Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.793
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Veritas et Justitia Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Bina Mulia Hukum Justitia et Pax JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Hukum Respublica Nagari Law Review Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Soumatera Law Review Ensiklopedia of Journal Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Ensiklopedia Education Review Ijtihad Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Law Research Review Quarterly Jurnal Marketing Istinbath : Jurnal Hukum Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional JHCLS UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Gagasan Hukum Yuridika Ensiklopedia Research and Community Service Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Justitia Jurnal Ilmu Hukum Journal of Global Legal Review Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Laurensius Arliman S
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 132 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 132 Documents
Search

 6   7   8   9   10 
Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah Laurensius Arliman S
Jurnal Selat Vol. 4 No. 2 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (837.859 KB)

Abstract

Children as the nation's next generation, should be protected from childhood to adulthood. If the child since childhood was in the neighborhood crime, the boy can be the perpetrators of criminal acts in the future, and will be disturbing people's lives. It is wise if the protection of children starting in school. School as place a child studying, along with peers, and learn to respect for peers, with smaller or teachers. Nowadays, very sad child protection in the school environment, imagine in the school of environmental protection of children is not running properly, many child protection were violated, so kids do not feel comfortable at school, absences from school, or drop out of school. Against this it's good, we are all concerned with the protection of children, especially in the area of the school. This paper tries to offer the world the concept of the protection of children in schools on an ongoing basis, starting from the urgency of the protection of children in school, and the dynamics of child protection solutions in schools, as well as offering a sustainable concept of child protection in the school. The conclusion of this paper expects that all parties can participate in an ongoing child protection in the school. Keywords: Dynamic, Solution, Protection, Child, School Anak sebagai generasi penerus bangsa, harus dilindungi dari kecil sampai dewasa. Jika anak sejak kecil sudah berada di dalam lingkungan kejahatan, anak itu pasti menjadi pelaku tindak pidana di kemudian hari, dan akan meresahkan kehidupan masyarakat. Sangat bijak jika perlindungan anak dimulai di dunia sekolah. Sekolah sebagai tempat anak menimba ilmu, bergaul dengan teman sebaya, dan belajar menghargai kepada teman sebaya, teman yang lebih kecil ataupun para guru. Sekarang ini, perlindungan anak sangat menyedihkan di lingkungan sekolah, bayangkan di lingkugan sekolah perlindungan anak tidak berjalan dengan semestinya, banyak perlindungan anak yang dilanggar, sehingga anak tidak merasa nyaman di sekolah, absen dari sekolah, atau putus sekolah. Terhadap hal tersebut ada baiknya, kita semua memperhatikan perlindungan anak, terutama di wilayah sekolah. Tulisan ini mencoba menawarkan gagasan konsep perlindungan anak di dunia sekolah secara berkelanjutan, dimulai dari urgensi perlindungan anak di sekolah, dinamika dan solusi perlindungan anak di sekolah, serta menawarkan konsep perlindungan anak yang berkelanjutan di sekolah. Kesimpulan dari tulisan ini mengharapkan semua pihak dapat berpartisipasi di perlindungan anak yang berkelanjutan di wilayah sekolah. Kata Kunci: Dinamika, Solusi, Anak, Perlindungan, Sekolah
Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Laurensius Arliman S
Jurnal Selat Vol. 5 No. 1 (2017): JURNAL SELAT
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.992 KB)

