Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
6.525
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Research Student Jurnal Sains Student Research JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Jurnal Ilmiah Nusantara Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Jurnal Intelek Insan Cendikia The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi IPSSJ Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Rayi Kharisma Rajib
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 54 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 54 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
DISHARMONI UUJN, UU ITE, DAN UU BEA METERAI DALAM PENERAPAN E-METERAI PADA AKTA NOTARIS: IMPLIKASI TERHADAP KEOTENTIKAN DAN KEPASTIAN HUKUM Claudya Mareshky; Kanaya Ayudya Putri; Ngesti Mukti Rezeki; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan digitalisasi dokumen dan penggunaan e-meterai di Indonesia menimbulkan ketegangan normatif dengan ketentuan formil pembuatan akta notaris yang tetap diatur secara ketat oleh UU Jabatan Notaris (UUJN). UUJN mewajibkan kehadiran fisik para penghadap, pembacaan akta secara langsung, penandatanganan simultan “pada saat itu juga”, serta minuta akta fisik sebagai naskah asli yang wajib disimpan notaris. Sebaliknya, UU ITE mengakui dokumen dan tanda tangan elektronik, sedangkan UU Bea Meterai melegalkan e-meterai pada dokumen digital. Disharmoni ini menimbulkan ketidakpastian mengenai keabsahan akta bermeterai elektronik karena e-meterai hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal dan tidak dapat merekam tindakan hukum simultan yang menjadi inti keotentikan akta. Hambatan teknis seperti ketergantungan pada koneksi internet, ketidakstabilan server, kurangnya integrasi aplikasi, serta risiko pemalsuan token, manipulasi metadata, dan peretasan dokumen elektronik semakin memperbesar potensi degradasi akta menjadi akta di bawah tangan. Kondisi ini meningkatkan risiko hukum bagi notaris, termasuk hilangnya integritas minuta dan potensi pertanggungjawaban administratif maupun perdata jika dokumen elektronik rusak atau berubah tanpa otorisasi. Kajian ini menegaskan bahwa penggunaan e-meterai belum dapat menggantikan prosedur fisik pembuatan akta otentik sebagaimana dipersyaratkan UUJN, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi, penyusunan pedoman teknis nasional, serta penguatan standar keamanan digital untuk memastikan kepastian hukum, integritas, dan perlindungan bagi para pihak
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KONTRAK DIGITAL: ANALISIS KLAUSULA BAKU PADA PLATFORM E-COMMERCE DI INDONESIA Alifaya Najla Abdini; Putri Na’ilah Zulfah; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan transaksi digital melalui platform e-commerce telah meningkatkan ketergantungan masyarakat pada kontrak elektronik yang umumnya disusun dalam bentuk klausula baku. Klausula ini kerap tidak dibaca secara cermat oleh konsumen, namun tetap mengikat dan menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana kontrak tertulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengaturan hukum Indonesia dalam membatasi penggunaan klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen, serta menilai praktik ketentuan tersebut melalui studi kasus Putusan PN Medan No.183/Pdt.G/2018/PN Mdn. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian menemukan bahwa meskipun regulasi seperti UUPK, UU ITE, dan PP PSTE telah memberikan batasan tegas terhadap klausula eksonerasi, implementasinya di lapangan masih lemah. Banyak platform tetap mencantumkan ketentuan yang membatasi tanggung jawab dan mengalihkan risiko kepada konsumen. Analisis kasus menunjukkan bahwa ketidakseimbangan posisi para pihak masih dominan, dan beberapa klausula terbukti bertentangan dengan Pasal 18 UUPK. Dengan demikian, diperlukan perbaikan pengawasan, peningkatan literasi konsumen, serta komitmen platform dalam menerapkan klausula yang adil.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PROSES PERANCANGAN KONTRAK MENJADI AKTA AUTENTIK DALAM PRAKTIK KENOTARIATAN Fathur Rohman; Krisna Mukti Wibowo; Adiansyah Virgusta; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 11 (2025): November 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses perancangan kontrak hingga menjadi akta autentik dalam praktik kenotariatan dengan menekankan analisis terhadap ketentuan hukum perjanjian dalam KUH Perdata, asas-asas kebebasan berkontrak, serta kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam UU Jabatan Notaris. Notaris berperan penting memastikan keabsahan dan kepastian hukum suatu kontrak melalui verifikasi identitas, legalitas dokumen, kejelasan klausula, dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, proses tersebut sering menghadapi hambatan seperti ketidaklengkapan dokumen, ketidakjelasan objek perjanjian, minimnya literasi hukum para pihak, dan ketidaksinkronan regulasi, yang berpotensi melemahkan kekuatan pembuktian akta autentik. Oleh karena itu, ketelitian notaris, peningkatan pemahaman hukum para pihak, serta perbaikan tata kelola pemeriksaan dokumen menjadi kunci untuk memastikan akta autentik tetap memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.
URGENSI PERANCANGAN KONTRAK ELEKTRONIK DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA Rian Rambu Raya; Fadlan Nur Azizil; Rizal Al Birra; Rayi Kharisma Rajib
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 12 (2025): Desember 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia membawa kemudahan besar dalam kegiatan jual beli, namun juga menghadirkan tantangan hukum yang signifikan. Kontrak elektronik menjadi instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum, terutama terkait transparansi klausul, identitas para pihak, keamanan data, dan keseimbangan perlindungan konsumen. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis Putusan PN Medan No. 183/Pdt.G/2018/PN MDN, penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan perancangan kontrak elektronik dapat menimbulkan kerugian dan sengketa, terutama ketika pengguna tidak memahami mekanisme transaksi. Penelitian ini menawarkan solusi berupa penguatan transparansi persetujuan, pembatasan klausul tidak adil, verifikasi identitas digital, keamanan data, serta peningkatan literasi digital dan pengawasan regulator. Upaya tersebut diperlukan agar kontrak elektronik dapat berfungsi lebih efektif sebagai dasar hubungan hukum yang aman dan seimbang dalam transaksi digital
Problematika Asas kebebasan Berkontrak dalam Perancangan Kontrak Jual Beli: Telaah terhadap Posisi Tawar Para Pihak Nita Ayuningsih; Mokhamad Fajar Zihady Faturrahman; Vania Aulia; Rayi Kharisma Rajib
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v2i4.2656

