Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.011
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Peuradeun Jurnal Hukum Samudra Keadilan MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Wisanggeni : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh JAKTABANGUN: Jurnal Akuntansi dan Pembangunan Jurnal Abdimas Maduma Tirtayasa Journal of International Law Jurnal Malikussaleh Mengabdi JTA
Muksalmina Muksalmina
Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT BATAS GAMPONG OLEH KEUCHIK (Studi Kasus Di Gampong Uteuen Gathom Kecamatan Peusangan Selatan Kabupaten Bireuen) Ulfa, Marya; Herinawati, Herinawati; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22850

Abstract

Sengketa tanah adat batas gampong di Gampong Uteuen Gathom menunjukkan ketidaksesuaian antara kondisi faktual berupa ketiadaan dokumen batas wilayah yang sah dan ideal hukum sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa, hambatan yang dihadapi, dan upaya penyelesaian oleh Keuchik Gampong Uteuen Gathom. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pengumpulan data melalui studi pustaka dan lapangan, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa diselesaikan melalui musyawarah adat, namun belum menghasilkan keputusan final. Hambatan yang dihadapi antara lain tidak adanya bukti administratif batas wilayah, klaim sepihak berbasis kepentingan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum masyarakat, minimnya peran camat, serta ketegangan karena pelibatan aparat. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada identifikasi kelemahan kelembagaan adat dalam menyelesaikan sengketa batas gampong dan pentingnya integrasi hukum adat dan formal. Penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa belum optimal, sehingga disarankan agar keuchik memperkuat dokumentasi batas wilayah, meningkatkan edukasi hukum kepada masyarakat, dan membangun sinergi dengan aparat pemerintahan guna mencegah konflik berkepanjangan.
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENGGUNA PINJAMAN ONLINE (Studi Penelitian di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat) Refania, Revika; Faisal, Faisal; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22996

Abstract

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat sebagai konsumen jasa keuangan. Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan wajib melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pengguna pinjaman online serta upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna pinjaman online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yang berfokus pada penerapan dan penegakan praktis prinsip-prinsip hukum normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OJK telah mengimplementasikan kewenangannya secara optimal melalui empat aspek utama, yaitu pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan perlindungan konsumen. Regulasi seperti POJK No. 40/POJK/2024 dan POJK No. 6/POJK.07/2022 memberikan dasar hukum yang kuat dalam melindungi konsumen. Selain itu, OJK juga menjalankan perlindungan hukum secara preventif, administratif, dan represif melalui edukasi publik, pengelolaan pengaduan, penindakan terhadap pelanggaran, dan restitusi kepada korban. Meskipun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan tingginya penyebaran pinjaman online ilegal masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, penulis merekomendasikan agar OJK memperluas edukasi keuangan ke kelompok rentan seperti pelajar dan mahasiswa serta menyederhanakan akses dan prosedur pengaduan melalui aplikasi APPK.
PENYELESAIAN SENGKETA MENGENAI PEMBATALAN PERTUNANGAN MENURUT HUKUM ADAT (Studi Penelitian di Gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur) Adinda, Nurul; Herinawati, Herinawati; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23088

Abstract

Penyelesaian sengketa pembatalan pertunangan di gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak diselesaikan secara adat dengan melibatkan perangkat gampong kedua belah pihak, sesuai dengan adat yang berlaku di gampong Pasi Puteh dan perjanjian yang telah disepakati bersama saat prosesi pertunangan, apabila kesalahan berasal dari pihak wanita maka mahar yang telah diberikan wajib dikembalikan sepenuhnya dan apabila kesalahan berasal dari pihak lelaki maka mahar yang telah diberikan hangus menjadi hak wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan proses, hambatan, serta upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan sengketa pembatalan pertunangan menurut hukum adat di gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu pendekatan kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara. Hasil penelitian yang didapat yaitu Prosesnya melalui musyawarah keluarga, mediasi oleh perangkat gampong, serta pengambilan keputusan dan sanksi. Hambatan yang timbul yaitu selisih pendapat kedua belah pihak, adanya kebohongan dan perselisihan sanksi adat. Upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi yaitu dengan memberikan pemahaman tentang hukum adat yang berlaku dalam masyarakat gampong pasi puteh, melakukan evaluasi dengan menanyakan yang sejujur-jujurnya dan meminta untuk dikumpulkan bukti atas kesalahan yang terjadi, berbicara secara kekeluargaan dengan disepakati oleh kedua belah pihak dan perangkat gampong menegaskan bahwa sanksi tetaplah sanksi. Saran perangkat gampong agar lebih mengedepankan transparansi dan keadilan, menyediakan waktu yang cukup agar masing-masing pihak bisa menyampaikan argumentasi tanpa tekanan emosional dan lebih tegas dalam menyelesaikan permasalahan.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL Hermalinda, Indah; Amrizal, Amrizal; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23103

