Claim Missing Document
Check
Articles

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM SEMBAKO SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDI DI DESA KARANGWUNGU LOR KECAMATAN LAREN KABUPATEN LAMONGAN) Sya'diyatus Salamah; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n3.p819-834

Abstract

Kemiskinan merupakan hal yang masih menjadi permasalahan besar di Indonesia, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang semakin memperparah kondisi kemiskinan di Indonesia. Untuk menanggulangi hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan perluasan program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang kini ditransformasikan menjadi Program Sembako untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat dengan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga masyarakat miskin. Desa Karangwungu Lor merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan Program Sembako namun terdapat permasalahan terkait pelaksanaan Program Sembako yang menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat sekitar, hal tersebutlah yang mendasari peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Program Sembako yang telah dilaksanakan selama pandemi Covid-19 di Desa Karangwungu Lor tersebut sudah berjalan dengan efektif atau belum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif jenis deskriptif dengan fokus penelitian menggunakan pengukuran efektivitas meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil pengukuran efektivitas pelaksanaan Program Sembako di Desa Karangwungu Lor Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan mengacu pada indikator efektivitas program tersebut dapat disimpulkan masih belum efektif dan masih perlu adanya peran pemerintah untuk dapat memperbaiki kualitas pelaksanaan Program Sembako di Desa Karangwungu Lor terutama dalam unsur pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, dan ketercapaian tujuan. Kata kunci: Kemiskinan, Covid-19, Program Sembako. Poverty is still a big problem in Indonesia, coupled with the Covid-19 pandemic which is increasingly exacerbating the conditions of poverty in Indonesia. To overcome this, one of the efforts made is by expanding the BPNT Program (Non-Cash Food Assistance) which is now being transformed into the Sembako Program to meet the food and nutritional needs of the community by reducing the burden of household expenses for the poor. Karangwungu Lor Village is one of the villages that received assistance from the Sembako Program but there were problems related to the implementation of the Sembako Program which caused various reactions from the surrounding community, this is what underlies researchers interested in conducting research with the aim of knowing whether the implementation of the Sembako Program has been carried out during the Covid pandemic. -19 in Karangwungu Lor Village has been running effectively or not. This study uses a descriptive qualitative research method with a research focus using effectiveness measurements including program understanding, right on target, on time, achieving goals and real changes. Based on the research, it was found that the results of measuring the effectiveness of the implementation of the Basic Food Program in Karangwungu Lor Village, Laren District, Lamongan Regency Referring to the program effectiveness indicators, it can be concluded that it was still not effective and there was still a need for the role of the government to be able to improve the quality of the implementation of the Basic Food Program in Karangwungu Lor Village, especially in terms of program understanding. , right on target, on time, and the achievement of goals. Keywords: Poverty, Covid-19, Basic Food Program.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN Nike Yulis Nur Ivana; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 10 No 3 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n3.p995-1008

Abstract

Kebebasan Informasi merupakan hak asasi yang fundamental. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa informasi lembaga pemerintah dan non pemerintah dianggap sulit dijangkau masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi kebjakan keterbukaan informasi publik yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pengambilan data data melalui wawancara dan observasi langsung baik di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan maupun pada media digital yang digunakan oleh petugas dalam menyebarluaskan informasi publik. Hasil diperoleh adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu faktor standar dan sasaran, sumberdaya, komunikasi, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, dan kondisi sosial ekonomi politik sudah cukup terpenuhi dengan baik, hanya saja terdapat kendala pada faktor sumberdaya yang perlu ditingkatkan lagi kualitas dari sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan- pelatihan, pemahaman yang mendalam tentang standar dan sasaran dan pemahaman daftar informasi yang harus dipublikasikan kepada seluruh staff. Kata Kunci: Impelementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Lamongan Freedom of Information is a fundamental human right. Experience so far shows that information from government and non-government institutions is considered difficult to reach by the public. The problem raised in this paper is how the Lamongan Regency One Stop Investment and Licensing Service in implementing public information disclosure policies in an effort to realize good governance. This study examines the implementation of the public information disclosure policy carried out by the Lamongan Regency Investment and One Stop Integrated Licensing Service. This research was conducted using a qualitative descriptive method, with data collection through interviews and direct observation both at the Office of Investment and One Stop Integrated Licensing Service in Lamongan Regency and on digital media used by officers in disseminating public information. The results obtained are the factors that can affect the success of policy implementation, namely standard and target factors, resources, communication, characteristics of implementing agents, disposition of implementors, and socio-economic conditions that have been well met, it's just that there are constraints on resource factors that need to be improved. again the quality of human resources by conducting trainings, in-depth understanding of standards and objectives and understanding of the list of information that must be published to all staff. Keywords: Policy Implementation, Public Information, Lamongan Regency Government
Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Secara Online Paket Lengkap (SIMINAKSOPAL) di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek) Shela Aprilia; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1243-1256

