Articles
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DI DALAM PENGELOLAAN UANG DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ]]>
<![CDATA[Laurensius Arliman S]]>
<![CDATA[ Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Arena Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5
<![CDATA[AbstractAfter the enactment of Act No.6 of 2014 concerning Villages, the village financial arrangements become independent, usually based on the Regional Government law. Active involvement of villagers becomes the key to good governance and village development. So that management can run transparently through community supervision. The legal problem is how the management of village money after the birth of the Village Law? and how is community participation in village money management?. This paper uses normative legal research method. The result showed that after the enactment of the Village Act, then under Article 71 and Article 72, the Village is entitled to manage its own finances, and the budget is derived from the State Revenue Budget. Community participation in village money management is passive and active. Â AbstrakPasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan keuangan Desa menjadi mandiri, biasanya didasari pada Undang-Undang Pemerintah Daerah. Keterlibatan aktif masyarakat desa, menjadi kunci terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang baik. Sehingga pengelolaan dapat berjalan secara transparan melalui pengawasan masyarakat. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana pengelolaan uang Desa pasca lahirnya UU Desa? dan bagaimana partisipasi masyarakat terhdap pengelolaan uang Desa?. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasca lahirnya UU Desa, maka berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 72, Desa berhak untuk mengelola keuangannya sendiri, dan anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan uang desa bersifat pasif dan aktif.]]>
<![CDATA[Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan ]]>
<![CDATA[Laurensius Arliman S]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 2 (2017): Vol. 19, No. 2, (Agustus, 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK: Perlindungan anak merupakan hal yang mutlak dilaksanakan oleh republik ini, karena republik ini di dalam konstitusi sudah menyatakan sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan anak sebagai salah satu jaminan dari hak asasi manusia merupakan wujudnya nyata dari perkembangan regenerasi perkembangan sebuah negara. Sungguh sangat disayangkan ketika anak sudah mendapatkan kekerasan seksual di masa kanak-kanak mereka. Masa depan mereka hancur, karena ada trauma psikis dan mental. Dalam menata perlindungan anak dari bahaya kekersan seksual maka diperlukan reformasi penegakan hukum terhadap ancaman kekerasan seksual terhadap perlindungan anak. Pola penataan pengakan hukum atas perlindungan anak yang berkelanjutan memang benar-benar harus dilaksanakan sehingga menciptakan perlindungan anak berkelanjutan. Reform of Law Enforcement of Sexual Violence to Children as the Form of Sustainable Children Protection ABSTRACT: Child protection as one of the guarantees of human rights is evident from its form regeneration development of a country. It is very unfortunate when children are sexually assaulted during their childhood. Their future is ruined because there are psychological and mental traumas. In restructuring the protection of children from the dangers of sexual violence will require reform of law enforcement to the threat of sexual violence. The pattern of structuring reform of law enforcement on an ongoing child protection must be implemented.]]>
<![CDATA[Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat ]]>
<![CDATA[Laurensius Arliman S]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No 2 (2018): Vol. 20, No. 2, (Agustus 2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v20i2.10081
<![CDATA[Pariwisata menjadi prioritas nasional dalam RPJM 2015 2019. Secara bertahap dari tahun ke tahun dalam periode 5 tahun RPJM 2015-2019 pembangunan pariwisata dipri-oritaskan dan diberi target pencapaiannya. Sumatera Barat juga mendukung pariwisata untuk mendukung pembangunan ekonomi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana peranan investasi dalam pembangunan ekonomi di bidang pariwisata di Sumatera Barat? 2) bagaimana dukungan pemerintah terhadap pem-bangunan ekonomi di bidang pariwisata di Sumatera Barat? Penelitian hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peranan investasi dalam pembangunan ekonomi di bidang pariwisata sangat penting, terutama untuk memudahkan pembangunan pariwisata di Sumatera Barat. Dukungan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi di bidang pariwisata di Sumatera Barat ditandai dengan pembangunan infrastruktur pariwisata, pembangunan rel kereta api sebagai moda transportsai serta pemberian pinjaman dan dimudahkannya pemberian izin di dalam berinvestasi di Sumatera Barat oleh BKPM. Role Investment in Development Policy of Tourism Economics in West Sumatera Province Tourism becomes a national priority in the 2015 2015 RPJM. Gradually from year to year within a 5-year period of RPJM 2015-2019 tourism development is prioritized and targeted for achievement. West Sumatra also supports tourism to support economic development. The formulation of the problem in this study are: 1) how the role of investment in economic development in the field of tourism in West Sumatra? 