Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.217
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion MLJ Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing) Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesehatan Jurnal Kreativitas PKM Jurnal Ners Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik Indonesian Journal of Global Health research MAHESA : Malahayati Health Student Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Maju (JPMIM) Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Indonesian Nursing Journal of Education and Clinic (Jurnal Pendidikan dan Praktik Keperawatan Indonesia) Indonesian Jurnal of Nursing Sciences and Practice
Awaliah, Awaliah
Faculty Of Law Tadulako University
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Legal Opinion

 1 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK GUGATAN PRA PERADILAN Adhiprabowo, I Gede Chakradeva; Mappalahere, Farid; Awaliah, Awaliah
Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pokok permasalahan dalam penelitian  ini adalah Hak Asasi Manusia yang dilanggar akibat adanya upaya paksa dari penyidik dalam menetapkan seorang sebagai tersangka. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang telah mengatur penetapan tersangka sebagai objek Pra Peradilan  dan menjelaskan tentang minimal 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan seorang sebagai tersangka. Dengan demikian tindakan-tindakan penyidik haruslah berdasarkan peraturan yang berlaku dan bukan merupakan asumsi belaka. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang prosedur dan mekanisme Pra Peradilan  dalam proses penetapan tersangka sebagai objek gugatan Pra Peradilan  dan tindakan-tindakan penyidik yang dapat menjadi objek Pra Peradilan . Tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui prosedur dan mekanisme proses Pra Peradilan  dijalankan, serta mengetahui tindakan-tindakan aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah Penyidik yang dapat menjadi objek Pra Peradilan . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku, maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa, dalam menetapkan seorang tersangka haruslah berdasarkan alat bukti yang sah yang diatur didalam KUHAP pasal 184 dan tidak boleh berdasarkan perkiraan atau asumsi belaka. Hal ini dimaksudkan sebagai  mekanisme kontrol terhadap tindakan-tindakan penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penuntutan, hingga penetapan tersangka, baik di sertai dengan permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi.
PENGGELAPAN TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI LEMBAGA PEMBIAYAAN (STUDI KASUS DI POLRES PALU) Akril, Akril; Salam, Johnny; Awaliah, Awaliah
Legal Opinion Vol 6, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai seringnya terjadi penggelapan barang yang menjadi objek jaminan fidusia di wilayah hukum Polres Palu. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini bagaimanakah penyidikan terhadap penggelapan yang berkaitan dengan jaminan fidusia di lembaga Pembiayaan dan peranan polisi dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia lembaga pembiayaan di Polres Palu. Meode penelitian yaitu normatif-empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Penyidikan terhadap penggelapan yang jaminan fidusia di Polres Palu yaitu berdasarkan pengaduan dan memeriksa apakah ada akta perjanjian fidusia, kalau ada akta fidusia maka dapat dilanjutkan pada tahap penyidikan sesuai Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, pengaduan pada Polres Palu tiap tahunnya mengalami penurunan. Pada Tahap pelimpahan berkas perkara turun karena pengadu mencabut laporannya, barang bukti dan tersangka belum ditemukan dan pnyelesaian diluar persidangan dan Peranan Polri untuk mengamankan pelaksanaan ekseskusi jaminan fidusia secara lancar, aman dan dapat dipertanggungjawabkan serta terlindunginya keselamatan barang dan keamanan penerima dan pemberi karena biasanya penerima fidusia menolak memberi barang, adanya ancaman dari salah satu pihak sehingga dapat menganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Disaranakan perlunya lembaga pembiayaan memperhatikan kemampuan konsumen sesuai dengan pendapatan/daftar gaji dalam membayar angsuran.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN DAN PENCABUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES SIGI) MAHMUD, APRISAL; TAHIR, RIDWAN; AWALIAH, AWALIAH
