Claim Missing Document
Check
Articles

Kepastian Hukum Pelaksanaan Lelang Online Melalui Media Internet Gunawann, Cynthia; Maryono, Maryono; Sudirman, Maman
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 1 No. 3 (2023): Reguler Issue
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v1i3.28

Abstract

Pembahasan mengenai kepastian hukum pelaksanaan lelang  online melalui media internet. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah, Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). kepastian hukum  pelaksanaan lelang online  melalui media  internet (online auction) oleh KPKNL merupakan transaksi  yang sah, dikuatkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan dilakukan perubahan pada Undang-undang informasi dan transaksi elektronik Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 yang  telah disahkan oleh pemerintah, serta adanya  perlindungan hukum  bagi pelaku atau pelaksana lelang sesuai dengan KUHPerdata. Implementasi pelaksanaan lelang online  melalui media  internet pada saat ini telah membantu masyarakat pelaku  lelang, sehingga dapat membantu mengurangi beberapa permasalahan  dalam   transaksi melalui media internet (online auction).
Legal Liability of Notaries for Misuse of Certificate Custody by Third Parties: Case Analysis of Albert Riwukore Klenten, Bred; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 7, No 2 (2025): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v7i2.8746

Abstract

A notary, as a public official, holds legal responsibility for any document or item entrusted to them in the scope of their professional duties. This paper examines the legal liability of Notary Albert Riwukore regarding the loss of nine land ownership certificates (SHM) that were initially deposited during the credit collateral process between Rachmat (debtor) and BPR Christa Jaya Perdana (creditor). Although the SHMs were retrieved by Rachmat—its legal owner—for photocopying purposes, the retrieval lacked written consent and official documentation from the notary's office. This raised legal concerns under both civil law (tort and breach of contract) and criminal law (alleged embezzlement). The analysis reveals that the notary’s responsibility must be distinguished between administrative negligence and criminal intent. No evidence supports the presence of dolus (malicious intent), although culpa (negligence) may still be applicable. Moreover, Rachmat's voluntary action as the rightful owner to retrieve the certificates eliminates a key element of embezzlement. This study underlines the importance of meticulous documentation systems and precautionary procedures in the notarial profession to avoid potential criminalization of their official duties.
Legal Protection for Injured Parties in Goods and Services Procurement Agreements Alifa, Alifa; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
Rechtsvinding Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i1.761

Abstract

The procurement of products and services is an important component of economic activities, both in the public and private sectors. Nevertheless, in practice, legal complications often arise, which can hinder the progress of the project and result in financial losses for all parties. Administrative errors, violations of the law, and differences in contract interpretation that result in disputes are some of them. The purpose of this study is to investigate the legal protections afforded to aggrieved parties in procurement agreements. The expected result is a reduced risk of disputes and increased transparency and effectiveness in the procurement process through an understanding of the legal aspects that govern procurement. Legal protection in disputes over the procurement of goods and services was analyzed using a qualitative method with an analytical descriptive approach in this study. Data was collected from primary legal sources, including statutes, regulations, and court rulings, as well as secondary sources, including academic journals, books, and research reports. The findings of the study show that the procurement of goods and services still faces a range of challenges, including regulatory uncertainty and less transparent practices, which hinder legal protection. Therefore, the mechanism for procurement of goods and services needs to         be improved to increase effectiveness and fairness in resolving disputes.
Legal Protection for Parties in Online Sale and Purchase Agreement Leriana, Helda; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Rechtsvinding Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v3i1.762

Abstract

More and more people are taking advantage of the convenience offered by online shopping thanks to advances in information technology. Nevertheless, there are a number of legal issues lurking behind the convenience offered, including unclear rights and responsibilities of the parties, conflict resolution, and consumer protection from unsuitable or harmful products. The purpose of this study is to examine the strengths and weaknesses of the Indonesian legal system, evaluate the effectiveness of existing regulations, and determine the extent to which the parties to online sales and purchase agreements are legally protected. This study uses a qualitative normative juridical methodology, with information gathered from a review of laws, scientific articles, and other relevant legal documents. The results of the study show that the low level of public legal literacy and the absence of an efficient online dispute resolution process are 2 (two) areas where the laws governing consumer protection still have room for improvement. To build a secure and sustainable digital commerce ecosystem, existing legal protections for online transactions need to be optimized and legal education for consumers and business actors needs to be improved.
Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Lokal Yang Menolak Hak Tanahnya di Ambil Alih Untuk Pembangunan Ibu Kota Nusantara Darman, Darman; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
Jurnal Global Ilmiah Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v2i2.141

