Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

Optimalisasi Peran Satgas TNI AL di Wilayah Papua Mendukung Kebijakan Pemerintah dan Keutuhan NKRI Novrianto, Ricky; Harefa, Faonaso; Almufaridun, Moch
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi peran Satgas TNI AL di wilayah Papua dalam mendukung kebijakan pemerintah dan memelihara keutuhan NKRI. Papua, sebagai wilayah yang memiliki kompleksitas politik, sosial, dan ekonomi yang tinggi, memerlukan peran aktif dan efektif dari Satgas TNI AL dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan kedaulatan negara. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengeksplorasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas TNI AL dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk memastikan keamanan dan kedamaian di Papua serta memelihara integritas wilayah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kebijakan, studi kasus, dan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota Satgas TNI AL di lapangan, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan, dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara holistik untuk memahami tantangan, keberhasilan, dan hambatan yang dihadapi oleh Satgas TNI AL dalam menjalankan tugas mereka di Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran Satgas TNI AL di Papua sangat penting dalam mendukung kebijakan pemerintah dan memelihara keutuhan NKRI. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satgas TNI AL, termasuk penyelarasan kebijakan, pembinaan kekuatan, penguatan kepemimpinan, dan peningkatan citra TNI di mata masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti isu pelanggaran HAM, ketidakseimbangan sosial-ekonomi, dan dugaan keterlibatan negara asing. Dalam kesimpulan, penelitian ini menekankan pentingnya peran Satgas TNI AL di Papua sebagai bagian integral dari strategi pemerintah dalam memelihara keutuhan NKRI. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk TNI AL, pemerintah, dan masyarakat Papua, untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan wilayah Papua serta menjaga keutuhan negara Indonesia.
An Integrated Risk Analysis Approach in Military Hospitals: Implications for Public Health Preparedness and Resilience Harefa, Faonaso; Yahdiana Harahap; Dian Andriani Ratna Dewi; R.M. Tjahya Nurrobi; Sutanto Sutanto; Cecilia F. Harsono
Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI) Vol. 9 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mppki.v9i1.8697

Abstract

Introduction: Military hospitals perform a dual function by providing healthcare services for soldiers and their families while also supporting public health needs during crises. This dual role generates complex hazards spanning biological, chemical, physical, and psychological dimensions, thereby requiring a comprehensive risk analysis framework. The objective of this study is to develop an integrated risk analysis approach comprising risk assessment, risk management, and risk communicationto strengthen occupational safety in military hospitals, with broader relevance for public health and global health security. Methods: A mixed methods design was applied. Data were collected through direct observation and in-depth interviews with healthcare personnel, complemented by a structured survey using standardized questionnaires. Qualitative analysis was conducted using NVivo 12 and quantitative analysis using SEM PLS-4. The study involved 100 respondents comprising medical personnel, health workers, and staff at Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) and Pusat Kesehatan TNI, selected through random sampling. Results: Qualitative findings derived from NVivo 12 analysis revealed a multidimensional hazard spectrum characterized by weak cross sectoral coordination, limited personnel capacity, and insufficient integration among risk analysis components. Quantitative analysis using SEM PLS-4 further confirmed that Integrated Risk Analysis has a positive and statistically significant effect on Public Health Preparedness and Community Resilience (T-statistic = 11.046 > 1.96; p-value < 0.05); and F-square (0.18- efect moderat). Conclusion: This study concludes that Integrated Risk Analysis exerts a significant influence on public health preparedness and community resilience in military hospitals. The findings underscore the necessity of strengthening management, integration, and cross sectoral communication. Nonetheless, the contextual limitations regarding research setting and sample size suggest the need for future studies with broader scope and institutional diversity to reinforce the generalizability of the findings.
Political Determinants of Bureaucratic Reform Performance in the Ministry of Defence: Human Resource Competence, Governance, and Contextual Reform Design Harefa, Faonaso; Abdul Aziz, Yaya Mulyana; Fauzi, Teddy Hikmat
Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Studi Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jsipol.v5i1.32087

