Claim Missing Document
Check
Articles

Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Wanprestasi: Studi Empiris Di Indonesia Aryadewangga, Muhammad Alam; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i1.6306

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi dalam proses litigasi, termasuk biaya tinggi dan waktu yang lama, yang seringkali menghambat akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana mediasi dapat menyelesaikan sengketa wanprestasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan mediator, hakim, dan pihak-pihak terkait, serta observasi langsung terhadap proses mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi, serta memiliki potensi untuk memperbaiki hubungan antar pihak setelah sengketa diselesaikan. Namun, keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kompetensi mediator, kesiapan para pihak untuk berkompromi, dan dukungan dari institusi pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun mediasi memiliki tantangan, ia tetap menjadi solusi yang efektif dan bermanfaat dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan mediasi dan pemahaman masyarakat tentang manfaatnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
Creditor's Legal Protection Related to Debtor's Default in A Joint Venture Partnership Damayanti, Ratna; Sudirman, Maman
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 11 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i11.361

Abstract

In order to increase national development with an emphasis on the economic and business sectors, considerable capital support is required. The capital can be obtained from various sources, one of which comes from loan or credit facilities provided by banks. Money lending activities or better known as credit in daily life practice are not something strange anymore, in fact, this credit term is not only known by urban people, but also to people in rural areas. Credit generally functions to facilitate a business activity, and especially for economic activities in Indonesia plays a very important role in its position, both for production businesses and private businesses that are developed independently because they aim to improve the standard of living of the community. Default can occur both due to intentional factors and factors beyond human ability. This research method uses a normative juridical research method with a legislative and conceptual approach. The data sources of this research are primary, secondary and tertiary data sources. The technique of collecting legal materials is used through literature study. And the analysis of legal materials is carried out by interpreting the law and the method of legal construction. The legal interpretation and construction techniques used are grammatical interpretation and analogous construction which is carried out to fully describe the Legal Protection of Creditors Related to Debtor Default in the Covenant Agreement.
EFEKTIVITAS POJK NOMOR 64/POJK.04/2017 TENTANG DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI INDONESIA ., Yetmiaty; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1126

Abstract

Dana Investasi Real Estate (DIRE) sekarang sudah diatur cukup jelas dalamperaturan POJK Nomor 64/POJK.04/2017, namun investasi dengan menggunakaninstrument Dana Investasi Real Estate ini masih belum banyak diterapkan oleh PengusahaProperti di Indonesia, dikarenakan masih banyaknya kelemahan-kelemahan sepertinaiknya tingkat suku bunga bahkan kurangnya investor asing yang masuk ke Indonesia.Maka Penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang bertujuan untuk mengetahui:1) bagaimana efektivitas pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektifdi Indonesia, 2) Bagaimana tata cara perusahaan properti menerbitkan Dana InvestasiReal Estate di Indonesia, dan 3) Bagaimana cara agar Instrument Dana Investasi RealEstate berkembang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisanadalah normatif-empiris. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah bahwapenerapan atau penerbitan DIRE di Indonesia masih terbilang sangat rendah karenapemintat atau investor untuk melakukan intrusment ini sangat kecil meskipun pemerintahsudah menghapus pajak berganda dan menurunkan tarif Pajak Penghasilan menjadi0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan Real Estate. Perlunyapertimbangan untuk menurunkan tarif pajak yang dikenakan dalam menggunakaninstrument DIRE selain Pajak Penghasilan yaitu tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan (BPHTB) yang dikenakan sebesar 5% (lima persen) agar dilakukan penurunanyang sebenarnya menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah agar instrument DIRE inidapat menjadi alternatif investasi oleh masyarakat atau investor.
Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan yang Dibuat dan Ditandatangani di Hadapan Notaris yang Tidak Didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Derian, Albern; Sudirman, Maman
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i11.50106

Abstract

Dalam studi kasus dari Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 126/PDT/2021/PT Sby, terjadi perselisihan keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris sebelum perkawinan antara Terbanding yang bernama Lidyawati dengan Almarhum Mochamad Iming Sulaiman yang berujung pada sengketa harta waris antara Pembanding I yang merupakan saudara kandung Almarhum dengan Terbanding dan perjanjian tersebut tidak didaftarkan di kantor catatan sipil serta tidak melekat pada akta perkawinan antara Terbanding dengan almarhum tersebut. Objek penelitian yang terdapat dalam putusan ini adalah mengenai akibat hukum atas perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil adalah tidak sah bagi kedua belah pihak sebagai suami istri, sesuai yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diperkuat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.
Transformation of Criminal Law in Indonesia: An Analysis of Social Rights Protection through a Qualitative Descriptive Approach Nabilla, Tasya; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 11 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i11.1512

Abstract

This research aims to analyze the protection of human rights in criminal law in Indonesia, considering the importance of integrating human rights protection into a fair and effective criminal law system. This study uses a qualitative descriptive research method, utilizing primary data from case studies related to human rights violations and secondary data in the form of scientific literature, laws, and official documents from related institutions. Data were collected through documentation study techniques and media content analysis, which allowed for in-depth exploration of various cases and legal policies that had been implemented. Content analysis was used to identify key themes in legal documents and literature studies, while theoretical modeling helped formulate a theoretical model that links criminal law to human rights protection. The results of the study indicate that there is a discrepancy in several implementations of criminal law with human rights principles, especially in terms of protecting victims and fulfilling the rights of the accused. The conclusions obtained highlight the need for criminal law reform to ensure the fulfillment of basic rights for all individuals in accordance with international standards. This study provides recommendations for policymakers to integrate human rights protection more systematically into the criminal law system in Indonesia.
Notaris dan Akibat Pembatalan Akta Jual Beli Saham Silang (Cross Holding) oleh Pengadilan Febrina, Dwi Tiara; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.921

