Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.142
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Cahaya Keadilan DE'RECHTSSTAAT Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JE (Journal of Empowerment) Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Law Doctoral Community Service Journal Lex Publica Karimah Tauhid Intellectual Law Review (ILRE) Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Hukum Mimbar Justitia Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
M. Rendi Aridhayandi
Faculty Of Law University Djuanda Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 43 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search
Journal : Karimah Tauhid

 1   2 
Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan Air Minum untuk Konsumen Melalui Perusahaan Daerah Air Minum Aridhayandi, M. Rendi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12844

Abstract

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diatur dengan Undang-Undang. Dalam penelitian ini sumber daya air dapat tergolong sosial dan ekonomis, namun dalam hal ini air minum yang memerlukan suatu proses, dalam hal ini juga terdapat suatu kegiatan ekonomi seperti pendistribusian, proses air menjadi air minum.  Dengan demikian, terdapat suatu perusahaan dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum yang mengelola, serta terdapat perhitungan dan penetatapan tarif air minum kepada konsumen. Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Permasalahan perhitungan dan penetapan tarif air minum yang mengalami kenaikan dengan memperhatikan kebijakan penetapan tarif (keterjangkauan dan keadilan; mutu pelayanan; pemulihan biaya; efisiensi pemakaian air; perlindungan air baku; dan transparansi dan akuntabilitas), namun konsumen menunggak pembayaran dalam pemenuhan hak dan kewajiban pelayanan air minum. Kebijakan dalam menerapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum yang dimiliki Propinsi dan Kabupaten/Kota. Mendorong penyertaan modal daerah dan/atau mewajibkan pemberian Subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, upaya yang harus dilakukan adalah dengan mendorong menajemen untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governanve (GCG).
Implementasi Pelaksanaan ATCS (Area Traffic Control System) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Guna Mewujudkan Kepatuhan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Wilayah Kabupaten Bogor Anggreni, Putu Lita; Aridhayandi, M. Rendi; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i7.13983

Abstract

Program Area Traffic Control System (ATCS) adalah salah satu program pemerintah yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) dalam penerapannya. Program berteknologi terbaru ATCS (Area Traffic Control System) merupakan program terbaru dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, dimana program ini merupakan sebuah cara kampanye atau ajakan untuk membiasakan kepada masyarakat Kabupaten Bogor untuk melakukan tertib berlalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pentingnya pemahaman mengenai Implementasi Pelaksanaan ATCS (Area Traffic Control System) Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Guna Mewujudkan Kepatuhan Dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Wilayah Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan penelitian ini terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Preskriptif dan terapan, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta menggunakan penelitian Lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas perhubungan kabupaten Bogor menggunakan sistem media sosial untuk mensosialisasikan implementasi ATCS (Area Traffic Control System), Dinas perhubungan kabupaten Bogor dapat mengontrol alur lalu lintas melalui ATCS (Area Traffic Control System) yaitu dengan Sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan, Dinas Perhubungan kabupaten Bogor menggunakan pengeras suara di area traffic control system (ATCS) untuk mengingatkan pengguna jalan yang kedapatan melanggar marka maupun pelanggaran lalu lintas, dan Pengawasan CCTV lalu lintas dilakukan oleh petugas Dishub. Pengawasan CCTV dilakukan di Ruang Monitor Kantor Dishub kabupaten Bogor.
Penerapan Sanksi Disiplin bagi Anggota Resimen III Pasukan Pelopor Cikeas dalam Penegakan Disiplin Sesuai Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Prabowo, Rizki Budi; Nuraeny, Henny; Aridhayandi, M. Rendi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 9 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i9.15363

