Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

3.457

P-Index

This Author published in this journals

All Journal The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Journal of Government and Civil Society Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Jurnal Transformative JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Polinter GLOBAL INSIGHT JOURNAL Journal of Political Issues Ekspresi dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi Medium : Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Abdi Kami : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Bidik : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Politik PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies Journal of Politics and Democracy Jurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora

Anwar Ilmar

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta

Author-ID : 9420516

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah Indrawan, Jerry; Ilmar, Anwar; Simanihuruk, Hermina
Jurnal Transformative Vol 6, No 2 (2020): September
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.transformative.2020.006.02.1

Terdapat dua alternatif bagi pemerintah daerah jika ingin memenuhi kebutuhan barang dan jasa daerahnya, yaitu dengan membuat sendiri atau dengan membeli. Selain mengadakan barang dan jasa tersebut secara mandiri, pemerintah daerah juga bisa mendapatkannya dari sektor swasta. Pilihan yang kedua menjadi pilihan yang sering diambil oleh pemerintah daerah karena berbagai sebab, seperti contohnya pengaturan selisih harga, yang berpotensi berkembang menjadi tindak pidana korupsi. Belum lagi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan pejabat daerah untuk memberikan penawaran pengadaan kepada pihak-pihak tertentu. Pengadaan barang dan jasa adalah bidang yang paling rawan korupsi karena berurusan dengan jumlah uang yang sangat besar. Korupsi jenis ini membuka pintu bagi korupsi jenis-jenis lainnya dan membuat proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah menjadi tidak efisien. Untuk itu, tulisan ini berusaha untuk mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, memetakan persoalan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah, serta memahami pola, arah, dan metode tindak pidana korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi mengakibatkan kerugian pada pemerintah daerah dan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan kekayaan di daerah. Penulis melakukan proses studi pustaka dengan mengumpulkan data-data primer melalui bahan-bahan tulisan dalam berbagai bentuk.

Penegakan Hak Asasi Manusia di Masa Transisi Demokrasi: Kasus Afrika Selatan dan Indonesia Anwar Ilmar
GLOBAL INSIGHT JOURNAL Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Abstrak Penelitian ini hendak mengkaji tentang penegakan Hak Asasi Manusia di masa transisi demokrasi di Afrika Selatan dan Indonesia. Fenomena yang lazim terjadi pada era transisi dari rezim otoriter menuju rezim demokrasi yakni adanya tuntutan rakyat yang meminta pertanggungjawaban dari rezim otoriter atas praktik penyalahgunaan kekuasan negara di masa lalu. Apalagi hal tersebut menyangkut kejahatan kemanusiaan berupa pelanggaran Hak Asasi Manusia. Selanjutnya menjadi tantangan rezim di masa transisi untuk mengartikulasikan tuntutan tersebut dalam bentuk kebijakan politik sebagai wujud dari pelaksanaan keadilan transisional (transitional justice). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kebijakan politik dan proses pelaksanaan keadilan transisional dua negara yang tengah dalam transisi politik dari rezim otoriter menuju demokrasi, yakni Afrika Selatan sejak berakhirnya rezim apartheid awal tahun 1990-an dan Indonesia sejak jatuhnya rezim Soeharto tahun 1998. Penelitian ini menggunakan teori sistem dan struktural untuk menganalisa proses politik perumusan dan pelaksanaan keadilan transisional di kedua negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik analisa komparatif desktiptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka terhadap buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gagasan mengenai penegakan hak asasi manusia di Afrika Selatan dan Indonesia memiliki beberapa persamaan seperti pembentukan wadah melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Namun di sisi lain terdapat perbedaan yang cukup kontras terkait peran elit rezim otoriter di masa transisi. Elit otoriter di Afrika Selatan yang masih berperan dalam sistem dan struktur politik memberikan dukungan terhadap proses penegakan keadilan transisional. Sebaliknya, di Indonesia elit otoriter yang masih menguasai sistem dan struktur politik terkesan menghambat proses penegakan keadilan transisional. Kata Kunci; Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Keadilan Transisional Abstract This research would like to analyze the human rights promotion during the democratic transition period in South Africa and Indonesia. The common phenomenon that happened during the transition period from authoritarian regime into democratic regime, is when the society were demanding the authoritarian regime to be responsible for their power abuses in the past. The power abuses refer to the human rights violations. Therefore it became the challenge for the new regime to articulate the people’s demand into political policies as a form of transitional justice. This research aimed to compare the political policies and transitional justice process between Indonesia and South Africa. The transition period happened in South Africa in 1990s when the apartheid regime ended, while in Indonesia was the collapse of the Soeharto’s regime in 1998. This paper used system and structural theory to analyze political process for arrangement and implementation of transitional justice for both countries. Research method used in this paper was qualitative research with comparative description as an analytical technic. Data gathering technic was done through literature review on related books. This research concluded the idea of human rights promotions in South Africa and Indonesia have several similarities, such as the establishment of human rights body named Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Truth and Reconciliation Commission). However on the other side, there was contrast difference regarding the role of the authoritarian elites in transitional period. Authoritarian elites in South Africa still had role in the political system and structure in giving support toward the establishment of transitional justice. In contrast, the authoritarian elites in Indonesia controlled the political system and structure to hamper the establishment of transitional justice. Keywords; Democracy, Human Rights, Transitional Justice