Abstract

The strong bargaining power imbalance in the formation of sales contracts, particularly in standard contracts unilaterally drafted by business actors, undermines the principle of freedom of contract, as it is not accompanied by the principle of balance that should ensure a proportional distribution of rights and obligations. This study aims to identify legal issues arising from such imbalances and examine how the principle of balance can be effectively implemented to achieve contractual justice. Using a normative juridical method and conceptual, statutory, and comparative approaches, the research finds that exoneration clauses, unilateral clauses, and “take it or leave it” practices are the primary causes of the loss of substantive consensus in standard contracts. The findings indicate that existing legal protections are still insufficient to prevent the dominance of business actors an issue increasingly evident in the rapidly growing digital sector. The study highlights the need for stronger supervisory instruments, greater transparency in contract drafting, and the reformulation of standard clauses to better reflect proportionality. It also opens opportunities for further empirical research to assess the effectiveness of applying the principle of balance in everyday contractual practices.
Lemahnya Pertanggungjawaban Korporasi Tambang terhadap Pencemaran Lingkungan: Solusi Penerapan Sanksi Hukum dan Pemulihan Ekologis Rayi Kharisma Rajib; Ahmad Munawar Nuril Ibtisan; Euclid Abraham Pasaribu
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 3 No. 2 (2026): JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK (JMIA)  April 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v3i2.9853

Abstract

The mining sector in Indonesia makes a significant contribution to the national economy, but at the same time causes serious environmental impacts, including water pollution, land degradation, and the loss of biodiversity. Although Indonesia has a comprehensive legal framework through Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH), its implementation in practice is still far from optimal. This study aims to analyze the factors hindering the implementation of mining corporations’ accountability for environmental pollution, as well as to assess the effectiveness of legal sanctions and ecological restoration mechanisms in enhancing corporate accountability. The research findings indicate that the weakness of mining corporations’ accountability stems from three primary factors: the lack of oversight and institutional capacity among law enforcement agencies, low corporate compliance with environmental regulations, and a significant gap between regulations and their implementation on the ground. Furthermore, the multi-tiered sanction system under the Environmental Protection and Management Law (UUPPLH) which includes administrative, civil, and criminal sanctions is normatively adequate but has failed to produce a tangible deterrent effect, as the sanctions imposed are often disproportionate to the corporations’ economic gains. Mechanisms for ecological restoration through reclamation, rehabilitation, and ecological compensation have also not been optimally implemented due to weak post-mining oversight. This study concludes that the effectiveness of environmental law is not solely determined by the comprehensiveness of regulations, but by the consistency of enforcement and the commitment of all stakeholders to ensuring ecological sustainability.
PERLINDUNGAN HAK AHLI WARIS TERHADAP PENGUASAAN SEPIHAK HARTA WARISAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 63/PDT.G/2024/PN PGP) Rayi Kharisma Rajib; Aulia Faiza Az-Zahra; Salsabila Isma Jannata
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 04 April (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan mengenai penguasaan sepihak mengenai harta warisan merupakan salah satu bentuk sengketa yang masih sering terjadi dalam praktik hukum di Indonesia. Tindakan tersebut tidak ajarang menimbulkan konflik di antarapara ahli waris. Kondisi seperti ini menunjukkan pentingnya adanya perlindungan hukum terhadap hak ahli waris guna menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak ahli waris dalam hal terjadinya penguasaan sepihak harta warisan serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Pgp terkait sengketa penguasaan harta warisan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif denan pendekatan perundang undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan perlindungan hukum bagi ahli waris serta menjadi referensi dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia.
KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS ANAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Rayi Kharisma Rajib; Fuzia Reihani Zahara; Intan Yonanda
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 04 April (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai ahli waris dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), serta faktor penyebab kerentanannya dalam praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis yuridis menggunakan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa secara normatif, KUHPerdata menjamin hak waris tanpa diskriminasi, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan prinsip kesetaraan dalam UUD 1945. Namun dalam praktik, perlindungan tersebut belum optimal karena rendahnya pemahaman hukum, keterbatasan akses terhadap peradilan, kurangnya fasilitas ramah disabilitas, serta lemahnya pengawasan terhadap mekanisme pengampuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan edukasi hukum, penguatan lembaga bantuan hukum, dan perbaikan sistem pengawasan agar perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga efektif dalam praktik.
Kedudukan Anak Perempuan dalam Sistem Waris Adat Batak Toba dan Hukum perdata barat: Analisis Keadilan dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia Rayi Kharisma Rajib; Putri Jaita Sri Ulina Beru Karo; Husniyyah, Ulfa
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 3 (2026): JUNI
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i3.9971