Abstract

Adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia, mengakibatkan terhambatnya pelayanan publik karena penyelenggara pelayanan publik tidak dapat melayani masyarakat secara langsung sehingga perlu adanya inovasi-inovasi agar pelayanan tidak terhambat seperti memberikan pelayanan melalui sistem online atau e-Government. Salah satu instansi publik yang melakukan pelayanan melalui sistem online yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek melalui aplikasi Siminaksopal. Inovasi Siminaksopal ini bertujuan untuk meminimalisasi pelayanan tatap muka karena pelayanan adminduk dapat diakses melalui website dan aplikasi siminaksopal. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan komponen aspek-aspek dalam implementasi e-Government untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik menurut Rianto dan Lestari (2012:43) antara lain Perangkat Keras (Hardware), Perangkat Lunak (Software), Human Resources (SDM), Data dan Informasi, Struktur Organisasi, Komunikasi, dan Sikap Pelaksana. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi Siminaksopal berjalan dengan baik. Dari komponen hardware dan software yang sudah memadai dan mudah diakses oleh masyarakat. SDM sudah sangat terlatih dan memberikan pelayanan dengan baik, meskipun tidak semua pegawai berlatar belakang pendidikan IT namun terdapat pelatihan khusus untuk petugas verifikator. Data dan informasi, dokumen-dokumen berbentuk dokumen elektronik yang disimpan dalam server komputer yang hanya dapat diakses yang mempunyai hak akses. Dalam struktur organisasi petugas yang telah disusun sudah bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing dengan baik. Komunikasi dalam penerapan inovasi ini sudah cukup baik namun diharapkan kedepannya agar lebih menyeluruh dan merata kepada masyarakat. Dalam penerapannya inovasi ini mendapatkan respon yang positif baik oleh pelaksana maupun pengguna. Kata Kunci : Implementasi, E-Government, Siminaksopal The outbreak of the corona virus 19 in Indonesia has resulted in less than optimal public services because service agencies cannot serve directly, so there needs to be innovations so that online or e-government services are not hampered. One of the public agencies that provide services through an online system is the Trenggalek Regency Population and Civil Registration Service through the Siminaksopal application. This Siminaksopal innovation aims to minimize face-to-face services because adminduk services can be accessed through the siminaksopal website and application. The research method used is descriptive qualitative. In this study, the components of the implementation aspects of e-government according to Rianto and Lestari include Hardware, Software, Human Resources, Data and Information, Organizational Structure, Communication, and Implementing Attitudes. The results of the study indicate that the application of the Siminaksopal application is running well. From the components of hardware and software that are adequate and easily accessible to the public. Human resources are highly trained and provide good service, although not all employees have an IT education background, there is special training for verifier officers. Data and information, documents in the form of electronic documents stored on computer servers that can only be accessed by those who have access rights. In the organizational structure, the officers who have been prepared have worked well in their respective fields of work. The communication applied to these innovations is quite good, but it is hoped that in the future it will be more comprehensive and evenly distributed to the community. In its application, this innovation has received positive responses from usersand implementers. Keywoard : Implementation, E-Government, Siminaksopal
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (STUDI: EKSISTENSI MUSEUM SEPULUH NOPEMBER DI KOTA SURABAYA) Diasry Putri Cantika; Badrudin Kurniawan
Publika Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v10n4.p1227-1242

