p-Index From 2021 - 2026
7.271
P-Index
Claim Missing Document
Check
Articles

EFEKTIVITAS POJK NOMOR 64/POJK.04/2017 TENTANG DANA INVESTASI REAL ESTAT BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI INDONESIA ., Yetmiaty; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1126

Abstract

Dana Investasi Real Estate (DIRE) sekarang sudah diatur cukup jelas dalamperaturan POJK Nomor 64/POJK.04/2017, namun investasi dengan menggunakaninstrument Dana Investasi Real Estate ini masih belum banyak diterapkan oleh PengusahaProperti di Indonesia, dikarenakan masih banyaknya kelemahan-kelemahan sepertinaiknya tingkat suku bunga bahkan kurangnya investor asing yang masuk ke Indonesia.Maka Penulis tertarik untuk melakukan penulisan yang bertujuan untuk mengetahui:1) bagaimana efektivitas pemberlakuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektifdi Indonesia, 2) Bagaimana tata cara perusahaan properti menerbitkan Dana InvestasiReal Estate di Indonesia, dan 3) Bagaimana cara agar Instrument Dana Investasi RealEstate berkembang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisanadalah normatif-empiris. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah bahwapenerapan atau penerbitan DIRE di Indonesia masih terbilang sangat rendah karenapemintat atau investor untuk melakukan intrusment ini sangat kecil meskipun pemerintahsudah menghapus pajak berganda dan menurunkan tarif Pajak Penghasilan menjadi0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan Real Estate. Perlunyapertimbangan untuk menurunkan tarif pajak yang dikenakan dalam menggunakaninstrument DIRE selain Pajak Penghasilan yaitu tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan (BPHTB) yang dikenakan sebesar 5% (lima persen) agar dilakukan penurunanyang sebenarnya menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah agar instrument DIRE inidapat menjadi alternatif investasi oleh masyarakat atau investor.
Akibat Hukum Terhadap Akta Perjanjian Perkawinan yang Dibuat dan Ditandatangani di Hadapan Notaris yang Tidak Didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Derian, Albern; Sudirman, Maman
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i11.50106

Abstract

Dalam studi kasus dari Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 126/PDT/2021/PT Sby, terjadi perselisihan keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Notaris sebelum perkawinan antara Terbanding yang bernama Lidyawati dengan Almarhum Mochamad Iming Sulaiman yang berujung pada sengketa harta waris antara Pembanding I yang merupakan saudara kandung Almarhum dengan Terbanding dan perjanjian tersebut tidak didaftarkan di kantor catatan sipil serta tidak melekat pada akta perkawinan antara Terbanding dengan almarhum tersebut. Objek penelitian yang terdapat dalam putusan ini adalah mengenai akibat hukum atas perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil adalah tidak sah bagi kedua belah pihak sebagai suami istri, sesuai yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diperkuat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.
Transformation of Criminal Law in Indonesia: An Analysis of Social Rights Protection through a Qualitative Descriptive Approach Nabilla, Tasya; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 5 No. 11 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v5i11.1512

Abstract

This research aims to analyze the protection of human rights in criminal law in Indonesia, considering the importance of integrating human rights protection into a fair and effective criminal law system. This study uses a qualitative descriptive research method, utilizing primary data from case studies related to human rights violations and secondary data in the form of scientific literature, laws, and official documents from related institutions. Data were collected through documentation study techniques and media content analysis, which allowed for in-depth exploration of various cases and legal policies that had been implemented. Content analysis was used to identify key themes in legal documents and literature studies, while theoretical modeling helped formulate a theoretical model that links criminal law to human rights protection. The results of the study indicate that there is a discrepancy in several implementations of criminal law with human rights principles, especially in terms of protecting victims and fulfilling the rights of the accused. The conclusions obtained highlight the need for criminal law reform to ensure the fulfillment of basic rights for all individuals in accordance with international standards. This study provides recommendations for policymakers to integrate human rights protection more systematically into the criminal law system in Indonesia.
Notaris dan Akibat Pembatalan Akta Jual Beli Saham Silang (Cross Holding) oleh Pengadilan Febrina, Dwi Tiara; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.921

