Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.464
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Journal of Innovative and Creativity Jurnal SUTASOMA Jurnal Pengabdian Mandiri Jurnal Ragam Pengabdian Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Indonesia Berdampak: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Catha : Jurnal Penelitian Kreatif dan Inovatif Siyasah Dusturiyah: State Law Review Nusantara: Journal Law and Islamic Law Jurnal Pengabdian Cita Masyarakat Journal of State Democracy Journal of Law, Human Rights, Immigration, and Corrections Journal of Law, Social Science and Management Applied Environmental Sustainability And Technology (AEST) Journal of Advanced Studies and Interdisciplinary Innovation (JASIN)
Risman Setiawan
Universitas Halu Oleo
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Penyuluhan Hukum: Strategi Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Lahan Melalui Media Litigasi dan Non-Litigasi di Desa Puulowaru Deity Yuningsih; Zahrowati Zahrowati; Risman Setiawan
Dedikasi: Jurnal Pengabdian Pendidikan dan Teknologi Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2026): Dedikasi 2026
Publisher : Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/dedikasi.v4i2.170

Abstract

Sengketa pemanfaatan lahan merupakan persoalan yang kerap dihadapi oleh masyarakat pedesaan di Indonesia, termasuk di Desa Puulowaru, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, menjadi salah satu faktor penyebab berlarutnya konflik pemanfaatan lahan di tingkat desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan penyuluhan hukum mengenai strategi penyelesaian sengketa pemanfaatan lahan melalui dua jalur tersebut. Metode pelaksanaan meliputi observasi lapangan, koordinasi dengan aparat desa, penyampaian materi secara ceramah dan dialog interaktif, serta evaluasi pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kelebihan dan keterbatasan masing-masing jalur penyelesaian sengketa, serta pentingnya musyawarah dan mediasi sebagai langkah awal sebelum menempuh jalur pengadilan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model penguatan kesadaran hukum masyarakat desa secara berkelanjutan.
Meningkatkan Kesadaran Kritis Gen Z di SMAN 12 Kendari dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Lade Sirjon; Risman Setiawan; Fuad Nur; La Ode Muhamad Sulihin; La Ode Muhammad Taufiq Afoeli; La Patuju; Yan Fathahillah Purnama; Andi Khaedhir K. Petta Lolo; Arfa
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 6 (2025): NOVEMBER-DESEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/hr281d94

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang ekspresi bagi Generasi Z, termasuk siswa SMAN 12 Kendari. Namun, kemudahan dalam menyampaikan pendapat sering kali tidak diimbangi dengan kesadaran kritis, etika digital, dan pemahaman hukum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kritis siswa SMAN 12 Kendari dalam menyampaikan pendapat di media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Metode pelaksanaan meliputi pemaparan materi (ceramah), dialog interaktif, identifikasi permasalahan, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum pernah memperoleh pembelajaran khusus terkait etika berpendapat di media sosial dan masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah, khususnya dalam memverifikasi informasi serta memahami dampak sosial maupun konsekuensi hukum dari unggahan mereka. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan pemahaman siswa mengenai kebebasan berpendapat, etika digital, serta ketentuan hukum yang relevan, terutama terkait UU ITE. Pentingnya peran pendidikan formal dan literasi digital dalam membentuk Gen Z yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di media sosial.
THE URGENCY OF ESTABLISHING THE MERAH PUTIH VILLAGE COOPERATIVE IN REALIZING VILLAGE ECONOMIC SELF-RELIANCE Risman Setiawan
Jurnal SUTASOMA (Science Teknologi Sosial Humaniora) Vol 4 No 2 (2026): Juni 2026
Publisher : Universitas Tabanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the urgency of establishing the Merah Putih Village Cooperative to achieve village economic self-reliance through a normative legal approach. The primary issues addressed include the role of Presidential Instruction No. 9 of 2025 as a policy foundation for accelerating the formation of village cooperatives, and the integration of such policies within the legal frameworks of cooperative law, village law, people’s economic empowerment, and economic democracy principles. The research adopts legislative and conceptual methodologies, drawing on primary legal sources such as legislation and secondary sources including academic articles, legal journals, and scholarly studies. Findings demonstrate that the establishment of the Merah Putih Village Cooperative is normatively, economically, and institutionally urgent, as it can enhance access to capital, distribution of production outputs, marketing of local products, food security, and economic participation within the village community. Nevertheless, its effectiveness relies on regulatory clarity, cooperative governance, human resource capacity, synergy with Village-Owned Enterprises (BUM Desa), and ongoing oversight. The study concludes that the Merah Putih Village Cooperative could serve as a strategic instrument for village economic self-reliance if implemented in a participatory, transparent, and locally grounded manner.
Realizing Regional Elections Based on People’s Sovereignty: Constitutionality of Regional Elections through the DPRD Risman Setiawan
Siyasah Dusturiyah: State Law Review Vol. 1 No. 6 (2026): Siyasah Dusturiyah: State Law Review
Publisher : Yayasan Cahaya Generasi Positif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65101/ts2gg828