Abstract

Korban dalam kejahatan pornografi kerap mengalami tekanan psikologis dan reputasi korban menjadi buruk di hadapan publik, bahkan korban pun mendapat diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap korban seperti UU ITE, dan UU Pornografi, namun dalam praktiknya masih banyak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dan terdapat kendala dalam implementasi peraturan pelaksanaan. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap korban penyebaran video pornografi melalui media sosial dan hak-hak yang seharusnya di miliki korban penyebaran video pornografi melalui media sosial. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan menemukan aturan dan prinsip hukum terkait isu hukum yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan adanya tumpang tindih aturan pada UU ITE dan UU Pornografi menyebabkan korban sulit untuk melapor dalam mendapatkan perlindungan hukum penuh. UU TPKS sudah mengakomodir hak-hak korban seperti restitusi, konseling, bantuan medis, dan bantuan hukum, namun implementasi restiusi terkendala PP DBK yang belum mengatur secara jelas peran APH dan sumber pendanaan. Penulis merekomendasikan pemerintah perlu merevisi atau penambahan regulasi sepesifik untuk perlindungan korban pornografi agar hak-hak mereka terpenuhi sepenuhnya. Pemerintah juga perluu menyediakan rehabilitasi bagi korban dan edukasi publik mengenai hak-hak korban penyebaran pornografi.
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Penelitian Di Panti Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe) Shabira, Afra; Muhibuddin, Muhibuddin; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.23338

Abstract

Panti asuhan merupakan tempat pengasuhan yang sesuai dengan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) dan Konvensi Hak Anak (KHA), sehingga panti asuhan harus memahami standar dalam melakukan kegiatan panti dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara nasional dan Undang-undang agar anak mendapat pemenuhan hak sebagai seorang anak seutuhnya. Hak anak asuh diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 tahun. Dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk meneliti terkait dengan pelaksanaan pemenuhan hak dengan merumuskan permasalahan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak anak asuh sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kendala dan upaya mengatasinya. Metode penelitian yaitu: jenis penelitian kualitatif, Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak‑haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermakna suatu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti terpenuhi hak hak anak di panti asuhan Muhammadiyah Dari hasil penelitian Pengaturan tentang hak-hak keperdataan bagi anak di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dimana di dalam mengatur tentang hak-hak anak, Perubahan-perubahan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan bentuk usaha penjamin hak-hak anak serta bentuk perlindungan anak yang memiliki ruang lingkup yang luas, Dimana kesejahteraan anak bukan hanya berupa kebutuhan sosial serta ekonomi saja, namun aspek lainnya, seperti perlindungan di bidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan baik fisik, seksual serta lain sebagainya. Panti asuhan Muhammadiyah sudah memenuhi standar dalam hal pemenuhan hak-hak anak namun untuk kebersihan kamar mandi kurang memadai. Ruang makan kurang memadai dan tempat buat beribadah kurang memadai.
Synchronizing Sharia Financial Institution Qanun with National Regulations to Support MSMEs in Aceh Faisal, Faisal; Mukhlis, Mukhlis; PG, Eko Gani; Muksalmina , Muksalmina; Amalia, Nanda
Jurnal Ilmiah Peuradeun Vol. 13 No. 3 (2025): Jurnal Ilmiah Peuradeun
Publisher : SCAD Independent

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26811/peuradeun.v13i3.1978

Abstract

Law Number 11 of 2006 on the Government of Aceh provides a strong legal foundation for implementing Qanun Aceh Number 11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions. However, its effective integration with Indonesia’s national regulatory framework remains a persistent challenge. This study examines the synchronization between the Qanun and national legislation in the Sharia financial services sector, particularly in supporting the development of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Aceh. Employing an empirical legal method combined with a qualitative approach, the research collected primary data from Sharia Financial Institutions in Aceh and secondary data through an extensive review of academic literature and policy documents. The findings indicate that harmonizing local and national regulations is essential for strengthening the Sharia banking system, ensuring legal certainty, and enhancing financial inclusion for MSMEs. The study proposes a synchronization model emphasizing collaborative efforts among government authorities, Sharia financial institutions, and MSMEs. Such integration is expected to foster sustainable economic growth while reinforcing Aceh’s unique legal autonomy within Indonesia’s constitutional framework. This study contributes to the discourse on legal pluralism, financial governance, and regional economic empowerment in post-conflict and special autonomy regions.
Penyuluhan Hukum Tentang Digital Etik Dalam Penggunaan Sosmed di Kalangan Remaja Pada Siswa/i SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara Gani PG, Eko; Thani, Shira; Muksalmina, Muksalmina; Chyntia, Eka; Sulaiman, Sulaiman
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i2.3416