2) how is government support for economic development in tourism sector in West Sumatera? The legal research that is researched in this research is normative legal. The results of this study explain that the role of investment in economic development in the field of tourism is very important, especially to facilitate the development of tourism in West Sumatra. Government support for economic development in tourism in West Sumatra is characterized by the development of tourism infrastructure, railway development as transportsai mode as well as lending and facilitating the granting of permits in investing in West Sumatra by BKPM.]]>
<![CDATA[Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus ]]>
<![CDATA[Laurensius Arliman S]]>
<![CDATA[ Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 1 (2020): Vol. 22 No. 1, April 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/kanun.v22i1.13564
<![CDATA[Tulisan ini membahas bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar, dan bagaimana optimalisasi perannya dalam menanggulangi pungutan liar terebut. Pemberantasan pungli harus dilakukan secara terpadu dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan preventif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi pungutan liar dengan cara tindakan represif berupa penyidikan pemberantasan pungutan liar ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri. Pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi pungutan liar yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat mereka menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain. Optimalisasi peran kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terbagi atas dua yaitu peningkatan kemampuan sumber daya organisasi kepolisian terutama di Direktorat Kriminal Khusus dan penanggulangan pungutan liar yang dilakukan kepolisian dengan pendekatan kebijakan kriminal berupa pendekatan penal dan nonpenal policy. Handling of Illegal Levies Cases by Investigators of The Special Criminal Directorate This paper discusses the role of the police in tackling illegal levies, and optimizing its role in tackling these illegal levies. Eradication of illegal levies must be carried out in an integrated manner with a moralistic way (human mental and moral guidance) and an abolitionistic way (a way to deal with symptoms) as a preventive measure. This research is a descriptive study, with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The results showed that the role of the West Sumatra Regional Police in tackling illegal levies by means of repressive measures in the form of investigating the eradication of illegal levies was viewed from the point of view of the applicable law. Basically the goal of law enforcement to overcome illegal levies to be achieved is to punish the criminal person personally and make people become deterrent to committing crimes and to make them unable to commit other crimes. Optimizing the role of the police in tackling illegal levies is divided into two, namely increasing the ability of police organizational resources, especially in the Special Crimes Directorate and handling illegal charges by the police with a criminal policy approach in the form of a penal and nonpenal policy approach.]]>
<![CDATA[Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung KinerjaAparatur Sipil Negara Yang Berkarakter dan Proporsional ]]>
<![CDATA[Laurensius Arliman Simbolon]]>
<![CDATA[ Nagari Law Review Vol 1 No 2 (2018): Nagari Law Review (NALREV) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Andalas University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25077/nalrev.v.1.i.2.p.138-158.2018
<![CDATA[State civil service (ASN) resource management is an important part of state governance that aims to assist and support all human resources of state civil apparatus to realize their full potential as civil servants and citizens. One is the openness of public information described in the UU ASN and the Law on Public Information Disclosure (UU KIP). The implications of the application of the KIP Law to the public or the public are the opening of access for the public to obtain information related to the public interest. First, Information that must be provided and announced and Required Information Announced necessarily (easy to reach and easy to understand). Establishing characterized and proportional ASNs are various ways, namely: 1) State Civil Service Committee (KASN); 2) Utilizing information communication technology (ICT), which provides public information disclosure data to the public through the website; 3) Implementation of UU KIP; 4) need to be socialized both to public bodies and communities; 5) Public bodies are given space to establish, build, and develop institutional PPIDs in accordance with the characteristics of institutions of their respective public bodies; 6) The government should be