Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKANNYA WASIAT OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU II KITA UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG BENDA (VAN ZAKEN) Kamilah, Anita; Aridhayandi, Rendy
Jurnal Wawasan Yuridika Vol 32, No 1 (2015)
Publisher : Sekolah Tinggi Hukum Bandung

AbstrakMengingat sensitifnya bidang hukum warisan ini, untuk menjaga perselisihan dikemudian hari, ada beberapa pewaris yang sudah mengamanatkan pembagian warisan tersebut sesuai dengan kehendaknya dan hal tersebut diamanatkan kepada ahli-ahli waris.Hasil analisis menunjukkan (1) munculnya sengketa dalam pembagian harta warisan dapat berasal dari faktor internal dan dari faktor eksternal. Proses pembagian warisan hak atas tanah dilandasi surat wasiat dapat dilakukan melalui cara testament, (2) proses pembagian warisan hak atas tanah yang dilandasi surat wasiat, sesuai aturan berlaku adalah menurut Kompilasi Hukum Islam, (3) Penyelesaian yang dapat dilakukan para ahli waris penerima wasiat sebagai akibat tidak dilaksanakannya surat wasiat adalah menggunakan cara penyelesaian di pengadilan atau di luar pengadilan.Kesimpulan, sebagai salah satu pewaris yang memberikan wasiat sebaiknya pelaksanaan pembagian warisan dapat dilaksanakan sebagaimana telah disepakati para ahli warisnya, dan pembagian warisan tersebut harus dilaksanakan sesuai amanat atau wasiat pewaris semasa hidupnya.Â Kata Kunci: Warisan, Sengketa, Wasiat.

Optimalisasi Fungsi Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0 Aridhayandi, M. Rendi; Fari, Achmad Rifqi Nurghi; Habiburrachman, Usamah; Jajang, Jajang
Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Vol 8 No 1 (2020): Juni
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jmsda.v8i1.1176

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan munculnya IoT (Internet of Things) dan IoP (Internet of People) maka kepentingan interkoneksitas dalam segala hal termasuk dalam pelayanan publik sangat dibutuhkan. Masyarakat yang telah melakukan kontrak sosial dengan pemimpin yang telah dipilih secara demokrasi (pemilihan langsung), namun dalam pemilu tersebut masih sangat jarang persyaratan pemilihan Kepala Desa yang mewajibkan penguasaan informasi teknologi, sehingga korelasi antara Revolusi Industri 4.0 tersebut tidak optimal dalam pelaksanaan pelayanan publik yang berhubungan dengan kewenangan Kepala Desa. Perubahan paradigma akan keterhubungan masyarakat diera Revolusi Industri 4.0 ini sendiri telah memberikan kesempatan bagi Kepala Desa untuk melayani masyarakat secara lebih efisien, cepat dan murah, maka dari itu metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk Yuridis Empiris yaitu suatu kajian berdasarkan data di lapangan melalui aspek-aspek yuridisnya. Temuan dalam penelitian ini yaitu masih belum optimalnya pelayanan publik oleh Kepala Desa diera Revolusi Industri 4.0 yaitu dengan studi kasus di Desa Ciherang dan di Desa Bobojong. Selanjutnya identifikasi masalah penelitian ini adalah 1. Apa faktor penyebab Kepala Desa tidak optimal dalam pelayanan publik diera Revolusi Industri 4.0 ?, 2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk optimalisasi pelayanan publik oleh Kepala Desa diera Revolusi Industri 4.0 ?

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis Koerniatmanto Soetoprawiro; M. Rendi Aridhayandi; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana; Muhamad Fahreza Ramdhi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.900

Padi/Beras Pandanwangi Cianjur merupakan produk unggulan di Kabupaten Cianjur yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang hanya dapat ditanam di 7 kecamatan saja di Kabupaten Cianjur, yang keberadaannya perlu dilindungi. Namun dalam perkembangannya keberadaan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur terus berkurang. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan proses pembangunan atau kegiatan non pertanian di Kabupaten Cianjur semakin cepat, mengakibatkan proses alih fungsi lahan sawah dan pertanian menjadi non pertanian semakin sering terjadi dan tak terkendali. Hal tersebut dapat mengacam keberadaan lahan pertanian produktif, khususnya lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat berdampak pada terancamnya keberadaan lahan sawah yang berpotensi sebagai lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dikaji dengan teori-teori hukum, serta dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian Padi Pandanwangi tersebut yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun pada kenyataannya upaya tersebut masih belum terealisasi dengan baik.

