Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Kepastian Hukum melalui Perancangan Kontrak Kerja Pasca Akuisisi Perusahaan (Studi Putusan MA Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016) Hafila Azzafi Daskarata; Wisnu Indra Setiawan; Maulana Iqbal Adiyatma; Rayi Kharisma Rajib
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 2 No. 6 (2025): Jurnal Ilmiah Nusantara
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v2i6.6668

Abstract

This research examines the urgency of legal certainty in employment contracts after corporate acquisition, using the Supreme Court Decision No. 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016 as the main reference. The increasing trend of acquisitions in Indonesia often creates disputes regarding the continuity of employment status, normative rights, and compensation, particularly for workers with permanent employment agreements (PKWTT). This study employs a normative juridical approach, focusing on statutory regulations, doctrines, and relevant jurisprudence to analyze the extent to which employment contracts can guarantee legal certainty for workers and companies post-acquisition. The findings show that acquisition cannot be used as a basis for terminating employment relationships unilaterally without fulfilling workers’ rights, and employment contracts must contain clauses ensuring continuity of employment, protection of normative rights, and clear dispute resolution mechanisms. The involvement of notaries and advocates is also essential in ensuring the formal legality and substantive fairness of employment contracts. This study contributes to the development of labor law by emphasizing the importance of contract drafting as a legal instrument to balance corporate efficiency with the protection of workers’ rights.
Perancangan Kontrak Hibrida: Kombinasi Kontrak Tradisional & Smart Contract dalam Praktik Bisnis di Indonesia Maydya Wimbuh Harahap; Salwa Khatami Fauzi; Hasna Hamiidah Zhafirah Firjatullah; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan bentuk baru dalam praktik perjanjian, yakni kontrak hibrida yang menggabungkan karakteristik kontrak tradisional dengan smart contract berbasis blockchain. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep terbentuknya kontrak hibrida, menganalisis pemenuhan syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta menilai keunggulan, tantangan, dan prospek penerapannya dalam konteks bisnis di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach), melalui analisis terhadap KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak hibrida memiliki fondasi hukum yang sah sepanjang memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana ditentukan dalam KUHPerdata. Smart contract berfungsi sebagai pelaksana otomatis sebagian klausul perjanjian, namun belum memiliki pengaturan spesifik dalam sistem hukum Indonesia. Keunggulan utama kontrak hibrida terletak pada efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi, sedangkan tantangannya meliputi ketidakpastian regulasi, risiko keamanan siber, dan keterbatasan infrastruktur digital. Dengan pembentukan regulasi yang jelas serta peningkatan literasi hukum teknologi, kontrak hibrida berpotensi menjadi instrumen hukum modern yang adaptif terhadap era ekonomi digital.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP GREENWASHING DALAM IKLAN PRODUK RAMAH LINGKUNGAN DI INDONESIA Hafila Azzafi Daskarata; Wisnu Indra Setiawan; Maulana Iqbal Adiyatma; Muhammad Andy Prananto; Ubaidillah Kamal; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 5 (2025): MEI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena greenwashing semakin marak seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk ramah lingkungan. Praktik ini dilakukan oleh pelaku usaha dengan menyampaikan klaim lingkungan yang menyesatkan demi membangun citra positif, tanpa diikuti oleh komitmen nyata terhadap pelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik greenwashing dari perspektif hukum di Indonesia, khususnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik greenwashing bertentangan dengan prinsip kejujuran informasi dan perlindungan konsumen. Namun, belum terdapat regulasi yang secara spesifik dan eksplisit mengatur praktik tersebut di Indonesia, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang mampu menjangkau praktik greenwashing secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.
Penerapan Klausul Force Majeure dalam Kontrak Jual Beli pada Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus PT Hasjrat Multifinance (HMF) Cabang Kotamobagu Siti Zahroh; Sahala Sahat Amudi Sagala; Ramos Kurnia Panggabean; Rayi Kharisma Rajib
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 3 No. 6 (2025): Jurnal Sains Student Research (JSSR) Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v3i6.7047

