Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
7.271
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Jurnal Akta Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Unes Law Review JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN JURNAL USM LAW REVIEW Alauddin Law Development Journal (ALDEV) JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi SUPREMASI Jurnal Hukum Jurnal Sosial dan Teknologi Jurnal Yustitia Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development (IJECSED) JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION Case Law COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Al-Hakim : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES (POLRI) Journal of Law, Poliitic and Humanities Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Semarang Law Review Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Jurnal Indonesia Sosial Sains BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu Blantika : Multidisciplinary Journal Jurnal Global Ilmiah Jurnal Multidisiplin Indonesia Asian Journal of Social and Humanities Rechtsvinding SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Majelis: Jurnal Hukum Indonesia Jurnal Ilmu Multidisiplin Joong-Ki Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Maman Sudirman
Universitas Tarumanagara, Indonesia
Religion Arts Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 57 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 57 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui Sah dalam Pembagian Waris Vianka, Maria Ibella; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v7i1.2542

Abstract

Tidak adanya bukti pencatatan pernikahan menimbulkan sejumlah dampak, tidak hanya kepada pasangan suami dan istri, tetapi berdampak kepada anak-anak hasil perkawinan tersebut. Sebagaimana kewajiban warga negara Indonesia yang baik setiap peristiwa penting di dalam kehidupannya wajib untuk dilaporkan dan dicatat kepada dinas penduduk dan pencatat sipil. Pernikahan yang tidak tercatat akan mempengaruhi kedudukan status hukum seseorang dan berdampak pula pada pembagian warisan ketika salah satu pihak meninggal dunia. Akta perkawinan memberikan perlindungan kepada ahli waris jika sewaktu waktu terjadi gugatan. Sehingga dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya peristiwa pernikahan untuk dicatat oleh negara dan mengetahui negara melindungi hak pembagian waris bagi anak luar kawin yang diakui sah oleh orangtuanya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan nomor 44/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst, buku, artikel dari website serta jurnal. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa anak luar kawin yang diakui sah tetap mendapatkan bagian haknya sesuai hukum waris golongan I atau pertama yang berhak mewaris secara penuh sebelum turunnya waris kepada golongan II, dimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap status keperdataan anak luar kawin juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya sepanjang dapat dibuktikan 
Implikasi Hukum Akta Jual Beli Yang Tidak Ditandatangani di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Shofianingrum, Rilda; Sudirman, Maman
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 3 (2024): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i3.10975

Abstract

This research aims to examine the legal implications of the absence of the Temporary Land Deed Official (PPATS) in the process of signing land sale and purchase deeds and its impact on the validity of transactions. The background of this research is based on the importance of land sale and purchase deeds as authentic evidence that holds legal power within the agrarian system in Indonesia, which must meet the formal requirements according to Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration and its implementing regulations. The urgency of this research arises from the numerous cases of PPATS absenteeism, which result in legal defects in the deeds and have the potential to cause disputes and legal uncertainty for the parties involved. This type of research is normative juridical and uses secondary data. The research results indicate that the absence of PPATS causes the deed to lose its legal validity and cannot be used as the basis for land rights registration at the Jepara District Land Office. The novelty of this research lies in the analysis of the mechanisms for the annulment and correction of legally defective deeds through administrative and judicial channels as a step towards restoring legal certainty. The conclusion of this research emphasizes that the presence of PPATS is an absolute requirement in the creation of authentic deeds to ensure legal protection, prevent disputes, and strengthen legal certainty in Indonesia's agrarian sector. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum akibat ketidakhadiran Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dalam proses penandatanganan akta jual beli tanah dan dampaknya terhadap keabsahan transaksi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya akta jual beli tanah sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan hukum dalam sistem agraria di Indonesia, yang harus memenuhi ketentuan formal sesuai Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta aturan pelaksanaannya. Urgensi penelitian ini muncul dari banyaknya kasus ketidakhadiran PPATS yang menyebabkan cacat hukum pada akta dan berpotensi menimbulkan sengketa serta ketidakpastian hukum bagi para pihak. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakhadiran PPATS menyebabkan akta kehilangan keabsahan hukum dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mekanisme pembatalan dan pembetulan akta yang cacat hukum melalui jalur administratif dan peradilan sebagai langkah pemulihan kepastian hukum. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa kehadiran PPATS merupakan syarat mutlak dalam pembuatan akta autentik untuk memastikan perlindungan hukum, mencegah sengketa, dan memperkuat kepastian hukum di sektor agraria Indonesia.
Analysis of Regulations Regarding Interfaith Marriages According to a Religious Perspective, Marriage Law and Decision No. 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby Elrika, Elrika; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 6, No 4 (2024): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v6i4.7583