Abstract

The domino effect of employment problems is unemployment will have a negative impact on the survival of nation and state. The negative impact of unemployment is the increasing variety of criminal acts, the increasing number of homeless and street singers, has become a social pathology or social germ disease that spread like a virus that is difficult to eradicate. Therefore it is necessary to do a serious step both from the side of the government and the labor itself and of course the willingness of the company. The government serves as a supervisor and regulator as well as facilitators of both parties of the company and workers not to harm each other. The worker should try to continue to improve his competence so that he has a higher bargaining power over the company rather than relying solely on government protection. And finally the good faith of the company so as not to see the worker as a cost factor but an important asset of the company, so that the company can maximize the value of the company itself. This can be seen from the days before independence, after independence, the old order, the new order, and the reform era have each of the existing legal dynamics. In addition, in realizing sustainable legal development must prepare the participation of all parties, so as to realize the protection of good employment. Keywords: Development, Dynamics, Employment, Indonesia. Efek domino dari masalah ketenagakerjaan adalah pengangguran akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dampak negatif dari pengangguran adalah kian beragamnya tindakan kriminal, makin banyaknya gelandangan dan pengamen, sudah menjadi patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus yang sulit di berantas. Oleh karena itu perlu dilakukannya sebuah langkah-langkah serius baik dari sisi pemerintah maupun tenaga kerja itu sendiri dan tentunya kesediaan pihak perusahaan. Pihak pemerintah berfungsi sebagai pengawas dan regulator sekaligus fasilitator kedua pihak perusahaan dan pekerja untuk tidak saling merugikan. Pihak pekerja seharusnya untuk berusaha terus meningkatkan kompetensi dirinya sehingga lebih memiliki daya tawar yang lebih tinggi terhadap perusahaan dan bukannya hanya bergantung pada perlindungan pemerintah. Dan terakhir itikad baik dari perusahaan supaya tidak melihat pekerja sebagai faktor biaya melainkan sebuah asset penting perusahaan, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari zaman sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan zaman reformasi memiliki masing-masing dinamika hukum yang ada. Selain itu dalam mewujudkan pembangunan hukum yang berkelanjutan harus menyiapkan keikutsertaan semua pihak, sehingga bisa mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan yang baik. Kata kunci: Perkembangan, Dinamika, Ketenagakerjaan, Indonesia.
Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Perspektif Pancasila dan Bela Negara Laurensius Arliman S
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v5i1.754

Abstract

Abstrak : Pancasila adalah Ideologi dan sumber dari segala pembentukan perturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Bela Negara mengisyaratkan agar setiap masyarakat melaksanakan pertahanan negara, demi menjaga keutuhan NKRI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menegtahui dan menganalisis bagaimana kedudukan Pancasila sebagai Ideology Indonesia? dan bagaimana mewujudkan perlindungan anak sebagai cita-cita bela negara. Metode penelitian yaitu metode pendekatan yuridis normatif yang menitik beratkan penggunaan bahan atau meteri penelitian data sekunder dengan di dukung oleh data kepustakaan. Hasil penelitain adalah Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi bangsa seharusnya bukan hanya untuk diketahui saja tetapi harus dimengerti yang kemudian diamalkan dikehidupan sehari-hari dalam berabagai aspek kehidupan. Perlakuan yang sama terhadap setiap warga Negara Indonesia (terkhususnya terhadap perlindungan anak) dalam bidang hukum, juga harus menerapakan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dan Melalui bela negara akan terbangun karakter disiplin, optimisme, kerjasama dan kepemimpinan guna turut menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kita sebagai warga negara wajib mengupayakan untuk membela negara. Kesimpulan, kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk memberi contoh bela negara, sesuai dengan arti atau pengertian bela negara Indonesia yaitu seperti belajar bersungguh-sungguh serta taat terhadap peraturan perundang-undangan. Hal itu diwujudkan dalam bentuk perlindungan anak berkelanjutan. Perlindungan anak berkelanjutan, akan menciptakan generasi penerus bangsa yang mempertahankan dan membela Negara Indonesia.Kata Kunci: Ideologi, Pancasila, Perlindungan, Anak, Bela Negara. THE LAW PROTECTION OF CHILDREN IN THE PANCASILA  PERSPECTIVE AND STATE DEFENSE Abstrak : Pancasila is a ideology and the source of any formulation of existing laws and regulations in Indonesian. The 1945 Constitution of the Republic Indonesia and the state defebse act of the Republic Indonesia, in order to maintan the integrety of NKRI. the aims to knows and analyze  how to  position of Pancasila as Ideology Indonesian and how to realize the protection of children as the ideals of satet defense,  This research method used normative juridical approach that emphasizes the use of naterials seconadry data with the support by literature study. The result of research is the noble values contained in Pancasila as the nation's ideology to know, understood which then must be practiced in everyday life in various aspects of life. The equal treatment of every citizen of Indonesia (especially against child protection) in the field of law, the application of values contained in Pancasila in the state defense that will build the character of discipline, optimism, cooperation and leadership, the form of ensuring the survival of the nation and state, we as citizens must strive to defend the country. In conclusion, we as the next generation have an obligation to be an example of defending the country, in accordance with the meaning or understanding of defending the state of Indonesia as in studying seriously and obedient to the laws and regulations. It is manifested in the form of sustainable child protection. The continuous child protection, will create the next generation of nation that defends and defends the State of Indonesia. Keywords: Ideology, Pancasila, Protection, Children, Defend State.
TINJAUAN KEDUDUKAN PENGGUNA ANGGARAN DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN Laurensius Arliman S
Arena Hukum Vol. 8 No. 2 (2015)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (728.361 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.1