Abstract

This research aims to interpret the legal consequences for Notaries regarding the Cross Holding Deed of Sale and Purchase of Shares which annulled by the Court used by a normative juridical approach, by examining library materials including statutory regulations, legal rules, legal principles and analyzing the provisions of statutory regulation, court decision and other legal material. The public views that notaries always know all matters relating to law, so notaries are expected to be able to inform and explain in detail to their clients that the deed to be made contains prohibited reasons. Even though at the time the deed was drawn up, the Limited Liability Company Law didn’t contain a prohibition on cross share ownership, the prohibition on cross share ownership was stated in the Law on the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. In this case the applicant did not involve a third party, the Notary who made the Deed of Cross Share Sale and Purchase. However, a Notary in carry out his position as a public official must apply the principle of prudence, so that in carry out his duties as a Notary doesn’t cause harm to his clients and does not create legal uncertainty.
Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Atas Penerbitan Sertifikat Ganda Fahrani, Ahzaza; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1122

Abstract

Certificate of land ownership regulated in the Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) is an ownership proof of the land right where it becomes powerful evidence. The increasement of necessity of a land is not followed by the increasement of the availability of land that can be utilized by the society, which causes many disputes related to the ownership or land right. One of many problems that arises is double certificate on a land. Double certificate on a land causing risks on the owner of land right where such phenomena caused by the maladministration to criminal action. Badan Pertanahan Nasional (BPN) as an institution established by the Government that holds the sole authority in national land should be responsible in the matters related to the land dispute, especially double certificate. Beside that, there is a necessity on the legal protection to be provided by the State for the owner of land right to protect the rights of the land owner. The research performed using juridical normative with legislation approach and conseptual approach. The results of the research will be presented in the form of an explanatory-analysis where the author explains the legal certainty for land ownership holders regarding the issuance of double certificates
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA DAGANG DI INDONESIA Faisal Wirawan, Amaltha; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 6 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i6.2025.%p

Abstract

Perjanjian kerja sama dagang menjadi instrumen penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, namun tidak jarang terjadi pelanggaran kontrak berupa wanprestasi yang berdampak pada terganggunya hubungan hukum antarpihak. Sanksi terhadap wanprestasi menjadi krusial guna memberikan efek jera dan menjamin kepastian hukum dalam dunia usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama dagang berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1238–1267 KUHPerdata telah memberikan kerangka hukum mengenai jenis dan mekanisme penjatuhan sanksi atas wanprestasi. Dalam praktiknya, efektivitas penerapan sanksi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain redaksi kontrak yang ambigu, kesulitan pembuktian, serta lemahnya penegakan hukum. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar-lembaga penegak hukum turut memperumit penyelesaian sengketa. Meskipun alternatif penyelesaian seperti mediasi dan arbitrase kian berkembang, kualitas perjanjian awal tetap menjadi penentu utama efektivitas penegakan hak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi membutuhkan reformasi regulasi, peningkatan kompetensi aparat, dan standardisasi klausul kontrak secara menyeluruh.
PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM PEMBAYARAN DIGITAL: KONSEP DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA Samuel, Yoel; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4806-4814

Abstract

Zaman sekarang terjadi perubahan sistem alat pembayaran dari konvensional ke digital. Saat ini orang banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, inovasi yang terus meningkat telah menyebabkan banyak kemudahan, dan sekarang sistem pembayaran telah berubah gaya. Gaya hidup Cashless Society semakin banyak di masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial. Dalam hal menggunakan uang elektronik, setiap orang harus terlebih dahulu menyatakan persetujuannya untuk tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan yang terkandung dalam perjanjian baku. Perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha biasanya mengandung klausula yang menguntungkan pihak-pihak pelaku usaha. Negara Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi masyarakatnya sebagai konsumen dari pelaku usaha yang curang. Salah satu undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan adanya UUPK dapat memberi tahu masyarakat Indonesia tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen atas pelaku usaha barang dan/atau jasa. Dengan mengetahui hak dan kewajiban tersebut, masyarakat Indonesia diharapkan dapat melindungi dirinya sendiri sebagai konsumen.
NOTARIS DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: SUATU KAJIAN TENTANG IMPLEMENTASI CYBER NOTARY Lukita, Hans; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.4977-4986

Abstract

Dalam era transformasi industri 4.0 yang kini berkembang menjadi Society 5.0, profesi notaris telah mengalami banyak perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Salah satu wujud dari perkembangan tersebut adalah munculnya konsep cyber notary. Sebagai fenomena baru, cyber notary menarik perhatian untuk dibahas lebih lanjut, mulai dari proses perkembangan dan kemunculannya, hingga potensi manfaat, tantangan dalam penerapannya, serta risiko yang mungkin dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi literatur yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur penerapan cyber notary ataupun aplikasi yang mendukungnya. Meskipun demikian, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan "kewenangan lain" yang dapat menjadi dasar hukum bagi implementasi profesi cyber notary. Cyber notary memungkinkan proses pembuatan akta dan dokumen hukum dilakukan secara online, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan notaris. Namun, penerapan cyber notary juga menghadirkan tantangan besar, terutama terkait serangan siber yang dapat mengancam keamanan data dan integritas dokumen yang dikeluarkan. Risiko lain yang timbul adalah penggunaan artificial intelligence, yang meskipun dapat meningkatkan produktivitas, juga menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data dan potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme perlindungan dan strategi penanggulangan lanjutan untuk memastikan keamanan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penandatanganan akta notariil secara elektronik.