Partai Politik dan Perilaku Pemilih Di Indonesia (Studi Pada Pemilu Legislatif 2009, 2014, dan 2019) Danis Tri Saputra Wahidin; Ali Muhyidin; Iswahyuni Iswahyuni; Anwar Ilmar
Journal of Government and Civil Society Vol 4, No 1 (2020): Journal of Government and Civil Society (April)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

This study discusses the voter behavior that influence the fluctuation of political party voters changing in the 2009, 2014 and 2019 legislative elections. The undestanding of political parties with a rational voter behavior approach is carried out to detect the relationship of political parties performance to the people's choices in the Indonesia Legislative elections. However, the Indonesian voters behavior cannot be caracterized absolutely rational, because the sociological and the psychological voter behavior also strongly influences Indonesian voters, and even influences one another. This case study found that the behavior of Indonesian voters is volatile. loyal voters in the 2014 general election are predicted to only amount 20%. In the 2019 elections, loyal party voters tended to be stable due to several factors, 1) The political bipolarization between supporters of the Jokowi-Maruf and Probowo-Sandi pair, 2) high public satisfaction with the performance of the Jokowi-JK government, 3) stable public trust in government and opposition parties and 4) holding legislative elections in conjunction with the presidential election. This condition can be seen from the motives of political party voters who choose because of several main factors, namely figures, ideology and political work programs.Penelitian ini mendiskusikan tentang perilaku pemilih yang mempengaruhi perubahan suara partai politik pada pemilu legislatif 2009, 2014, dan 2019. Pendalaman partai politik dengan pendekatan perilaku pemilih rasional dilakukan untuk mendeteksi hubungan kinerja partai politik terhadap perilaku pemilih pada pemilu Legislatif di Indonesia. Meski demikian, perilaku pemilih Indonesia tidak dapat dikatakan rasional secara mutlak, karena perilaku pemilih sosiologis dan psikologis juga masih kuat mempengaruhi pemilih Indonesia, bahkan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya . Studi kasus ini menemukan bahwa perilaku pemilih Indonesia bersifat fluktuatif. pemilih loyal di Indonesia pada pemilu 2014 diprediksi hanya berjumlah 20%. Pada pemilu 2019 pemilih loyal partai cenderung stabil karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu 1) bipolarisasi politik antara pendukung pasangan Jokowi-Maruf dan Probowo-Sandi, 2) tingginya kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintahan Jokowi-JK, 3) stabilnya kepercayaan publik pada partai pemerintah maupun partai oposisi dan 4) pelaksanaan pemilu legislatif yang bersamaan dengan pemilu presiden. Kondisi ini terlihat dari motif pemilih partai politik yang memilih karena beberapa faktor utama yaitu faktor figur, Ideologi dan program kerja.