Abstract

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 5 Tahun 2005, pemerintah berupaya melestarikan cagar budaya yang ada di Kota Surabaya salah satunya yaitu Museum Sepuluh Nopember. Namun dalam implementasinya masih ditemukan kendala pelestarian cagar budaya seperti AC bocor, diorama yang masih terus dalam perbaikan, keluhan masyarakat pada pencahayaan khususnya pada ruang diorama statis dan pemanfaatan tata letak koleksi yang masih kurang mengakibatkan masyarakat enggan berkunjung dan beranggapan bahwa pelestarian cagar budaya kurang diperhatikan sepenuhnya. Hal ini juga berpengaruh ke eksistensi museum yang sebelumnya kurang diketahui masyarakat menjadi makin menurun terutama setelah terdampak Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pelestarian Cagar Budaya (Studi Eksistensi Museum Sepuluh Nopember Kota Surabaya). Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui observasi dengan mewawancarai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya, Dinas Kebudayaan Kota Surabaya, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan implementasi kebijakan pelestarian cagar budaya pada Museum Sepuluh Nopember di Surabaya telah berjalan sesuai prosedur administratif yang ada, tetapi masih ditemukan hambatan seperti kurangnya anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kota, kurang kompetennya sumberdaya manusia dalam melaksanakan kebijakan pelestarian, dan tidak adanya kerjasama Pemerintah Kota dengan investor swasta. Saran yang diberikan yaitu dengan meningkatkan kompetensi Tim Cagar Budaya sesuai prinsip good governance, mengadakan kerjasama dengan investor swasta sehingga dapat membantu kendala yang dialami terutama sumberdaya finansial, meningkatkan promosi dan sosialiasi ke masyarakat agar untuk meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian cagar budaya bisa berjalan dengan efektif. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelestarian Cagar Budaya, Museum Sepuluh Nopember. With the Surabaya City Regional Regulation No. 5 of 2005, the government is trying to the existence of cultural heritage in the city of Surabaya, which is the Ten November Museum. However, in its implementation, it is still found the preservation of cultural heritage such as air conditioning leaking, dioramas that are still developing in repair, public complaints about lighting, and utilization of layout or layout as well as collections that are still lacking. This also affects the museum, which was previously known to the public to be decreasing especially after the Covid-19. The purpose of this study is to describe the implementation of the Cultural Conservation Preservation Policy (Study of the Existence of the Ten November Museum, Surabaya City). The management method is descriptive methods and data collection techniques through observation by interviewing the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) of the Museum and Cultural Arts Building,the Surabaya City Culture Office, and the community. Based on the observation, the cultural heritage preservation policy at the Ten November Museum in Surabaya has been running according to existing administrative procedures, but there are still obstacles such as the lack of budget allocated by the City Government, incompetence of resources in carrying out conservation, and the absence of cooperation between the City Government and private investors. The advice is to improve the competence of the Cultural Conservation Team according to the principles of good governance, establish cooperation with private investors and increase promotion. Keywords: Policy implementation, Cultural Conservation, Ten November Museum.
PELATIHAN PEMBUATAN MINUMAN POKAK UNTUK MENINGKATKAN IMUN TUBUH PADA MASA PANDEMI CORONA DI RT 04 RW 05 KELURAHAN PAKIS KECAMATAN SAWAHAN KOTA SURABAYA Meirinawati Meirinawati; Tjitjik Rahaju; Indah Prabawati; Badrudin Kurniawan; Galih W. Pradana; Deby Febriyan Eprilianto
Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2022): Vol.7, No.2 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/abdi.v7i2.11167

Abstract

Salah satu wilayah di Kota Surabaya yang rentan terhadap penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yakni Kelurahan Pakis. Salah satu permasalahan yang ada di kelurahan ini yakni beberapa masyarakat belum begitu memahami bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi minuman tradisional. Oleh karena itu Tim PKM menyelenggarakan pelatihan pembuatan minuman pokak bagi masyarakat RT 04 RW 05 Kelurahan Pakis. Pelaksanaan PKM dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada ibu-ibu Dasa Wiswa RT 4 RW 5 tentang: (1) kelompok rentan Covid-19; (2) kebijakan pemerintah dalam pencegahan Covid-19 (3) peningkatan daya tahan tubuh; (4) minuman tradisional untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Berikutnya adalah kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi warga mengenai mudahnya membuat minuman tradisional secara mandiri. Bentuk PKM seperti ini cukup efektif untuk mengatasi permasalahan Masyarakat RT 04 RW 05 Kelurahan Pakis. Hasil Pre Test dan Post Test menunjukkan bahwa para peserta mengalami peningkatan pemahaman mengenai minuman pokak serta cara pembuatannya. Selain itu dari diskusi terlihat bahwa peserta antusias ingin mencoba sendiri membuat minuman pokak di rumah masing-masing.
PELATIHAN TATA KELOLA KEARSIPAN BERBASIS PRINSIP 5 S UNTUK MENDUKUNG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA KUPANG, KECAMATAN JABON, KABUPATEN SIDOARJO Galih Wahyu Pradana; Badrudin Kurniawan; Meirinawati Meirinawati; Indah Prabawati
Jurnal ABDI: Media Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/ja.v5n2.p89-95