Abstract

Keberagaman sistem hukum kewarisan di Indonesia mencerminkan masih berlakunya pluralisme hukum, khususnya antara hukum waris adat dan hukum perdata barat. Salah satu persoalan yang sering menjadi perhatian adalah kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba yang berlandaskan sistem kekerabatan patrilineal. Dalam sistem tersebut, anak laki-laki dipandang sebagai penerus marga dan pewaris utama keluarga, sedangkan anak perempuan pada umumnya tidak memperoleh hak waris yang setara. Kondisi ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menempatkan anak laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama sebagai ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan anak perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan hukum perdata barat, membandingkan kedua sistem tersebut dalam perspektif keadilan hukum nasional dan hak asasi manusia, serta menelaah kemungkinan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris adat Batak Toba lebih menitikberatkan pada kepentingan kolektif dan keberlangsungan garis keturunan marga, sedangkan hukum perdata barat menekankan prinsip persamaan hak, kepastian hukum, dan kesetaraan gender. Dalam perspektif hukum nasional dan hak asasi manusia, pembatasan hak waris terhadap anak perempuan dapat dipandang bertentangan dengan asas non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum. Oleh sebab itu, diperlukan upaya harmonisasi hukum yang tetap menghormati nilai-nilai adat sekaligus memberikan perlindungan hak yang adil dan setara bagi perempuan.
Mengurai Akar Masalah Longsor dan Urgensi Solusi Jangka Panjang: Studi Kasus Tanah Longsor di Cirebon Rayi Kharisma Rajib; Fadia Ardian Adisty; Naila Azzahra Amelia Putri
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 3 (2026): Mei
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i3.9948

