Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.142
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Wawasan Yuridika Jurnal Cahaya Keadilan DE'RECHTSSTAAT Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora JE (Journal of Empowerment) Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Law Doctoral Community Service Journal Lex Publica Karimah Tauhid Intellectual Law Review (ILRE) Jurnal Hukum dan Pembangunan Jurnal Hukum Mimbar Justitia Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
M. Rendi Aridhayandi
Faculty Of Law University Djuanda Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PENGUATAN INTEGRITAS HAKIM MELALUI PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG KEGIATAN PERADILAN Tanti Kirana Utami; M. Rendi Aridhayandi; Henny Nuraeny
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 9, No 2 (2023): Published 30 Desember 2023
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v9i2.3992

Abstract

In the Joint Decree of the Chairman of the Supreme Court of the Republic of Indonesia and the Chairman of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia Number: 047/KMA/SKB/IV/2009 and 02/SKB/P.KY/IV/2009 Concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges. Furthermore, in the Guidelines for Enforcement of the Code of Ethics and Code of Conduct of Judges, especially Chapter II Article 4 regulates the obligations and prohibitions for Judges which are elaborated into 10 (ten) principles of the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges Judges, namely: Behave fairly; Behave honestly; Be wise and prudent; Be independent, not dependent on others; Have high integrity; Be responsible; Uphold self-esteem (not despicable, not disgraceful, not corrupt); Uphold the rights of others; Uphold the rights of others. high self-esteem (not disgraceful, not violating the law, social norms, and/or religious norms); Highly disciplined; Behave humbly; Be professional. humble; Be professional. In this case in support the realization of Judges who meet the Code of Ethics and Code of Conduct for Judges, one of which needs to be supported with facilities and infrastructure as supporting court activities can affect the performance of the Judges. The availability of facilities and infrastructure with good quality, is needed by every organization everywhere in carrying out its activities to achieve the expected goals. In organizing its activities to achieve the expected goals, including in the courts. Including in the courts.Keywords: Judges; Integrity; Facilities and Infrastructure.
Peran Pemerintah Daerah Terhadap Ketersediaan Air Minum untuk Konsumen Melalui Perusahaan Daerah Air Minum Aridhayandi, M. Rendi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 3 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i3.12844

Abstract

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 diatur dengan Undang-Undang. Dalam penelitian ini sumber daya air dapat tergolong sosial dan ekonomis, namun dalam hal ini air minum yang memerlukan suatu proses, dalam hal ini juga terdapat suatu kegiatan ekonomi seperti pendistribusian, proses air menjadi air minum.  Dengan demikian, terdapat suatu perusahaan dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum yang mengelola, serta terdapat perhitungan dan penetatapan tarif air minum kepada konsumen. Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum. Permasalahan perhitungan dan penetapan tarif air minum yang mengalami kenaikan dengan memperhatikan kebijakan penetapan tarif (keterjangkauan dan keadilan; mutu pelayanan; pemulihan biaya; efisiensi pemakaian air; perlindungan air baku; dan transparansi dan akuntabilitas), namun konsumen menunggak pembayaran dalam pemenuhan hak dan kewajiban pelayanan air minum. Kebijakan dalam menerapkan tarif batas atas dan tarif batas bawah untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum yang dimiliki Propinsi dan Kabupaten/Kota. Mendorong penyertaan modal daerah dan/atau mewajibkan pemberian Subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, upaya yang harus dilakukan adalah dengan mendorong menajemen untuk menerapkan prinsip Good Corporate Governanve (GCG).
Implementasi Pelaksanaan ATCS (Area Traffic Control System) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Guna Mewujudkan Kepatuhan dan Keselamatan Berlalu Lintas di Wilayah Kabupaten Bogor Anggreni, Putu Lita; Aridhayandi, M. Rendi; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 6 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i7.13983

