Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.816
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha JURNAL LITIGASI (e-Journal) Jurnal Komunikasi Hukum Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurnal Akta TANJUNGPURA LAW JOURNAL Unes Law Review Jurnal Simbur Cahaya Ganesha Law Review Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan AJAD : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat AL-SULTHANIYAH SCLS Tanjungpura Legal Review
Mega Fitri Hertini
Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura (UNTAN), Pontianak
Religion Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : TANJUNGPURA LAW JOURNAL

 1 
EKSISTENSI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT DI KAWASAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BETUNG KERIHUN DAN DANAU SENTARUM Hertini, Mega Fitri; Ismawati, Sri; Soa, Alfonsus Hendri; Herlina, Herlina; Karlina, Dina
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 8, No 1 (2024): VOLUME 8 NUMBER 1, JANUARY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v8i1.73305

Abstract

AbstractThis research aims to determine the existence of indigenous communities in the Betung Kerihun National Park (Taman Nasional Betung Kerihun - TNBK) and Danau Sentarum National Park (Taman Nasional Danau Sentarum - TNDS) areas. Betung Kerihun National Park and Danau Sentarum National Park were designated as national parks based on the Decree of the Minister of Forestry Number 47/Kpts-ii/1995 dated 5 September 1995. Based on the results of research that the existence of local wisdom of the community in the area of the Betung Kerihun National Park Hall and Danau National Park Sentarum (Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum - BBTNBKDS) is still a legal problem maintained despite many laws and regulations regarding conservation areas because there is synergy between the area management in this case is BBTNBKDS through programs that involve the indigenous community. Legal protection of community rights in the BBTNBKDS area is also a concern of area managers, as evidenced by the follow-up of cases of legal violations committed by certain individuals that harm the community and are contrary to regulations relating to the management of conservation areas both in TNBK and in TNDS. Efforts made by the BBTNBKDS Manager when there is a conflict of interest related to local wisdom are of course by making strategic programs with the hope that the community will participate in preserving nature with their local wisdom. This shows that there is synergy between the area managers, in this case the Betung Kerihun and Lake Sentarum National Park Hall through programs that involve the community, which results in the preservation of the local wisdom of indigenous peoples who still prioritize environmental sustainability.Abstrak  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi masyarakat adat di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) dan Taman Nasional Danau Sentarum (TNDS). Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum ditetapkan menjadi taman nasional berdasarkan Keputusan menteri Kehutanan Nomor 47/Kpts-ii/1995 tertanggal 5 September 1995. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Eksistensi kearifan lokal masyarakat di kawasan Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum (BBTNBKDS) tetap terjaga meskipun banyak peraturan perundang-undangan terkait kawasan konservasi karena ada sinergitas antara pihak penegelola kawasan dalam hal ini adalah BBTNBKDS melalui program-program yang melibatkan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat di kawasan BBTNBKDS juga menjadi perhatian pengelola kawasan, terbukti dengan ditindaklanjutinya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oknum tertentu yang merugikan masyarakan dan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi baik itu di TNBK maupun di TNDS. Upaya yang dilakukan Oleh Pengelola BBTNBKDS pada saat terjadi konflik kepentingan yang berkaitan dengan kearifan lokal tentunya dengan membuat program strategis dengan harapan masyarakat ikut serta menjaga kelestarian alam dengan kearifan lokalnya. Hal ini menunjukan adanya sinergitas antara pihak pengelola kawasan dalam hal ini adalah Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum melalui program-program yang melibatkan masyarakat memberikan hasil tetap terjaganya kearifan lokal masyarakat adat yang tetap menomorsatukan kelestarian lingkungan.
STUDI KASUS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DI KOTA PONTIANAK Herlina, Herlina; Hertini, Mega Fitri; Ismawati, Sri; Ismawartati, Ismawartati; Elida, Sri Agustriani
TANJUNGPURA LAW JOURNAL Vol 9, No 1 (2025): VOLUME 9 NUMBER 1, JANUARY 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/tlj.v9i1.73420