Abstract

Tata kelola kearsipan memiliki peranan penting bagi setiap instansi tidak terkecuali bagi Pemerintah Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah Desa Kupang membutuh beragam informasi sebagai sumber daya pendukung. Tata kelola kearsipan yang baik mampu mendukung kedua kegiatan tersebut. Namun peneliti menemukan beberapa kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah Desa Kupang sehingga tata kelola kearsipan belum berjalan optimal. Berberapa hal yang menjadi kekurangan pemerintah Kupang misalnya (1) Kurangnya pemahaman perangkat desa tentang penerapan 5 S (Seiton, Seiri, Seisou, Seiketsu dan Shitsuke); (2) masih terbatasnya ketrampilan aparat dalam penerapan 5S; (3) Terbatasnya pemahaman perangkat tentang format baru buku register desa dan keterkaitan tata kelola kearsipan yang baik dengan pencatatan buku register desa. Berdasarkan permasalahan tersebut Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, berkeinginan untuk membantu perangkat Desa Kupang untuk meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan dan administrasi pemerintahan desa. Terdapat 2 kegiatan diselenggarakan oleh tim yakni (1) Pemaparan dan diskusi tentang penerapan prinsip 5 S untuk mendukung administrasi pemerintah desa dan (2) Simulasi penerapan prinsip 5S dan pencatatan buku register desa. Meskipun perangkat desa menyambut positif kegiatan yang tim lakukan namun masih ada beberapa masukan yang mereka berikan terkait pelaksanaan PKM, misalnya perangkat desa menginginkan waktu pelatihan yang lebih lama dan Tim PKM diberikan saran juga untuk berkoordinasi dengan pemerintah Kecamatan Jabon tentang tata kelola kearsipan, mengingat selama ini Pemerintah Kecamatan yang melakukan penilaian kepada Desa Kupang. Kata Kunci : tata kelola kearsipan, prinsip 5S, administrasi pemerintahan desa
PENERAPAN ETIKA LAYANAN DALAM PERSPEKTIF KOLABORASI GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA Meirina wati; Tjijik Rahaju; Muhammad Farid Ma`ruf; Badrudin Kurniawan; Galih Wahyu Pradana
DIA: Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2018): Desember
Publisher : Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (176.765 KB) | DOI: 10.30996/dia.v16i2.1901

Abstract

The existence of the PDAM is one of the things that must be observed because it is one of the Regional Owned Enterprises that provides public services. The urgency of regional business entities in the form of PDAMs becomes increasingly important, considering that as a business entity, the PDAM does not only function to provide services to the community in the form of clean water. But it is also required to be able to contribute economically to the region, so that the area is able to be independent as the essence of autonomy given to the area. This study was designed using a qualitative and quantitative approach. A qualitative approach was developed in order to provide a comprehensive picture of the cooperation built by the PDAM with other parties. Cooperation is built by basing on the vision, mission and objectives of the PDAM to provide better service. The focus of the research was developed from the stages of collaborative governance proposed by Ratner. While the quantitative approach was developed to explore customer responses related to cooperation established by PDAMs to improve services. The purpose of this study is to create a customer service model based on customer recommendations. This goal is based on a shift in the practice of public services that must be able to respond to customer needs satisfactorily, without violating rules and application of applicable service ethics. In addition, there is also a theoretical shift from government to governance.
Analisis E-Readiness Pemerintah Desa dalam Pengembangan E-monografi Desa Eprilianto, Deby Febriyan; Prabawati, Indah; Ma'ruf, Muhammad Farid; Kurniawan, Badrudin; Pradana, Galih Wahyu
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2/Juli (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i2.2832

