p-Index From 2021 - 2026
5.647
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Masalah-Masalah Hukum Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Veritas et Justitia Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Bina Mulia Hukum Justitia et Pax JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Hukum Respublica Nagari Law Review Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Soumatera Law Review Ensiklopedia of Journal Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Kosmik Hukum Jurnal Hukum Positum Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Ensiklopedia Education Review Ijtihad Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Law Research Review Quarterly Jurnal Marketing Istinbath : Jurnal Hukum Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional JHCLS UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Gagasan Hukum Yuridika Ensiklopedia Research and Community Service Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Justitia Jurnal Ilmu Hukum Journal of Global Legal Review Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Claim Missing Document
Check
Articles

The Cabotage Principle on Law Enforcement for Licensing Ship Operations in Indonesian Waters Ratnawati, Elfrida; Arliman S, Laurensius; Budhianti, Meta Indah; Multi Wijaya, Vience Ratna; Razak, Aida Abdul
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 3 No. 3 (2023): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v3i3.182

Abstract

This study aims to examine and comprehend the cabotage principle on law enforcement for licensing ship operations in Indonesian Waters. This study is a descriptive analysis of normative legal research.   Secondary data, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, is utilized. Techniques for collecting data involve library research, whereas techniques for analyzing data involve legal interpretation.  The study results show that Indonesia has regulated the cabotage principle in several regulations. However, supervision in applying this principle has not been optimal due to the increase in transactions between countries due to globalization and overlapping shipping permit issues marked by overlapping authority between the 13 (thirteen) mandated ministries/state institutions by 17 (seventeen) laws as law enforcement officers in marine and coastal areas. The overlap in authority referred to is characterized by the same authority to carry out supervision, pursuit, and investigation in Indonesia's maritime and jurisdictional areas.
HUBUNGAN FILSAFAT ILMU ETIKA BISNIS DAN CORPORATE SOCIAL REAPONSIBILITY Arliman S, Laurensius
Ensiklopedia Sosial Review Vol 5, No 3 (2023): Volume 5 No 3 Oktober 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v5i3.2483

Abstract

Penelitian ini menunjukan bahwa CSR mewakili kompromi antara etika dan perilaku-perilaku tertentu. CSR muncul untuk meningkatkan image perusahaan di dalam masyarakat di mana perusahaan itu menjalankan kegiatan usahanya. Ide untuk menjadikan kepedualian sosial perusahaan sebagai unsur pemasaran. Perencanaan sosial harus selalu masuk dalam rencana strategik perusahaan. Kegiatan sosial tersebut bukan suatu biaya, tetapi merupakan suatu investasi.Kata KunciL Filasafat Ilmu, Etika Bisnis, CSR.
Menjerat Pelaku Penyuruh Pengrusakan Barang Milik Orang Lain Dengan Mempertimbangkan Asas Fungsi Sosial Kajian Putusan Nomor 267/Pid.B/2015/Pn.Blg Arliman S, Laurensius
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 01 (2019): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1645.572 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v1i01.2936

Abstract

Putusan yang didapatkan JES adalah Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 14 huruf a KUHP merupakan putusan percobaan kepada JES. Pertimbangan hakim mengedepankan keadilan dengan asas fungsi sosial. Hal ini mengingat JES melakukan hal tersebut untuk membawa material yang melintasi area korban dengan cara melawan hukum (pengrusakan) di area tanah milik saksi korban. Tujuan penelitian ini bagaimana pertimbangan hakim menjerat pelaku penyuruh perusakan dengan mempertimbangkan asas fungsi soial. Penelitian karya ilmiah ini berjenis penelitian hukum normatif. Kesimpulan penelitian dapat diketahui bahwa hakim sangat mempertimbangkan asas fungsi sosial, sehingga putusan ini bukan saja memberikan efek jera kepada JES, tetapi juga memberi penegasan keadilan bagi sesama manusia. Dengan pendekatan asas fungsi sosial diharapkan hakim dalam memberikan putusan secara netral dan melihat fakta-fakta yang diajukan di persidangan dengan teliti dan dalam keaktifannya dalam persidangan hakim harus menonjolkan jiwanya sebagai penegak hukum.
KONSEP DAN GAGASAN PENGENALAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI ANAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GENERASI YANG BEBAS KORUPSI S, Laurensius Arliman
Nurani Vol 17 No 1 (2017): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v17i1.1348

Abstract

Corruption is a crime that damages the nation of Indonesia; imagine if allowed to breed corruption in Indonesia, the Indonesian nation forward would be destroyed. Children as the successor generation of people, should be given education of good quality, one that can be taught to children is the anti-corruption education. Through this anti -corruption education, the child will know that corruption is a very ugly action, and opposed by all of society. This paper describes the concept of anti-corruption education in schools, taught in formal education. The concept of this education must start from the family , school, community and the government and other institutions that against children. The idea that the authors offer is implementing anti -corruption education is from the start their education at the bottom until the end for the child, other than that the government should provide education for teachers against corruption, and provide facilities that support, among other things: books, internet access, simulated forms of corruption. Moreover invites the public and law enforcement agencies in combating corruption are mutually reinforcing.
Pengaruh Keberadaan Kafe di Kota Padang Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Kota Padang (Kajian Kriminologi) Kurnia Putra, Rommy; Arliman S, Laurensius
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/tn4vg196

