Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.199
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Research Student Jurnal Sains Student Research JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Ilmiah Nusantara Jurnal Intelek Insan Cendikia The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education
Rayi Kharisma Rajib
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
DISHARMONI UUJN, UU ITE, DAN UU BEA METERAI DALAM PENERAPAN E-METERAI PADA AKTA NOTARIS: IMPLIKASI TERHADAP KEOTENTIKAN DAN KEPASTIAN HUKUM Claudya Mareshky; Kanaya Ayudya Putri; Ngesti Mukti Rezeki; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan digitalisasi dokumen dan penggunaan e-meterai di Indonesia menimbulkan ketegangan normatif dengan ketentuan formil pembuatan akta notaris yang tetap diatur secara ketat oleh UU Jabatan Notaris (UUJN). UUJN mewajibkan kehadiran fisik para penghadap, pembacaan akta secara langsung, penandatanganan simultan “pada saat itu juga”, serta minuta akta fisik sebagai naskah asli yang wajib disimpan notaris. Sebaliknya, UU ITE mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik, sedangkan UU Bea Meterai melegalkan e-meterai pada dokumen digital. Disharmoni ini menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan akta bermeterai elektronik karena e-meterai hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal dan tidak dapat merekam tindakan hukum simultan yang menjadi inti keotentikan akta. Hambatan teknis seperti ketergantungan pada koneksi internet, ketidakstabilan server, kurangnya integrasi aplikasi, serta risiko pemalsuan token, manipulasi metadata, dan peretasan dokumen elektronik semakin memperbesar potensi degradasi akta menjadi akta di bawah tangan. Kondisi ini meningkatkan risiko hukum bagi notaris, termasuk hilangnya integritas minuta dan potensi pertanggungjawaban administratif maupun perdata jika dokumen elektronik rusak atau berubah tanpa otorisasi. Kajian ini menegaskan bahwa penggunaan e-meterai belum dapat menggantikan prosedur fisik pembuatan akta otentik sebagaimana dipersyaratkan UUJN, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, penyusunan pedoman teknis nasional, serta penguatan standar keamanan digital untuk memastikan kepastian hukum, integritas, dan perlindungan bagi para pihak
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK DIGITAL: ANALISIS KLAUSULA BAKU PADA PLATFORM E-COMMERCE DI INDONESIA Alifaya Najla Abdini; Putri Na’ilah Zulfah; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan transaksi digital melalui platform e-commerce telah meningkatkan ketergantungan masyarakat pada kontrak elektronik yang umumnya disusun dalam bentuk klausula baku. Klausula ini kerap tidak dibaca secara cermat oleh konsumen, namun tetap mengikat dan menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana kontrak tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengaturan hukum Indonesia dalam membatasi penggunaan klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen, serta menilai praktik ketentuan tersebut melalui studi kasus Putusan PN Medan No.183/Pdt.G/2018/PN Mdn. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian menemukan bahwa meskipun regulasi seperti UUPK, UU ITE, dan PP PSTE telah memberikan batasan tegas terhadap klausula eksonerasi, implementasinya di lapangan masih lemah. Banyak platform tetap mencantumkan ketentuan yang membatasi tanggung jawab dan mengalihkan risiko kepada konsumen. Analisis kasus menunjukkan bahwa ketidakseimbangan posisi para pihak masih dominan, dan beberapa klausula terbukti bertentangan dengan Pasal 18 UUPK. Dengan demikian, diperlukan perbaikan pengawasan, peningkatan literasi konsumen, serta komitmen platform dalam menerapkan klausula yang adil.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSES PERANCANGAN KONTRAK MENJADI AKTA AUTENTIK DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN Fathur Rohman; Krisna Mukti Wibowo; Adiansyah Virgusta; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses perancangan kontrak hingga menjadi akta autentik dalam praktik kenotariatan dengan menekankan analisis terhadap ketentuan hukum perjanjian dalam KUH Perdata, asas-asas kebebasan berkontrak, serta kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris. Notaris berperan penting memastikan keabsahan dan kepastian hukum suatu kontrak melalui verifikasi identitas, legalitas dokumen, kejelasan klausula, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, proses tersebut sering menghadapi hambatan seperti ketidaklengkapan dokumen, ketidakjelasan objek perjanjian, minimnya literasi hukum para pihak, dan ketidaksinkronan regulasi, yang berpotensi melemahkan kekuatan pembuktian akta autentik. Oleh karena itu, ketelitian notaris, peningkatan pemahaman hukum para pihak, serta perbaikan tata kelola pemeriksaan dokumen menjadi kunci untuk memastikan akta autentik tetap memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.