Abstract

Program Area Traffic Control System (ATCS) adalah salah satu program pemerintah yang memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) dalam penerapannya. Program berteknologi terbaru ATCS (Area Traffic Control System) merupakan program terbaru dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, dimana program ini merupakan sebuah cara kampanye atau ajakan untuk membiasakan kepada masyarakat Kabupaten Bogor untuk melakukan tertib berlalu lintas. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pentingnya pemahaman mengenai Implementasi Pelaksanaan ATCS (Area Traffic Control System) Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Guna Mewujudkan Kepatuhan Dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Wilayah Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan penelitian ini terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Preskriptif dan terapan, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta menggunakan penelitian Lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas perhubungan kabupaten Bogor menggunakan sistem media sosial untuk mensosialisasikan implementasi ATCS (Area Traffic Control System), Dinas perhubungan kabupaten Bogor dapat mengontrol alur lalu lintas melalui ATCS (Area Traffic Control System) yaitu dengan Sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan, Dinas Perhubungan kabupaten Bogor menggunakan pengeras suara di area traffic control system (ATCS) untuk mengingatkan pengguna jalan yang kedapatan melanggar marka maupun pelanggaran lalu lintas, dan Pengawasan CCTV lalu lintas dilakukan oleh petugas Dishub. Pengawasan CCTV dilakukan di Ruang Monitor Kantor Dishub kabupaten Bogor.
Penerapan Sanksi Disiplin bagi Anggota Resimen III Pasukan Pelopor Cikeas dalam Penegakan Disiplin Sesuai Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Prabowo, Rizki Budi; Nuraeny, Henny; Aridhayandi, M. Rendi
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 9 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i9.15363

Abstract

Di Resimen III Pasukan Pelopor Cikeas, penegakan disiplin dilakukan dengan berbagai mekanisme, termasuk pemberian sanksi bagi anggota yang dianggap melanggar aturan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat ketegangan antara kebutuhan untuk menjaga disiplin yang ketat dan kewajiban untuk mematuhi prinsip keadilan, seperti asas praduga tak bersalah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan sanksi disiplin dalam lingkungan Di Resimen III Pasukan Pelopor Cikeas dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji penerapan disiplin terhadap anggota brimob berdasarkan atas praduga tak bersalah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyebab anggota Brimob melakukan indisipliner memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai faktor internal, eksternal, dan individu. Dengan memahami penyebab yang mendasarinya, langkah-langkah yang lebih efektif dapat diambil untuk memperbaiki dan mencegah masalah disiplin. Ini termasuk memperbaiki sistem kepemimpinan, meningkatkan pelatihan, memberikan dukungan sosial dan psikologis, serta menciptakan budaya organisasi yang mendukung kepatuhan dan integritas. Penerapan sanksi disiplin terhadap anggota yang indisipliner merupakan bagian integral dari manajemen organisasi yang efektif. Dengan menerapkan sanksi yang sesuai, mengikuti prosedur yang benar, dan mematuhi prinsip-prinsip keadilan, institusi dapat memastikan bahwa disiplin ditegakkan dengan cara yang konstruktif dan bermanfaat. Ini tidak hanya membantu dalam memperbaiki perilaku anggota tetapi juga dalam mempertahankan integritas dan profesionalisme institusi.
Kebijakan Formulasi Delik Agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Baru Ahmad Hunaeni Zulkarnaen; Kristian Kristian; M. Rendi Aridhayandi
Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2018): Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22515/alahkam.v3i1.1338