KEHADIRAN MEDIA BARU (NEW MEDIA) DALAM PROSES KOMUNIKASI POLITIK Jerry Indrawan; Efriza; Anwar Ilmar
Medium: Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Vol 8 No 1 (2020): Medium Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau

Pola komunikasi politik di era multimedia ini sudah sangat mengandalkan kehadiran media baru yang berbasis internet, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Line Today, dll. Penguasaan teknologi informasi adalah bagian dari munculnya kekuatan media baru, di mana hal ini tentunya membawa perubahan di dalam masyarakat. Siapa pun, termasuk pengguna media baru tersebut, sekarang juga bisa terlibat langsung dalam proses tersebut. Perubahan dalam masyarakat inilah yang ingin penulis teliti karena dampaknya dalam pola komunikasi politik sangat terasa. Interaksi antara pemilih dengan yang dipilih sudah tidak terhambat lagi oleh jarak dan waktu, sehingga kualitas komunikasi politik dalam demokrasi seharusnya dapat meningkat. Komunikasi politik dapat berjalan dua arah atau bahkan lebih, sehingga feedback dari masyarakat dapat langsung diterima. Atas dasar itulah, media baru memiliki signifikansi yang penting terkait aktivitas-aktivitas komunikasi politik saat ini. Penulis melakukan analisa kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dan informasi sekunder melalui kajian pustaka. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa kehadiran media baru memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas politik, khususnya proses komunikasi politik. Penulis merekomendasikan agar kegiatan komunikasi politik harus dilakukan lebih banyak melalui medium siber, agar memiliki dampak yang lebih luas.

PENYULUHAN IMPLEMENTASI BELA NEGARA BAGI MASYARAKAT KELURAHAN REMPOA, KECAMATAN CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN Jerry Indrawan; Muhammad Prakoso Aji; Anwar Ilmar
ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 1 (2021): (Februari 2021)
Publisher : LPPM Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29062/abdi_kami.v4i1.492

This community service activity (PKM) is carried out to provide information on the situation experienced by the community regarding changes in extension activities that are usually carried out directly. Due to the Covid-19 pandemic, outreach activities on the implementation of civic defense were carried out in online form. This online outreach was carried out using the Zoom Meeting application platform for 180 minutes. This counseling provided an explanation of the implementation of civic defense for the general public. The civic defense material presented was the meaning, values and goals of civic defense. In general, it can be concluded that the online outreach activity for the implementation of civic defense to the Rempoa Village provides an understanding that any Indonesian citizen can play an active role in realizing the values of civic defense in their daily life. KEYWORDS: PKM, online counseling, civic defense.

Pembangunan dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru: Dari Teknokratis ke Populis? Anwar Ilmar
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 3, No 1 (2017)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

This article is motivated by the emergence of a wave of democratic phenomenon that also hit Indonesia in the late 1990s. The wave of democracy had a strong influence on the emergence of the discourse of strengthening the political participation that was suppressed during the New Order era. The New Order state runs a development model that puts forward the economic aspect rather than politics. Many call it a technocratic development model. This development model is considered successful in carrying out development by adopting policies to tightly control political activities including people's participation in them. However, the formerly revered model of development, suddenly received strong criticism and opposition. Economic development only enjoyed a handful of elites and created social imbalances. In the post-new order era, political participation was enhanced through the strengthening of political parties and elections. The consequence is, the increased participation of the people in the activities of the state. Economic development is also aimed at equal distribution of income. The new post-order development model is often referred to as the populist model. This article concludes that post-New Order development does not fully show a populist model. This is marked by widening economic inequality and political power remains in the hands of a handful of elites such as in the New Order period. Keyword: Development, Political Participation, Technocratics, Populist