URGENSI PERANCANGAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA Rian Rambu Raya; Fadlan Nur Azizil; Rizal Al Birra; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia membawa kemudahan besar dalam kegiatan jual beli, namun juga menghadirkan tantangan hukum yang signifikan. Kontrak elektronik menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, terutama terkait transparansi klausul, identitas para pihak, keamanan data, dan keseimbangan perlindungan konsumen. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis Putusan PN Medan No. 183/Pdt.G/2018/PN MDN, penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan perancangan kontrak elektronik dapat menimbulkan kerugian dan sengketa, terutama ketika pengguna tidak memahami mekanisme transaksi. Penelitian ini menawarkan solusi berupa penguatan transparansi persetujuan, pembatasan klausul tidak adil, verifikasi identitas digital, keamanan data, serta peningkatan literasi digital dan pengawasan regulator. Upaya tersebut diperlukan agar kontrak elektronik dapat berfungsi lebih efektif sebagai dasar hubungan hukum yang aman dan seimbang dalam transaksi digital
Problematika Asas kebebasan Berkontrak dalam Perancangan Kontrak Jual Beli: Telaah terhadap Posisi Tawar Para Pihak Nita Ayuningsih; Mokhamad Fajar Zihady Faturrahman; Vania Aulia; Rayi Kharisma Rajib
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i4.2656

Abstract

The strong bargaining power imbalance in the formation of sales contracts, particularly in standard contracts unilaterally drafted by business actors, undermines the principle of freedom of contract, as it is not accompanied by the principle of balance that should ensure a proportional distribution of rights and obligations. This study aims to identify legal issues arising from such imbalances and examine how the principle of balance can be effectively implemented to achieve contractual justice. Using a normative juridical method and conceptual, statutory, and comparative approaches, the research finds that exoneration clauses, unilateral clauses, and “take it or leave it” practices are the primary causes of the loss of substantive consensus in standard contracts. The findings indicate that existing legal protections are still insufficient to prevent the dominance of business actors an issue increasingly evident in the rapidly growing digital sector. The study highlights the need for stronger supervisory instruments, greater transparency in contract drafting, and the reformulation of standard clauses to better reflect proportionality. It also opens opportunities for further empirical research to assess the effectiveness of applying the principle of balance in everyday contractual practices.
Co-Authors Adiansyah Virgusta Alifaya Najla Abdini Ananda Putri Agustin Hikmawati Anggita Oktaviana Aprilia Wahidatul Hasanah Ariani Nurhanifah Putri Wasistha Belinda Ayu Sabina Putri Careno Bafaleo Carinna Aulia Ramadani Claudya Mareshky Delfika Intania Rosadi Dimas Andrianto Kusuma Fadlan Nur Azizil Fakhri Fadhlurrohman Riyanto FATHUR ROHMAN fauziah indriani Geraldo Virasakti Abiyyudha Saroy Hafila Azzafi Daskarata Hasna Hamiidah Zhafirah Firjatullah Herjuno Putro Ihsanudin Herry Setyawan Iqbal Aji Saputra Iqbal Tama Segara Hutabarat Jasmina Fahira Rizkiyanti Kanaya Ayudya Putri Kevin Marihot Marpaung Krisna Mukti Wibowo M. Falahul Akbar Maulana Iqbal Adiyatma Maydya Wimbuh Harahap Mokhamad Fajar Zihady Faturrahman Muhammad Andy Prananto Muhammad Evan Kurnia Muhammad Riziq Aji Haidar Nabil Farrel Rochman Nadia Sheila Majid Nailis Nurul Hikmah Ngesti Mukti Rezeki Nita Ayuningsih Oemar Atallah Prasida Alya Putri Putri Na’ilah Zulfah Qinthara Nur Faza Raka Shan Wirayuda Ramos Kurnia Panggabean Rani Rosita Sari Rezya Aprilia Nylam Fitriani Rian Rambu Raya Ribka Sri Rezeki Simanjuntak Rifki Pebriananta Rizal Al Birra Rustiyah Setyaningsih Sahala Sahat Amudi Sagala Salwa Khatami Fauzi Shakila Ayu Dwi Lestari Siti Zahroh Soultan Athar Ubaidillah Kamal Vania Aulia Vera Desti Puspitasari Widya Lailatul Hana Wisnu Indra Setiawan