Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.258
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Peuradeun Jurnal Hukum Samudra Keadilan MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Hukum Pelita JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Jurnal Abdimas Maduma Tirtayasa Journal of International Law Jurnal Malikussaleh Mengabdi ABDI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Muksalmina Muksalmina
Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
Sinergi Lintas Lembaga dan Masyarakat Dalam Penanganan Pengungsi di Lhokseumawe: Model Pendampingan Berbasis Kearifan Lokal dan Hukum Faisal, Faisal; Muksalmina, Muksalmina; Muammar, Muammar; Putri, Raihan; Setia Saputra, Nanda
Abdi Nusantara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 4 (2025): ABDI NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : PT Media Edukasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64198/abdinusantara.v1i4.64

Abstract

Aceh dikenal sebagai wilayah yang memiliki praktik baik dalam penanganan pengungsi, khususnya pengungsi luar negeri yang terdampar di wilayah pesisir. Kota Lhokseumawe menjadi salah satu daerah yang aktif dalam penanganan pengungsi melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat lokal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dan masyarakat dalam penanganan pengungsi melalui model pendampingan yang berbasis kearifan lokal Aceh dan pendekatan hukum yang berkeadilan. Metode pengabdian dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (FGD), sosialisasi hukum, serta pendampingan komunitas yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban pengungsi, peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga, serta pentingnya internalisasi nilai kearifan lokal Aceh seperti peumulia jamee dalam memperkuat pendekatan kemanusiaan. Model pendampingan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penanganan pengungsi yang berkelanjutan, humanis dan berkeadilan di tingkat lokal.
Pendampingan Pengelolaan Dana Desa yang Transparansi dan Akuntabilitas di Gampong Cot Keumuneng Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara Jafar, Sofyan; Asmara, Romi; Nuribadah, Nuribadah; Husni, Husni; Muksalmina, Muksalmina; Fatahillah, Fatahillah
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Januari - April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v7i1.7684

Abstract

Gampong Cot Keumuneng memiliki keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni dalam hal teknis dan regulasi tentang pengelolaan dana gampong secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Hal ini membuat perangkat gampong sering merasa khawatir akan risiko penyalahgunaan dana gampong sehingga bukan tidak mungkin akhirnya terjerat tindak pidana korupsi. Hal inilah yang menjadi alasan untuk pelaksanaan kegiatan PkM dalam memberikan pemahaman secara teknis mengenai pengelolaan dana gampong mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Pengelolaan dana gampong haruslah berfokus pada pembenahan infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik, pemberdayaan pemuda dan pemudi, serta permodalan untuk Badan Usaha Milik Gampong yang diharapkan dapat memberikan benefit tercapainya kesejateraaan masyarakat gampong. Dengan menggunakan metode pelaksanaan yang dimulasi dengan observasi lapangan, dan pendampingan, serta sosialisasi, tim PkM mencoba untuk mengedukasi masyarakat melalui pemberian pelatihan dan penyuluhan hukum tentang teknis pengelolaan dana gampong, serta mendampingi dan mengevaluasi hasil kegiatan. Hasil PkM menunjukkan yang sebelumnya kurang begitu memahami terutama terkait aturan hukum yang mengharuskan adanya keterbukaan informasi kepada publik untuk mendapatkan akses dalam memperoleh informasi yang jelas, termasuk terkait pengelolaan dana desa, menjadi lebih memahami dan melaksanakannya sehingga mitra dalam hal pengelolaan keuangan gampong harus berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik, dan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Model Perlindungan Hukum terhadap Hak Tenaga Kerja Wanita dalam Kontrak Kerja Perkebunan Sawit Aceh Utara Eko Gani PG; Muksalmina Muksalmina; Tasyukur Tasyukur; Nabhani Yustisi; Eka Chyntia
JURNAL HUKUM PELITA Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Pelita November 2025
Publisher : Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37366/jhp.v6i2.6327