PENYULUHAN TERHADAP PENGGUNAAN PESTISIDA SECARA BIJAKSANA AGAR TERWUJUDNYA SUSTAINABLE AGRICULTURE (DI KELOMPOK TANI DESA SUKALARANG) KABUPATEN SUKABUMI M. Rendi Aridhayandi; M. Romzi Naufal
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 5: Oktober 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v1i5.377

Desa Sukalarang Kabupaten Sukabumi menjadi lokasi penyuluhan dalam program berupa pengabdian dan peran dari Dosen Pembimbing Lapangan dan mahasiswa yang berkontribusi dalam membantu petani agar terwujudnya sustainable agriculture. Penggunaan pestisida dapat mengakibatkan suatu tanah mengalami ketidak suburban, dengan demikian penggunnaan terhadap pestisida secara bijaksana menjadi hal yang penting dalam terwujudnya sustainable agriculture. Petani perlu memperhatikan penggunaan pestisida dari jenis dan jumlah yang akan diaplikasikan kepada suatu media tanah pertanian.

MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH YANG PROFESIONAL DALAM MENDORONG PERCEPATAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KABUPATEN SUKABUMI M. Rendi Aridhayandi; Asep Sobur; Yuyun Yulianah; Mumuh M. Rozi
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 7 No 2 (2019): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v7i2.1391

Tanah adalah karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dikelola sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mengelola tanah, maka diperlukan aturan main dalam hal menguasai dan menggunakannya yang bersifat adil, suatu potensi dan menjaga kelestarian lingkungannya. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kabupaten Sukabumi harus mendaya gunakan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga menjadi daerah yang tangguh dan kompetitif, yaitu dengan kebijakan pertanahan dan tata ruang yang mempunyai tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat khususnya mengoptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian diperlukan aparatur Pemerintah Daerah yang profesional dalam mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui dinas pertanahan dan tata ruang Kabupaten Sukabumi.

Understanding the Role of Indigenous Peoples in Preserving Cianjur Pandanwangi Rice as a Product of Local Wisdom to Obtain Geographical Indication Certificates Ismail Rumadan; Pri Pambudi Teguh; Umar Husin; Ummu Salamah; M. Rendi Aridhayandi; Yuyun Yulianah
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Pandanwangi Cianjur rice which has a distinctive taste, as good quality rice because it is the result of rice varieties with special characteristics that are influenced by geographical and cultural conditions from Cianjur blood so that Pandanwangi rice is categorized as a product of local wisdom in Cianjur Regency and has received a Geographical Indication certification. (IG) from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. However, the ownership of this certificate does not guarantee an increase in the economy that is exploited from Pandanwangi rice because the Regional Government has not provided maximum assistance and guidance so that the community takes advantage of the potential of Pandanwangi rice as an economically viable source of income. Therefore, it is necessary to socialize and foster from various parties, especially from academics through community empowerment activities to understand the existence of Cianjur pandanwangi rice as part of local wisdom products so that it is maintained as a cultural value and can provide economic benefits for the local community.

Demokrasi dan Legitimasi Kepemimpinan Desa: Tinjauan Hukum Normatif terhadap Dinamika dan Peraturan Terkait Pemilihan Kepala Desa Dedi Mulyadi; M. Rendi Aridhayandi; Aris Budiono
Lex Publica Vol. 5 No. 1 (2018)
Publisher : APPTHI

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan bagaimana dinamika dan peraturan terkait dengan pemilihan kepala desa di Indonesia. Desa berperan penting sebagai tonggak demokrasi publik di akar rumput, sehingga pemilihan kepala desa merupakan wujud akar rumput dari pemberian legitimasi dari masyarakat kepada kandidat yang ditunjuk dalam jabatan publik. Terdapat beberapa aturan yang secara spesifik mengatur tentang pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan secara Demokrasi dan menggunakan sistem jujur adil dan Transparan agar tidak munculnya ketidakpercayaan terhadap Panitia Pemilihan khususnya Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) diatur dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No. 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Abstract This research describes the dynamics and regulations related to village head elections in Indonesia. The village plays an important role as a pillar of public democracy at the grassroots, so the election of a village head is a grassroots form of granting legitimacy from the community to candidates appointed to public office. Several rules specifically regulate village head elections. Regional Head Elections (Pilkada) and Village Head Elections (Pilkades) are carried out democratically and use an honest, fair, and transparent system so that distrust does not arise in the Election Committee, especially the Election of Village Heads (Pilkades) regulated in the Regulation of the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 112 of 2014 concerning Village Head Election.No. Keywords: Village Head Election, Simultaneous Village Head Election, Democracy, Legitimacy, Normative Law

Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis Koerniatmanto Soetoprawiro; M. Rendi Aridhayandi; Dedi Mulyadi; Aji Mulyana; Muhamad Fahreza Ramdhi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.900

Padi/Beras Pandanwangi Cianjur merupakan produk unggulan di Kabupaten Cianjur yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang hanya dapat ditanam di 7 kecamatan saja di Kabupaten Cianjur, yang keberadaannya perlu dilindungi. Namun dalam perkembangannya keberadaan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur terus berkurang. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan proses pembangunan atau kegiatan non pertanian di Kabupaten Cianjur semakin cepat, mengakibatkan proses alih fungsi lahan sawah dan pertanian menjadi non pertanian semakin sering terjadi dan tak terkendali. Hal tersebut dapat mengacam keberadaan lahan pertanian produktif, khususnya lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat berdampak pada terancamnya keberadaan lahan sawah yang berpotensi sebagai lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dikaji dengan teori-teori hukum, serta dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian Padi Pandanwangi tersebut yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun pada kenyataannya upaya tersebut masih belum terealisasi dengan baik.

JCK KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL DALAM DEMOKRASI PEMILIHAN KEPALA DAERAH Dedi Mulyadi; M. Rendi Aridhayandi; Ricky Junior
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 11 No 01 (2023): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 11 No. 01 April 2023
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan momentum terbesar demokrasi di pusat, di daerah juga terdapat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak kalah penting dan banyak yang ingin berkontestasi untuk menjadi Kepala Daerah. Pemilihan ini bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat di daerah yang menyelenggarakan. Oleh sebab itu untuk menjadi Kepala Daerah menggunakan berbagai macam cara, yang terdapat suatu upaya kampanye hitam (black campaign). Dengan demikian diharapkan adanya suatu komitmen Bersama antara masyarakat, penyelenggara Pemilu, penegak hukum dan semua pihak yang terlibat dalam Pilkada untuk terbuka dan memproses dengan adanya pengaduan atau pelaporan delicht penghinaan, pencemaran nama baik dari black campaign terhadap pasangan kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati secara umum, khususnya melalui media sosial. Ancaman pidana bagi pelaku yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Black campaign masih sering terjadi dikarenakan sulitnya kegiatan itu ditindak. Bahwa pelanggaran kampanye baru dapat ditindak apabila ada pengaduan atau pelaporan terlebih dahulu kepada Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) mengenai adanya dugaan pelanggaran atau kelalaian dalam pelaksanaan pemilu.

Analisis Peredaran Rokok Illegal Di Wilayah Kabupaten Cianjur Cecep Wiharma; M. Rendi Aridhayandi; Ismail Muhammad
Intellectual Law Review (ILRE) Vol 1 No 1 (2023): 30 April2023
Publisher : Yayasan Studi Cendekia Indonesia (YSCI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59108/ilre.v1i1.2

Illegal cigarettes are increasingly circulating in the community, the cheaper price is certainly a driving factor for the increasingly active smuggling of illegal cigarettes. The public welcomes the existence of illegal cigarettes, because for consumers today is a declining economy. Identification of the problem in the study of how the impact of the widespread circulation of illegal cigarettes in Cianjur Regency, this research method uses Juridical Normative Law, a descriptive approach that can be used to understand the problems raised by researchers related to the Criminal Case of Illegal Cigarette Circulation. The researcher uses a descriptive type of researcher with a juridical normative approach. The results of the research on the impact of the circulation of illegal cigarettes without excise, the state suffered high losses. With the circulation of cigarettes without excise, the state suffered losses of tens of billions and even trillions of rupiah. The Cianjur District Police and Satpol PP conducted raid operations on markets and found hundreds of packs of illegal cigarettes. Some time ago together with Satpol PP held raids on illegal cigarettes, it turned out that they were found in several stalls or kiosks of traders, after socialization with sources directly from Customs and Excise residents.

Title

Found 41 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 41 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 41 Documents
Search