Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.793
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cita Hukum Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Arena Hukum Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Veritas et Justitia Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Jurnal Selat Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Bina Mulia Hukum Justitia et Pax JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Hukum Respublica Nagari Law Review Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Soumatera Law Review Ensiklopedia of Journal Jurnal Yuridis Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Jurnal Hukum Positum Pagaruyuang Law Journal Ensiklopedia Social Review Ensiklopedia Education Review Ijtihad Jurnal Menara Ekonomi : Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi Selisik : Jurnal Hukum dan Bisnis Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Law Research Review Quarterly Jurnal Marketing Istinbath : Jurnal Hukum Jurnal Muhakkamah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Wathan Mataram SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional JHCLS UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Gagasan Hukum Yuridika Ensiklopedia Research and Community Service Review Kanun: Jurnal Ilmu Hukum Ekasakti Legal Science Journal Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Justitia Jurnal Ilmu Hukum Journal of Global Legal Review Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Laurensius Arliman S
Fakultas Hukum Universitas Ekasakti
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mechanical Engineering Social Sciences Other

Published : 132 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 132 Documents
Search

 8   9   10   11   12 
KONSEP DAN GAGASAN PENGENALAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI ANAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GENERASI YANG BEBAS KORUPSI S, Laurensius Arliman
Nurani Vol 17 No 1 (2017): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v17i1.1348

Abstract

Corruption is a crime that damages the nation of Indonesia; imagine if allowed to breed corruption in Indonesia, the Indonesian nation forward would be destroyed. Children as the successor generation of people, should be given education of good quality, one that can be taught to children is the anti-corruption education. Through this anti -corruption education, the child will know that corruption is a very ugly action, and opposed by all of society. This paper describes the concept of anti-corruption education in schools, taught in formal education. The concept of this education must start from the family , school, community and the government and other institutions that against children. The idea that the authors offer is implementing anti -corruption education is from the start their education at the bottom until the end for the child, other than that the government should provide education for teachers against corruption, and provide facilities that support, among other things: books, internet access, simulated forms of corruption. Moreover invites the public and law enforcement agencies in combating corruption are mutually reinforcing.
Pengaruh Keberadaan Kafe di Kota Padang Terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Remaja di Kota Padang (Kajian Kriminologi) Kurnia Putra, Rommy; Arliman S, Laurensius
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/tn4vg196

Abstract

Ketentuan Pasal 104 hingga 108 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan peran Masyarakat dalam mengantisipasi penyalahgunaan narkotika. Tercatat sampai dengan bulan Juni 2024 ada 335 kafe di Kota Padang, café ini menjadi tempat yang paling rentan bagi remaja untuk mengenal dan memakai penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitan dapat dijelaskan bahwa: Pertama, Pengaruh keberadaan kafe di kota padang terhadap penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Padang, dari penelitian dan kuesioner yang telah dijawab, diketahui bahwa keberadaan kafe, meskipun sebagai tempat untuk bersosialisasi dan bersantai, juga dapat menjadi lingkungan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh remaja. Dalam hal ini, pertanyaan-pertanyaan tersebut memberikan landasan yang kuat untuk merumuskan strategi pencegahan dan intervensi yang efektif, serta menjadikan partisipasi aktif masyarakat sebagai elemen kunci dalam penanggulangan masalah ini.  Dengan mempertimbangkan dasar hukum dari Pasal 104 hingga 108 dalam UU Narkotika, kita memahami bahwa masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Kedua, Penangulangan keberadaan kafe di kota padang terhadap penyalahgunaan narkotika oleh remaja di Kota Padang, berdasarkan hasil penelitian, penanggulangan ini dimulai dari masyarakat Kota Padang, yang memiliki peran utama dalam mendeteksi, melaporkan, dan mencegah penyalahgunaan narkotika di kafe-kafe. Kolaborasi Satresnarkoba Polresta Padang, dengan masyarakat dan pemilik kafe juga penting untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas yang mencurigakan.  Pemerintah Kota Padang memiliki peran dalam menyusun regulasi dan kebijakan yang dapat mengontrol keberadaan kafe-kafe serta mengatur penjualan dan konsumsi narkotika di tempat-tempat hiburan tersebut.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN ANAK YANG TEREKSPLOITASI SECARA EKONOMI OLEH PEMERINTAH KOTA PADANG Simbolon, Laurensius Arliman
Veritas et Justitia Vol. 2 No. 1 (2016): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v2i1.2076