able to optimize socialization and encourage public participation to be able to carry out information disclosure, as mandated by UU KIP. With these means are expected to realize the character of ASN and proportional that also amandat of UU KIP. Manajemen sumber daya aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan pemerintahan negara yang bertujuan untuk membantu dan mendukung seluruh sumber daya manusia aparatur sipil negara untuk merealisasikan seluruh potensi mereka sebagai pegawai pemerintah dan sebagai warga negara. Salah satunya adalah keterbukaan informasi publik yang dijelaskan di dalam UU ASN dan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Implikasi penerapan UU KIP terhadap masyarakat atau publik adalah terbukanya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pertama, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan Informasi yang Wajib Diumumkan Serta-Merta (mudah dijangkau dan mudah dipahami). Membentuk ASN yang berkarakter dan proporsional terdapat berbagai cara, yaitu: 1) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); 2) Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK), yang menyediakan data-data keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui website; 3) Pelaksanaan UU KIP; 4) perlu terus disosialisasikan baik kepada Badan Publik maupun masyarakat; 5) Badan publik diberikan ruang untuk membentuk, membangun, dan mengembangkan kelembagaan PPID sesuai dengan karakteristik lembaga masing-masing badan publik; 6) Pemerintah harus dapat mengoptimalkan sosialisasi dan mendorong peran serta masyarakat untuk dapat menjalankan keterbukaan informasi, sebagai amanat UU KIP. Dengan cara-cara tersebut diharapkan akan mewujudkan ASN yang berkarakter dan proporsional yang juga amandat dari UU KIP.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP PENGAWASAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[S, Laurensius Arliman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 1 (2016): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (159.689 KB)
|
DOI: 10.31849/respublica.v16i1.1427
<![CDATA[Salah satu kewenangan MK adalah judicial review yang mengedepankan semangat pembenahan hukum di Indonesia. Judicial review undang-undang yang pernah diajukan para pihak yang berkepentingan ke MK adalah Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Judicial review terhadap UUJN ternyata membawa implikasi yang besar terhadap pengaturan jabatan notaris dan juga terhadap politik hukum kenotariatan. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Sementara itu, data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi dokumenter. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa peraturan notaris telah diuji tiga kali ke MK akibat bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Implikasi pengujian itu menghapus Pasal 66, dalam perkembangannya terjadi perubahan pada UUJN. Perubahan pada UUJN ternyata juga masih memiliki kelemahan, karena itu perlu dilakukan perbaikan. Penulis menawarkan ide politik hukum kenotariatan yang berkelanjutan di Indonesia, agar memberikan kekokohan bagi notaris di Indonesia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Salah Satu Wujud Tujuan Bela Negara ]]>
<![CDATA[S, Laurensius Arliman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 17 No. 1 (2017): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.963 KB)
|
DOI: 10.31849/respublica.v17i1.1453
<![CDATA[Tujuan penelitian ini menjelaskan negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan bagi anak sebagai wujud dari tujuan bela negara. Metode penelitian ini yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai salah satu wujud tujuan bela negara. Bela negara berarti memiliki kemampuan dan kesiapan dalam upaya pembelaan negara. Artinya, melindungi keamanan negara. Rasa cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dapat memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara. Harus ada sikap partisipasi dari masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan perlindungan anak dalam bela negara dan cinta tanah air. Peran pemerintah untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan dimulai dari kedisiplinan, ketangguhan, pantang menyerah dan kemandirian dalam menunaikan hak dan kewajiban perlindungan anak. Implikasi dari cinta tanah air tujuan dari negara, akan menciptakan kepribadian penerus bangsa Indonesia yang kuat, serta intelektualitas negara yang patriotik dalam menunaikan hak dan kewajibannya, terutama hal ini difokuskan kepada perlindungan anak yang berkelanjutan karena anak adalah sumber untuk bela negara itu sendiri. Simpulan penelitian ini bahwa perlindungan terhadap anak sebagai salah satu wujud tujuan bela negara. Jika seorang anak tidak mendapat perlindungan dalam kehidupannya dan hak-hak dilanggar bahkan tidak ditegakkan, bagaimana mungkin ia dapat memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Simpulan penelitian ini: Pertama, rasa cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini agar masyarakat Indonesia khususnya generasi muda dapat memiliki rasa bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kedua, Harus ada sikap partisipasi dari masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan perlindungan anak dalam bela negara dan cinta tanah air. Ketiga, harus ada hubungan yang baik antar setiap masyatakat, pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam konsep perlindungan anak yang berkelanjutan.]]>