Abstract

AbstractChildren in Indonesia are protected by the existence of a legal umbrella through Law Number 35 Year 2014 on the amendment of Law Number 23 Year 2002 on Child Protection. One form of legal protection that is regulated is that children should not be exploited economically. However, the reality in the field is that we often see children who are economically exploited by people who only pursue personal gain without caring about the safety, health and education of children. The children are spread out in crowded places, coffee shops, cafes and on the streets in the morning, afternoon, even at night to offer cakes or snacks. The perpetrators of this economic exploitation of children have never been touched by the law even though there are threats of sanctions for the perpetrators, namely criminal sanctions for a maximum of 10 (ten) years and / or a maximum fine of Rp200.000.000,00 (two hundred million rupiah). This research is to find out, explore and examine the factors that have not been implemented law enforcement against perpetrators of child exploitation in Pontianak City (study of children as cake sellers). The approach method used in this research is a sociological juridical approach or socio legal research. The results show that there has never been law enforcement against the perpetrators due to the lack of understanding of the law enforcers themselves on the criminal offence of economic exploitation of children, so that the aspect of justice for children has never been obtained. Law enforcers have been more focused on cases of sexual exploitation of children, even though economic exploitation also has a negative impact on the mental development of children. Therefore, there needs to be concrete steps to tackle the economic exploitation of children to ensure their rights are protected.AbstrakAnak-anak di Indonesia mendapatkan perlindungan dengan adanya payung hukum melalui Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diatur adalah anak tidak boleh dieksploitasi secara ekonomi. Namun kenyataan dilapangan sering kita melihat anak-anak yang dieksploitasi secara ekonomi oleh oknum yang hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa memperdulikan keselamatan, kesehatan dan pendidikan anak. Anak-anak tersebut disebar di tempat-tempat keramaian, warung kopi, café maupun di jalan-jalan pada waktu pagi, sore, bahkan sampai malam untuk menawarkan kue atau jajanan.Terhadap pelaku eksploitasi anak secara ekonomi ini tidak pernah tersentuh hukum padahal sudah ada ancaman sanksi bagi pelakunya yaitu sanksi pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Penelitian ini untuk mengetahui, menggali dan mengkaji faktor-faktor belum dilaksanakannya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak di Kota Pontianak (studi terhadap anak sebagai penjual kue). Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis atau sosio legal research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum pernah adanya penegakan hukum terhadap pelaku disebabkan karena kurangnya pemahaman para penegak hukum itu sendiri terhadap tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi, sehingga aspek keadilan terhadap anak tidak pernah mereka dapatkan. Penegak hukum selama ini lebih berfokus pada kasus eksploitasi anak secara seksual, padahal eksploitasi ekonomi juga berdampak buruk terhadap perkembangan mental anak. Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret untuk menanggulangi eksploitasi anak secara ekonomi guna memastikan hak-hak mereka tetap terlindungi.
Co-Authors Abunawas Addhauly, Dio Aswad Alhadiansyah Angga Prihatin Aswandi ASWANDI Aswandi , Aswandi Aswandi Aswandi, Aswandi Azizurrahman , Sy Hasyim Devina Puspita Sari Dina Karlina Dina Karlina Diocto, Pniel Destenesse Edy Suasono Elida, Sri Agustriani Endah Rantau Itasari, Endah Erni Djun’Astuti Erwin Erwin Erwin Erwin Haryadi Henny Saida Flora Herlina Herlina Herlina Herlina, Hj. Hermansyah Hermansyah , Hermansyah Hermansyah Hermansyah Ichsani, Immada Ismawartati, Ismawartati Karlina, Dina kecihan monday, agustinus Maryana, Lina Muhammad Rafi Darajati Mukti, Plasma Versiana NIM. A1011141008, YULIANA Oktaviona, Oktaviona Purnadi, Purnadi Rachmawati Safaruddin Harefa Shalatan, Rhesas Siagian , Parulian Siagian, Parulian Siti Rohani Soa, Alfonsus Hendri Sri Ismawati Sri Widiyastuti Sri Widiyastuti Suhendar Suhendar, Suhendar Sy. Hasyim Azizurrahman Syarif Hasyim Azizurrahman Tiza Yaniza Vera Puji Lestari Vera Puji Lestari