Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.793
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Veritas et Justitia Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Bina Mulia Hukum Justitia et Pax JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Hukum Respublica Nagari Law Review Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Soumatera Law Review Ensiklopedia of Journal Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Ensiklopedia Education Review Ijtihad Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Law Research Review Quarterly Jurnal Marketing Istinbath : Jurnal Hukum Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional JHCLS UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Gagasan Hukum Yuridika Ensiklopedia Research and Community Service Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Justitia Jurnal Ilmu Hukum Journal of Global Legal Review Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Laurensius Arliman S
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 132 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 132 Documents
Search

 9   10   11   12   13 
PERAN BADAN KOORDINASI PEMBERANTASAN RUPIAH PALSU DALAM PEREDARAN MATA UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM INDONESIA S, Laurensius Arliman
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2421

Abstract

Abstract: The Rupiah Counterfeit Eradication Coordination Agency (Botasupal) is an independent state institution that plays a vital role in combating the circulation of counterfeit currency in Indonesia. As an agency established by government regulation, Botasupal holds an independent position in carrying out its duties, free from interference by other institutions, to ensure the effectiveness of counterfeit currency eradication. This status grants Botasupal the authority to coordinate with related agencies such as the Police, Bank Indonesia, the Ministry of Finance, and other supervisory bodies. In its role, Botasupal is responsible for monitoring, detecting, and addressing the circulation of counterfeit rupiah through various strategies, including legal enforcement and public education. Additionally, Botasupal functions as a liaison between the government and the public to raise awareness about the dangers of counterfeit currency circulation and provide concrete solutions to prevent related crimes. This study aims to analyze the position and role of Botasupal in efforts to eradicate counterfeit currency, as well as the challenges faced by this agency in performing its duties.Keywords: Botasupal, Ounterfeit Currency, Eradication.
PEMBAGIAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN KETATANEGARAAN DI INDONESIA S, Laurensius Arliman
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2198

Abstract

Abstract: The division and separation of powers are fundamental principles in the constitutional system to establish a fair, transparent, and accountable government. In Indonesia, this principle is governed by the 1945 Constitution and was significantly strengthened after its amendments. Executive power is held by the President, legislative power by the House of Representatives (DPR) and the Regional Representative Council (DPD), and judicial power by the Supreme Court, the Constitutional Court, and the Judicial Commission. This system is complemented by a checks and balances mechanism to prevent the dominance of any branch of power. However, its implementation faces challenges, such as overlapping authorities and potential inter-agency interventions. This study aims to analyze the application of the theory of the division and separation of powers in Indonesia, identify existing problems, and propose solutions to enhance the effectiveness of governance.Keywords: Division Of Powers, Separation Of Powers, Constitutional System, Checks And Balances
REFORMASI PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PERLINDUNGAN ANAK YANG BERKELANJUTAN Arliman, Laurensius
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2023): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract : Child protection as one of the guarantees of human rights is evident from its form regeneration development of a country. It is very unfortunate when children are sexually assaulted during their childhood. Their future ruined, because there are psychological and mental trauma. In restructuring the protection of children from the dangers of sexual violence will require reform of law enforcement to the threat of sexual violence. The pattern of structuring reform of law enforcement on an ongoing child protection must be implemented. In order for this republic created a generation who can be relied on to ensure the survival and progress of this country. 
PENANAMAN MODAL ASING DI SUMATERA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL Arliman S, Laurensius
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2018): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2018
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v1i1.153

Abstract

Penanaman modal hams menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditenrpatkan sebagai upaya nreningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi bei-kelanjutan, meniirgkatkair kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong ekonomi 'kerakyatan, mengolah potensi ekonomi petensial menjadi ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, 'baik dari dalam negeri marrpun dari, luar negeri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal asing di daerah mempakan salah satu dampak dengarr diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2607 Tentang Penanaman Modal, tulisan ini lrendak menjelaskan bagaimana konsep penanaman modal asing di daeralr serta bagaimana dampak penanaman modal asing di sumatera bar'at. Untuk menjawab hal tersebut, artikel iiri menggunakan penelitiarr yuridis normatif dan juga menghinakan beberapa teori penanaman modal. Sehingga dapat ditemukan suatu jawaban bahwa konsep penanaman modal asing di, daerah, sudah diatur dengan baik didalam undang-undang penanaman modal, namun perlu pengawasan yang lebih baik dari masyarakat, pemerintah dan investor. Ada dampak negatif dan positif dari penanaman modal asing di Sumatera Barat, lral tersebut bisa diatasi asalkan tidak melanggai. aturan yang ada, adat istiadat dan kerifan lokal Sumatera Barat.
Kajian Kebijakan Kriminal Terhadap Rendahnya Kepercayaan Mayarakat Atas Kinerja Kepolisian  Sektor Sangir Jujuan Solok Selatan Marti, Tri Sukma; Arliman. S, Laurensius; Amiruddin
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/rgtkr535