Abstract

This study discusses the application of force majeure clauses in sales contracts during the COVID-19 pandemic, focusing on the case study of PT Hasjrat Multifinance (HMF) Kotamobagu Branch. In this case, the defendants cited the COVID-19 pandemic as a force majeure situation that prevented them from fulfilling their contractual obligations. However, the panel of judges ruled that recognizing the pandemic as a force majeure reason must take into account existing legal provisions and the absence of specific regulations governing pandemics as force majeure in Indonesia at that time. Therefore, this case illustrates the importance of a detailed evaluation of contract clauses and the application of force majeure, taking into account the legal context and facts on the ground. This study also highlights the need for clear and specific force majeure clauses in sales contracts to explicitly regulate extraordinary conditions such as pandemics. Another issue discussed is the possibility of contract renegotiation as a solution when force majeure clauses do not cover pandemic conditions, in order to ensure that the valid execution of contracts can still be realized despite extraordinary obstacles. Thus, this study provides a comprehensive overview of legal issues, practical solutions, and the impact of the COVID-19 pandemic on the fulfillment of sales and purchase contracts in Indonesia, particularly through the legal perspective of the Kotamobagu District Court's decision against PT Hasjrat Multifinance.
The Sociological Perspectives in Case Study: Empowering Student Capability based Law in Action Method in Indonesia Legal Education Rayi Kharisma Rajib; Soultan Athar; Careno Bafaleo
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 1 No. 2 (2019): June
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/iccle.v1i2.36340

Abstract

Lack of application of law by the students in the life, is a problem that must be addressed immediately. The law is not just a "Law in Books", but must also "Law in Actions", Law in reality. And this is where the sociology of law plays an important role in making them. This paper will examine how the sociological perspective to strengthen the capacity of students based on the method of Law in Action in Education Law in Indonesia. As well as reviewing about the sociological perspective in legal education, sociology of clinical legal education, a variety of cases that occurred in the sociology of law and social law research. students have significant potential as a leading fighter in the change of the Indonesian nation. But not a few students who do not understand their true responsibilities. And also do not know, understand and practice the Tri Dharma Perguruan Tinggi which is a unity that cannot be separated, because the obligation of a student not only learn on campus for just science, but he has obligations that must be borne in accordance with Tri Dharma Perguruan Tinggi .
ANALISIS HUKUM CACAT TERSEMBUNYI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG M. Falahul Akbar; Nabil Farrel Rochman; Raka Shan Wirayuda; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah pola transaksi jual beli masyarakat Indonesia dari sistem konvensional menjadi sistem daring melalui berbagai platform seperti marketplace, media sosial, dan aplikasi pesan instan. Fenomena ini memunculkan berbagai permasalahan hukum, salah satunya terkait dengan ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen dengan spesifikasi yang dijanjikan penjual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep cacat tersembunyi (hidden defects) dalam perjanjian jual beli berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta mengkaji apakah ketidaksesuaian spesifikasi barang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran unsur-unsur perjanjian kontrak dalam transaksi jual beli online. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, serta memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep cacat tersembunyi sebagaimana diatur dalam Pasal 1504 KUHPerdata mencakup kondisi barang yang memiliki kekurangan atau ketidaksempurnaan yang tidak diketahui pembeli secara wajar, dan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi pembeli. Ketidaksesuaian kondisi barang termasuk dalam kategori cacat tersembunyi dan dapat dianggap sebagai bentuk wanprestasi karena melanggar unsur essensialia dari kontrak, yakni objek perjanjian. Dengan demikian, penjual memiliki tanggung jawab hukum untuk memberikan barang sesuai perjanjian dan menanggung akibat hukum apabila terbukti lalai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan perlindungan hukum konsumen serta menegaskan pentingnya prinsip kejujuran dan itikad baik dalam setiap transaksi elektronik.
Analisis Kritis PHK dan Upaya Perlindungan Hak Pekerja dalam Kasus PT Far East Seating (Putusan No. 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg) Iqbal Tama Segara Hutabarat; Kevin Marihot Marpaung; Fakhri Fadhlurrohman Riyanto; Rayi Kharisma Rajib
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 3 No. 6 (2025): Jurnal Sains Student Research (JSSR) Desember
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v3i6.7105