Abstract

Di Resimen III Pasukan Pelopor Cikeas, penegakan disiplin dilakukan dengan berbagai mekanisme, termasuk pemberian sanksi bagi anggota yang dianggap melanggar aturan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat ketegangan antara kebutuhan untuk menjaga disiplin yang ketat dan kewajiban untuk mematuhi prinsip keadilan, seperti asas praduga tak bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan sanksi disiplin dalam lingkungan Di Resimen III Pasukan Pelopor Cikeas dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji penerapan disiplin terhadap anggota brimob berdasarkan atas praduga tak bersalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebab anggota Brimob melakukan indisipliner memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai faktor internal, eksternal, dan individu. Dengan memahami penyebab yang mendasarinya, langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil untuk memperbaiki dan mencegah masalah disiplin. Ini termasuk memperbaiki sistem kepemimpinan, meningkatkan pelatihan, memberikan dukungan sosial dan psikologis, serta menciptakan budaya organisasi yang mendukung kepatuhan dan integritas. Penerapan sanksi disiplin terhadap anggota yang indisipliner merupakan bagian integral dari manajemen organisasi yang efektif. Dengan menerapkan sanksi yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, institusi dapat memastikan bahwa disiplin ditegakkan dengan cara yang konstruktif dan bermanfaat. Ini tidak hanya membantu dalam memperbaiki perilaku anggota tetapi juga dalam mempertahankan integritas dan profesionalisme institusi.
Fungsionalisasi Biro PID (Pengelola Informasi Dokumentasi) Brimob Resimen III Pasukan Pelopor dalam Menanggulangi Tindak Pidana Informasi Berita Hoax di Media Sosial Setiawan, Miyoko; Nuraeny, Henny; Aridhayandi, M. Rendi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.16264

Abstract

Fungsionalisasi Biro PID Brimob Resimen III Pasukan Pelopor sebagai biro khusus yang mengelola informasi harus melakukan pengawasan terhadap setiap berita yang beredar dari setiap media sosial, selalu memantau postingan pengguna media sosial untuk menemukan ada atau tidak hoax. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fugsionalisasi Biro PID (Pengelola Informasi Dokumentasi) Brimob Resimen III Pasukan Pelopor dalam menanggulangi tindak pidana informasi berita hoax di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai suatu persoalan hukum. dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah perilaku menyimpang dalam bentuk menyebarkan hoax. Hasil penelitian menujukkan bahwa  Fungsi Biro PID ialah: Merilis berita (dari dalam ke luar), dalam merilis berita biasanya melalui langkah-langkah berikut 1) Menerima informasi dari luar maupun dari dalam institusi, 2) Melakukan penyaringan informasi, 3) Review oleh pimpinan, 4) Produksi dan publikasi. menyaring berita dan penindakan yang meliputi 1) Memantau dan mendeteksi penyebaran berita hoax, 2) Melakukan edukasi terhadap masyarakat, 3) Menindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh biro PID, hambatan 1) Masih kurangnya alat deteksi akun penyebar hoax, 2) Keterbatasan biro PID dalam mengakses informasi pada setiap media sosial, 3) Penyebar hoax tersebar dimana-mana, 4) Jumlah tim pemantau dan penindak kurang.
Optimalisasi Peran Humas Polres Bogor dalam Meningkatkan Citra Kepolisian Berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2023 Lubis, Sutan Martua; Aridhayandi, M. Rendi; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.19636

Abstract

Optimalisasi peran Humas Polres Bogor dalam meningkatkan citra Kepolisian menjadi aspek strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Humas Polres Bogor dalam mengimplementasikan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Manajemen Kehumasan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta mengevaluasi strategi yang digunakan dalam membentuk dan mempertahankan citra positif Polri di tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Polres Bogor telah mengoptimalkan berbagai media komunikasi, baik konvensional maupun digital, untuk menyampaikan informasi, klarifikasi isu, dan membangun interaksi yang positif dengan masyarakat. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan dinamika media sosial yang cepat berubah. Upaya peningkatan kapasitas SDM dan sinergi dengan stakeholder menjadi faktor penting dalam penguatan fungsi kehumasan. Kesimpulannya, optimalisasi peran Humas Polres Bogor secara efektif berkontribusi dalam peningkatan citra Polri yang humanis, transparan, dan profesional.
Mengungkap Kasus Kebocoran Data Pada Platform E-Commerce: Analisis dan Mitigasi Risiko Syawalina, Ratri; Nurwati; Teguh Rama Prasja; M. Rendi Aridhayandi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.18488