Abstract

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Kajian politik kriminal rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kepolisian Sektor Sangir Jujuan berbentuk lambatnya penanganan laporan, di mana warga merasa tidak mendapat respons cepat saat melaporkan kasus. kurangnya transparansi dalam proses penanganan kasus membuat masyarakat merasa tidak mendapat kepastian dan solusi. Warga merasa diabaikan dan cenderung enggan melaporkan masalah, kurangnya transparansi dalam proses kasus.  Minimnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, Polsek hanya aktif dalam urusan keamanan, tetapi minim keterlibatan dalam kegiatan sosial dan adat. Masyarakat merasa hubungan dengan polisi hanya sebatas formalitas, bukan sebagai mitra keamanan. Terdapat adanya kesenjangan atas puas atau ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat atas kinerja dan pelayanan yang diberikan oleh petugas Polsek Sangir Jujuan yang berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Polsek Sangir Jujuan. Rendahnya kepercayaan publik ini berdampak negatif pada stabilitas keamanan di wilayah tersebut. Kendala dalam mengatasi rendahnya kepercayaan mayarakat terhadap kinerja Kepolisian Sektor Sangir Jujuan adalah Faktor Internal meliputi, keterbatasan sumber daya seperti jumlah personel dan fasilitas mempengaruhi kemampuan Polsek dalam merespons laporan secara cepat, sikap petugas yang dianggap kurang ramah dan empatik memperburuk hubungan dengan warga. Tidak adanya mekanisme pengaduan yang efektif dan transparan. Penanganan kasus terlambat karenanya banyaknya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Sikap pelayanan yang kurang ramah dan empatik. Polisi kurang aktif dalam kegiatan sosial atau acara komunitas, sehingga interaksi antara warga dan polisi terbatas pada urusan penegakan hukum.
Legal Guarantees for Persons with Disabilities to Secure Decent Work: A Human Rights Perspective from Indonesia S., Laurensius Arliman; Ratnawati, Elfrida; Razak, Aida Abdul
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 8 No 2 (2024): 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25072/jwy.v8i2.4463

Abstract

Employment rights for people with disabilities are often neglected due to the lack of respect for equality before the law and respect for human rights. This study aims to examine: (1) the position and role of national and international law in regulating the right to work for people with disabilities; and (2) the implementation of regulations regarding the right to work for people with disabilities in Indonesia from a human rights perspective. Using normative legal research. The results of the study indicate that the international legal framework, especially the Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), which has been ratified through Law Number 19 of 2011, provides a strong foundation for the recognition and protection of employment rights for people with disabilities. At the national level, this regulation is strengthened by the 1945 Constitution, Law Number 13 of 2003 concerning Employment, and Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. The impact of this study is that it must strengthen the implementation of non-discrimination experienced by people with disabilities in the world of work.
Proses Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi oleh Penyidik Satreskrim Polresta Padang Refdiantoni; Ismansyah; Arliman S, Laurensius
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/8kk9rr03

Abstract

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang ditambah dan dirubah pada Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Satreskrim Polresta Padang menerima laporan Polisi Nomor: LP/A/02/I/2024/SPKT.Satreskrim/Polresta Padang/Polda Sumatera Barat, tanggal 22 Januari 2024 tentang penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang terhadap tersangka Basirun pada tanggal 22 Januari 2024 menunjukkan langkah-langkah yang komprehensif dalam mengungkap kejahatan terkait distribusi BBM bersubsidi. Berdasarkan bukti yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, dan tersangka, serta alat bukti berupa barang bukti yang diamankan (termasuk drum, jerigen, dan dokumen transaksi), penyidik berhasil menunjukkan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi yang dilakukan tanpa izin yang sah. Tersangka membeli BBM jenis pertalite dan solar dengan harga di bawah harga pasar, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Berdasarkan fakta-fakta ini, penyidik berpendapat bahwa tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh Basirun telah cukup bukti untuk disidangkan di pengadilan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Penyidik di Satreskrim Polresta Padang menghadapi berbagai kendala baik hukum maupun non-hukum dalam proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi. Kendala hukum seringkali terkait dengan kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang sah, seperti dokumen distribusi yang tidak lengkap atau manipulasi data yang sulit dilacak.
Penegakan Hukum oleh Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman Barat Terhadap Pelanggaran Muatan Kelapa Sawit Melebihi Kapasitas Candra, Fifriki; Delmiati, Susi; Arliman, Laurensius
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/qnmk4v14