Abstract

Abstract— Peran pemerintah desa dalam mendorong percepatan pembangunan nasional sangatlah penting. Oleh karena itu perbaikan manajemen data desa sangatlah diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan tersebut. Data desa memiliki posisi yang sangat strategis dan sangat dibutuhkan untuk setiap proses pembangunan yang dilakukan. E-monografi desa sebagai wujud inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Kedungpeluk sebagai upaya perbaikan proses pengelelolaan data desa (mulai pengumpulan, pengelolaan/pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan update data desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis e-readiness Pemerintah Desa Kedungpeluk dalam pengembangan E-monografi desa. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif melalui wawancara, survei lapangan/observasi langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga indikator yaitu kesiapan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia dan kesiapan kebijakan (Peter dalam Staletic, et.al. 2020) di Desa Kedungpeluk sudah cukup siap. Dari aspek kesiapan infrastruktur teknologi diperlukan penambahan unit yang diperuntukkan khusus untuk pengembangan dan pemanfaatan e-monografi desa melalui pengalokasian anggaran desa dan melalui kerjasama dengan pihak lain. Sedangkan dari aspek kesiapan sumber daya manusia diperlukan penambahan jumlah perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan yang dibutuhkan dan pembentukkan taks force atau bagian/sub-bagian dalam struktur pemerintah desa yang memiliki tugas pengembangan dan pemanfaatan e-monografi desa, dan mengirimkan perangkat desa dalam program pelatihan terkait dengan e-government atau e-monografi desa. Terakhir dari aspek kesiapan kebijakan diperlukan penetapan peraturan Desa Kedungpeluk terkait dengan petunjukan teknis dalam pengembangan dan pemanfaatan e-monografi desa. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk mendukung keberhasilan pengembangan e-monografi secara optimal. Keywords— E-monograph, E-readiness, Pemerintah Desa, dan Data Desa) Abstract— The role of the village government in encouraging the acceleration of national development is very important. Therefore, improvement of village data management is needed to support the acceleration of development. Village data has a very strategic position and is needed for every development process carried out. Village e-monographs as a form of innovation carried out by the Kedungluk village government as an effort to improve the village data management process (starting from collecting, managing/processing, presenting, utilizing and updating village data. This study aims to analyze the e-readiness of the Kedungluk Village Government in developing E-monographs). - village monograph The method used is a qualitative approach through interviews, field surveys/direct observations and documentation. The results show that of the three indicators, namely technological infrastructure readiness, human resource readiness and policy readiness (Peter in Staletic, et.al. 2020 ) in Kedungluk Village, it is quite ready. From the aspect of technological infrastructure readiness, it is necessary to add units specifically designated for the development and utilization of village e-monographs through the allocation of village budgets and through collaboration with other parties. Meanwhile, from the aspect of readiness of human resources, it is necessary to increase the number village officials who have the required educational background and the formation of a tax force or section/sub-section within the village government structure that has the task of developing and utilizing village e-monographs, and sending village officials in training programs related to e-government or e-monographs village. Finally, from the aspect of policy readiness, it is necessary to stipulate Kedungluk Village regulations related to technical guidance in the development and use of village e-monographs. This needs to be considered to support the success of optimal e-monograph development. Keywords— E-monograph, E-readiness, Village Government, and Village Data
INTEGRASI KEBIJAKAN LINGKUNGAN: KOORDINASI DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG Kurniawan, Badrudin; Prabawati, Indah; Tauran, Tauran
Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1/April (2022): Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33005/jdg.v12i1.3023

Abstract

ABSTRACTIn 2018, the Jombang Regency Government has formulated a memorandum of agreement to resolve the pollution from Slag Aluminum Industries. The agreement resulted the division of tasks among local departments in dealing with this problem. This also indicates the integration of environmental policies in the non-environmental sector. The purpose of this study is to analyze the coordination of hazardous and toxic waste management policies by the Jombang Regency Government. The data collected by the researcher is primary and secondary data. Data analysis was carried out by categorizing data according to a predetermined research focus. The findings in this study are that coordination among local departments in the development of aluminum slag industrial centers has realized the similarity of priorities among local departments. The priority is about the development of an aluminum slag industrial center that encourages the improvement of public welfare while protecting the environment. The results of the study also found that a high level of policy coordination also strengthened the influence of environmental coalitions in the sector policy-making process and increased sectoral regulatory capacity. In the end they also help to realize the successful integration of environmental policies.Keywords: Environmental Policy Integration, Policy Coordination, Hazardous and Toxic WasteABSTRAKDi tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Jombang telah merumuskan nota kesepakatan bersama penyelesaian kasus pencemaran dari industri-industri slag alumunium. Adanya kesepakatan ini menghasilkan pembagian tugas antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menangani masalah ini. Hal ini juga menandakan adanya integrasi kebijakan lingkungan pada sektor non linkungan. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis koordinasi kebijakan pengelolaan limbah asalum oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Data yang dikumpulkan oleh peneliti merupakan data primer dan data sekunder. Analisis data dilakukan dengan kategorisasi data menurut fokus penelitian yang telah ditentukan. Temuan dalam penelitian ini yakni koordinasi antar OPD dalam pengembangan sentra industri slag alumunium menempati tingkatan kedelapan yakni koordinasi telah mewujudkan adanya kesamaan prioritas antar OPD-OPD. Prioritas yang dimaksud adalah menyelenggarakan pembangunan sentra industri slag alumunium yang mendorong peningkatan kesejahteraan warga sekaligus melindungi lingkungan hidup. Hasil studi juga menemukan bahwa tingkatan koordinasi kebijakan yang tinggi juga memperkuat pengaruh koalisi lingkungan dalam proses pembuatan kebijakan sektor dan meningkatkan kapasitas pengaturan sektoral. Pada akhirnya keduanya juga membantu mewujudkan kesuksesan integrasi kebijakan lingkungan.Kata Kunci: Integrasi Kebijakan Lingkungan, Koordinasi Kebijakan, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.3023
The Development of Village Data and Information Management through the Innovation Diffusion Indah Prabawati; Galih Wahyu Pradana; Muhammad Farid Ma'ruf; Badrudin Kurniawan; Deby Febriyan Eprilianto; Tolentino de Araujo Tolentino
The Journal of Society and Media Vol. 6 No. 2 (2022): Relationship between The Usage of Social Media and Society
Publisher : Department of Social Science, Faculty of Social Science &Law, Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/jsm.v6n2.p566-590