Abstract

Marriage in Indonesia is carried out by obtaining legal recognition from religion and the state. The Marriage Law stipulates that a legal marriage must follow the religious beliefs that are believed in. In Indonesia, the practice of interfaith marriage that is not allowed is Islam and Hinduism, while Catholicism and Protestantism, Buddhism and Confucianism are four religions that allow marriage with different religions. The Compilation of Islamic Law and SEMA dated January 30, 2019 number 231/ PAN/HK.0  1/2019 also regulates not recognizing interfaith marriages so that such marriages cannot be registered. However, Court Decision No. 916/Pdt.P 2022 /PN.Sby granted the applicants' request to legalize and register and record the marriage of the parties. Thus, for the parties who are married of different religions in the case. Have a valid marriage before the law and the state for interfaith marriages. However, in 2023, SEMA Number 2 of 2023 was issued on July 17, 2023 concerning Instructions for Judges in Adjudicating Cases of Applications for Marriage between People of Different Religions and Beliefs, which are prohibited from being granted by the court.
PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM PEMBAYARAN DIGITAL: KONSEP DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA Samuel, Yoel; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4806-4814

Abstract

Zaman sekarang terjadi perubahan sistem alat pembayaran dari konvensional ke digital. Saat ini orang banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, inovasi yang terus meningkat telah menyebabkan banyak kemudahan, dan sekarang sistem pembayaran telah berubah gaya. Gaya hidup Cashless Society semakin banyak di masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial. Dalam hal menggunakan uang elektronik, setiap orang harus terlebih dahulu menyatakan persetujuannya untuk tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan yang terkandung dalam perjanjian baku. Perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha biasanya mengandung klausula yang menguntungkan pihak-pihak pelaku usaha. Negara Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi masyarakatnya sebagai konsumen dari pelaku usaha yang curang. Salah satu undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan adanya UUPK dapat memberi tahu masyarakat Indonesia tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen atas pelaku usaha barang dan/atau jasa. Dengan mengetahui hak dan kewajiban tersebut, masyarakat Indonesia diharapkan dapat melindungi dirinya sendiri sebagai konsumen.
NOTARIS DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: SUATU KAJIAN TENTANG IMPLEMENTASI CYBER NOTARY Lukita, Hans; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.4977-4986

Abstract

Dalam era transformasi industri 4.0 yang kini berkembang menjadi Society 5.0, profesi notaris telah mengalami banyak perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Salah satu wujud dari perkembangan tersebut adalah munculnya konsep cyber notary. Sebagai fenomena baru, cyber notary menarik perhatian untuk dibahas lebih lanjut, mulai dari proses perkembangan dan kemunculannya, hingga potensi manfaat, tantangan dalam penerapannya, serta risiko yang mungkin dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi literatur yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur penerapan cyber notary ataupun aplikasi yang mendukungnya. Meskipun demikian, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan "kewenangan lain" yang dapat menjadi dasar hukum bagi implementasi profesi cyber notary. Cyber notary memungkinkan proses pembuatan akta dan dokumen hukum dilakukan secara online, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan notaris. Namun, penerapan cyber notary juga menghadirkan tantangan besar, terutama terkait serangan siber yang dapat mengancam keamanan data dan integritas dokumen yang dikeluarkan. Risiko lain yang timbul adalah penggunaan artificial intelligence, yang meskipun dapat meningkatkan produktivitas, juga menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data dan potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme perlindungan dan strategi penanggulangan lanjutan untuk memastikan keamanan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penandatanganan akta notariil secara elektronik.
PEMANFAATAN KOTORAN SAPI MENJADI BIOGAS DI DESA CILEMBU KABUPATEN SUMEDANG Sudirman, Maman; Adamy, Zulham; Enceng, Enceng; Setiana, Nana; Igiriza, Miftahunnisa
Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development Vol. 4 No. 3 (2024): Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Developme
Publisher : Yayasan Education and Social Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53067/ijecsed.v4i3.175