Abstract

AbstractThis research aims to discuss the Status Users Budgets and the Budget User Proxy and Its Implications. This paper uses normative research. Results of this writing, the Regulation number 21 of 2011, or a change to a 2 Regulation No. 13 of 2006 was duly converted again, to make room for the regional head of local government in the Province / District / City, to set a minimum threshold associated with the use of money UP / GU, toward direct payments to third parties related goods and services. Presidential Decree number 54 of 2010, has given space to nominal 100 million, related to spending or procurement for the procurement of goods and services directly. Direct procurement is not to see the properties or provide provisions in terms of spending on goods and services, but it belongs to the category of capital expenditures space. AbstrakPenulisan ini bertujuan membahas Kedudukan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran dan Implikasinya. Tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil dari tulisan ini, Peraturan nomor 21 tahun 2011, atau perubahan ke 2 Peraturan nomor 13 tahun 2006 sepatutnya diubah lagi, untuk memberikan ruang bagi kepala daerah pemerintah daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk menetapkan batas minimum terkait dengan penggunaan uang UP/GU, terhadap pembayaran langsung kepada pihak ketiga barang dan jasa yang terkait. Keputusan Presiden nomor 54 Tahun 2010, telah memberikan ruang sampai nominal 100 juta, terkait belanja atau pengadaan barang dan jasa atas pengadaan langsung. Pengadaan langsung bukan untuk melihat sifat atau memberikan ketentuan didalam hal belanja barang dan jasa, tetapi hal ini termasuk kategori ruang belanja modal.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TEREKSPLOITASI SECARA EKONOMI DI KOTA PADANG Laurensius Arliman S
Arena Hukum Vol. 9 No. 1 (2016)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (757.123 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.5

Abstract

AbstractThis paper examines and analyzes the role and constraints of the Department of Social Welfare and Labor of Padang in carrying out child protection economically exploited. This paper uses socio legal research. The results of this paper are: Department of Social Welfare and Labor of Padang has been quite active in implementing the protection of children who are economically exploited, by conducting raids, coaching and training. The obstacles foundwere classic, namely: the nature of the child, the family, the fade of religious values, education, community, economic, cultural shift, the lack of facilities for the development of children, the lack of human resources, and inadequate funds. The author expects that in the future the child is considered by the government of Padang and also by the Child Family and Community. AbstrakTulisan ini meneliti serta menganalisis peran dan kendala-kendala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang dalam menjalankan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi. Tulisan ini menggunakan penelitian socio legal. Hasil dari tulisan ini adalah: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang sudah cukup aktif dalam melaksanakan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi, dengan mengadakan razia, pembinaan dan pelatihan. Kendala yang ditemukan, adalah kendala yang terbilang klasik yaitu: sifat dari anak, keluarga, nilai-nilai agama yang luntur, pendidikan, lingkungan masyarakat, masalah ekonomi, pergeseran budaya, fasilitas pembinaan anak yang kurang, sumber daya manusia yang kurang, dan dana yang kurang memadai. Penulis mengharapkan kedepannya, agar anak lebih diperhatikan oleh Pemerintah Kota Padang serta Masyarakat dan Keluarga anak.
PARTISIPASI MASYARAKAT DI DALAM PENGELOLAAN UANG DESA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Laurensius Arliman S
Arena Hukum Vol. 12 No. 2 (2019)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.5