Abstract

Latar Belakang: Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.  Namun demikian, capaian  Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)di Kementerian pertahanan  saat ini (2025)  belum  mencapai 100 persen. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan capaian Indek reformasi Birokarasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pertahanan RI. Metode: Penelittian ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif  dengan analisis data menggunakan SEM PLS.4.  Hasil:  Hasil penelitian menujukkan bahwa Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan  kompotensi personel TNI  berpengaruh secara signifikan dan positif  terhadap reformasi Birokrasi di Kementerian Pertahanan  (T-statistics = 5886.822;  P-values = 0.000; dan F2 0,054). Grand Design reformasi Birokrasi berbasis kontektual berpengaruh secara signifikan dan positif  terhadap capaian  reformasi Birokrasi  di Kementerian Pertahanan yang optimal (T-statistics = 3.367;  P-values = 0.001, dan F2 = 0,010).  Reformasi Birokrasi Nasional tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Grand Desain Reformasi Birokrasi  berbasis kontektual di kementerian  pertahanan karena sifatnya sebagai variabel mediasi  (T-statistics = 0.488;  P-values = 0.626; dan F2= 99.027,865). Kesimpulan: Pencapaian Reformasi Birokrasi,   (SPBE), dan   (SAKIP) di Kemhan sangat dipengaruhi oleh kompetensi Sumber daya Manusia. Grand Design Reformasi Birokrasi berbasis kontekstual perlu disusun secara khusus di Kemhan, karena karakteristik pelayanannya tidak berhubungan langsung dengan publik, namun   melalui  terciptanya  pertahanan dan keamanan negara. Peningkatan kinerja reformasi harus diarahkan pada penguatan kapasitas SDM dan penyesuaian standar reformasi birokrasi yang tetap berpedoman pada kebijakan reformasi birokrasi nasional.
Health resilience of Indonesian Army using traditional medicine in high risk areas with limited services Harefa, Faonaso; Harsono, Caecilia F.
Lebah Vol. 19 No. 3 (2026): January: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v19i3.482

Abstract

Latar Belakang: Penelitian ini berangkat dari kondisi prajurit TNI-AD yang bertugas di wilayah rawan, pedalaman, dan daerah terluar yang menghadapi keterbatasan serius dalam akses layanan kesehatan sehingga mendorong penggunaan pengobatan tradisional sebagai strategi alternatif pengobatan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pengobatan tradisional digunakan prajurit sebagai bentuk ketahanan kesehatan di tengah minimnya fasilitas medis, tenaga kesehatan, dan suplai obat maupun vitamin. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan NVivo 12 untuk mengidentifikasi tema dan pola temuan. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa akses kesehatan terbatas, kuatnya pengetahuan lokal, endemis malaria, serta minimnya dukungan medis formal membuat prajurit bergantung pada ramuan tradisional  dan praktik budaya setempat. Faktor sosial-budaya, persepsi risiko, dan konstruksi lokal tentang sehat-sakit menjadi determinan utama dalam perilaku pencarian pengobatan. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketergantungan prajurit TNI-AD pada pengobatan tradisional di wilayah rawan terutama disebabkan oleh keterbatasan fasilitas kesehatan modern, kurangnya tenaga medis, tidak memadai¬nya suplai obat dan vitamin, serta dominannya pengaruh budaya lokal dalam memaknai sehat dan sakit. Praktik pengobatan tradisional menjadi strategi adaptif yang muncul secara alami untuk mengisi kekosongan layanan medis, sehingga penguatan dukungan kesehatan pertahanan dan peningkatan akses layanan kesehatan modern menjadi kebutuhan mendesak bagi prajurit dalam melaksanakan tugas operasi militer selain Perang
Legal and ethical governance of civil military health collaboration for disaster management: Health Law Harefa, Faonaso; Harsono, Caecilia F.
Lebah Vol. 19 No. 3 (2026): January: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v19i3.483