Abstract

Abstract. This research aims to analyze the root causes of the landslide disaster at Mount Kuda, Cirebon, and to formulate integrative solutions for sustainable environmental preservation. Employing a normative-juridical method with a case study approach, this study examines secondary data from geological literature, BNPB disaster records, and relevant mining regulations. The findings indicate that the disaster was triggered by the accumulation of fragile limestone lithological characteristics and high rainfall intensity, which were exacerbated by illegal mining activities utilizing oversteepening methods. Juridically, this phenomenon reflects a failure in environmental governance and weak supervisory coordination within the mining sector. This study concludes that several measures are imperative: strict law enforcement regarding the legality of the Work Plan and Budget (RKAB), technical improvements through drainage systems and vegetation, and the strengthening of Environmental Impact Assessment (AMDAL) standards. Synergy between disaster mitigation-based spatial planning policies and increased public awareness serves as a crucial instrument in ensuring legal certainty and ecological safety in the region. Keywords: Landslide; Mount Kuda; Mining; Mitigation; Environmental Governance. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar penyebab bencana tanah longsor di Gunung Kuda, Cirebon, serta merumuskan solusi integratif demi menjamin kelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menganalisis data sekunder dari literatur geologi, catatan bencana BNPB, serta regulasi pertambangan terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa bencana tersebut dipicu oleh akumulasi karakteristik litologi batuan kapur yang rapuh dan intensitas hujan tinggi, yang diperparah oleh aktivitas pertambangan ilegal melalui metode pemotongan tebing curam (oversteepening). Secara yuridis, fenomena ini merefleksikan kegagalan tata kelola lingkungan serta lemahnya koordinasi pengawasan dalam sektor pertambangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penegakan hukum tegas terhadap legalitas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), perbaikan teknis melalui sistem drainase dan vegetasi, serta penguatan pengawasan standar AMDAL. Sinergi antara kebijakan tata ruang berbasis mitigasi bencana dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi instrumen krusial dalam menjamin kepastian hukum sekaligus keselamatan ekologis di wilayah tersebut. Kata kunci: Tanah Longsor; Gunung kuda; Pertambangan; Mitigasi; Tata Kelola Lingkungan.
Co-Authors Abyan Farras Adilano Adiansyah Virgusta Adinda Najwa Ramadhani Ahmad Munawar Nuril Ibtisan Alicia Angelica Asmara Putri Alifaya Najla Abdini Ananda Putri Agustin Hikmawati Aneira Taqi Rayudya Ahsani Anggia Khalidi Sriadiputra Anggita Oktaviana Aniqah Hana Hanifah Aprilia Wahidatul Hasanah Ardan Agniya Darmawan Ariani Nurhanifah Putri Wasistha Aulia Faiza Az-Zahra Belinda Ayu Sabina Putri Brina Aspasia Nugraena Caesar Al Fatur Rohman Careno Bafaleo Carinna Aulia Ramadani Claudya Mareshky Darian Ezra ‘Aabidah Delfika Intania Rosadi Denta Nia Aprilya Dias Mutik Rahayu Dimas Andrianto Kusuma Euclid Abraham Pasaribu Evani Fairuz Laylatul Sya’ban Fadhil Citra Darmakusuma Fadia Ardian Adisty Fadlan Nur Azizil Fakhri Fadhlurrohman Riyanto Fathin Kamaluddin FATHUR ROHMAN fauziah indriani Fellyssa Ayumi Fuzia Reihani Zahara Geraldo Virasakti Abiyyudha Saroy Hafila Azzafi Daskarata Hanara Levina Hasna Hamiidah Zhafirah Firjatullah Helena Adinda Nabila Herjuno Putro Hizkia Orvellino Slamet Husniyyah, Ulfa Ihsanudin Herry Setyawan Intan Yonanda Iqbal Aji Saputra Iqbal Tama Segara Hutabarat Jasmina Fahira Rizkiyanti Kanaya Ayudya Putri Keren Yemima Manalu Kevin Marihot Marpaung Krisna Mukti Wibowo Lovhersha Mabelle Velzanya M Zidan Ramadhan M. Falahul Akbar Machaini Bintang Buayoma Marta Syifa Maswa Elfa Karomi Maulana Iqbal Adiyatma Maydya Wimbuh Harahap Mirza Raditya Akmal Moh Hikmal Adnan Moh Rafli Dela Umala Moh Sabil Oktaviano Mokhamad Fajar Zihady Faturrahman Muh. Fadly Rafi Syahlevi Muhammad Afrizal Habibi Muhammad Andy Prananto Muhammad Evan Kurnia Muhammad Fathurrahman Muhammad Riziq Aji Haidar Mutiara Kartika Sari Damanik Nabil Farrel Rochman Nadia Sheila Majid Nadya Agustina Naila Azzahra Amelia Putri Nailis Nurul Hikmah Nauval Athalah Ramadhani Ngesti Mukti Rezeki Nisya Kanaya Nita Ayuningsih Noor Hamzah Syihabuddin Nurul Baitii F Wahid Oemar Atallah Prasida Alya Putri Putri Jaita Sri Ulina Beru Karo Putri Na’ilah Zulfah Qinthara Nur Faza Rafka Raditya Kurniawan Raka Shan Wirayuda Ramos Kurnia Panggabean Rani Rosita Sari Raya Zahira Ghaitza Restu Dwi Helnida Wati Rezya Aprilia Nylam Fitriani Rian Rambu Raya Ribka Sri Rezeki Simanjuntak Rifki Pebriananta Rizal Al Birra Rustiyah Setyaningsih Sabrina Assyahra Aisyah Lira Safa Sasikirana Firjatullah Sahala Sahat Amudi Sagala Salsabila Isma Jannata Salwa Khatami Fauzi Shakila Ayu Dwi Lestari Siti Zahroh Soultan Athar Ubaidillah Kamal Vania Aulia Vera Desti Puspitasari Widya Lailatul Hana Wisnu Indra Setiawan Yefta Felixcio Wiranata Pangaribuan Yusuf Abdurahman Faiz