<![CDATA[Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak ]]>
<![CDATA[Arliman S, Laurensius]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Respublica Vol. 17 No. 2 (2018): Hukum Bisnis, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Lancang Kuning ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (70.487 KB)
|
DOI: 10.31849/respublica.v17i2.1932
<![CDATA[KPAI is an independent institution formed based on Presidential Decree Number 77 of 2003 concerning the Indonesian Child Protection Commission. KPAI is the mandate of the Child Protection Law with a view to increasing the effectiveness of child protection. KPAI is a state institution mandated by the Act to oversee and supervise the implementation of child protection. This paper discusses how is the position of the Commission for the Protection of Indonesian Children in the Indonesian constitutional system? What is the function of the Indonesian Child Protection Commission as an independent state commission in carrying out the enforcement of human rights for children according to the mandate of the constitution? This research is a descriptive research. The approach used in this study is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data used in this study are secondary data and primary data. Against all data and materials obtained from the results of the study will be compiled and analyzed qualitatively. The function of KPAI as an independent state commission in carrying out the enforcement of human rights on children according to the mandate of the constitution is reflected in 9 (nine) main fields, namely 1) Social Affairs and Children in Emergency Situations; 2) Family and Care Sector; 3) Civil Rights and Participation Fields; 4) Religion and Culture; 5) Education Sector; 6) Health and Drug Sector; 7) Fields of Pornography and Cybercrime; 8) Field of Children Against the Law (ABH); and 9) Trafficking and Exploitation. Where there are functions that are going well, and some are not good, so KPAI gives a lot of suggestions and criticisms of the 9 (nine) functions it performs.]]>
<![CDATA[PENYULUHAN HUKUM UNTUK MENINGKATAN PEMAHAMAN PENGAWASAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SOLOK PADA TAHAPAN PEMIIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 ]]>
<![CDATA[Arliman S, Laurensius]]>
<![CDATA[ Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2022): Volume 5 No. 1 Edisi 3 Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33559/eoj.v5i3.2244
<![CDATA[General elections are an important moment in democratic life in Indonesia. Various parties are involved in election monitoring to ensure transparency, fairness and legitimacy of the democratic process. Bawaslu is the institution directly responsible for overseeing the election process. Regarding this matter, it is very important to provide legal counseling to the Solok City Bawaslu based on Letter Number: 222/PM.00.02/K.SB-19/12/2022. The topic that will be discussed is first to discuss the legal basis for supervision by Bawaslu of Solok City. Second, what is the form of supervision of the Solok City Election Supervisory Board during the 2024 simultaneous general elections. The legal counseling methodology is carried out face-to-face in Solok City. General Election Supervisory Agency Regulation Number 5 of 2022 concerning Supervision of General Elections (Perbawaslu 5/22) is the basis for Solok City Bawaslu to supervise the implementation of the 2024 simultaneous General Elections. The election supervision strategy has the main objective of preventing fraud during the general election process, ensuring fairness in the implementation of elections, as well as building public confidence in election results.Keywords: Legal Counseling, Supervision, Solok City Bawaslu, 2024 Election.]]>
<![CDATA[HUKUM DAN MASYARAKAT: PERAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MEMAHAMI INTERAKSI SISTEM HUKUM DENGAN REALITAS SOSIAL ]]>
<![CDATA[Arliman S, Laurensius]]>
<![CDATA[ Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 1 April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2255
<![CDATA[This research analyzes the role of sociology of law in understanding the interaction between legal systems and social reality in the context of the relationship between law and society. Using a normative legal approach, this study explores how sociology of law provides profound insights into the dynamics of social complexity influencing the formation, implementation, and enforcement of law. Through analysis of theories, concepts, and approaches in sociology of law, this research offers a better understanding of how legal systems interact with various social, cultural, and political factors within society. The findings of this research potentially contribute to the development of more inclusive and responsive legal policies to social dynamics. Keywords: Law, Society, Sociology of Law.]]>