Abstract

E-commerce telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern yang mana sudah banyak yang menggunakan elekronik dalam banyak kegitan, mempermudah transaksi global dan akses ke berbagai produk, tetapi pertumbuhan ini menimbulkan risiko keamanan data yang signifikan. Kebocoran data pada platform e-commerce dapat menyebabkan kerugian finansial, pencurian identitas, dan hilangnya kepercayaan konsumen. Hal ini tentu berkaitan Erat dengan UU  No.  11  tahun  2008 yang mengatur tentang tentang pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, sudah tecatat didalamnya ketentuan ketentuan elektornik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kasus kebocoran data pada platform e-commerce, mengidentifikasi penyebabnya, dan mengevaluasi strategi mitigasi risiko yang efektif. Melalui studi kasus dan tinjauan literatur, Dengan ini mengkaji dampak kebocoran data terhadap konsumen, perusahaan e-commerce, dan regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan sistem, kurangnya perhatian terhadap keamanan, dan pengelolaan data yang tidak memadai menjadi penyebab utama kebocoran data. Strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan meliputi peningkatan enkripsi data, penerapan otentikasi multi-faktor, pelatihan keamanan siber bagi karyawan, dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi industri e-commerce untuk memahami risiko kebocoran data dan mengambil tindakan proaktif untuk melindungi informasi sensitif. Dengan menerapkan strategi mitigasi risiko yang tepat, platform e-commerce dapat meningkatkan keamanan data, membangun kepercayaan konsumen, dan memastikan keberlanjutan bisnis di era digital.  
Analisis Yuridis Fungsi Samapta Polresta Bogor Kota dalam Pelaksanaan Pengendalian Unjuk Rasa Akbar, Rafli Arifian; Aridhayandi, M. Rendi; Rumatiga, Hidayat
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 3 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i3.15477

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan tugas Samapta dalam pengendalian unjuk rasa tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai kendala yang mungkin dihadapi, mulai dari konflik antara hak-hak individu dengan kepentingan umum, hingga tantangan dalam koordinasi dan komunikasi antara pihak kepolisian dan peserta unjuk rasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dan tindakan yang diambil oleh Samapta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengalisis persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat yang dijadikan sebagai objek kajian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Samapta Polresta Bogor Kota dalam pengendalian unjuk rasa mencakup pencegahan, penanganan, dan pengendalian situasi unjuk rasa. Secara yuridis, fungsi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pedoman internal kepolisian yang bertujuan untuk menyeimbangkan hak berkumpul dan berpendapat dengan kebutuhan menjaga keamanan publik. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi Samapta dalam pelaksanaannya, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas pengendalian unjuk rasa di masa depan.
Analisis Hukum Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Pembunuhan Anak Aqila di Lebak Banten) Pikri, Ahmad Zaenal; Nuraeni, Henny; Aridhayandi, M. Rendi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.17471

Abstract

Belakangan ini, masyarakat sering kali dikejutkan oleh berbagai peristiwa, salah satunya adalah meningkatnya tindak pidana dengan beragam latar belakang. Salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian adalah pembunuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aturan hukum terkait tindak pidana pembunuhan menurut hukum positif Indonesia, dengan fokus pada pentingnya memahami analisis hukum atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama. Studi kasus yang diangkat adalah kasus pembunuhan anak Aqila di Lebak, Banten. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Rumusan masalah meliputi analisis hukum atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dalam kasus tersebut serta faktor-faktor penyebabnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven), yaitu serangan terhadap orang lain yang diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesalahan dan objeknya. Faktor-faktor penyebab tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kondisi spiritual, dendam, dan emosi, sementara faktor eksternal mencakup aspek ekonomi, konsumsi minuman keras, budaya, tontonan atau bacaan, serta pengaruh keluarga dan lingkungan.
Pengaruh Hukum ITE terhadap Penegakan Hukum di Indonesia: Analisis Kinerja dan Efektivitas Maricar, Yasmin; Nurwati; Prasja, Teguh Rama; Aridhayandi, M. Rendi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.18502