Abstract

This research aims to interpret the legal consequences for Notaries regarding the Cross Holding Deed of Sale and Purchase of Shares which annulled by the Court used by a normative juridical approach, by examining library materials including statutory regulations, legal rules, legal principles and analyzing the provisions of statutory regulation, court decision and other legal material. The public views that notaries always know all matters relating to law, so notaries are expected to be able to inform and explain in detail to their clients that the deed to be made contains prohibited reasons. Even though at the time the deed was drawn up, the Limited Liability Company Law didn’t contain a prohibition on cross share ownership, the prohibition on cross share ownership was stated in the Law on the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. In this case the applicant did not involve a third party, the Notary who made the Deed of Cross Share Sale and Purchase. However, a Notary in carry out his position as a public official must apply the principle of prudence, so that in carry out his duties as a Notary doesn’t cause harm to his clients and does not create legal uncertainty.
Kepastian Hukum Terhadap Pemegang Hak Milik Atas Tanah Atas Penerbitan Sertifikat Ganda Fahrani, Ahzaza; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.1122

Abstract

Certificate of land ownership regulated in the Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) is an ownership proof of the land right where it becomes powerful evidence. The increasement of necessity of a land is not followed by the increasement of the availability of land that can be utilized by the society, which causes many disputes related to the ownership or land right. One of many problems that arises is double certificate on a land. Double certificate on a land causing risks on the owner of land right where such phenomena caused by the maladministration to criminal action. Badan Pertanahan Nasional (BPN) as an institution established by the Government that holds the sole authority in national land should be responsible in the matters related to the land dispute, especially double certificate. Beside that, there is a necessity on the legal protection to be provided by the State for the owner of land right to protect the rights of the land owner. The research performed using juridical normative with legislation approach and conseptual approach. The results of the research will be presented in the form of an explanatory-analysis where the author explains the legal certainty for land ownership holders regarding the issuance of double certificates
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA DAGANG DI INDONESIA Faisal Wirawan, Amaltha; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 6 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i6.2025.%p

Abstract

Perjanjian kerja sama dagang menjadi instrumen penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, namun tidak jarang terjadi pelanggaran kontrak berupa wanprestasi yang berdampak pada terganggunya hubungan hukum antarpihak. Sanksi terhadap wanprestasi menjadi krusial guna memberikan efek jera dan menjamin kepastian hukum dalam dunia usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi wanprestasi dalam perjanjian kerja sama dagang berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 1238–1267 KUHPerdata telah memberikan kerangka hukum mengenai jenis dan mekanisme penjatuhan sanksi atas wanprestasi. Dalam praktiknya, efektivitas penerapan sanksi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain redaksi kontrak yang ambigu, kesulitan pembuktian, serta lemahnya penegakan hukum. Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar-lembaga penegak hukum turut memperumit penyelesaian sengketa. Meskipun alternatif penyelesaian seperti mediasi dan arbitrase kian berkembang, kualitas perjanjian awal tetap menjadi penentu utama efektivitas penegakan hak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat wanprestasi membutuhkan reformasi regulasi, peningkatan kompetensi aparat, dan standardisasi klausul kontrak secara menyeluruh.
PENERAPAN KLAUSUL BAKU DALAM PEMBAYARAN DIGITAL: KONSEP DAN PENGATURANNYA DI INDONESIA Samuel, Yoel; Djaja, Benny; Sudirman, Maman
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4806-4814

Abstract

Zaman sekarang terjadi perubahan sistem alat pembayaran dari konvensional ke digital. Saat ini orang banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, inovasi yang terus meningkat telah menyebabkan banyak kemudahan, dan sekarang sistem pembayaran telah berubah gaya. Gaya hidup Cashless Society semakin banyak di masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial. Dalam hal menggunakan uang elektronik, setiap orang harus terlebih dahulu menyatakan persetujuannya untuk tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan yang terkandung dalam perjanjian baku. Perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha biasanya mengandung klausula yang menguntungkan pihak-pihak pelaku usaha. Negara Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi masyarakatnya sebagai konsumen dari pelaku usaha yang curang. Salah satu undang-undang yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan adanya UUPK dapat memberi tahu masyarakat Indonesia tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen atas pelaku usaha barang dan/atau jasa. Dengan mengetahui hak dan kewajiban tersebut, masyarakat Indonesia diharapkan dapat melindungi dirinya sendiri sebagai konsumen.
NOTARIS DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: SUATU KAJIAN TENTANG IMPLEMENTASI CYBER NOTARY Lukita, Hans; Sudirman, Maman; Djaja, Benny
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 12 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i12.2024.4977-4986

