Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.271
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Akta Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Unes Law Review JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Yustitia Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development (IJECSED) JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Case Law COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Law, Poliitic and Humanities Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Semarang Law Review Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Blantika : Multidisciplinary Journal Jurnal Global Ilmiah Jurnal Multidisiplin Indonesia Asian Journal of Social and Humanities Rechtsvinding SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Jurnal Ilmu Multidisiplin Joong-Ki Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Maman Sudirman
Universitas Tarumanagara, Indonesia
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 2   3   4   5   6 
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Lokal Yang Menolak Hak Tanahnya di Ambil Alih Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara Darman, Darman; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
Jurnal Global Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v2i2.141

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai prioritas nasional menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat lokal, khususnya terkait penguasaan hak atas tanah. Penolakan dari masyarakat terhadap pengalihan hak tanah untuk kepentingan umum sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga menyebabkan perasaan terdiskriminasi dan tersingkir dari tanah leluhur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perlindungan hukum bagi masyarakat lokal yang menolak penguasaan tanahnya serta untuk mengkaji mekanisme yang ada dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-deskriptif dengan analisis terhadap regulasi dan kasus-kasus penolakan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penguasaan tanah yang diterapkan oleh Kepala Otorita IKN seringkali tidak berpihak kepada masyarakat lokal, dan proses pengambilalihan hak tanah dilakukan secara tidak transparan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlu adanya kebijakan yang lebih adil dan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan hak-hak masyarakat lokal diakui dan dilindungi, sehingga mereka tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan IKN.
Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT.G/2023/PA.BPP Menurut Kewarisan Hukum Islam dan Hukum Positif Hasim, Fitri; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
Jurnal Global Ilmiah Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v2i3.145

Abstract

Perkembangan zaman yang pesat telah menyebabkan banyak individu terlibat dalam perkawinan siri dan melahirkan anak luar kawin, yang menimbulkan implikasi hukum dalam kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT.G/2023/PA.BPP terkait hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis normatif dengan pendekatan studi literatur, yang melibatkan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak luar kawin, menurut hukum Islam, tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya kecuali diakui secara resmi. Sebaliknya, hukum positif memberikan hak waris kepada anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari orang tua, meskipun hak tersebut tetap terbatas dibandingkan dengan anak sah. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa putusan pengadilan mencerminkan pertimbangan antara kedua sistem hukum, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam mengatur hak waris. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara dalam pelaksanaan kewarisan, serta perlunya sosialisasi mengenai status hukum anak luar kawin untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kewarisan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan serta kebutuhan masyarakat saat ini.
Urgensi Legal Opinion dalam Due Diligence pada Akuisisi Perusahaan Budidarsono, Anya Sitara; Mbayang, Chrissonia Margareta; Sudirman, Maman; Marzuki, Ismail
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i2.7170

Abstract

Akuisisi perusahaan merupakan salah satu instrumen strategis dalam dunia bisnis modern yang kerap digunakan untuk memperluas pasar, memperkuat modal, dan meningkatkan daya saing korporasi. Dalam praktiknya, akuisisi memerlukan proses legal due diligence (LDD) sebagai bentuk pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi hukum perusahaan target, mulai dari kepemilikan aset, perizinan, kontrak, hingga potensi sengketa. Hasil dari proses ini kemudian dituangkan dalam legal opinion sebagai pendapat hukum profesional yang berfungsi menyajikan temuan hukum, memberikan rekomendasi strategis, sekaligus melindungi pihak pengakuisisi dari potensi risiko hukum. Legal opinion tidak hanya berperan dalam pengambilan keputusan bisnis, tetapi juga memiliki kedudukan doktrinal dalam sistem hukum Indonesia sebagai salah satu bentuk doktrin hukum yang dapat dijadikan rujukan. Di sisi lain, advokat atau konsultan hukum yang menyusunnya memikul tanggung jawab profesional, etis, dan hukum, khususnya terkait akurasi analisis, objektivitas, kerahasiaan, serta rekomendasi yang diberikan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan urgensi legal opinion dalam due diligence pada akuisisi perusahaan serta pentingnya tanggung jawab advokat dalam menjaga integritas dan validitas pendapat hukum yang disusun.
Peran Legal Opinion Dalam Mencegah Risiko Hukum Pada Kontrak Kerja Sama Siregar, M Sutan Muda; Sudirman, Maman
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i6.3397