Abstract

Public services, including in villages, have begun to be directed and adjusted to the concept of data services based on information, communication, and technology (ICT). E-Monografi Desa is expected to be able to present village data profiles used to determine the characteristics of potential resources, the development of all development sectors, as well as development problems in each village and sub-district. The research was conducted in Kedung Peluk Village, Candi District, Sidoarjo Regency, using a qualitative approach. The data collection techniques used by the researcher include interviews (interviews), Focus Group Discussions (FGD), and Literature Studies. We used Rogers' Diffusion of Innovation theory to analyze the phenomena and issues discovered. Based on the results of the FGD, there are also inputs to improve the design of the E-Monografi Desa application for users.  
Co-Authors Abdillah, Maulana Rois Adelia Meitasari Agustyas Putri, Novia Ahmad Nizar Hilmi Armant, Dendi Aulia Putri Novianty Bambang Sigit Widodo Bayu Setiawan Bella Pristika bintari laras anggraini Deby Febriyan Eprilianto Diasry Putri Cantika Donny, Achmad Ekandana, Mochammad Rizky Eprilianto, Deby Febriyan Fanida, Eva H. Gading Gamaputra Galih W. Pradana Galih Wahyu Pradana Galih Wahyu Pradana Galih Wahyu Pradana Hamida, Annurya Ilmi Jyhan Azzarrah Indah Prabawati INDAH PRABAWATI Izzar Ananta Swastyayana Jhon Dearson Parapat Luci Fransiska Ma'ruf, Muhammad Farid Martintje Maria Hukubun Ma’ruf, M. Farid Ma’ruf, Muhammad Farid Meirina wati Meirinawati Meirinawati Meirinawati Meirinawati, Meirinawati Meirinawati, Meirinawati Melda Fadiyah Hidayat, Melda Fadiyah Muhammad Farid Ma'ruf Muhammad Farid Ma`ruf Muhammad Turhan Yani Nasution, Parlindungan Arief Ni Putu Ruslina Darmayanthi Nike Yulis Nur Ivana NOVIYANTI Nurma Yusuf, Rofiatul Muhimmah Oktariyanda, Trenda A. Pangestu, Rizky Purna Aji Galih Patria Adhi Baskoro Prabawati, Indah Prabawati, Indah Pradana, Galih W. Pradana, Galih Wahyu Pramudyansyah, Arya Bagus Qomaruddin Qomaruddin Qoni Akmalya Rusyidiana Rachmanasuha, Hayla Rahaju , Tjitjik Rahayu, Tjitjik Ranggalawe Maestro Nusantara Rima Pratiwi Saosang, Munawarsyah Sarimatus Fadilah Shafinaz Sukardi, Salsa Izza Shela Aprilia Suci Megawati Sukarsono, Faza Muhammad Sya'diyatus Salamah TAQIY, MUCHAMMAD DAFFA NAUFAL Tauran, T. Tjijik Rahaju Tjitjik Rahaju Tjitjik Rahaju Tolentino de Araujo Tolentino Trenda Aktiva Oktariyanda Tri Susanti Wibisono, Haryo Kunto Winata, Muhammad Danu Wiwik Sri Utami Yoan Wandan Sari Yuni Lestari