Abstract

AbstractAfter the enactment of Act No.6 of 2014 concerning Villages, the village financial arrangements become independent, usually based on the Regional Government law. Active involvement of villagers becomes the key to good governance and village development. So that management can run transparently through community supervision. The legal problem is how the management of village money after the birth of the Village Law? and how is community participation in village money management?. This paper uses normative legal research method. The result showed that after the enactment of the Village Act, then under Article 71 and Article 72, the Village is entitled to manage its own finances, and the budget is derived from the State Revenue Budget. Community participation in village money management is passive and active.  AbstrakPasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pengaturan keuangan Desa menjadi mandiri, biasanya didasari pada Undang-Undang Pemerintah Daerah. Keterlibatan aktif masyarakat desa, menjadi kunci terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa yang baik. Sehingga pengelolaan dapat berjalan secara transparan melalui pengawasan masyarakat. Permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana pengelolaan uang Desa pasca lahirnya UU Desa? dan bagaimana partisipasi masyarakat terhdap pengelolaan uang Desa?. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasca lahirnya UU Desa, maka berdasarkan Pasal 71 dan Pasal 72, Desa berhak untuk mengelola keuangannya sendiri, dan anggarannya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan uang desa bersifat pasif dan aktif.
Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan Laurensius Arliman S
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 19, No 2 (2017): Vol. 19, No. 2, (Agustus, 2017)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK: Perlindungan anak merupakan hal yang mutlak dilaksanakan oleh republik ini, karena republik ini di dalam konstitusi sudah menyatakan sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Perlindungan anak sebagai salah satu jaminan dari hak asasi manusia merupakan wujudnya nyata dari perkembangan regenerasi perkembangan sebuah negara. Sungguh sangat disayangkan ketika anak sudah mendapatkan kekerasan seksual di masa kanak-kanak mereka. Masa depan mereka hancur, karena ada trauma psikis dan mental. Dalam menata perlindungan anak dari bahaya kekersan seksual maka diperlukan reformasi penegakan hukum terhadap ancaman kekerasan seksual terhadap perlindungan anak. Pola penataan pengakan hukum atas perlindungan anak yang berkelanjutan memang benar-benar harus dilaksanakan sehingga menciptakan perlindungan anak berkelanjutan. Reform of Law Enforcement of Sexual Violence to Children as the Form of Sustainable Children Protection ABSTRACT: Child protection as one of the guarantees of human rights is evident from its form regeneration development of a country. It is very unfortunate when children are sexually assaulted during their childhood. Their future is ruined because there are psychological and mental traumas. In restructuring the protection of children from the dangers of sexual violence will require reform of law enforcement to the threat of sexual violence. The pattern of structuring reform of law enforcement on an ongoing child protection must be implemented.
Peran Investasi dalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi Bidang Pariwisata di Provinsi Sumatera Barat Laurensius Arliman S
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 20, No 2 (2018): Vol. 20, No. 2, (Agustus 2018)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v20i2.10081