Abstract

Ambiguity in interpreting Article 18 of the UUD NRI 1945, particularly regarding the phrase “elected democratically,” has generated debate over direct regional head elections versus those held through the DPRD. This study aims to safeguard popular sovereignty within representative mechanisms while minimizing the adverse effects of high political costs and corruption risks. Employing a normative legal method, with legislative and conceptual approaches, the research addresses a gap in the literature on the constitutional design of regional head elections through the DPRD as an expression of popular sovereignty. The findings demonstrate that regional head elections conducted by the DPRD are constitutionally valid and consistent with democratic principles. This mechanism effectively reduces election expenditures and disrupts the cycle of political money. The study seeks to establish a normative basis for reinforcing popular sovereignty through an indirect election system that maintains popular legitimacy. In summary, the research concludes that regional elections conducted through the DPRD have significant implications for local government stability. The practical implications highlight the urgent need for regulatory frameworks to enhance public oversight and political party integrity, thereby ensuring popular sovereignty in the regional election process.
Perumusan Norma Pidana dalam Peraturan Daerah Pasca Reformasi Hukum Pidana Indonesia Risman Setiawan
Journal of Advanced Studies and Interdisciplinary Innovation (JASIN) Vol 1 No 2 (2026): May
Publisher : Journal of Advanced Studies and Interdisciplinary Innovation (JASIN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan hukum Peraturan Daerah dalam merumuskan norma pidana pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fokus utama penelitian ini adalah pada kebijakan hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia, yang mensyaratkan bahwa setiap rumusan tindak pidana dalam Peraturan Daerah harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus menjunjung tinggi kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan legislatif dan konseptual, menganalisis perumusan norma Peraturan Daerah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Temuan utama menunjukkan adanya pergeseran perspektif terkait hukuman pidana. Ruang lingkup kewenangan pemerintah daerah dalam merumuskan tindak pidana tidak bersifat otonom; tindak pidana dalam Peraturan Daerah harus sesuai dengan standar nasional mengenai kategori denda dan sanksi. Selain itu, pengakuan hukum adat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ruang bagi pemerintah daerah namun harus tetap sejalan dengan standar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus segera menyelaraskan dan menyinkronkan seluruh Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana guna memastikan kepastian hukum dan keadilan pasca implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.  
Co-Authors Afoeli, La Ode Muhamad Taufiq Andi Khaedhir K. Petta Lolo Andi Khaedhir Kamri Andini, Nurul Andini Arfa Besse Sari Angraeni Deity Yuningsih Dewi Ratnasari Rustam faisal, fitriah Fuad Nur Hardianto Hardianto Haris Yusuf Heryanti Heryanti Idaman Idaman Isnayanti Isnayanti Isnayanti Jumiati Ukkas La Ode M. Sulihin La Ode Muhamad Sulihin La Ode Muhammad Kaisar Demaq La Ode Muhammad Saleh Saputra La Ode Muhammad Taufiq Afoeli La Patuju Lade Sirjon Lade Sirjon Lapatuju LM. Taufik Afoeli Muhammad Labib Shiddiq Muhammad Ramadhan Kiro Mutia Nur Fadhilah Ruslan Ni Putu Sri Widiasih Nur Intan Nur Intan, Nur Nur, Fuad Pipit Somefotorono Majid Saputra, La Ode Muhammad Saleh Satriani Satriani Sirjon, Lade Syamsuddin Ukkas, Jumiati Yan Fathahillah Purnama Yan Fathahillah Purnama Zahrowati Zahrowati Zahrum N