Abstract

In business practice, cooperation contracts are very important legal instruments for regulating the rights and obligations of the parties. However, careless drafting of contracts can lead to disputes due to vague clauses, clauses that conflict with regulations, or clauses that do not anticipate legal risks. One way to prevent such risks is through legal opinions, which are legal opinions prepared by lawyers or legal consultants to provide legal analysis, assess the compliance of contracts with applicable laws, and identify potential risks. This study uses a literature review method with a qualitative approach to analyze the mechanism of preparing legal opinions and their effectiveness in protecting the interests of the parties. The results show that the systematic and professional preparation of legal opinions can be a strategic instrument in preventing disputes, providing legal certainty, and helping the parties make safer decisions. However, legal opinions are not an absolute solution; their effectiveness depends on the quality of the analysis, the completeness of the data, and the professionalism and independence of the preparer, and must be combined with good risk management practices.
Tanggung Jawab Notaris dalam Perlindungan Data Pribadi Klien Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Alifia Jasmine; Benny Djaja; Maman Sudirman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.3204

Abstract

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat pembuat akta autentik, seorang Notaris diwajibkan untuk menjalankan kewenangannya berdasarkan UUJN dan Kode Etik Notaris. Dalam praktik sehari-hari, Notaris sangat lekat dengan penggunaan data pribadi kliennya yang mana hal ini termuat dalam akta autentik maupun dokumen-dokumen lain yang dibuatnya. Hal tersebut tentunya membawa tanggung jawab tersendiri bagi Notaris untuk dapat menjaga kerahasiaan atas informasi dalam akta maupun dokumen yang ada padanya. Di Tengah masifnya penggunaan data pribadi, pemerintah pun mengundangkan UU PDP sebagai regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun pihak-pihak terkait dalam menggunakan data pribadi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini akan membahas mengenai dampak UU PDP terhadap kewajiban Notaris serta tanggung jawab Notaris apabila terdapat kebocoran data klien dengan mengacu pada hukum nasional. Berdasarkan hasil analisis penulis, ditemukan bahwa diundangkannya UU PDP membawa dampak bagi Notaris yang mana dalam hal ini Notaris dikategorikan sebagai Pengendali Data Pribadi sehingga mengemban kewajiban serta tanggung jawab yang diamanatkan dalam UU PDP, selain menjalankan kewajiban yang diatur dalam UUJN. Selain itu, dengan mengacu pada prinsip tanggung jawab liability based on fault dan strict liability, maka Notaris bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data klien dalam Protokol Notaris.
Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Alifa, Alifa; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 4 No. 12 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v4i12.31740

Abstract

Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kliennya, yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Namun, beberapa regulasi seperti UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PP Nomor 43 Tahun 2015, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, dan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 mewajibkan Notaris untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang sebagai pelapor, serta mengidentifikasi potensi konflik hukum terkait kewajiban pelaporan dan prinsip kerahasiaan profesinya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris sebagai pelapor perlu diperjelas untuk mendukung penegakan hukum tanpa melanggar asas kerahasiaan jabatan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perlu ada penguatan peran Notaris melalui peraturan yang lebih jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi potensi konflik antara kewajiban melaporkan dan perlindungan atas rahasia klien. Kesimpulannya, pengaturan hukum yang jelas mengenai kewajiban pelaporan oleh Notaris dapat mengurangi potensi penyalahgunaan profesi dalam tindak pidana pencucian uang. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi Notaris dalam menjalankan perannya sebagai pelapor untuk mendukung upaya pencegahan kejahatan keuangan di Indonesia.
Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh) Aisya, Alyaziza; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 4 No. 12 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v4i12.31774

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembagian harta bersama dan warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh. Walaupun hukum Islam pada umumnya memberikan porsi warisan yang lebih besar kepada anak laki-laki, pengadilan dalam perkara ini memutuskan pembagian yang setara dengan mempertimbangkan peran ahli waris perempuan serta prinsip keadilan. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset yang diperoleh bersama oleh suami dan istri selama pernikahan disebut sebagai harta bersama, yang secara hukum dianggap sebagai milik bersama. Ketika salah satu pasangan meninggal, separuh dari harta tersebut menjadi hak pasangan yang masih hidup, sementara separuh lainnya dibagikan kepada ahli waris sesuai aturan yang berlaku, di mana anak laki-laki umumnya menerima dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Namun, dalam praktiknya, pembagian harta sering kali mempertimbangkan aspek keadilan, khususnya terkait kesetaraan gender. Dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari, hakim memutuskan pembagian warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Sengketa dalam kasus ini terkait warisan berupa saham yang dikuasai salah satu ahli waris. Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan mengacu pada prinsip hukum Islam, teori hukum, yurisprudensi, dan teori hudud yang menekankan pentingnya keadilan proporsional. Bukti menunjukkan bahwa anak perempuan memberikan kontribusi besar terhadap pengelolaan dan pengembangan aset warisan, sehingga pembagian setara dianggap lebih adil.
Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Wanprestasi: Studi Empiris Di Indonesia Aryadewangga, Muhammad Alam; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1: November 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v4i1.6306