Abstract

Pariwisata menjadi prioritas nasional dalam RPJM 2015 2019. Secara bertahap dari tahun ke tahun dalam periode 5 tahun RPJM 2015-2019 pembangunan pariwisata dipri-oritaskan dan diberi target pencapaiannya. Sumatera Barat juga mendukung pariwisata untuk mendukung pembangunan ekonomi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana peranan investasi dalam pembangunan ekonomi di bidang pariwisata di Sumatera Barat? 2) bagaimana dukungan pemerintah terhadap pem-bangunan ekonomi di bidang pariwisata di Sumatera Barat? Penelitian hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peranan investasi dalam pembangunan ekonomi di bidang pariwisata sangat penting, terutama untuk memudahkan pembangunan pariwisata di Sumatera Barat. Dukungan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi di bidang pariwisata di Sumatera Barat ditandai dengan pembangunan infrastruktur pariwisata, pembangunan rel kereta api sebagai moda transportsai serta pemberian pinjaman dan dimudahkannya pemberian izin di dalam berinvestasi di Sumatera Barat oleh BKPM.  Role Investment in Development Policy of Tourism Economics in West Sumatera Province Tourism becomes a national priority in the 2015 2015 RPJM. Gradually from year to year within a 5-year period of RPJM 2015-2019 tourism development is prioritized and targeted for achievement. West Sumatra also supports tourism to support economic development. The formulation of the problem in this study are: 1) how the role of investment in economic development in the field of tourism in West Sumatra? 2) how is government support for economic development in tourism sector in West Sumatera? The legal research that is researched in this research is normative legal. The results of this study explain that the role of investment in economic development in the field of tourism is very important, especially to facilitate the development of tourism in West Sumatra. Government support for economic development in tourism in West Sumatra is characterized by the development of tourism infrastructure, railway development as transportsai mode as well as lending and facilitating the granting of permits in investing in West Sumatra by BKPM.
Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Laurensius Arliman S
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 22, No 1 (2020): Vol. 22 No. 1, April 2020
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v22i1.13564

Abstract

Tulisan ini membahas bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar, dan bagaimana optimalisasi perannya dalam menanggulangi pungutan liar terebut. Pemberantasan pungli harus dilakukan secara terpadu dengan cara moralistik (pembinaan mental dan moral manusia) dan cara abolisionistik (cara penanggulangan gejala) sebagai tindakan preventif. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi pungutan liar dengan cara tindakan represif berupa penyidikan pemberantasan pungutan liar ditinjau dari sudut objeknya yakni dari hukumnya itu sendiri. Pada dasarnya tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi pungutan liar yang ingin dicapai adalah pemidanaan untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri dan membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat mereka menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain. Optimalisasi peran kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar terbagi atas dua yaitu peningkatan kemampuan sumber daya organisasi kepolisian terutama di Direktorat Kriminal Khusus dan penanggulangan pungutan liar yang dilakukan kepolisian dengan pendekatan kebijakan kriminal berupa pendekatan penal dan nonpenal policy. Handling of Illegal Levies Cases by Investigators of The Special Criminal Directorate This paper discusses the role of the police in tackling illegal levies, and optimizing its role in tackling these illegal levies. Eradication of illegal levies must be carried out in an integrated manner with a moralistic way (human mental and moral guidance) and an abolitionistic way (a way to deal with symptoms) as a preventive measure. This research is a descriptive study, with a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The results showed that the role of the West Sumatra Regional Police in tackling illegal levies by means of repressive measures in the form of investigating the eradication of illegal levies was viewed from the point of view of the applicable law. Basically the goal of law enforcement to overcome illegal levies to be achieved is to punish the criminal person personally and make people become deterrent to committing crimes and to make them unable to commit other crimes. Optimizing the role of the police in tackling illegal levies is divided into two, namely increasing the ability of police organizational resources, especially in the Special Crimes Directorate and handling illegal charges by the police with a criminal policy approach in the form of a penal and nonpenal policy approach.
Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung KinerjaAparatur Sipil Negara Yang Berkarakter dan Proporsional Laurensius Arliman Simbolon
Nagari Law Review Vol 1 No 2 (2018): Nagari Law Review (NALREV)
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.1.i.2.p.138-158.2018