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of women workers in employment contracts within the palm oil plantation sector in North Aceh Regency, with particular emphasis on the gap between normative regulations and their implementation in practice. The research employed a normative-empirical legal approach by combining statutory analysis with field data collected through interviews and observations with women workers, company representatives, and local labor authorities. The analysis was conducted qualitatively to compare the provisions of labor laws regarding maternity leave, menstrual leave, reproductive health rights, and social security with actual conditions experienced by women workers, most of whom are employed under daily or short-term contracts. The findings show that written contracts often fail to guarantee fundamental rights, while weak government oversight and persistent gender discrimination exacerbate the precarious position of women workers. The study concludes that an integrative model of legal protection is needed, which combines clear and fair contractual arrangements, effective state supervision, active participation of labor unions, and continuous gender-based legal education. Such a model is expected to ensure more equitable and humane working conditions for women workers in the palm oil plantation sector
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU UMKM DALAM MENJALANKAN TRANSAKSI DAGANG SECARA ELEKTRONIK DI KOTA LHOKSEUMAWE Muksalmina, Muksalmina; Gani PG, Eko; Hafizh, Muhammad
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 2 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i2.13119

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Kota Lhokseumawe. Perkembangan teknologi digital mendorong UMKM untuk beradaptasi melalui transaksi dagang elektronik dengan memanfaatkan marketplace, media sosial, maupun aplikasi e-commerce. Transformasi ini memang memberikan peluang dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing, namun juga menimbulkan persoalan hukum, seperti keabsahan kontrak elektronik, perlindungan konsumen, keamanan data pribadi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum transaksi elektronik bagi UMKM, menelaah implementasi perlindungan hukum di Kota Lhokseumawe, serta merumuskan solusi penguatan perlindungan hukum berbasis kebutuhan lokal. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio legal research), dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum, serta kajian empiris melalui wawancara dengan pelaku UMKM yang bertransaksi secara elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional seperti UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Perdagangan, dan UU UMKM telah memberikan kerangka normatif, implementasinya di Kota Lhokseumawe masih menghadapi kendala. Kendala substantif meliputi regulasi yang bersifat fragmentaris dan reaktif, sementara kendala fungsional berkaitan dengan belum adanya kebijakan lokal yang secara eksplisit melindungi UMKM dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih adaptif, peningkatan literasi hukum digital yang berkelanjutan, pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa daring yang efektif, serta sinergi kebijakan pusat dan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, perlindungan hukum terhadap UMKM dapat terwujud lebih optimal sehingga menciptakan ekosistem perdagangan digital yang aman, adil, dan berkelanjutan.
Co-Authors Adinda, Nurul Amrizal Amrizal Azzahra, Ayasha Putri Eka Chyntia Eko Gani PG Faisal Faisal Faisal Faisal Fatahillah, Fatahillah Fitri Maghfirah Fitria Mardhatillah Gunawati, Anne Hadi Iskandar Hamdani Hamdani Hasan Basri Hera Susanti, Hera Herinawati, Herinawati Hermalinda, Indah Hidayat, Hidayat Husni Husni Jummaidi Saputra Lastin, Juniant Maidi Saputra Malwengo, Joel Mardhatillah, Fitria Marya Ulfa Muammar Muammar, Muammar Muhammad Hafizh Muhammad Iqbal Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin Mukhlis Mukhlis Mukhlis Mukhlis Nabhani Yustisi Nanda Amalia Nasution, Anhar Nuribadah, Nuribadah Pajeri, Sahrizal Radhali Rahmadana, Rahmadana Raihan Putri Refania, Revika Rohani, Aceng Asnawi Romi Asmara Sabrina, Yunita Setia Saputra, Nanda Shabira, Afra Shira Thani Sofyan Jafar Solapari, Nuryati Sophia Listriani Sugeng Santoso Sulaiman Sulaiman Sulaiman Sulaiman Sulaiman Taniro, Suhada Tasyukur Tasyukur Thani, Shira Zainal Abidin