Abstract

Ketentuan dalam Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan kelapa sawit melebihi kapasitas di wilayah hukum Kepolisian Resort Pasaman Barat? Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan kelapa sawit melebihi kapasitas di wilayah hukum Kepolisian Resort Pasaman Barat melalui Pasal 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berfokus pada upaya untuk memastikan keamanan dan keselamatan di jalan raya. Pasal 307 mengatur mengenai larangan membawa kendaraan yang muatannya melebihi batas yang ditetapkan, baik itu motor, mobil, maupun truk. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang, serta pengguna jalan lainnya. Di wilayah Pasaman Barat, muatan kelapa sawit yang melebihi kapasitas kendaraan seringkali menjadi masalah, terutama pada truk dan mobil pengangkut yang membawa lebih banyak dari yang diizinkan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian bertujuan untuk menindak kendaraan yang membawa muatan berlebih melalui pemeriksaan rutin dan selektif terhadap kendaraan yang melintas
KUALITAS PELAYANAN SDM MEMPENGARUHI KEPUASAN ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM CREDIT UNION JEMBATAN KASIH KP TANJUNG UNCANG DI KOTA BATAM TAMBA, IMELDA; BUNGA MAKIN, MARIA FLORIDA; ARLIMAN S, LAURENSIUS
Jurnal Marketing Vol 1 No 1 (1): Jurnal Marketing
Publisher : STIE Perbankan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.249 KB)

Abstract

Komponen dalam pengembangan program pelatihan yang efektif dan efisien diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku sumber daya manusia di lingkungan lembaga serikat kredit. Populasi penelitian adalah 400 orang. Sampel berjumlah 100 anggota CUJK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan sumber daya manusia (SDM) dan kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan anggota Credit Union.
Upaya Kepolisian Dalam Penertiban Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya Untuk Mencegah Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Nugraha, Dian; Arliman, Laurensius; Pratama, Bisma Putra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/z7ydw961

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Upaya Direktorat Lalulintas Polda Sumbar dalam penertiban pengendara sepeda listrik di jalan raya dengan pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi aturan berlalu lintas kepada masyarakat pengguna sepeda listrik agar mereka memahami risiko dan tanggung jawab dalam berkendara. Pendekatan represif dapat dilakukan dengan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik, seperti tidak mematuhi aturan lalu lintas atau mengendarai sepeda listrik secara sembarangan di jalan raya. Kerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas. Kampanye keselamatan berlalu lintas dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung dalam bentuk penyuluhan kepada pengguna jalan maupun melalui media sosial dan platform digital. Kendala yang ditemui dalam penertiban pengendara sepeda listrik di jalan raya oleh Direktorat Lalulintas Polda Sumbar sebagai upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya regulasi yang jelas mengenai status hukum kendaraan ini dan aturan penggunaannya. Tidak ada kepastian hukum tentang apakah sepeda listrik dikategorikan sebagai kendaraan bermotor atau non-motor juga menyebabkan kebingungan dalam penerapan aturan terkait kelengkapan kendaraan. Kurangnya rambu-rambu lalu lintas yang mengatur penggunaan sepeda listrik. Di banyak titik rawan kecelakaan, masih belum tersedia rambu peringatan atau petunjuk yang memberikan informasi kepada pengguna sepeda listrik mengenai jalur yang aman untuk mereka lalui. Terbatasnya sumber daya dan personel penegak hukum juga menjadi kendala dalam penertiban pengguna sepeda listrik. Saat ini, jumlah petugas lalu lintas yang bertugas di lapangan masih belum mencukupi untuk secara efektif mengawasi dan menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna sepeda listrik.
Co-Authors Amiruddin Andreas Fransiskus Hutajulu Andreas Fransiskus Hutajulu Bakir, Herman Bisma Putra Pratama BUNGA MAKIN, MARIA FLORIDA Candra, Fifriki Darmini Roza Dian Nugraha Elfitrayenti, Elfitrayenti Elfrida Ratnawati Ernita Arif Fitrian, Riko Gustiwarni, Gustiwarni Hariyadi, Hariyadi Helen, Zennis Immanuel, Marcello Guido Indah Budhianti, Meta Ismansyah Iyah Faniyah, Iyah Kurnia Putra, Rommy Maria Margaeta Hutajulu Marti, Tri Sukma Multi Wijaya, Vience Ratna Multiwijaya, Vience Ratna Mulyawan, Fitra Munandar, Syaiful Murad, Irhas Pardosi, Debora Angelina Carissa Patmawanti, B. Ratnawati, Elfrida Razak, Aida Abdul Refdiantoni Romi, Ahmad Sakurawati, Ade Sarmiati Sarmiati Satria Trisna, Iqbal SH,MH, Dr. Yulfasni Sihombing, Januardo Sulung Partogi Suryanef Suryanef Susi Delmiati Tamba, Imelda Veri, Isdal Yasri, Yasri Yulfasni, Yulfasni