Abstract

Dalam era transformasi industri 4.0 yang kini berkembang menjadi Society 5.0, profesi notaris telah mengalami banyak perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Salah satu wujud dari perkembangan tersebut adalah munculnya konsep cyber notary. Sebagai fenomena baru, cyber notary menarik perhatian untuk dibahas lebih lanjut, mulai dari proses perkembangan dan kemunculannya, hingga potensi manfaat, tantangan dalam penerapannya, serta risiko yang mungkin dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi literatur yang melibatkan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur penerapan cyber notary ataupun aplikasi yang mendukungnya. Meskipun demikian, Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan "kewenangan lain" yang dapat menjadi dasar hukum bagi implementasi profesi cyber notary. Cyber notary memungkinkan proses pembuatan akta dan dokumen hukum dilakukan secara online, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan notaris. Namun, penerapan cyber notary juga menghadirkan tantangan besar, terutama terkait serangan siber yang dapat mengancam keamanan data dan integritas dokumen yang dikeluarkan. Risiko lain yang timbul adalah penggunaan artificial intelligence, yang meskipun dapat meningkatkan produktivitas, juga menimbulkan kekhawatiran akan keamanan data dan potensi penyalahgunaan. Oleh karena itu, diperlukan adanya mekanisme perlindungan dan strategi penanggulangan lanjutan untuk memastikan keamanan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penandatanganan akta notariil secara elektronik.
Meningkatkan Kemampuan Menulis melalui Metode Multiliterasi Menulis Imajinatif Kritis dengan Menggunakan Media Buku Zig-Zag Sudirman, Maman; Setiana, Nana; Suharmawan, Wawan
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 2 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ierj.v2i2.642

Abstract

Abstract The problem that occurs is that students' writing skills are still low. Through the critical imaginative multiliteracy method using zig-zag book media, it is hoped that it can improve students' writing skills. The aim of this research is to improve students' writing skills using the critical imaginative multiliteracy method using zig-zag book media. This research procedure was carried out in two cycles, the steps in each cycle consisted of four stages, namely the planning, implementation, observation and reflection stages. Students' writing abilities before using the multiliteracy model of critical imaginative writing were still low, only 15% of students achieved learning completion. After carrying out cycle 1, it increased to 46%. In cycle 2, students' learning completion level increased again to 100%. Thus, the multiliteracy method of critical imaginative writing can improve students' writing abilities. Keywords: Writing Ability, Multiliteracy, Zig-Zag Book Media   Abstrak Permasalahan yang terjadi yaitu kemampuan menulis peserta didik masih rendah. Melalui metode multiliterasi imaginatif kritis dengan menggunakan media buku zig-zag diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kemampuan menulis peserta didik dengan metode multiliterasi imaginatif kritis menggunakan media buku zig-zag. Prosedur penelitian ini dilakukan sebanyak dua siklus, langkah-langkah pada setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan,, pengamatan, dan refleksi. Kemampuan menulis peserta didik sebelum menggunakan model multiliterasi menulis imaginatif kritis masih rendah, hanya sebesar 15% peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar. Setelah melaksanakan siklus 1, meningkat menjadi 46%. Pada siklus 2, tingkat ketuntasan belajar peserta didik meningkat kembali menjadi 100%. Dengan demikian, metode multiliterasi menulis imaginatif kritis dapat meningkatkan kemampuan menulis peserta didik. Kata Kunci: Kemampuan Menulis, Multiliterasi, Media Buku Zig-Zag      
Kedudukan Akta Notaris dalam Pengalihan Hak Hunian Perumahan yang Masih dalam Proses Pembangunan (Pre-Project Selling) Mahardika Dirgantara; Maman Sudirman; Benny Djaja
Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya Vol. 31 No. 2 (2025): Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, dan Sosial Budaya
Publisher : Universitas Insan Budi Utomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33503/paradigma.v31i2.2595

Abstract

Alih hak atas properti hunian yang masih dalam tahap pembangunan (pre-project selling) merupakan praktik yang umum terjadi karena tingginya permintaan terhadap kebutuhan tempat tinggal. Namun, praktik ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum terkait kepastian hak danperlindungan konsumen. Dalam hal ini, akta notaris memiliki peran penting sebagai dokumen resmi yang menjamin kepastian hukum bagi semuapihak, termasuk pengembang, pembeli pertama, maupun pembeli berikutnya. Melalui akta notaris, perjanjian pengalihan hak dapat diformalkan secara tertulis dengan memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Akta tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti atas pengalihan hak, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya sengketa, penipuan, atau wanprestasi. Namun, belum adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai alih hak pada tahap pre-project selling menjadikan peran notaris semakin krusial dalam menjamin transparansi dan keadilan dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, kedudukan akta notaris dalam alih hak atas hunian pada tahap pre-project selling berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta keseimbangan kepentingan antara pengembang dan masyarakat, sehingga transaksi dapat dilakukan secara aman dan adil.