Abstract

Ketentuan Pasal 104 hingga 108 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan peran Masyarakat dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkotika. Tercatat sampai dengan bulan Juni 2024 ada 335 kafe di Kota Padang, café ini menjadi tempat yang paling rentan bagi remaja untuk mengenal dan memakai penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Pengaruh keberadaan kafe di kota padang terhadap penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Padang, dari penelitian dan kuesioner yang telah dijawab, diketahui bahwa keberadaan kafe, meskipun sebagai tempat untuk bersosialisasi dan bersantai, juga dapat menjadi lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh remaja. Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan strategi pencegahan dan intervensi yang efektif, serta menjadikan partisipasi aktif masyarakat sebagai elemen kunci dalam penanggulangan masalah ini.  Dengan mempertimbangkan dasar hukum dari Pasal 104 hingga 108 dalam UU Narkotika, kita memahami bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kedua, Penangulangan keberadaan kafe di kota padang terhadap penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Padang, berdasarkan hasil penelitian, penanggulangan ini dimulai dari masyarakat Kota Padang, yang memiliki peran utama dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah penyalahgunaan narkotika di kafe-kafe. Kolaborasi Satresnarkoba Polresta Padang, dengan masyarakat dan pemilik kafe juga penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang mencurigakan.  Pemerintah Kota Padang memiliki peran dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang dapat mengontrol keberadaan kafe-kafe serta mengatur penjualan dan konsumsi narkotika di tempat-tempat hiburan tersebut.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK YANG TEREKSPLOITASI SECARA EKONOMI OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG Simbolon, Laurensius Arliman
Veritas et Justitia Vol. 2 No. 1 (2016): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v2i1.2076

Abstract

Children are our future and in their own time bear the responsibility to develop their own world. To enable them doing so, they should not be forced to work to earn a living or support their family.  Children should be allowed to grow in the safety of a home, at school and at playgrounds.  In this paper the author will explore children problems related economic exploitations,  what policies are developed by the municipal government of Padang to protect children from economic exploitations and what are the obstacles in implementing these policies. One of the finding is that the Social and Manpower Service and the Family Planning, Women and Community Empowerment Board of the Padang municipal government develops training programs aiming to give exploited children practical skills in helping them to cope.  Factors influencing economic exploitation of children are numerous and complex: lack of education, lessening of people’s adherence to religious norms, societal environment, shift in cultural values, economic problems, etc. Based on the above the author suggests that the municipal government should take cognizance of these factors when attempting to deal with the problem.  Keywords: child, exploitation, economy, protection
KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI STATE AUXIALIARY BODIES YANG MENJAMIN SIARAN YANG LAYAK BAGI ANAK Arliman S, Laurensius
Veritas et Justitia Vol. 3 No. 1 (2017): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v3i1.2528

Abstract

This article discusses a number of questions, i.e. regarding the role and function of the Indonesian Broadcasting Commission, established by Law no. 32 of 2002, as a state auxiliary body, in supervising Indonesian broadcasters; 2. The Commission’s role in guaranteeing the broadcast of material that are suitable for children; and 3. Offering inputs as to how to secure child-proof broadcasts. The Commission already issued a number of regulations in that respect but practice shows low compliance. Parents and adults should be more involved, pay more attention and offer guidance to children.
Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Penerbitan Covernote Satria Trisna, Iqbal; Faniyah, Iyah; Arliman, Laurensius
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7s125m44

Abstract

Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, termasuk dalam penerbitan covernote. Sebagaimana kasus yang terjadi pada putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mks dan putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN.Jmr yang mana kedua putusan tersebut muncul akibat adanya kegagalan dari sebuah covernote yang diterbitkan oleh Notaris, sehingga merugikan pihak bank selaku kreditur. Pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris atas penerbitan covernote pada putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mks adalah pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban secara perdata karena ditolaknya gugatan Notaris terhadap pembatalan covernote yang telah diterbitkannya. Sedangkan pada putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN.Jmr adalah pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana putusan Hakim menyatakan bahwa covernote dan PPJB yang diterbitkan oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum.
KAJIAN NARATIF ANTROPOLOGI DAN PENDIDIKAN S, Laurensius Arliman
Ensiklopedia Education Review Vol 2, No 1 (2020): Volume 2 No.1 April 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v2i1.668

Abstract

Anthropology of science education that was born in the mid-20th century. The question that arose at that time was the extent to which education could change society, the frame of mind at that time how to develop development in developing countries and indeed at that time developed countries like Europe were thinking of doing it. changes in society develop through its programs, so that educational anthropology tries to find patterns of community learning culture that can create a change.
GURU, KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN DI INDONESIA Arliman S, Laurensius
Ensiklopedia Education Review Vol 6, No 3 (2024): Volume 6 No 1 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v6i3.2364

Abstract

Melalui implementasi kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter, dengan pendekatan tematik dan kontekstual diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 menekankan pendidikan karakter mulai dari sekolah dasar sampai jenjang selanjutnya. Melalui implementasi kurikulum 2013 peserta didik dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan dapat memecahkan permasalahan secara mandiri dengan menggunakan pengetahuannya. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 sudah berbasis kontekstual, dengan pembelajaran kontekstual peserta didik mampu mengalami sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.