Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

DARI PEMBUNUHAN UMUM KE KEJAHATAN GENDER: MENATA ULANG RESPONS HUKUM ATAS FEMISIDA INTIM Putri Aurora Oktariana; Lisnawaty W. Badu; Fitran Amrain
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 2 (2026): Law Journal (LAJOUR) Juni 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i2.480

Abstract

Permasalahan hukum dalam penelitian ini adalah ketiadaan pengakuan normatif terhadap femisida intim dalam hukum pidana Indonesia yang masih mengkonstruksinya sebagai pembunuhan umum berdasarkan Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP tanpa mempertimbangkan relasi kuasa, riwayat kekerasan, dan motif dominasi berbasis gender. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan konstruksi delik pembunuhan tersebut serta merumuskan model reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kekerasan berbasis gender. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan hukum, serta analisis preskriptif berbasis feminist jurisprudence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekosongan norma terkait pengakuan motif gender sebagai unsur pemberat, tidak terintegrasinya riwayat kekerasan dalam pembuktian, serta fragmentasi antara KUHP dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Secara normatif, penelitian ini menawarkan model kriminalisasi berlapis melalui reinterpretasi unsur kesengajaan dan perencanaan dalam KUHP, integrasi sistematis dengan UU TPKS, serta formulasi delik khusus femisida berbasis relasi intim dan kekerasan sebelumnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model normatif operasional yang tidak hanya bersifat kritik, tetapi juga menawarkan rekonstruksi delik femisida dalam sistem hukum pidana Indonesia. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa reformasi hukum pidana harus dilakukan secara substantif untuk menjamin keadilan berbasis gender.
Legal education and land mediation as an effort to build legal certainty on border land in Dembe I Village Dolot Alhasni Bakung; Zainal Abdul Aziz Hadju; Fitran Amrain; Sofyan Piyo; Nurul Fazri Elfikri; Akbar Hidayatullah Daud; Muhamad Khairun Kurniawan Kadir
Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2026): Juli
Publisher : Edumedia Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55824/qfnr7x42

Abstract

Border Land Management in coastal areas often presents juridical and social problems, including in Dembe I Village, Gorontalo City. Communities in this region face uncertainty about the legal status of the boundary land they occupy, although some have pocketed title certificates. The lack of legal understanding, the absence of village mediation institutions, and overlapping land administration add to the complexity of the problem. The thematic real work lecture (KKN) Program Phase II of Gorontalo State University was implemented to respond to these problems through a participatory and collaborative approach. The methods taken include legal counseling with the National Land Agency and the Faculty of law, citizen dialogue forums, participatory mapping, and the preparation of operational standards for land mediation procedures. The results of the activity showed an increase in Community Legal Literacy, the birth of critical awareness about the differences in formal rights and functions of space, as well as the drafting of mediation SOP documents as a local instrument for non-litigation dispute resolution. The conclusion of this activity confirms that the law can be presented in a communicative way to bridge the interests of the state in maintaining protected areas with the rights of communities in maintaining living space. This finding also implies that the model of service based on participatory legal education can be replicated in other coastal areas facing similar problems