Abstract

Latar Belakang: Indonesia yang rawan terjadinya bencana   dan dalam penangannya masih bervariasi interprestasi antara Kementerian Pertahanan-Indonesian Military dengan kementerian dan lembaga negara terkait yang memiliki otoritas penuh penanggulangan Bencana alam dan Bencana non alam tersebut sehingga muncul kebutuhan untuk memberikan kejelasan hukum, etika, dan prosedur dalam mekanisme dukungan kesehatan pertahanan.  Tujuan: Pentingnya kejelasan kolaborasi Sipil-Militer dalam penanggulanagan bencana di Indonesia. Metode: menggunakan yuridis normatif melalui kajian pustaka meliputi; perundang-undangan, pendekatan konseptual, perbandingan dengan analisis gramatikal, sistematis, dan teleologis. Temuan:  Penelitian ini menemukan bahwa adanya fragmentasi regulasi, ketidakjelasan batas kewenangan sipil-militer, dan ketiadaan Perjanjian Kerja Sama, dan    Standar Operasional Prosedur  (SOP) bagaimana dukungan kesehatan pertahanan dilakukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang hal ini dapat berpotensi  melanggar hukum nasional, prinsip etika pelayanan kesehatan, dan nilai-nilai budaya masyarakat terdampak. Kesimpulan: Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan    Perjanjian Kerja Sama dan   Standar Operasional Prosedur  (SOP) antara Kemhan-TNI dengan BNPB    sebagai dasar hukum, etika, dan administratif agar Kesehatan Pertahanan-Kesehatan TNI secara hukum legal atau formal dalam memberikan dukungan Kesehatan Pertahanan-Kesehatan TNI kepada BNPB dalam Penanggulangan Bencana Alam
Technological and scientific collaboration in mitigating CBRNE threats in Indonesia Harefa, Faonaso; Harsono, Cecilia F.
Lebah Vol. 19 No. 3 (2026): January: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v19i3.491

Abstract

Latar Belakang dan Celah Riset: Ancaman Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive (CBRNE) bersifat tidak kasatmata, cepat menyebar, dan berdampak sistemik, sementara pemanfaatan teknologi deteksi modern dan integrasi data lintas sektor dalam sistem mitigasi CBRNE masih belum terkonseptualisasi secara utuh dalam kerangka sains pertahanan. Literatur yang ada cenderung membahas teknologi secara parsial tanpa mengaitkannya dengan tata kelola koordinasi dan respons nasional. Tujuan dan Metodologi: Penelitian ini bertujuan menganalisis peran perangkat deteksi modern dan integrasi data meliputi data sharing, Early Warning System (EWS), dan geospasial pertahanandalam meningkatkan koordinasi interinstansi dan kecepatan respons CBRNE. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis literatur, dokumen internasional, teori pertahanan, serta temuan empiris mutakhir terkait integrasi sensor cerdas dan kecerdasan buatan dalam deteksi CBRNE. Temuan Konseptual dan Kontribusi Teoretis: Hasil analisis menunjukkan bahwa biosensor, detektor radiasi, drone berbasis AI, dan sistem geospasial secara konseptual meningkatkan akurasi identifikasi, jangkauan pemantauan, dan kecepatan pengambilan keputusan ketika diintegrasikan dalam sistem EWS dan data sharing lintas sektor. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dengan menegaskan bahwa efektivitas mitigasi CBRNE tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh integrasi teknologi tersebut ke dalam tata kelola sains pertahanan yang memungkinkan interoperabilitas, koordinasi, dan respons nasional yang cepat dan adaptif
Interoperability of civilian medical teams and TNI CBRN units to strengthen public health protection during CBRNE emergencies Harefa, Faonaso; Harsono, Cecilia F.
Lebah Vol. 19 No. 3 (2026): January: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v19i3.501

Abstract

Latar Belakang: Secara global, ancaman Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive (CBRNE) diakui sebagai enduring threat terhadap keamanan dan kesehatan publik. Namun, di Indonesia ancaman CBRNE belum dipersepsikan sebagai isu strategis yang secara langsung memengaruhi kesehatan publik dan pertahanan negara. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas koordinasi dan kolaborasi antara sektor kesehatan sipil, Satuan Nubika TNI, dan Kesehatan Pertahanan dalam merespons potensi ancaman CBRNE di Indonesia. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui kajian pustaka terhadap regulasi dan dokumen kebijakan, serta data sekunder dari media massa daring yang relevan. Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif Creswell (2014), meliputi pengorganisasian data, pengkodean, penarikan tema, dan interpretasi temuan. Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons terhadap ancaman CBRNE di Indonesia belum menjadi prioritas nasional. Belum terdapat perjanjian kerja sama permanen antara sektor kesehatan sipil dan otoritas terkait seperti BAPETEN, BNPB, BNPT, dan Brimob Polri dengan Kesehatan Pertahanan dan Satuan Nubika TNI. Pola kolaborasi lintas sektor yang berjalan selama ini masih bersifat reaktif dan insidental. Kesimpulan: Efektivitas respons ancaman CBRNE di Indonesia hanya dapat ditingkatkan melalui penegasan pemerintah terhadap status CBRNE sebagai ancaman serius, yang diinstitusionalisasikan dalam regulasi serta diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor berbasis perjanjian kerja sama permanen
Dari Medan Perang Meksiko ke Strategi Perang Saudara: Transformasi Pengalaman Tempur Jenderal Ulysses S. Grant Harefa, Faonaso
Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia Vol 8, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um0330v8i1p95-117