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi di Indonesia. Latar belakang penelitian ini berfokus pada tantangan yang dihadapi dalam proses litigasi, termasuk biaya tinggi dan waktu yang lama, yang seringkali menghambat akses keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana mediasi dapat menyelesaikan sengketa wanprestasi dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dengan mediator, hakim, dan pihak-pihak terkait, serta observasi langsung terhadap proses mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat menyelesaikan sengketa dengan lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi, serta memiliki potensi untuk memperbaiki hubungan antar pihak setelah sengketa diselesaikan. Namun, keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kompetensi mediator, kesiapan para pihak untuk berkompromi, dan dukungan dari institusi pengadilan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun mediasi memiliki tantangan, ia tetap menjadi solusi yang efektif dan bermanfaat dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan mediasi dan pemahaman masyarakat tentang manfaatnya sebagai alternatif penyelesaian sengketa.
Creditor's Legal Protection Related to Debtor's Default in A Joint Venture Partnership Damayanti, Ratna; Sudirman, Maman
Asian Journal of Social and Humanities Vol. 2 No. 11 (2024): Asian Journal of Social and Humanities
Publisher : Pelopor Publikasi Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59888/ajosh.v2i11.361

Abstract

In order to increase national development with an emphasis on the economic and business sectors, considerable capital support is required. The capital can be obtained from various sources, one of which comes from loan or credit facilities provided by banks. Money lending activities or better known as credit in daily life practice are not something strange anymore, in fact, this credit term is not only known by urban people, but also to people in rural areas. Credit generally functions to facilitate a business activity, and especially for economic activities in Indonesia plays a very important role in its position, both for production businesses and private businesses that are developed independently because they aim to improve the standard of living of the community. Default can occur both due to intentional factors and factors beyond human ability. This research method uses a normative juridical research method with a legislative and conceptual approach. The data sources of this research are primary, secondary and tertiary data sources. The technique of collecting legal materials is used through literature study. And the analysis of legal materials is carried out by interpreting the law and the method of legal construction. The legal interpretation and construction techniques used are grammatical interpretation and analogous construction which is carried out to fully describe the Legal Protection of Creditors Related to Debtor Default in the Covenant Agreement.
Analysis of the Implementation of Village Funds Sourced from the State Budget in Banjarnegara Regency Enceng; Zulham Adamy; Maman Sudirman
BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 2 (2023): BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu
Publisher : CV. Multi Kreasi Media

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze how the implementation of Government Regulation Number 22 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation Number 60 of 2014 for village funds originates from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). This study uses Grindle's theory, namely that policies depend on their content and context, and their level of success depends on the conditions of the three component variables of implementation resources: factors of power, interests, and the strategies of the actors involved; characteristics of institutions and authorities; and decision and responsiveness. The research method used is a descriptive comparative with five villages (Kalilunjar Village, Gentansari Village, Giritirta Village, Kebutuhduwur Village, and Pesangkalan Village) as research subjects. The study results show that from the aspect of power, the characteristics of institutions and authorities, decisions and responsiveness, and resources have gone well. The five villages also have the potential to become tourist villages. The implementation of village funds is intended for the realization of advanced, robust, independent, and prosperous villages and village communities.
Co-Authors ., Yetmiaty Abda Abda Adamy, Zulham Ahzaza Fahrani Aisya, Alyaziza Alifa, Alifa Alifia Jasmine Apriliani Aryadewangga, Muhammad Alam Benny Djadja Benny Djaja Benny Djaja Benny Djaja Benny Djaja Benny Djaja Brighitta Priscilla MSS Budidarsono, Anya Sitara Calista, Jessica Darman Darman Derian, Albern Djaja, Benny Dwi Tiara Febrina Eka Ratna Putri Elrika, Elrika Enceng Enceng Enceng Esa Prameswari, Rr. Ayu Gayatri Fahrani, Ahzaza Faisal Wirawan, Amaltha Febrina, Dwi Tiara Fitrian, Achmad Francisca, Wira Gunawann, Cynthia Hasim, Fitri Hibono, Michelle Indah, Syiva Puspa Ismail Marzuki IZZAH, NURUL Jennyola Savira Julianti, Lili Klenten, Bred Kurniawan Kurniawan Leriana, Helda Lukita, Hans Mahardika Dirgantara Maryono Maryono Mauli, Tiur Mbayang, Chrissonia Margareta Miftahunnisa' Igiriza Moses Nathanael Nabilla, Tasya Nana Setiana, Nana Natasha Olivia Aliza Ni Nengah Dwi Dharmayanthi Pitaloka, Diah Marla Puspita, Lidya Rachmah, Andriana Rafliansyah, Rafliansyah Rania, Rania Ratna Damayanti Sabrianti, Yuvirani Samuel, Yoel Shofianingrum, Rilda Siregar, M Sutan Muda Stevanny Stevanny Suharmawan, Wawan Tasya Nabilla Tonny Nurmala Putra Vianka, Maria Ibella Winarsih Winarsih Zulham Adamy