Abstract

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai prioritas nasional menimbulkan dampak signifikan bagi masyarakat lokal, khususnya terkait penguasaan hak atas tanah. Penolakan dari masyarakat terhadap pengalihan hak tanah untuk kepentingan umum sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, sehingga menyebabkan perasaan terdiskriminasi dan tersingkir dari tanah leluhur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perlindungan hukum bagi masyarakat lokal yang menolak penguasaan tanahnya serta untuk mengkaji mekanisme yang ada dalam proses tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-deskriptif dengan analisis terhadap regulasi dan kasus-kasus penolakan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penguasaan tanah yang diterapkan oleh Kepala Otorita IKN seringkali tidak berpihak kepada masyarakat lokal, dan proses pengambilalihan hak tanah dilakukan secara tidak transparan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlu adanya kebijakan yang lebih adil dan perlindungan hukum yang kuat untuk memastikan hak-hak masyarakat lokal diakui dan dilindungi, sehingga mereka tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan IKN.
Analisis Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT.G/2023/PA.BPP Menurut Kewarisan Hukum Islam dan Hukum Positif Hasim, Fitri; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
Jurnal Global Ilmiah Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v2i3.145

Abstract

Perkembangan zaman yang pesat telah menyebabkan banyak individu terlibat dalam perkawinan siri dan melahirkan anak luar kawin, yang menimbulkan implikasi hukum dalam kewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 1473/PDT.G/2023/PA.BPP terkait hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis normatif dengan pendekatan studi literatur, yang melibatkan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak luar kawin, menurut hukum Islam, tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya kecuali diakui secara resmi. Sebaliknya, hukum positif memberikan hak waris kepada anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari orang tua, meskipun hak tersebut tetap terbatas dibandingkan dengan anak sah. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa putusan pengadilan mencerminkan pertimbangan antara kedua sistem hukum, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda dalam mengatur hak waris. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya harmonisasi antara hukum agama dan hukum negara dalam pelaksanaan kewarisan, serta perlunya sosialisasi mengenai status hukum anak luar kawin untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum kewarisan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan serta kebutuhan masyarakat saat ini.
Urgensi Legal Opinion dalam Due Diligence pada Akuisisi Perusahaan Budidarsono, Anya Sitara; Mbayang, Chrissonia Margareta; Sudirman, Maman; Marzuki, Ismail
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i2.7170

Abstract

Akuisisi perusahaan merupakan salah satu instrumen strategis dalam dunia bisnis modern yang kerap digunakan untuk memperluas pasar, memperkuat modal, dan meningkatkan daya saing korporasi. Dalam praktiknya, akuisisi memerlukan proses legal due diligence (LDD) sebagai bentuk pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi hukum perusahaan target, mulai dari kepemilikan aset, perizinan, kontrak, hingga potensi sengketa. Hasil dari proses ini kemudian dituangkan dalam legal opinion sebagai pendapat hukum profesional yang berfungsi menyajikan temuan hukum, memberikan rekomendasi strategis, sekaligus melindungi pihak pengakuisisi dari potensi risiko hukum. Legal opinion tidak hanya berperan dalam pengambilan keputusan bisnis, tetapi juga memiliki kedudukan doktrinal dalam sistem hukum Indonesia sebagai salah satu bentuk doktrin hukum yang dapat dijadikan rujukan. Di sisi lain, advokat atau konsultan hukum yang menyusunnya memikul tanggung jawab profesional, etis, dan hukum, khususnya terkait akurasi analisis, objektivitas, kerahasiaan, serta rekomendasi yang diberikan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan urgensi legal opinion dalam due diligence pada akuisisi perusahaan serta pentingnya tanggung jawab advokat dalam menjaga integritas dan validitas pendapat hukum yang disusun.
Peran Legal Opinion Dalam Mencegah Risiko Hukum Pada Kontrak Kerja Sama Siregar, M Sutan Muda; Sudirman, Maman
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2025): COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v5i6.3397