DEMOKRASI TERPIMPIN DALAM PEMIKIRAN DAN PRAKTIK POLITIK Anwar Ilmar
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 4, No 1 (2018)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Artikel ini hendak mengulas tentang demokrasi terpimpin sebagai salah satu varian demokrasi yang berkembang di Indonesia. Demokrasi terpimpin merupakan konsep pemikiran politik Sukarno sebagai antitesis dari demokrasi yang berkembang di Barat. Dalam pemikiran politik Sukarno, wacana demokrasi memang relevan dengan kultur masyarakat Indonesia yang bermusyawarah. Meski demikian, praktik demokrasi di negara-negara Barat dianggap Sukarno memiliki cacat struktural. Demokrasi ala Barat dianggap hanya menjamin kebebasan politik, namun tetap memberikan dukungan ideologis pada penindasan ekonomi. Oleh karena itu, Sukarno merumuskan gagasan tentang sosio-demokrasi, yaitu demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Di kemudian hari, gagasan tersebut kembali diformulasikan sebagai model kekuasaan negara yang dinamakannya sebagai Demokrasi Terpimpin. Dalam ekonomi, konsep ini disebut ekonomi terpimpin. Pada praktiknya, kedua konsep tersebut ternyata justru menjauh dari gambaran ideal pemikiran politik Sukarno untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, karena konfigurasi politik demokrasi terpimpin tak mampu lagi menyeimbangkan kekuatan-kekuatan politik yang saling bersaing.

RADIKALISME GERAKAN BERBASIS ETNIS: KASUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA Anwar Ilmar
The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Vol 3, No 2 (2017): INDONESIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA) | JULI - DESEMBER 2017
Publisher : Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/ijpa.v3i2.990

Abstrak: Artikel ini dilatarbelakangi oleh munculnya fenomena radikalisme dan gerakan sosial baru pasca runtuhnya Uni Sovyet. Sebelumnya, wacana gerakan sosial sangat didominasi oleh perspektif marxisme. Wacana kelas yang bersifat determinisme ekonomi sering kali menjadi rujukan untuk menjelaskan berbagai fenomena gerakan sosial yang menuntut persamaan, redistribusi, dan keadilan. Belakangan, tuntutan tersebut tidak hanya dimainkan oleh wacana kelas dan isu-isu ekonomi saja, melainkan juga isu-isu lainnya seperti kebudayaan, lingkungan, gender, etnis, dan lain sebagainya juga hadir sebagai isu-isu utama dalam gerakan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena radikalisme gerakan berbasis etnis dengan mengambil kasus Organisasi Papua Merdeka. Artikel ini menyimpulkan bahwa gerakan Organisasi Papua Merdeka merupakan wujud dari gerakan sosial baru yang mengusung identitas etnis sebagai lokus gerakannya. Organisasi Papua Merdeka juga merupakan gerakan radikal yang memiliki stated goals untuk mendirikan negara Papua merdeka dan melakukan perjuangan senjata untuk mewujudkan tuntutannya. Sehingga karakter gerakan sosial baru dan alternatif perjuangan yang dirumuskan oleh Laclau dan Mouffe melalui perjuangan demokratik tidak relevan untuk kasus Organisasi Papua Merdeka. Oleh karenanya, artikel ini merumuskan adanya gerakan sosial baru yang mengalami radikalisme gerakan sebagaimana yang terjadi pada Organisasi Papua Merdeka. Kata Kunci: Gerakan Sosial Baru, Radikalisme, Organisasi Papua Merdeka, Politik Identitas

PERAN PARTAI NASDEM DALAM PENDIDIKAN POLITIK DI DKI JAKARTA PASCA PEMILU SERENTAK 2019 Muhammad Shabri Sambojo Utomo; Restu Rahmawati; Anwar Ilmar
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL Vol 8, No 2 (2023)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v8i2.5981