Abstract

Undang-Undang Informasi dan Tansaksi Elektronik (UU ITE) 11  Tahun 2008 yang mengatur tentang tentang pemanfaatan informasi  dan  transaksi elektronik di Indonesia. UU Informasi Teknologi elektronik memiliki peran penting, apalagi dimasa sekarang banyak sudah menggunakan teknologi dan juga elektronik, Banyak pengaruh yang terjadi dengan perkembangan tersebut. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, interaksi hukum dan sosial mengalami perkembangan pesat. UU ITE hadir sebagai payung hukum untuk mengatur pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Pemerintah memandang bahwa teknologi informasi perlu diatur dalam hukum karena besarnya potensi penyalahgunaan. Undang-Undang ITE mencakup pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik serta tindakan yang dilarang. UU ini juga mengatur berbagai kejahatan siber, seperti konten yang melanggar hukum, akses tanpa izin, penyadapan ilegal, gangguan terhadap data dan sistem, serta penyalahgunaan alat. Pemerintah terus berupaya menyempurnakan pengaturan ruang digital untuk mewujudkan kepastian hukum. Perubahan kedua atas UU ITE diharapkan dapat mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum di masyarakat. Dengan dibutuhkannya peran pemerintah diperlukannya juga pengawasan terhadap pemerintahan itu sendir, apakah tindakan pemerintah bisa efektiv dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan menggunakan metode literatur dari berbagai sumber yang dapat dipercaya Maka kemudian disusunlah makalah ini untuk mengetahui hal tersebut.
Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tembakau Gorila (Berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika) Abshor, Muhammad Wildan Li; Nuraeny, Henny; Aridhayandi, M. Rendi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.19205

Abstract

Masalah penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjadi perhatian serius bagi Indonesia, tetapi juga menjadi isu yang harus diatasi di tingkat internasional. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, jenis-jenis narkotika baru mulai bermunculan. Narkotika jenis baru ini mencakup zat-zat yang kandungannya sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam penelitian ini, beberapa identifikasi masalah yang diangkat meliputi: apa yang dimaksud dengan tembakau gorila dan dampak dari penyalahgunaannya, bagaimana prospek penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila, serta kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana tersebut dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif-empiris. Prospek penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan tembakau gorila, baik pengedar maupun pengguna, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Namun, penerapan sanksi ini menghadapi sejumlah kendala, seperti kurangnya kerja sama yang efektif antara aparat penegak hukum, terutama Kepolisian, dengan masyarakat dalam mengungkap kejahatan narkotika. Selain itu, modus operandi pelaku semakin canggih dan terorganisir, adanya keterlibatan oknum aparat dalam sindikat narkotika, ketidaktegasan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam membantu pengungkapan kasus narkotika, termasuk penyalahgunaan tembakau gorila. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan beberapa upaya penyelesaian. Langkah-langkah ini meliputi pemberian sanksi yang lebih tegas dan berat kepada pelaku penyalahgunaan tembakau gorila, peningkatan kerja sama antara Kepolisian, pemerintah, dan masyarakat, serta memberikan kebebasan yang lebih luas kepada hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku sesuai dengan fakta hukum yang ada. Upaya ini diharapkan mampu memberikan efek jera, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta mencegah penyalahgunaan narkotika jenis baru di masa depan.
Co-Authors Abshor, Muhammad Wildan Li Ahmad Hunaeni Zulkarnaen Aji Mulyana Akbar, Rafli Arifian Alfiani, Dhea Anggreni, Putu Lita Ardania, Adinda Ariansyah, M. Dizky Maulana Aris Budiono Asep Sobur Budi Heryanto Cecep Wiharma Christopher Surya Salim Dedi Mulyadi Dharmawan, Edy Dwidja Priyatno Fari, Achmad Rifqi Nurghi Habiburrachman, Usamah Havita, Deandra Najwa Henny Nuraeny Hudma, Alfaridi Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Ismail Muhammad Ismail Rumadan Jajang Jajang Kamilah, Anita Kesuma, Moch Wisnu Pujaka Kirana Utami, Tanti Koerniatmanto Soetoprawiro Kristian Kristian, Kristian Lubis, Sutan Martua M. Romzi Naufal Maricar, Yasmin Muhamad Fahreza Ramdhi Muhammad Fahmi Anwar MULYADI Mumuh M Rozi Najwa Havita, Deandra Nuraeni, Henny Nurwati Nurwati Nurwati Pikri, Ahmad Zaenal Prabowo, Rizki Budi Prasja, Teguh Rama Pri Pambudi Teguh Raden Djuniarsono Ricky Junior Riswanih, Ira Rumatiga, Hidayat Safa Naadiyah Nurwidad Setiawan, Miyoko Syawalina, Ratri Tarya Sonjaya Teguh Rama Prasja Umar Husin Ummu Salamah Yudi Junadi Yuyun Yulianah