Abstract

This study aims to examine legal protection for workers who have Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) facing unilateral termination of employment (PHK), with an emphasis on its implementation in the case of PT Far East Seating Indonesia as stated in Decision Number 2/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg. This study applies a normative legal approach, examining labor laws and court decisions as sources of positive law. Although labor laws, including Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 35 of 2021, have stipulated the obligation to provide compensation for PKWT workers who are dismissed before their contract expires, existing practices often show violations of these provisions. The findings in the PT Far East Seating case show a discrepancy between the compensation provided and the applicable legal regulations, reflecting a lack of supervision and inconsistency in law enforcement. This study states that protection for contract workers in Indonesia is still normative and has not been fully implemented in the field, thus requiring the strengthening of supervisory tools and dispute resolution mechanisms that are more efficient and prioritize industrial justice.
KETIDAKPROPORSIONALAN KLAUSULA PENALTI DALAM PERENCANAAN KONTRAK KONSTRUKSI SEBAGAI SUMBER SENGKETA WANPRESTASI Widya Lailatul Hana; Rani Rosita Sari; Carinna Aulia Ramadani; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Klausula penalti dalam kontrak konstruksi berfungsi untuk mengendalikan kinerja para pihak, namun sering kali disusun secara tidak proporsional sehingga menimbulkan sengketa wanprestasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak ketidakproporsionalan klausula penalti terhadap munculnya sengketa serta merumuskan prinsip perancangannya yang adil dan seimbang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi literatur terhadap peraturan, doktrin, dan standar internasional seperti FIDIC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman hukum yang tegas dan lemahnya pemahaman terhadap asas proporsionalitas menjadi faktor utama munculnya ketidakseimbangan kontraktual. Kesimpulannya, klausula penalti harus dirancang berdasarkan analisis risiko dan perhitungan kerugian yang wajar untuk menjamin kepastian hukum. Disarankan agar pemerintah menetapkan pedoman kewajaran penalti dan mendorong penyelesaian sengketa non-litigasi dalam sektor konstruksi
Perancangan Kontrak Pengadaan dan Akuntabilitas Publik: Analisis Kasus Skandal Chromebook Rp 9,9 Triliun Kelemahan Regulasi atau Penyalahgunaan Shakila Ayu Dwi Lestari; Fauziah Indriani; Ananda Putri Agustin Hikmawati; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skandal pengadaan perangkat Chromebook senilai IDR 9,9 triliun yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Indonesia menyoroti kelemahan kritis dalam sistem pengadaan negara dan masalah akuntabilitas publik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketidakberesan dalam proyek tersebut disebabkan oleh kelemahan regulasi atau penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan kasus untuk menganalisis kesesuaian kontrak pengadaan dengan prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan dalam Pasal 1313, 1320, dan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Temuan menunjukkan pelanggaran prinsip efektivitas dan efisiensi, yang tercermin dalam ketidaksesuaian antara perangkat yang dibeli dengan kebutuhan pendidikan yang sebenarnya, spesifikasi teknis yang tidak kompetitif, dan desain kontrak berbasis kinerja yang lemah. Studi ini juga mengidentifikasi kelemahan akuntabilitas di tingkat kementerian dan administratif akibat pengawasan internal yang tidak memadai dan pengabaian prinsip-prinsip tata kelola yang baik (AUPB). Kasus ini menunjukkan bahwa regulasi yang kuat saja tidak cukup tanpa integritas, transparansi, dan implementasi yang konsisten. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola pengadaan memerlukan penguatan kejelasan regulasi, penegakan mekanisme akuntabilitas, dan memastikan pejabat publik bertindak dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.  
PENERAPAN KLAUSUL TAKE OR PAY DALAM PERJANJIAN JUAL BELI GAS: ANALISIS HAK, KEWAJIBAN, DAN KEADILAN BAGI PARA PIHAK Jasmina Fahira Rizkiyanti; Ribka Sri Rezeki Simanjuntak; Nailis Nurul Hikmah; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Klausul take or pay (TOP) merupakan elemen penting dalam perjanjian jual beli gas yang mewajibkan pembeli membayar volume minimum gas meskipun tidak seluruhnya diserap. Klausul ini lazim digunakan untuk menjamin kepastian pasokan bagi pembeli serta kepastian pendapatan bagi penjual. Di Indonesia, penerapan TOP sah berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata, namun tetap dibatasi asas keadilan, kepatutan, dan proporsionalitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum klausul TOP dalam perjanjian jual beli gas serta implikasinya terhadap hak, kewajiban, dan potensi sengketa antara para pihak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, dan praktik kontraktual di sektor migas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun klausul TOP memberikan kepastian hukum dan ekonomi bagi penjual, penerapannya sering menimbulkan ketidakseimbangan, terutama ketika penurunan permintaan gas disebabkan faktor eksternal seperti force majeure atau dinamika pasar. Ketidakseimbangan ini berpotensi memicu sengketa kontraktual terkait mekanisme pembayaran minimum, hak make-up gas, atau interpretasi syarat pengecualian. Oleh karena itu, klausul TOP perlu dirumuskan secara lebih proporsional dengan memperjelas alokasi risiko, mekanisme renegosiasi, serta penyelesaian sengketa untuk memastikan tercapainya keadilan substantif bagi kedua belah pihak