Tulisan ini bertujuan untuk membahas peran partai politik yaitu Partai NasDem dalam pendidikan politik di DKI Jakarta pasca pemilu serentak 2019 dengan rumusan masalah bagaimana peran Partai NasDem dalam memberikan pendidikan politik untuk masyarakat dan kader partai NasDem DKI Jakarta pasca pemilu serentak 2019? Dengan menggunakan konsep peran partai politik dan konsep pendidikan politik. metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan 5 orang narasumber dan studi pustaka. Peneliti menggunakan tiga tahapan analisis data menurut Miles & Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran partai NasDem dalam pendidikan politik di DKI Jakarta pasca pemilu serentak adalah Partai NasDem DKI Jakarta Membuat dan menyelenggarakan Program pendidikan politik terstruktur dan isidental, Memposisikan diri dalam masyarakat untuk memberikan transformasi ke masyarakat dan NasDem DKI menjadi penggerak untuk masyarakat yang lebih baik, dan Memfasilitasi program pendidikan politik yang diperlukan untuk masyarakat, dalam pendidikan politik tersebut NasDem DKI Jakarta juga memfasilitasi keluhan masyarakat. Ketiga peran tersebut memiliki tujuan politis yaitu untuk merawat dan memperluas basis konstituennya. Kesimpulannya Partai NasDem DKI Jakarta sudah melaksanakan program kegiatan pendidikan politik secara terstruktur atau tersistematis dan isidental sesuai dengan konsep dari Kartini Kartono. Partai NasDem DKI Jakarta bisa memberikan manfaat kepada kader nya dari program pendidikan politik yang ada sesuai dengan konsep partai politik dari Carl J. Friedrich, tetapi Partai NasDem DKI Jakarta belum terlihat secara signifikan peran pendidikan politiknya secara langsung kepada masyarakat khusunya masyarakat DKI Jakarta.

EFEKTIVITAS MATA KULIAH BELA NEGARA MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS Jerry Indrawan; Anwar Ilmar; M. Prakoso Aji
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 2 No. 2 (2021): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Indonesia currently faces multidimensional threats, from small to large, concerning all aspects of the country's life, from ideology, politics, economics, social, culture, defense, and security. The newest nature of the threat has a human security perspective rather than only state security. For that, a thorough effort is needed that is capable of dealing with Threats, Disturbance, Obstacle, Challenge (TDOC) as such. Civil defense can be the answer to such problems because civil defense itself can be interpreted as an obligation and responsibility of citizens to maintain the existence and sovereignty of the state. Civil defense will be optimal if disseminated through formal education. In this case, the formal education in question is at the level of higher education. This paper proposes that civil defense can be held at higher education level in the form of university compulsory course, and is organized under the name civil defense education. This paper will also look at the effectiveness of state defense courses as compulsory university courses.

Co-Authors Anisti, Caritas Nadya Ardli Johan Kusuma, Ardli Johan Bahirah, Hilda Indah Bahjatul Murtasidin Danis Tri Saputra Danis Tri Saputra Wahidin Dean Tanzilla Efriza Garcia Krisnando Nathanael Hapsari, Raissa Kusuma Hasanal Bolqiah, Luthfi Hermina Simanihuruk Iswahyuni Iswahyuni Jerry Indrawan Jerry Indrawan Jerry Indrawan Jerry Indrawan Jerry Indrawan, Jerry Junita Duwi Purwandari M Chairil Akbar Setiawan Mandela, Muhamad Fathan Mansur Juned Muhammad Kamil Ghiffary Abdurrahman Muhammad Prakoso Aji Muhammad Shabri Sambojo Utomo Muhyidin, Ali Novryan, Rama Adhi Nuraeni, Silvia Nurmasari Situmeang Putrawan Yuliandri Putrawan Yuliandri Putri, Bella Triana Cantika Ratu Nadya, Wahyuningratna Restu Rahmawati Restu Rahmawati Restu Rahmawati, Restu Rosa, Astin Julia Samsul Ode Setiawan, M. Chairil Akbar Sinaga, Kezia Marlinata Sri Lestari Wahyuningroem Suprayitno, Dede Ulfaningrum, Amilia Wasisto, Muhammad Adiz Yuni Hariyanti Zalvadhia, Nabila Kheisya

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search