Abstract

Tulisan ini akan membahas kebijakan formulasi delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yakni dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana versi tahun 2015. Hal ini menjadi penting karena sila pertama dari Pancasila sebagai falsafah hidup, jiwa, pandangan, pedoman dan kepribadian bangsa Indonesia sekaligus menjadi falsafah bangsa dan Negara serta menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti, Indonesia adalah salah satu negara berTuhan dan memiliki filosofi Ketuhanan yang mendalam serta menempatkan agama sebagai sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam kedudukannya sebagai Negara hukum khususnya Negara hukum Pancasila (sebagai religious nation state), agama menempati posisi sentral dan hakiki dalam seluruh kehidupan masyarakat yang perlu dijamin dan dilindungi (tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahkan agama dan kerukunan hidup antarumat beragama (sehingga tercipta suasana kehidupan yang harmonis dan saling menghormati dalam semangat kemajemukan, memperkukuh jati diri dan kepribadian bangsa serta memperkuat kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara) dicantumkan sebagai hal yang penting dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Oleh karena itu, wajar jika Negara memasukan atau menjadikan agama sebagai salah satu delik didalam hukum positifnya. Pengaturan mengenai delik agama ini dipandang penting karena penghinaan (atau cara-cara lainnya) terhadap suatu agama yang diakui di Indonesia dapat membahayakan perdamaian, kerukunan, ketentraman, kesejahteraan (baik secara materil maupun spirituil), keadilan sosial dan mengancam stabilitas dan ketahanan nasional. Agama juga dapat menjadi faktor sensitif yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Atas alasan tersebut juga tulisan ini dibuat sebagai salah satu sumbangsih pemikiran dalam rangka mengetahui rumusan delik agama dan kelemahan-kelemahan yang ada didalamnya sehingga dimasa yang akan datang, dapat dilakukan pembaharuan. Diluar adanya pro-kontra dimasukannya delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, Hasil penelitian, menunjukan bahwa pengaturan mengenai tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) mengacu kepada perkembangan blasphemy di Inggris atau perkembangan Godslasteringswet di Belanda. Kriminalisasi delik agama di Indonesia didasarkan pada religionsschutz theorie (teori perlindungan agama), gefuhlsschutz theorie (teori perlindungan perasaan keagamaan) dan friedensschutz theorie (teori perlindungan perdamaian atau teori perlindungan ketentraman umat beragama). Dalam RKUHP, delik agama ini dirumuskan dalam 8 pasal yang terbagi menjadi 2 kategori yakni: Tindak Pidana Terhadap Agama (yang mencakup penghinaan terhadap agama dan penghasutan untuk meniadakan keyakinan terhadap agama) dan Tindak Pidana Terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah (yang mencakup gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan dan perusakan tempat ibadah). Kebijakan formulasi delik agama tersebut masih banyak mengandung kelemahan sehingga akan berpengaruh terhadap tahap aplikasi dan eksekusinya dalam praktik berhukum di Indonesia. Dalam kaitannya dengan delik agama, penggunaan sanksi pidana tentu harus memperhatikan rambu-rambu penggunaan pidana dan harus dilakukan dengan tujuan melakukan prevensi umum dan prevensi khusus. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan kebijakan formulasi RKUHP versi tahun 2015 khususnya yang berkaitan dengan delik agama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan melakukan studi bahan kepustakaan guna mengumpulkan data sekunder dan dilakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan undang-undang, perbandingan hukum, sejarah hukum, asas hukum dan teori hukum.
Pentingnya Beretika yang Baik dan Benar dalam Bermedia Sosial di Kalangan Mahasiswa Havita, Deandra Najwa; Nurwati, Nurwati; Prasja, Teguh Rama; Aridhayandi, M. Rendi
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 8, No 1 (2025): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v8i1.447-454

Abstract

Berkembangnya internet, maka meniimbulkan dampak positif dan negatif terutama dalam masalah etika. Etika merupakan suatu hal pentiing yang harus diilakukan oleh mahasiswa dalam bermedia sosial. Jurnal inii menggunakan metode studii liiteratur dengan mengumpulkan beberapa data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika sangat penting untuk diterapkan dalam berpendapat atau berkomentar di media sosial. Pemeriintah juga mengeluuarkan atuuran Undaang-Undaang Nomor 11 Taahun 2008 tenttang Inforrmasi dan Transaaksi Elekktronik dimana untuk membatasi tingkah laku seseorang dalam bermain media sosial. Pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menerapkan aturan di dalam media sosial. Mahasiswa juga harus lebih sadar akan etika dengan memperbarui pengetahuan tentang etika dan mengajak orang lain untuk berperilaku positif di lingkungan media sosial agar tercipta lingkungan media sosial dengan positif.
Fungsionalisasi Biro PID (Pengelola Informasi Dokumentasi) Brimob Resimen III Pasukan Pelopor dalam Menanggulangi Tindak Pidana Informasi Berita Hoax di Media Sosial Setiawan, Miyoko; Nuraeny, Henny; Aridhayandi, M. Rendi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 6 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i6.16264

