adalah sumber untuk bela negara itu sendiri. Simpulan penelitian ini bahwa perlindungan terhadap anak sebagai salah satu wujud tujuan bela negara. Jika seorang anak tidak mendapat perlindungan dalam kehidupannya dan hak-hak dilanggar bahkan tidak ditegakkan, bagaimana mungkin ia dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Simpulan penelitian ini: Pertama, rasa cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dapat memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kedua, Harus ada sikap partisipasi dari masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan perlindungan anak dalam bela negara dan cinta tanah air. Ketiga, harus ada hubungan yang baik antar setiap masyatakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam konsep perlindungan anak yang berkelanjutan.
Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Arliman S, Laurensius
Jurnal Hukum Respublica Vol. 17 No. 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (70.487 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v17i2.1932

Abstract

KPAI is an independent institution formed based on Presidential Decree Number 77 of 2003 concerning the Indonesian Child Protection Commission. KPAI is the mandate of the Child Protection Law with a view to increasing the effectiveness of child protection. KPAI is a state institution mandated by the Act to oversee and supervise the implementation of child protection. This paper discusses how is the position of the Commission for the Protection of Indonesian Children in the Indonesian constitutional system? What is the function of the Indonesian Child Protection Commission as an independent state commission in carrying out the enforcement of human rights for children according to the mandate of the constitution? This research is a descriptive research. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used in this study are secondary data and primary data. Against all data and materials obtained from the results of the study will be compiled and analyzed qualitatively. The function of KPAI as an independent state commission in carrying out the enforcement of human rights on children according to the mandate of the constitution is reflected in 9 (nine) main fields, namely 1) Social Affairs and Children in Emergency Situations; 2) Family and Care Sector; 3) Civil Rights and Participation Fields; 4) Religion and Culture; 5) Education Sector; 6) Health and Drug Sector; 7) Fields of Pornography and Cybercrime; 8) Field of Children Against the Law (ABH); and 9) Trafficking and Exploitation. Where there are functions that are going well, and some are not good, so KPAI gives a lot of suggestions and criticisms of the 9 (nine) functions it performs.
PENYULUHAN HUKUM UNTUK MENINGKATAN PEMAHAMAN PENGAWASAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SOLOK PADA TAHAPAN PEMIIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 Arliman S, Laurensius
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2022): Volume 5 No. 1 Edisi 3 Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v5i3.2244

Abstract

General elections are an important moment in democratic life in Indonesia. Various parties are involved in election monitoring to ensure transparency, fairness and legitimacy of the democratic process. Bawaslu is the institution directly responsible for overseeing the election process. Regarding this matter, it is very important to provide legal counseling to the Solok City Bawaslu based on Letter Number: 222/PM.00.02/K.SB-19/12/2022. The topic that will be discussed is first to discuss the legal basis for supervision by Bawaslu of Solok City. Second, what is the form of supervision of the Solok City Election Supervisory Board during the 2024 simultaneous general elections. The legal counseling methodology is carried out face-to-face in Solok City. General Election Supervisory Agency Regulation Number 5 of 2022 concerning Supervision of General Elections (Perbawaslu 5/22) is the basis for Solok City Bawaslu to supervise the implementation of the 2024 simultaneous General Elections. The election supervision strategy has the main objective of preventing fraud during the general election process, ensuring fairness in the implementation of elections, as well as building public confidence in election results.Keywords: Legal Counseling, Supervision, Solok City Bawaslu, 2024 Election.
HUKUM DAN MASYARAKAT: PERAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MEMAHAMI INTERAKSI SISTEM HUKUM DENGAN REALITAS SOSIAL Arliman S, Laurensius
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 1 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2255

Abstract

This research analyzes the role of sociology of law in understanding the interaction between legal systems and social reality in the context of the relationship between law and society. Using a normative legal approach, this study explores how sociology of law provides profound insights into the dynamics of social complexity influencing the formation, implementation, and enforcement of law. Through analysis of theories, concepts, and approaches in sociology of law, this research offers a better understanding of how legal systems interact with various social, cultural, and political factors within society. The findings of this research potentially contribute to the development of more inclusive and responsive legal policies to social dynamics.  Keywords: Law, Society, Sociology of Law.
PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PISANG KAPIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BUKITTINGGI Arliman S, Laurensius
Ensiklopedia Education Review Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No 3 Desember 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v5i3.2053

Abstract

This research investigates the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the banana chip industry during the COVID-19 pandemic in Bukittinggi City. MSMEs play a strategic role in increasing income, employment opportunities, poverty alleviation, and expanding job markets in Indonesia. The reality reflects that MSMEs have successfully provided employment opportunities for the local community. The pandemic, which transformed nearly every sector, has also impacted business entities, including Pisang Kapik MSMEs. Pisang Kapik enterprises demonstrated resilience during this period by leveraging technology for banana chip marketing. Through applications such as Go Food and digital communication via Facebook, Google, YouTube, and mobile applications, they successfully penetrated new markets in the digital realm. This adaptation highlights the strategic role of Pisang Kapik MSMEs in navigating the challenges posed by the pandemic and utilizing technology for effective marketing. Keywords: Development, MSMEs, Covid 19, Bukittinggi.
LEGAL ASSISTANCE FOR THE POOR TO REACH JUSTICE Arliman S, Laurensius; Suryanef, Suryanef; Arif, Ernita; Sarmiati, Sarmiati
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 7, No 2 (2022): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : LPPM STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v7i2.556