Abstract

Indonesia yang telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang menyebabkan penggunaan internet dan tehnologi digital terus berkembang pesat dalam kehidupan sehari hari. Di usia 15-17 tahun juga sudah menjadi usia yang cukup bagi mereka untuk memahami bagaimana mengakses internet untuk kebutuhan pendidikan, hiburan bahkan bersosialisasi dengan orang lain. Dengan pemahaman yang baik dalam mengakses internet ini, kadang mereka melupakan bahwa ada norma dan etika tersendiri di dalam penggunaan internet.  Para remaja di SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara tentunya sudah tidak asing dengan dunia digital. Pihak sekolah juga telah berupaya untuk mengedukasi peserta didik dalam etika digital. Namun demikian, pembahasan mengenai konsep Netiket atau Net Etiket atau Etika Digital belum dijelaskan secara detil dan terperinci di dalam muatan materi di sekolah. Maka dari itu yang manjadi permasalahan dalam pengabdian ini adalah bagaimana menimbulkan pemahaman dari minimnya pengetahuan remaja tentang penerapan digital etik dalam menggunakan sosial media. Kurangnya pemahaman mitra terkait dampak yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial yang tidak menggunakan digital etik. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta didik yakni siswa SMA Swasata Iskandar Muda terhadap etika digital, sehingga berkontribusi dalam menumbuhkan tingkat kesadaran hukum bagi remaja, serta melakukan analisis terhadap jenis dan dampak dari penggunaan mendi sosial yang tidak mengedepankan digital etik. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masayarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum berupa pemaparan materi dari narasumber serta diskusi tanya jawab dari peserta penyuluhan tentang pentingnya memahami digital etik dan perlunya menerap etika dalam bersosial media. Hasil yang di dapatkan dari pengabdian ini adalah siswa mengetahui bagaimana harus menghadapi orang-orang yang sudah terlanjut salah dalam menggunakan media sosial, siswa mengetahui sikap yang harus dilakukan apabila berada di lingkungan Sosial media. Siswa mengetahui perilaku baik dan buruk yang sepatutnya dihindari agar tidak terjerumus ke pengguanaan sosial media negatif. Siswa juga memahi aturan yang terkait dengan informasi dan teknologi baik dalam hukum nasional. Kegiatan pengabdian masyarakat di SMA Swasta Iskandar Muda Aceh Utara berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari para peserta. Penyuluhan ini merupakan suatau upaya preventif dalam mencegah para siswa/I kejahatan dimedia sosial dan menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa/I dalam menggunakan media sosial.
Pelatihan dan Pengembangan Karakter Dalam Mencegah Aksi Bulliying Anak Usia Dini Di Kampung Jawa Lama Kota Lhokseumawe Asmara, Romi; Thani, Shira; Mardhatillah, Fitria; PG, Eko Gani; Muksalmina, Muksalmina
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4040

Abstract

Sosialisasi hukum sebagai upaya pencegahan aksi bullying mulai dari usia dini merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran anak-anak mengenai dampak negatif bullying dan cara-cara mengatasinya. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru dan anak-anak terkait aksi bullying dan tindakan yang dapat dilakukan ketika menjadi korban. Pemahaman guru dan orangtua perlu ditingkatkan dengan pendekatan persuasif agar korban dapat lebih berani melaporkan atau terbuka baik dengan orang sekitar, orangtua atau guru, sehingga dapat diidenfikasi serta diselesaikan secara cepat dan tepat. Kegiatan sosialisasi hukum diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anak-anak terhadap bahaya bullying. Bullying memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan korban hingga dewasa. Aktivitas disekolah akan terganggu karena depresi dan perasaan tidak senang untuk mengikuti jam pelajaran sebab dihantui oleh perasaan tidak bahagia mengikuti sekolah. Akibat bullying pada korban akan merasa takut dan perasaan ingin menyendiri. Korban akan merasa malas untuk pergi ke sekolah sehingga berkepanjangan akan menggangu konsentrasi dan mempengaruhi nilai akademiknya. Hasil kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak-anak terhadap bahaya bullying serta memperkuat upaya pencegahannya.
Pendampingan Perangkat Adat Gampong Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Adat Di Gampong Paya Gaboh Sulaiman, Sulaiman; Muksalmina, Muksalmina; PG, Eko Gani; Mardhatillah, Fitria; Tasyukur, Tasyukur; Azzahra, Ayasha Putri; Rahmadana, Rahmadana
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4316