Abstract

State civil service (ASN) resource management is an important part of state governance that aims to assist and support all human resources of state civil apparatus to realize their full potential as civil servants and citizens. One is the openness of public information described in the UU ASN and the Law on Public Information Disclosure (UU KIP). The implications of the application of the KIP Law to the public or the public are the opening of access for the public to obtain information related to the public interest. First, Information that must be provided and announced and Required Information Announced necessarily (easy to reach and easy to understand). Establishing characterized and proportional ASNs are various ways, namely: 1) State Civil Service Committee (KASN); 2) Utilizing information communication technology (ICT), which provides public information disclosure data to the public through the website; 3) Implementation of UU KIP; 4) need to be socialized both to public bodies and communities; 5) Public bodies are given space to establish, build, and develop institutional PPIDs in accordance with the characteristics of institutions of their respective public bodies; 6) The government should be able to optimize socialization and encourage public participation to be able to carry out information disclosure, as mandated by UU KIP. With these means are expected to realize the character of ASN and proportional that also amandat of UU KIP. Manajemen sumber daya aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu bagian penting dari pengelolaan pemerintahan negara yang bertujuan untuk membantu dan mendukung seluruh sumber daya manusia aparatur sipil negara untuk merealisasikan seluruh potensi mereka sebagai pegawai pemerintah dan sebagai warga negara. Salah satunya adalah keterbukaan informasi publik yang dijelaskan di dalam UU ASN dan UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Implikasi penerapan UU KIP terhadap masyarakat atau publik adalah terbukanya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pertama, Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan Informasi yang Wajib Diumumkan Serta-Merta (mudah dijangkau dan mudah dipahami). Membentuk ASN yang berkarakter dan proporsional terdapat berbagai cara, yaitu: 1) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); 2) Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK), yang menyediakan data-data keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui website; 3) Pelaksanaan UU KIP; 4) perlu terus disosialisasikan baik kepada Badan Publik maupun masyarakat; 5) Badan publik diberikan ruang untuk membentuk, membangun, dan mengembangkan kelembagaan PPID sesuai dengan karakteristik lembaga masing-masing badan publik; 6) Pemerintah harus dapat mengoptimalkan sosialisasi dan mendorong peran serta masyarakat untuk dapat menjalankan keterbukaan informasi, sebagai amanat UU KIP. Dengan cara-cara tersebut diharapkan akan mewujudkan ASN yang berkarakter dan proporsional yang juga amandat dari UU KIP.
Co-Authors Amiruddin Andreas Fransiskus Hutajulu Andreas Fransiskus Hutajulu Bakir, Herman Bisma Putra Pratama BUNGA MAKIN, MARIA FLORIDA Candra, Fifriki Darmini Roza Dian Nugraha Elfitrayenti, Elfitrayenti Elfrida Ratnawati Ernita Arif Fitrian, Riko Gustiwarni, Gustiwarni Hariyadi, Hariyadi Helen, Zennis Immanuel, Marcello Guido Indah Budhianti, Meta Ismansyah Iyah Faniyah, Iyah Kurnia Putra, Rommy Maria Margaeta Hutajulu Marti, Tri Sukma Multi Wijaya, Vience Ratna Multiwijaya, Vience Ratna Mulyawan, Fitra Munandar, Syaiful Murad, Irhas Pardosi, Debora Angelina Carissa Patmawanti, B. Ratnawati, Elfrida Razak, Aida Abdul Refdiantoni Romi, Ahmad Sakurawati, Ade Sarmiati Sarmiati Satria Trisna, Iqbal SH,MH, Dr. Yulfasni Sihombing, Januardo Sulung Partogi Suryanef Suryanef Susi Delmiati Tamba, Imelda Veri, Isdal Yasri, Yasri Yulfasni, Yulfasni