Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : polinter

Pembangunan dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru: Dari Teknokratis ke Populis? Anwar Ilmar
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.419 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v3i1.796

Abstract

This article is motivated by the emergence of a wave of democratic phenomenon that also hit Indonesia in the late 1990s. The wave of democracy had a strong influence on the emergence of the discourse of strengthening the political participation that was suppressed during the New Order era. The New Order state runs a development model that puts forward the economic aspect rather than politics. Many call it a technocratic development model. This development model is considered successful in carrying out development by adopting policies to tightly control political activities including people's participation in them. However, the formerly revered model of development, suddenly received strong criticism and opposition. Economic development only enjoyed a handful of elites and created social imbalances. In the post-new order era, political participation was enhanced through the strengthening of political parties and elections. The consequence is, the increased participation of the people in the activities of the state. Economic development is also aimed at equal distribution of income. The new post-order development model is often referred to as the populist model. This article concludes that post-New Order development does not fully show a populist model. This is marked by widening economic inequality and political power remains in the hands of a handful of elites such as in the New Order period.  Keyword: Development, Political Participation, Technocratics, Populist
DEMOKRASI TERPIMPIN DALAM PEMIKIRAN DAN PRAKTIK POLITIK Anwar Ilmar
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.64 KB) | DOI: 10.52447/polinter.v4i1.1276

Abstract

Artikel ini hendak mengulas tentang demokrasi terpimpin sebagai salah satu varian demokrasi yang berkembang di Indonesia. Demokrasi terpimpin merupakan konsep pemikiran politik Sukarno sebagai antitesis dari demokrasi yang berkembang di Barat. Dalam pemikiran politik Sukarno, wacana demokrasi memang relevan dengan kultur masyarakat Indonesia yang bermusyawarah. Meski demikian, praktik demokrasi di negara-negara Barat dianggap Sukarno memiliki cacat struktural. Demokrasi ala Barat dianggap hanya menjamin kebebasan politik, namun tetap memberikan dukungan ideologis pada penindasan ekonomi. Oleh karena itu, Sukarno merumuskan gagasan tentang sosio-demokrasi, yaitu demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Di kemudian hari, gagasan tersebut kembali diformulasikan sebagai model kekuasaan negara yang dinamakannya sebagai Demokrasi Terpimpin. Dalam ekonomi, konsep ini disebut ekonomi terpimpin. Pada praktiknya, kedua konsep tersebut ternyata justru menjauh dari gambaran ideal pemikiran politik Sukarno untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, karena konfigurasi politik demokrasi terpimpin tak mampu lagi menyeimbangkan kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing.
PERAN PARTAI NASDEM DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI DKI JAKARTA PASCA PEMILU SERENTAK 2019 Muhammad Shabri Sambojo Utomo; Restu Rahmawati; Anwar Ilmar
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v8i2.5981

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk membahas peran partai politik yaitu Partai NasDem dalam pendidikan politik di DKI Jakarta pasca pemilu serentak 2019 dengan rumusan masalah bagaimana peran Partai NasDem dalam memberikan pendidikan politik untuk masyarakat dan kader partai NasDem DKI Jakarta pasca pemilu serentak 2019? Dengan menggunakan konsep peran partai politik dan konsep pendidikan politik. metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan 5 orang narasumber dan studi pustaka. Peneliti menggunakan tiga tahapan analisis data menurut Miles & Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran partai NasDem dalam pendidikan politik di DKI Jakarta pasca pemilu serentak adalah Partai NasDem DKI Jakarta Membuat dan menyelenggarakan Program pendidikan politik terstruktur dan isidental, Memposisikan diri dalam masyarakat untuk memberikan transformasi ke masyarakat dan NasDem DKI menjadi penggerak untuk masyarakat yang lebih baik, dan Memfasilitasi program pendidikan politik yang diperlukan untuk masyarakat, dalam pendidikan politik tersebut NasDem DKI Jakarta juga memfasilitasi keluhan masyarakat. Ketiga peran tersebut memiliki tujuan politis yaitu untuk merawat dan memperluas basis konstituennya. Kesimpulannya Partai NasDem DKI Jakarta sudah melaksanakan program kegiatan pendidikan politik secara terstruktur atau tersistematis dan isidental sesuai dengan konsep dari Kartini Kartono. Partai NasDem DKI Jakarta bisa memberikan manfaat kepada kader nya dari program pendidikan politik yang ada sesuai dengan konsep partai politik dari Carl J. Friedrich, tetapi Partai NasDem DKI Jakarta belum terlihat secara signifikan peran pendidikan politiknya secara langsung kepada masyarakat khusunya masyarakat DKI Jakarta.
POLITIK KEWARGAAN WARIA : HAK ATAS PEKERJAAN Mandela, Muhamad Fathan; Kusuma, Ardli Johan; Ilmar, Anwar
Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v9i2.7433

Abstract

Tulisan ini akan mengkaji mengenai politik kewargaan waria. Sebagai individu yang berada dalam negara, hak dan kehadiran waria masih terus dipertentangkan. Kajian akademik yang telah dilakukan umumnya akan berbicara mengenai penerimaan masyarakat terhadap mereka. seolah hanya itu yang menjadi permasalahan terhadap kelompok waria. Tulisan ini secara khusus akan mengkaji hak ekonomi dalam mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kelompok waria di Sanggar Seroja dengan menggunakan pendekatan politik kewargaan dari Kristian Stokke. Sebagai kelompok minoritas seksual, waria kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka hidup dalam bayang-bayang diskriminasi selama ini. Mayoritas dari mereka tidak bekerja dalam ranah formal, penyebabnya adalah identitas yang mereka bawa tidak semua penerima kerja mampu memhami hal tersebut Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melakukan wawancara secara langsung kepada kelompok waria di Sanggar Seroja sebagai bahan pengambilan data primer, sebagai data pendukung menggunakan buku, jurnal terakreditasi, ataupun dokumen lainnya. Hasil dari tulisan ini menunjukan bahwa waria di Sanggar Seroja mayoritas dari mereka tidak bekerja dalam ranah formal, beberapa dari mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial, perias di salon, ataupun hidup dijalanan sebagai pengamen. Pengalaman anggota seroja menunjukan bahwa hak mereka dalam mendapakan pekerjaan yang layak belum terpenuhi, ketika bekerja dalam ranah non formal diskriminasi terhadap mereka tetap ada. Sebagai bentuk perjuangan dalam berekspresi dan bertahan hidup, mereka menggunakan keseniaan sebagai alat perjuangan itu. Cita-cita yang diharapkan Stokke terkait hadinya politik kewargaan yang ideal belum terjadi pada kelompok waria di Sanggar Seroja, politik redistirbusi atau kesejahteraan yang menjadi salah satu hasil yang diharapkan dalam politik kewargaan tidak hadir untuk kelompok waria Sanggar Seroja.