Abstract

Children are our future and in their own time bear the responsibility to develop their own world. To enable them doing so, they should not be forced to work to earn a living or support their family.  Children should be allowed to grow in the safety of a home, at school and at playgrounds.  In this paper the author will explore children problems related economic exploitations,  what policies are developed by the municipal government of Padang to protect children from economic exploitations and what are the obstacles in implementing these policies. One of the finding is that the Social and Manpower Service and the Family Planning, Women and Community Empowerment Board of the Padang municipal government develops training programs aiming to give exploited children practical skills in helping them to cope.  Factors influencing economic exploitation of children are numerous and complex: lack of education, lessening of people’s adherence to religious norms, societal environment, shift in cultural values, economic problems, etc. Based on the above the author suggests that the municipal government should take cognizance of these factors when attempting to deal with the problem.  Keywords: child, exploitation, economy, protection
KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI STATE AUXIALIARY BODIES YANG MENJAMIN SIARAN YANG LAYAK BAGI ANAK Arliman S, Laurensius
Veritas et Justitia Vol. 3 No. 1 (2017): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v3i1.2528

Abstract

This article discusses a number of questions, i.e. regarding the role and function of the Indonesian Broadcasting Commission, established by Law no. 32 of 2002, as a state auxiliary body, in supervising Indonesian broadcasters; 2. The Commission’s role in guaranteeing the broadcast of material that are suitable for children; and 3. Offering inputs as to how to secure child-proof broadcasts. The Commission already issued a number of regulations in that respect but practice shows low compliance. Parents and adults should be more involved, pay more attention and offer guidance to children.
Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Penerbitan Covernote Satria Trisna, Iqbal; Faniyah, Iyah; Arliman, Laurensius
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review Vol. 3 No. 3 (2024): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/7s125m44

Abstract

Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris wajib bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, termasuk dalam penerbitan covernote. Sebagaimana kasus yang terjadi pada putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mks dan putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN.Jmr yang mana kedua putusan tersebut muncul akibat adanya kegagalan dari sebuah covernote yang diterbitkan oleh Notaris, sehingga merugikan pihak bank selaku kreditur. Pertanggungjawaban hukum terhadap Notaris atas penerbitan covernote pada putusan nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mks adalah pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban secara perdata karena ditolaknya gugatan Notaris terhadap pembatalan covernote yang telah diterbitkannya. Sedangkan pada putusan nomor 82/Pdt.G/2022/PN.Jmr adalah pertanggungjawaban secara perdata sebagaimana putusan Hakim menyatakan bahwa covernote dan PPJB yang diterbitkan oleh Notaris tidak memiliki kekuatan hukum.
GURU, KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN DI INDONESIA Arliman S, Laurensius
Ensiklopedia Education Review Vol 6, No 3 (2024): Volume 6 No 1 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v6i3.2364

Abstract

Melalui implementasi kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter, dengan pendekatan tematik dan kontekstual diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 menekankan pendidikan karakter mulai dari sekolah dasar sampai jenjang selanjutnya. Melalui implementasi kurikulum 2013 peserta didik dituntut untuk lebih aktif, kreatif, dan dapat memecahkan permasalahan secara mandiri dengan menggunakan pengetahuannya. Pembelajaran dalam kurikulum 2013 sudah berbasis kontekstual, dengan pembelajaran kontekstual peserta didik mampu mengalami sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
TEORI ORGAN NEGARA SEBAGAI DASAR PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA S, Laurensius Arliman
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2401

Abstract

Abstract: The theory of state organs views the state as an organism consisting of organs with distinct functions that support one another to achieve common goals. In Indonesia, this theory serves as the foundation for the formation and strengthening of state institutions as stipulated in the 1945 Constitution. This study aims to analyze the application of the theory of state organs within Indonesia's constitutional system, particularly in the division of legislative, executive, and judicial functions, as well as the emergence of independent institutions. Employing a normative juridical research method with statutory, conceptual, and historical approaches, the study finds that the application of the theory has fostered a more democratic institutional structure. However, challenges such as overlapping authorities and insufficient inter-agency coordination persist. Strengthening the implementation of checks and balances is essential to enhance the effectiveness of governance.Keywords: Theory Of State Organs, State Institutions, Constitutional System.
CABANG KEKUASAAN KEEMPAT: THE NEW SAPARATION OF POWER S, Laurensius Arliman
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2404