Abstract

Legal aid to the poor has a fairly important position in every criminal, civil and administrative justice system, including Indonesia. The concept of legal aid to the poor is related to a person's rights to exercise these rights, therefore legal aid is carried out by legal experts and experienced people in order to carry out their profession. The purpose of this study is to explain legal aid for the poor to achieve justice. This research uses normative legal research which is described descriptively. The results of the study explain that legal protection is an action or effort to protect the community from arbitrary actions by authorities that are not in accordance with the rule of law, to create order and peace, thus enabling humans to enjoy their dignity as human beings. There are ten rules related to legal aid to the poor, both at the constitutional level to the law, Internal Regulations that apply to the Supreme Court and Internal Regulations that apply to the Ministry of Law and Human Rights, as a pattern and legal standing for the provision of legal aid for the poor. poor people in Indonesia. The provision of legal aid to the poor is a form of justice for the poor. The concept of legal aid to the poor is related to a person's rights to exercise their rights under the same law.
Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dihubungkan dengan Good Corporate Governance dalam Rangka Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan Pemegang Saham Yulfasni, Yulfasni; Arliman S, Laurensius
Pagaruyuang Law Journal Volume 3 Nomor 1, Juli 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v3i1.1603

Abstract

All of the principles of Good Corporate Governance can support the realization of Good Corporate Governance in order to prevent the misuse of shareholder power considering that the Piercing the Corporate Veil principle can be used to prevent illegal acts committed by shareholders, commissioners or directors. Shareholders, commissioners or directors are possible to commit acts against the law and utilize existing facilities for their personal interests by manipulating their actions or the misuse of company assets. The research method used in this article is the normative juridical research method. The final goal of applying the Piercing the Corporate Veil principle above is the existence of Good Corporate Governance, namely good corporate governance. Therefore, the follow-up to the adoption of the Piercing the Corporate Veil principle is its implementation in Good Corporate Governance, which is a good and correct management system.
The Cabotage Principle on Law Enforcement for Licensing Ship Operations in Indonesian Waters Ratnawati, Elfrida; Arliman S, Laurensius; Budhianti, Meta Indah; Multi Wijaya, Vience Ratna; Razak, Aida Abdul
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 3 No. 3 (2023): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v3i3.182

Abstract

This study aims to examine and comprehend the cabotage principle on law enforcement for licensing ship operations in Indonesian Waters. This study is a descriptive analysis of normative legal research.   Secondary data, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, is utilized. Techniques for collecting data involve library research, whereas techniques for analyzing data involve legal interpretation.  The study results show that Indonesia has regulated the cabotage principle in several regulations. However, supervision in applying this principle has not been optimal due to the increase in transactions between countries due to globalization and overlapping shipping permit issues marked by overlapping authority between the 13 (thirteen) mandated ministries/state institutions by 17 (seventeen) laws as law enforcement officers in marine and coastal areas. The overlap in authority referred to is characterized by the same authority to carry out supervision, pursuit, and investigation in Indonesia's maritime and jurisdictional areas.
Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial Kajian Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/Pn.Blg Arliman S, Laurensius
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 01 (2019): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1645.572 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v1i01.2936

Abstract

Putusan yang didapatkan JES adalah Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP merupakan putusan percobaan kepada JES. Pertimbangan hakim mengedepankan keadilan dengan asas fungsi sosial. Hal ini mengingat JES melakukan hal tersebut untuk membawa material yang melintasi area korban dengan cara melawan hukum (pengrusakan) di area tanah milik saksi korban. Tujuan penelitian ini bagaimana pertimbangan hakim menjerat pelaku penyuruh perusakan dengan mempertimbangkan asas fungsi soial. Penelitian karya ilmiah ini berjenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian dapat diketahui bahwa hakim sangat mempertimbangkan asas fungsi sosial, sehingga putusan ini bukan saja memberikan efek jera kepada JES, tetapi juga memberi penegasan keadilan bagi sesama manusia. Dengan pendekatan asas fungsi sosial diharapkan hakim dalam memberikan putusan secara netral dan melihat fakta-fakta yang diajukan di persidangan dengan teliti dan dalam keaktifannya dalam persidangan hakim harus menonjolkan jiwanya sebagai penegak hukum.
Co-Authors Amiruddin Andreas Fransiskus Hutajulu Andreas Fransiskus Hutajulu Bakir, Herman Bisma Putra Pratama BUNGA MAKIN, MARIA FLORIDA Candra, Fifriki Darmini Roza Dian Nugraha Elfitrayenti, Elfitrayenti Elfrida Ratnawati Ernita Arif Fitrian, Riko Gustiwarni, Gustiwarni Hariyadi, Hariyadi Helen, Zennis Immanuel, Marcello Guido Indah Budhianti, Meta Ismansyah Iyah Faniyah, Iyah Kurnia Putra, Rommy Maria Margaeta Hutajulu Marti, Tri Sukma Multi Wijaya, Vience Ratna Multiwijaya, Vience Ratna Mulyawan, Fitra Munandar, Syaiful Murad, Irhas Pardosi, Debora Angelina Carissa Patmawanti, B. Ratnawati, Elfrida Razak, Aida Abdul Refdiantoni Romi, Ahmad Sakurawati, Ade Sarmiati Sarmiati Satria Trisna, Iqbal SH,MH, Dr. Yulfasni Sihombing, Januardo Sulung Partogi Suryanef Suryanef Susi Delmiati Tamba, Imelda Veri, Isdal Yasri, Yasri Yulfasni, Yulfasni