Abstract

This study was motivated by the urgency to understand how combat experience forms an effective and adaptive military strategy in the context of Sishankamrata. By using a mixed methods approach, quantitative correlation, and qualitative analysis through historical case studies. This study examined the influence of war experience on the war strategy, focusing on the figure of General Ulysses S. Grant. The results showed a very strong correlation (r = 0.979) between combat experience and military strategy development. This indicates that experience on the battlefield contributes greatly to forming effective intuition, decision-making, and strategic leadership. Novelty This study lies in the integration of experiential learning theory and adaptive leadership in analyzing causal relationships between combat experience and military strategy, which has not been widely studied in depth in academic literature. This study contributes to enriching the Sishankamrata framework by emphasizing the importance of empirical learning in forming adaptive strategic leadership while offering a historical-comparative perspective for the development of a responsive global military strategy of the dynamics of modern conflict. The limitation of this study lies in the focus on one single figure, namely General Ulysses S. Grant, so that generalizations to the context of military and civilian leaders in history are still limited; however, this finding still has theoretical and practical significance because it opens new insights on how combat experience can be converted into an effective military strategy and adaptive civilian leadership. Keywords: History of War, Sishankamrata, Mixed Methods.
The role of physiotherapy in a health maintenance strategy for retirees in Indonesia to support total defense Harefa, Faonaso; Harahap, Yahdiana; Dewi, Dian Andriani Ratna; Nurrobi, R.M. Tjahya; Sutanto; Harsono, Cecilia F.
Physical Therapy Journal of Indonesia Vol. 7 No. 1 (2026): Inpress January-June 2026
Publisher : Universitas Udayana dan Diaspora Taipei Medical University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51559/ptji.v7i1.343

Abstract

Background: Retirement represents a critical transitional phase for members of the Indonesian military and civil servants, often accompanied by post-power syndrome and retirement depression, which adversely affect psychological stability, musculoskeletal function, and social participation. This study aimed to empirically analyze the effectiveness of physiotherapy interventions based on physical activity combined with psychosocial support in mitigating post power syndrome and retirement depression, while also assessing their alignment with the job demands-resources model and the successful aging theory. Methods: This study employed a quantitative analytical survey involving 200 retired Indonesian military personnel and civil servants (≥1 year post-retirement) selected through simple random sampling. Data were collected using structured Likert-scale questionnaires covering physiotherapy interventions, post-power syndrome symptoms, and mental health indicators. Validity and reliability were confirmed through pilot testing. Data were analyzed using structural equation modelling with partial least squares (SEM-PLS 4) to assess relationships and model fit through outer and inner model evaluations. Results: The results indicate that all constructs met the criteria for validity and reliability (outer loading > 0.70; AVE > 0.50; CR > 0.80; HTMT < 0.85). Physiotherapy interventions demonstrated a significant effect in reducing PPS (β = -0.62; t = 8.522; p < 0.001) and retirement depression (β = -0.67; t = 7.274; p < 0.001), with musculoskeletal function and physical activity engagement acting as significant partial mediators (t = 5.275; p < 0.001). These findings affirmed that integrated physiotherapy interventions enhance retirees’ physical resilience and psychosocial well-being, while also holding strategic relevance for national health policies and strengthening the role of retirees as supportive components within the national defense and security system. Conclusion: This research contributes to advancing physical and mental well-being among the elderly through integrated physiotherapy interventions; however, its cross-sectional design presents a limitation, suggesting future studies adopt longitudinal approaches with broader contextual variables.