Abstract

Fungsionalisasi Biro PID Brimob Resimen III Pasukan Pelopor sebagai biro khusus yang mengelola informasi harus melakukan pengawasan terhadap setiap berita yang beredar dari setiap media sosial, selalu memantau postingan pengguna media sosial untuk menemukan ada atau tidak hoax. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Fugsionalisasi Biro PID (Pengelola Informasi Dokumentasi) Brimob Resimen III Pasukan Pelopor dalam menanggulangi tindak pidana informasi berita hoax di media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat sebagai suatu persoalan hukum. dalam penelitian ini objek yang diteliti ialah perilaku menyimpang dalam bentuk menyebarkan hoax. Hasil penelitian menujukkan bahwa  Fungsi Biro PID ialah: Merilis berita (dari dalam ke luar), dalam merilis berita biasanya melalui langkah-langkah berikut 1) Menerima informasi dari luar maupun dari dalam institusi, 2) Melakukan penyaringan informasi, 3) Review oleh pimpinan, 4) Produksi dan publikasi. menyaring berita dan penindakan yang meliputi 1) Memantau dan mendeteksi penyebaran berita hoax, 2) Melakukan edukasi terhadap masyarakat, 3) Menindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh biro PID, hambatan 1) Masih kurangnya alat deteksi akun penyebar hoax, 2) Keterbatasan biro PID dalam mengakses informasi pada setiap media sosial, 3) Penyebar hoax tersebar dimana-mana, 4) Jumlah tim pemantau dan penindak kurang.
Optimalisasi Peran Humas Polres Bogor dalam Meningkatkan Citra Kepolisian Berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2023 Lubis, Sutan Martua; Aridhayandi, M. Rendi; Ilyanawati, R. Yuniar Anisa
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.19636

Abstract

Optimalisasi peran Humas Polres Bogor dalam meningkatkan citra Kepolisian menjadi aspek strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Humas Polres Bogor dalam mengimplementasikan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Manajemen Kehumasan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta mengevaluasi strategi yang digunakan dalam membentuk dan mempertahankan citra positif Polri di tengah masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Polres Bogor telah mengoptimalkan berbagai media komunikasi, baik konvensional maupun digital, untuk menyampaikan informasi, klarifikasi isu, dan membangun interaksi yang positif dengan masyarakat. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan dinamika media sosial yang cepat berubah. Upaya peningkatan kapasitas SDM dan sinergi dengan stakeholder menjadi faktor penting dalam penguatan fungsi kehumasan. Kesimpulannya, optimalisasi peran Humas Polres Bogor secara efektif berkontribusi dalam peningkatan citra Polri yang humanis, transparan, dan profesional.
Mengungkap Kasus Kebocoran Data Pada Platform E-Commerce: Analisis dan Mitigasi Risiko Syawalina, Ratri; Nurwati; Teguh Rama Prasja; M. Rendi Aridhayandi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 7 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i7.18488