Abstract

In business practice, cooperation contracts are very important legal instruments for regulating the rights and obligations of the parties. However, careless drafting of contracts can lead to disputes due to vague clauses, clauses that conflict with regulations, or clauses that do not anticipate legal risks. One way to prevent such risks is through legal opinions, which are legal opinions prepared by lawyers or legal consultants to provide legal analysis, assess the compliance of contracts with applicable laws, and identify potential risks. This study uses a literature review method with a qualitative approach to analyze the mechanism of preparing legal opinions and their effectiveness in protecting the interests of the parties. The results show that the systematic and professional preparation of legal opinions can be a strategic instrument in preventing disputes, providing legal certainty, and helping the parties make safer decisions. However, legal opinions are not an absolute solution; their effectiveness depends on the quality of the analysis, the completeness of the data, and the professionalism and independence of the preparer, and must be combined with good risk management practices.
Peran Notaris sebagai Pihak Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Alifa, Alifa; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 4 No. 12 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v4i12.31740

Abstract

Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan kliennya, yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Namun, beberapa regulasi seperti UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PP Nomor 43 Tahun 2015, Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017, dan Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 mewajibkan Notaris untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang sebagai pelapor, serta mengidentifikasi potensi konflik hukum terkait kewajiban pelaporan dan prinsip kerahasiaan profesinya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris sebagai pelapor perlu diperjelas untuk mendukung penegakan hukum tanpa melanggar asas kerahasiaan jabatan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perlu ada penguatan peran Notaris melalui peraturan yang lebih jelas untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan tanpa mengabaikan prinsip kerahasiaan. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi potensi konflik antara kewajiban melaporkan dan perlindungan atas rahasia klien. Kesimpulannya, pengaturan hukum yang jelas mengenai kewajiban pelaporan oleh Notaris dapat mengurangi potensi penyalahgunaan profesi dalam tindak pidana pencucian uang. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi Notaris dalam menjalankan perannya sebagai pelapor untuk mendukung upaya pencegahan kejahatan keuangan di Indonesia.
Pembagian Harta Bersama Secara Merata Anak Laki-Laki dan Perempuan (Studi Putusan No. 382/Pdt.G/2021/Pa.Plh) Aisya, Alyaziza; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 4 No. 12 (2024): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v4i12.31774

Abstract

Penelitian ini mengkaji pembagian harta bersama dan warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 382/Pdt.G/2021/PA.Plh. Walaupun hukum Islam pada umumnya memberikan porsi warisan yang lebih besar kepada anak laki-laki, pengadilan dalam perkara ini memutuskan pembagian yang setara dengan mempertimbangkan peran ahli waris perempuan serta prinsip keadilan. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset yang diperoleh bersama oleh suami dan istri selama pernikahan disebut sebagai harta bersama, yang secara hukum dianggap sebagai milik bersama. Ketika salah satu pasangan meninggal, separuh dari harta tersebut menjadi hak pasangan yang masih hidup, sementara separuh lainnya dibagikan kepada ahli waris sesuai aturan yang berlaku, di mana anak laki-laki umumnya menerima dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Namun, dalam praktiknya, pembagian harta sering kali mempertimbangkan aspek keadilan, khususnya terkait kesetaraan gender. Dalam Putusan Pengadilan Agama Pelaihari, hakim memutuskan pembagian warisan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Sengketa dalam kasus ini terkait warisan berupa saham yang dikuasai salah satu ahli waris. Majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan dengan mengacu pada prinsip hukum Islam, teori hukum, yurisprudensi, dan teori hudud yang menekankan pentingnya keadilan proporsional. Bukti menunjukkan bahwa anak perempuan memberikan kontribusi besar terhadap pengelolaan dan pengembangan aset warisan, sehingga pembagian setara dianggap lebih adil.