Abstract

Abstract: The concept of the fourth branch of power emerged as a response to the limitations of the traditional separation of powers system, which only includes the executive, legislative, and judicial branches. The fourth branch involves independent institutions such as the media, civil society organizations, and oversight bodies that play a role in monitoring and controlling the three main branches of power to maintain a balance of power and government accountability. This study aims to examine the development and application of the fourth branch of power theory in the context of modern governance. Using a normative legal approach, the study analyzes the legal norms regulating the fourth branch and the challenges faced in its implementation. The findings show that while the fourth branch strengthens the checks and balances principle, challenges such as overlapping authority and potential abuse of power remain issues that need to be addressed to create more transparent and accountable governance.Keywords: Fourth Branch Of Power, Separation Of Power.
MENGENAL ANALISIS DATA MELALUI PENDEKATAN FENOMENOLOGI S, Laurensius Arliman
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2368

Abstract

Data analysis is a crucial element in various fields of knowledge, including social sciences and humanities. The phenomenological approach in data analysis focuses on understanding subjective experiences and individual perceptions of specific phenomena. This research aims to explore and understand how the phenomenological approach is used in data analysis and its implications for research outcomes. This study employs a descriptive library research method, involving the collection and analysis of data from various relevant literature. The sources analyzed include books, journal articles, and other academic publications discussing the phenomenological approach in data analysis. This approach allows researchers to gain a comprehensive understanding of the concepts and applications of phenomenology in the context of data analysis.  The findings indicate that the phenomenological approach provides deep insights into individual experiences and perceptions, enriching data analysis in qualitative research. By understanding subjective experiences, researchers can interpret data more profoundly and meaningfully. This study recommends the broader application of the phenomenological approach in data analysis to enhance the quality and relevance of research outcomes. 
TEORI DAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA S, Laurensius Arliman
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2681

Abstract

Abstrak: The theory of child protection focuses on efforts to ensure the well-being and fundamental rights of children are adequately safeguarded in social, economic, political, and cultural life. In the context of Indonesia, a child is defined as any individual who has not reached the age considered as adulthood under Indonesian positive law, whether married or not. Child protection in Indonesia is regulated by various laws, including the Law on Child Protection, which provides the legal basis for fulfilling children's rights and protecting them from all forms of violence, exploitation, discrimination, and harmful treatment. The concept of legal protection for children includes prevention, recovery, and rehabilitation, as well as efforts to ensure children's safe participation in various aspects of life. This study aims to examine the theory and concept of child protection in Indonesia to strengthen the legal system that proactively safeguards children from all threats and violations.Keywords: Theory, Concept, Child Protection.
Co-Authors Amiruddin Andreas Fransiskus Hutajulu Andreas Fransiskus Hutajulu Bakir, Herman Bisma Putra Pratama BUNGA MAKIN, MARIA FLORIDA Candra, Fifriki Darmini Roza Dian Nugraha Elfitrayenti, Elfitrayenti Elfrida Ratnawati Ernita Arif Fitrian, Riko Gustiwarni, Gustiwarni Hariyadi, Hariyadi Helen, Zennis Immanuel, Marcello Guido Indah Budhianti, Meta Ismansyah Iyah Faniyah, Iyah Kurnia Putra, Rommy Maria Margaeta Hutajulu Marti, Tri Sukma Multi Wijaya, Vience Ratna Multiwijaya, Vience Ratna Mulyawan, Fitra Munandar, Syaiful Murad, Irhas Pardosi, Debora Angelina Carissa Patmawanti, B. Ratnawati, Elfrida Razak, Aida Abdul Refdiantoni Romi, Ahmad Sakurawati, Ade Sarmiati Sarmiati Satria Trisna, Iqbal SH,MH, Dr. Yulfasni Sihombing, Januardo Sulung Partogi Suryanef Suryanef Susi Delmiati Tamba, Imelda Veri, Isdal Yasri, Yasri Yulfasni, Yulfasni