Abstract

E-commerce telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern yang mana sudah banyak yang menggunakan elekronik dalam banyak kegitan, mempermudah transaksi global dan akses ke berbagai produk, tetapi pertumbuhan ini menimbulkan risiko keamanan data yang signifikan. Kebocoran data pada platform e-commerce dapat menyebabkan kerugian finansial, pencurian identitas, dan hilangnya kepercayaan konsumen. Hal ini tentu berkaitan Erat dengan UU  No.  11  tahun  2008 yang mengatur tentang tentang pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, sudah tecatat didalamnya ketentuan ketentuan elektornik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kasus kebocoran data pada platform e-commerce, mengidentifikasi penyebabnya, dan mengevaluasi strategi mitigasi risiko yang efektif. Melalui studi kasus dan tinjauan literatur, Dengan ini mengkaji dampak kebocoran data terhadap konsumen, perusahaan e-commerce, dan regulator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan sistem, kurangnya perhatian terhadap keamanan, dan pengelolaan data yang tidak memadai menjadi penyebab utama kebocoran data. Strategi mitigasi risiko yang dapat diterapkan meliputi peningkatan enkripsi data, penerapan otentikasi multi-faktor, pelatihan keamanan siber bagi karyawan, dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi industri e-commerce untuk memahami risiko kebocoran data dan mengambil tindakan proaktif untuk melindungi informasi sensitif. Dengan menerapkan strategi mitigasi risiko yang tepat, platform e-commerce dapat meningkatkan keamanan data, membangun kepercayaan konsumen, dan memastikan keberlanjutan bisnis di era digital.  
ANALYSIS OF DISTRICT RULES OF KOTA BOGOR CITY NUMBER 10 YEARS 2021 ON HARASSMENT AND COMBATING SEXUAL DEVIANT BEHAVIOR Najwa Havita, Deandra; Aridhayandi, M. Rendi
DE'RECHTSSTAAT 2024: SPECIAL ISSUE ON LEGAL BUSINESS, PUBLIC POLICY, AND GREEN TECHNOLOGY
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Western culture is not in accordance with the laws and norms that apply in Indonesia, especially the city of Bogor. The community participated to be able to influence government policy through mass demonstrations that occurred in 2018, to stop the spread of sexual deviant behavior such as harassment and LGBT. The aim of this research is to find out how Bogor City Regional Regulation Number 10 of 2021 can regulate harassment and combat sexual deviant behavior. This research methodology uses a qualitative research approach where qualitative research as a scientific method is often used and carried out by a group of researchers in the field of social sciences, including law. The research results show that this regulation contains articles that result in the law not being based on evidence-based policies. According to ICD-10 (International Classification of Disease) or the Health classification made by WHO (World Health Organization) states in point F66 that "sexual orientation itself should not be considered a disorder" and the ICD also states that transgender is not a mental disorder. All forms of deviation mentioned in this regulation in article 6 are crimes that do not cause victims. Crimes are evil acts that must cause victims and the victim is someone else and not oneself who is the victim. So it cannot be said to be a crime. If it is said that sexual deviation is behavior that is not consensual or involves violence, then this can only be said to be sexual deviant behavior, but apart from sexual deviation that is carried out with consent and in the private sphere, then this is an element of violence. privacy that the state has the right to protect and everyone has the right to their own privacy.
Co-Authors Abshor, Muhammad Wildan Li Ahmad Hunaeni Zulkarnaen Aji Mulyana Akbar, Rafli Arifian Alfiani, Dhea Anggreni, Putu Lita Ardania, Adinda Ariansyah, M. Dizky Maulana Aris Budiono Asep Sobur Budi Heryanto Cecep Wiharma Christopher Surya Salim Dedi Mulyadi Dharmawan, Edy Dwidja Priyatno Fari, Achmad Rifqi Nurghi Habiburrachman, Usamah Havita, Deandra Najwa Henny Nuraeny Hudma, Alfaridi Ilyanawati, R. Yuniar Anisa Ismail Muhammad Ismail Rumadan Jajang Jajang Kamilah, Anita Kesuma, Moch Wisnu Pujaka Kirana Utami, Tanti Koerniatmanto Soetoprawiro Kristian Kristian, Kristian Lubis, Sutan Martua M. Romzi Naufal Maricar, Yasmin Muhamad Fahreza Ramdhi Muhammad Fahmi Anwar MULYADI Mumuh M Rozi Najwa Havita, Deandra Nuraeni, Henny Nurwati Nurwati Nurwati Pikri, Ahmad Zaenal Prabowo, Rizki Budi Prasja, Teguh Rama Pri Pambudi Teguh Raden Djuniarsono Ricky Junior Riswanih, Ira Rumatiga, Hidayat Safa Naadiyah Nurwidad Setiawan, Miyoko Syawalina, Ratri Tarya Sonjaya Teguh Rama Prasja Umar Husin Ummu Salamah Yudi Junadi Yuyun Yulianah