Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Journal of Humanities and Social Studies Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara LEBAH Jagaddhita: Jurnal Kebangsaan dan Wawasan Nusantara Jurnal Studi Ilmu Politik Journal of Social Work and Science Education Journal of National Paradigm - Based Resilience Strategy IJHABS Khazanah Sosial
Harefa, Faonaso
Kementerian Pertahanan
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
Optimalisasi Peran Satgas TNI AL di Wilayah Papua Mendukung Kebijakan Pemerintah dan Keutuhan NKRI Novrianto, Ricky; Harefa, Faonaso; Almufaridun, Moch
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji optimalisasi peran Satgas TNI AL di wilayah Papua dalam mendukung kebijakan pemerintah dan memelihara keutuhan NKRI. Papua, sebagai wilayah yang memiliki kompleksitas politik, sosial, dan ekonomi yang tinggi, memerlukan peran aktif dan efektif dari Satgas TNI AL dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan kedaulatan negara. Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengeksplorasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Satgas TNI AL dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk memastikan keamanan dan kedamaian di Papua serta memelihara integritas wilayah Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kebijakan, studi kasus, dan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota Satgas TNI AL di lapangan, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan, dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara holistik untuk memahami tantangan, keberhasilan, dan hambatan yang dihadapi oleh Satgas TNI AL dalam menjalankan tugas mereka di Papua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi peran Satgas TNI AL di Papua sangat penting dalam mendukung kebijakan pemerintah dan memelihara keutuhan NKRI. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Satgas TNI AL, termasuk penyelarasan kebijakan, pembinaan kekuatan, penguatan kepemimpinan, dan peningkatan citra TNI di mata masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti isu pelanggaran HAM, ketidakseimbangan sosial-ekonomi, dan dugaan keterlibatan negara asing. Dalam kesimpulan, penelitian ini menekankan pentingnya peran Satgas TNI AL di Papua sebagai bagian integral dari strategi pemerintah dalam memelihara keutuhan NKRI. Diperlukan sinergi antara berbagai pihak, termasuk TNI AL, pemerintah, dan masyarakat Papua, untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan wilayah Papua serta menjaga keutuhan negara Indonesia.
Political Determinants of Bureaucratic Reform Performance in the Ministry of Defence: Human Resource Competence, Governance, and Contextual Reform Design Harefa, Faonaso; Abdul Aziz, Yaya Mulyana; Fauzi, Teddy Hikmat
Jurnal Studi Ilmu Politik Vol 5 No 1 (2026): Jurnal Studi Ilmu Politik
Publisher : Prodi Ilmu Politik FISIP Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jsipol.v5i1.32087

Abstract

Latar Belakang: Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.  Namun demikian, capaian  Reformasi Birokrasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)di Kementerian pertahanan  saat ini (2025)  belum  mencapai 100 persen. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan capaian Indek reformasi Birokarasi, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pertahanan RI. Metode: Penelittian ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif  dengan analisis data menggunakan SEM PLS.4.  Hasil:  Hasil penelitian menujukkan bahwa Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan  kompotensi personel TNI  berpengaruh secara signifikan dan positif  terhadap reformasi Birokrasi di Kementerian Pertahanan  (T-statistics = 5886.822;  P-values = 0.000; dan F2 0,054). Grand Design reformasi Birokrasi berbasis kontektual berpengaruh secara signifikan dan positif  terhadap capaian  reformasi Birokrasi  di Kementerian Pertahanan yang optimal (T-statistics = 3.367;  P-values = 0.001, dan F2 = 0,010).  Reformasi Birokrasi Nasional tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Grand Desain Reformasi Birokrasi  berbasis kontektual di kementerian  pertahanan karena sifatnya sebagai variabel mediasi  (T-statistics = 0.488;  P-values = 0.626; dan F2= 99.027,865). Kesimpulan: Pencapaian Reformasi Birokrasi,   (SPBE), dan   (SAKIP) di Kemhan sangat dipengaruhi oleh kompetensi Sumber daya Manusia. Grand Design Reformasi Birokrasi berbasis kontekstual perlu disusun secara khusus di Kemhan, karena karakteristik pelayanannya tidak berhubungan langsung dengan publik, namun   melalui  terciptanya  pertahanan dan keamanan negara. Peningkatan kinerja reformasi harus diarahkan pada penguatan kapasitas SDM dan penyesuaian standar reformasi birokrasi yang tetap berpedoman pada kebijakan reformasi birokrasi nasional.
Military Health Strategies Against Narcotics Threats within the CBRNE Framework Harefa, Faonaso; Yahdiana Harahap; Dian Andriani Ratna Dewi; Nurrobi, R.M. Tjahya; Sutanto
Khazanah Sosial Vol. 8 No. 1 (2026): Khazanah Sosial
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/ks.v8i1.51928

Abstract

This study positions narcotics as an emerging non-traditional threat within the CBRNE framework due to its chemical nature and its impact on public health and national resilience. Drug abuse in Indonesia has evolved into a multidimensional threat that not only disrupts social stability but also weakens public health resilience. This study aims to analyze the role of military health within its service and health support functions based on existing regulations, particularly its contribution to combating drug threats as a form of non-military threat endangering young generations and national defense. Using a descriptive qualitative method with data analysis conducted through NVivo 12. The findings reveal that regulation based military health support has a positive impact in reducing drug abuse and trafficking while strengthening both public health resilience and national defense. However, the involvement of military health in cross sectoral collaboration remains limited, despite its proven capability and resilience in managing health crises, as demonstrated during the Covid-19 pandemic.: This study emphasizes the need to strengthen the role of military health in drug control through formal cooperation mechanisms, such as a Memorandum of Understanding (MoU) with the leading sectors Badan Narkotika Nasional, the Kepolisian Negra Republik Indonesia, and Kementerian Kesehatan to ensure clear synergy, avoid overlapping authority, and establish an integrated and sustainable national health defense system. However, the study identifies a gap in formal institutional integration, which limits the optimization of military health roles
Co-Authors Agustinus Eko Susetyo Almufaridun, Moch Andreas N, Djoko Aritonang, Sovian Dewi, Dian Andriani Ratna Djoko Purwanto, Ignatius Eko F. Harsono, Cecilia F.Harsono, Cecilia Guntur Eko Saputro Guntur S, Guntur Hani Susanto, Setyo Harsono, Caecilia Harsono, Cecilia Harsono, Cecilia F Harsono, Cecilia F. Irwanto, Bambang Iswadi Iswadi Kartiningsih, Yuli linus, linus Mardamsyah, Adam Novrianto, Ricky Nurrobi, R.M. Tjahya Octaviana, Shoraya Lolyta Purwanto, Ignatius Eko Djoko Purwanto, Ignatius Joko Siagian, Sapta Baralaska Utama Suadnyana, I Nyoman Supriyadi, Adang Supriyadi, Adang Asep Supriyadi, Asep Adang Susanto, Setyo Hani Sutanto Sutanto Sutanto Tanamal, Nini Adelia Taufik, Robby M. Teddy Hikmat Fauzi Widjayanto, Joni Wijanarko, Trias Yahdiana Harahap Yaya Mulyana A Azis Yusman, Faisal