Abstract

Cow dung is still a waste that has not been widely utilized by farmers, even though cow dung can be used as an alternative fuel called biogas. Cilembu is an agribusiness village known for its sweet potato and livestock production. Despite having great potential in livestock, cow dung is often disposed of without being processed first. This Community Service (PkM) was carried out in Cilembu Village, Sumedang Regency. This activity consisted of counseling on the benefits of biogas, the benefits of cow dung, and processing cow dung into biogas. The counseling activity was attended by 25 participants with five livestock families selected as pilot subjects. The participants were given counseling and practical work on biogas production.
Protection of The Notary Position in Monitoring Beneficial Ownership to Prevent The Misuse of Issued Documents Puspita, Lidya; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 8 No 3 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v8i3.22618

Abstract

A notary is a public official authorized to create authentic deeds and perform other actions in accordance with the law. Given the significant responsibilities they bear, notaries require legal protection while performing their duties, particularly in applying the Principle of Identifying the Ultimate Beneficial Owner of a legal entity. This protection is crucial for reducing legal risks and supporting the implementation of Presidential Regulation Number 13 of 2018, which aims to combat Money Laundering and Terrorism Financing. This paper analyzes issues related to the application of the Principle of Identifying the Ultimate Beneficial Owner by notaries, including the importance of applying this principle and how the Beneficial Ownership Declaration can protect notaries from legal claims. The study uses a normative juridical method with a comparative approach, concluding that the application of this principle is important for notaries. Position of Notary Act as gatekeepers who can help prevent or mitigate undesired risks by obtaining accurate information about the parties involved. However, the legal protection provided by the Beneficial Ownership Declaration is not entirely effective.
Pertanggung Jawaban Notaris Atas Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Dokumen Palsu Oleh Para Pihak Julianti, Lili; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v1.i1.5

Abstract

Notary is a public official authorized to make authentic deeds and has other authorities as referred to in Article 1 point 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position. If there is a denial and/or denial related to the deed made by the Notary regarding the documents and/or information obtained during the making of the deed turns out to be false, then this is the responsibility of the party who submitted the documents or provided the false identity. This is because the deed that has been made by the notary contains written statements from the confrontants. there is no reason whatsoever for the Notary not to apply the precautionary principle in carrying out his/her position because the Notary is obliged to uphold the precautionary principle. This implies that all actions made in the context of making authentic deeds must be in accordance with the applicable laws and regulations so that they can be legally accountable. In making an authentic deed, the Notary must be held responsible if the deed he/she makes contains errors or violations that are intentionally committed by the Notary. Conversely, if the element of error or violation occurs from the confronting party, then as long as the Notary exercises his authority in accordance with the regulations, the Notary concerned cannot be held liable because the Notary only pours into the deed the matters submitted by the client or the parties.
Legal Consequences of Authentic Deed with False Identity Against Notary Moses Nathanael; Benny Djaja; Maman Sudirman
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 4 No. 6 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities (September-October 2024)
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v4i6.838