Legal Opinion Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas tentang perbedaan pelaporan dan pengaduan yakni pengaduan hanya dapat dilakukan oleh orang orang tertentu yang disebut dalam UU dan dalam kejahatan tertentu, sementara laporan dapat dilakukan oleh siapa saja dapat melaporkan, dan semua tindak kejahatan atau tindak pidana, melihat fenomena pengaduan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak terjadi khususnya di wilayah kabupaten sigi penulis mengumpulkan data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif yakni menguraikan fakta-fakta lapangan serta kajian-kajian teoritis, yang kemudian disimpulkan secara induktif. data kasus pengaduan KDRT di polres sigi  yang terjadi di wilayah kab.sigi ( data tahun 2015 – 2016) cenderung dan di dominasi dengan kesepakatan damai antara korban dan pelaku. dimana seringkali proses hukum tidak dilanjutkan keproses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan( dalam pasal 51 dan 52 UU 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT jelas di sebutkan merupakan delik aduan. Kesepakatan damai atau pencabutan pengaduan KDRT antara korban dan pelaku seringkali didasari atas kesadaran bahwa mereka masih dalam hubungan perkawinan dan akibat yang ditimbulkan dari proses hukum yang dilanjutkan hingga ke pengadilan dapat melahirkan perceraian, serta membahas akibat hukum  pencabutan pengaduan kasus KDRT.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGAPUSAN KDRT (Studi Kasus Polres Kota Palu) Sartika, Madia; Yusman, Benny D.; Awaliah, Awaliah
Legal Opinion Vol 6, No 6 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas penegakan hukum tentang kekersan dalam rumah tangga di Indonesia dari prospektif sosiologi. Soerjono soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat di tentukan oleh beberapa faktor, yaitu apatar hukum, asilitas hukum, kesadaran hukum, kaidah hukum, dan budaya hukum. Prespektif sosiologis di pilih dalam kajian karena penegakan hukum tidak lain adalah upaya melaksanakan hukum dalam masyarakat yang meniscayakan terjadinya interaksi antara hukum sebagai ketentuan normative dengan unsur-unsur dalam masyarakat, seperti nilai, institusi, norma dan lain-lain. Hukum tentrang kekerasan dalam rumah tangga yang di berlakukan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 hingga saat ini belum sepenuhnya dapat di tegakan secara efekti untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT.
PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELANGGARAN ADAT DI DESA SKAR SARI KECAMATAN BUMI RAYA KABUPATEN MOROWALI Putra, Kadek Ariana; Allang, Achmad; Awaliah, Awaliah
Legal Opinion Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Sanksi Adat terhadap Pelanggaran Adat di Desa Sekar Sari. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini Jenis-jenis pelanggaran yang di jatuhi sanksi adat di Desa Sekar Sari, bagaimanakah proses penyelesaian penerapan sanksi pidana Adat di  Desa Sekar Sari, dan bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi Pidana Adat di Desa Sekar Sari. Meode penelitian  yaitu yuridis empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, Penerapan Sanksi Pidana Adat di Desa Sekar Sari diterapkan sesuai dengan apa yang tercantum dalam awig-awig Desa Sekar Sari. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan ringan. Pemberian sanksi/ denda berupa denda dengan tenaga, denda dengan uang, denda penghasilan, denda kesepekang, denda penyucian pura dan dilakuan oleh kelihan desa adat. Proses penyelesaian penerapan sanksi pidana adat tidak melalui peradilan, sehingga bukan pidana yang dikenakan melainkan diselesaikan oleh sangkepan (rapat) desa dan dijatuhkan sanksi adat berupa sanksi upacara seperti pemarisudan atau prayascita (penyucian).Hambatan-hambatan dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat di Desa Adat Sekar Sari yaitu kurangnya sosialisasi terus menerus seperti pada saat sangkep (rapat) sehingga awig-awig betul-betul tertanam dan dapat dijadikan pedoman dalam diri setiap warga masyarakat adat. 
Co-Authors Adhiprabowo, I Gede Chakradeva Akril, Akril Alifia Agyan Wiratna Allang, Achmad Allang, Achmad Amalia, Hayuni Andi Nurul Isnawidiawinarti Achmad Annisa Sekar Widhi Apriliawati, Anita Armina, Armina Dewi Purnamawati Eni Widiastuti Eni Widiastuti, Eni Ernirita Erwan Setiyono Fadhillah, Harif Hamidah . Ida Ayu Putu Sri Widnyani Idriani Idriani, Idriani Imroatun, Tri Irawati, Diana MAHMUD, APRISAL Mappalahere, Farid Masmun Zuryati Mayangsari, Denny Novita Misparsih, Misparsih Mizwa Pasha Adiwijoyo Mursiah, Mursiah Nani Nurhaeni Natashia, Dhea Nur Mukarromah Purwani, Emy Purwati, Nyimas Heny Putra, Kadek Ariana Rani, Amelia Hartika Ratu Sekar Wangi Ridwan Tahir Riswan Hakim rita, erni Salam, Johnny Sari, Tria Astika Endah Permata Sarini Sarini Sartika, Madia Setiyono, Erwan shava, Belinda Waliya Shelvira Gustina Putri Siti Rahayu Sunandar, Mas Asep Vivi Nur Qalbi Wanda , Dessie Widhi , Annisa Sekar YUSMAN, BENNY D. Zuryati, Masmun Zuryati, Musmun