Abstract

Pendampingan penyelesaian sengketa secara adat pada gampong Paya Gaboh dilatarbelakangi karena melihat keterbatasan pengetahuan dan kapasitas perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa secara efektif. Hal ini dapat menghambat proses penyelesaian sengketa yang adil dan memadai bagi masyarakat setempat. Ada potensi ketidakjelasan dalam hukum adat yang diterapkan dan implementasi dalam proses penyelesaian sengketa secara adat di Gampong Paya Gaboh. Dampaknya menyebabkan ketidakpuasan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada institusi adat. Tujuan utama kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan efektivitas perangkat adat dalam menyelesaikan sengketa secara adat di Gampong Paya Gaboh. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah memperbaiki proses penyelesaian sengketa, meningkatkan kepercayaan masyarakat pada institusi adat, dan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis di masyarakat setempat. Diperlukannya pembinaan dan pendampingan untuk perangkat adat tentang prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara adat, prosedur yang tepat, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Selain itu, menyediakan pendampingan langsung tatacara penanganan sengketa tertentu. Pendampingan dengan perangkat adat untuk mengembangkan pedoman dan prosedur yang jelas serta transparan untuk penyelesaian sengketa ini akan membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan konsistensi dalam proses penyelesaian sengketa. Setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan diharapkan para perangkat adat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menangani sengketa secara adat dengan lebih efektif untuk peningkatan kepercayaan masyarakat pada institusi adat dan lingkungan sosial yang lebih harmonis di Gampong Paya Gaboh.
Penguatan Kapasitas Aparatur Gampong dalam Mediasi Sengketa Adat di Aceh Utara Eko Gani PG; Muksalmina; Eka Chyntia; Sulaiman
JURNAL ABDIMAS MADUMA Vol. 4 No. 1 (2025): April, 2025
Publisher : English Lecturers and Teachers Association (ELTA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52622/jam.v4i1.398

Abstract

Gampong Lhok Jok, yang terletak di Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, memiliki tradisi kuat dalam menyelesaikan sengketa melalui mekanisme adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Namun, tantangan dalam kapasitas aparatur gampong untuk memediasi konflik secara efektif mendorong dilaksanakannya program pengabdian masyarakat ini. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan perangkat gampong, khususnya dalam hal teknik mediasi, melalui pendekatan partisipatif yang mencakup workshop interaktif, sesi pelatihan, dan penyusunan panduan praktis mediasi. Selain itu, dibentuk jaringan kerja antar gampong untuk saling mendukung dalam penanganan sengketa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan mediasi aparatur gampong, sekaligus menghasilkan dokumen panduan yang aplikatif dan relevan dengan konteks lokal. Proses mediasi yang sebelumnya hanya berdasarkan pengalaman kini didukung oleh pedoman yang terstruktur, sehingga pelaksanaannya menjadi lebih konsisten dan efektif. Diskusi dan evaluasi kegiatan memperlihatkan bahwa penguatan lembaga adat sebagai mediator turut menjaga harmoni sosial serta menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada pelestarian sistem sosial-budaya lokal yang berkelanjutan Kata Kunci : Kapasitas; Mediasi; Sengketa; Aparatur
Co-Authors Adinda, Nurul Amrizal Amrizal Azzahra, Ayasha Putri Eko Gani PG Eko Gani PG Faisal Faisal Faisal Faisal Fitri Maghfirah Fitria Mardhatillah Gaja, Eko Gani Gunawati, Anne Hadi Iskandar Hamdani Hamdani Hasan Basri Hera Susanti, Hera Herinawati, Herinawati Hermalinda, Indah Hidayat, Hidayat Lastin, Juniant Maidi Saputra Malwengo, Joel Mardhatillah, Fitria Marya Ulfa Muammar Muammar, Muammar Muhammad Hafizh Muhammad Iqbal Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin Mukhlis Mukhlis Mukhlis Mukhlis Nanda Amalia Nasution, Anhar Nurbayani Nurbayani Pajeri, Sahrizal Radhali, Radhali Rahmadana, Rahmadana Raihan Putri Refania, Revika Rohani, Aceng Asnawi Romi Asmara Sabrina, Yunita Salami Mahmud Shabira, Afra Shira Thani Solapari, Nuryati Sophia Listriani Sugeng, Santoso Sulaiman Sulaiman Sulaiman Taniro, Suhada Tasyukur, Tasyukur Thani, Shira Zainal Abidin