Abstract

Given the very important role of Notaries in upholding justice and truth in society, everyone who participates in law enforcement is obliged to carry out their duties with integrity and devotion, thus raising the degree of the Notary profession to a noble level (officium nobile). This can lead to increasingly complex and challenging tasks amidst the increasingly intense competition between Notaries, which in turn causes some Notaries to be less careful in carrying out their official obligations. The rapid changes in society are accompanied by the increasing need for Notary services, especially in the midst of globalization. People need Notary services in order to carry out their legal obligations, especially in the framework of civil law, where the implementation of a legal action depends on the existence of supporting documents such as letters or documents. This deed is often made by a Notary in the form of an original deed, so that it has more legal weight because of its official and legal existence. Notaries are public officials who have the authority to make Deeds and other legal authorities, as stated in Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Offices. In Indonesia, the legal system is very important to resolve various disputes between the government and the community. Another indication that legal certainty has been guaranteed is the stipulation or legalization of a contract by a Notary. The purpose of this normative legal research is to examine laws and regulations relating to the position and duties of Notaries in society
AKIBAT HUKUM WANPRESTASI KREDITUR TERKAIT PENYERAHAN SERTIPIKAT YANG MENJADI JAMINAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH Indah, Syiva Puspa; Sudirman, Maman; Fitrian, Achmad
Case Law : Journal of Law Vol. 6 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law | Januari 2025
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v6i1.4777

Abstract

The research aims to analyze the legal consequences of creditors for failure to submit mortgage guarantee certificates that have been paid off which are analyzed using collateral law theory. The research method uses normative juridical with a statutory approach, conceptual approach, analytical approach, and case approach. The technique for collecting legal materials is carried out by identifying and inventorying positive legal rules, book literature, journals and other sources of legal materials. The analysis technique for legal materials is carried out using grammatical and systematic legal interpretation, as well as the analogous legal construction method. The research results concluded that the legal consequences of a creditor's default in submitting a KPR guarantee certificate that has been paid off violates Article 1238 of the Civil Code and can harm the debtor. The debtor has the right to demand that the bank immediately submit the certificate and, if this is not fulfilled, can sue through legal channels, either through a lawsuit for breach of contract (Article 1243 of the Civil Code) or an unlawful act (Article 1365 of the Civil Code). If the debtor experiences losses due to delays in submitting the certificate, the bank may be required to pay compensation
Co-Authors ., Yetmiaty Abda Abda Adamy, Zulham Ahzaza Fahrani Aisya, Alyaziza Alifa, Alifa Alifia Jasmine Apriliani Aryadewangga, Muhammad Alam Benny Djadja Benny Djaja Benny Djaja Benny Djaja Benny Djaja Benny Djaja Brighitta Priscilla MSS Budidarsono, Anya Sitara Calista, Jessica Darman Darman Derian, Albern Djaja, Benny Dwi Tiara Febrina Eka Ratna Putri Elrika, Elrika Enceng Enceng Enceng Esa Prameswari, Rr. Ayu Gayatri Fahrani, Ahzaza Faisal Wirawan, Amaltha Febrina, Dwi Tiara Fitrian, Achmad Francisca, Wira Gunawann, Cynthia Hasim, Fitri Hibono, Michelle Indah, Syiva Puspa Ismail Marzuki IZZAH, NURUL Jennyola Savira Julianti, Lili Klenten, Bred Kurniawan Kurniawan Leriana, Helda Lukita, Hans Mahardika Dirgantara Maryono Maryono Mauli, Tiur Mbayang, Chrissonia Margareta Miftahunnisa' Igiriza Moses Nathanael Nabilla, Tasya Nana Setiana, Nana Natasha Olivia Aliza Ni Nengah Dwi Dharmayanthi Pitaloka, Diah Marla Puspita, Lidya Rachmah, Andriana Rafliansyah, Rafliansyah Rania, Rania Ratna Damayanti Sabrianti, Yuvirani Samuel, Yoel Shofianingrum, Rilda Siregar, M Sutan Muda Stevanny Stevanny Suharmawan, Wawan Tasya Nabilla Tonny Nurmala Putra Vianka, Maria Ibella Winarsih Winarsih Zulham Adamy