Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

The Low Electability of Women Legislative Candidates in Gender-Friendly Constituencies in Banten Ulfaningrum, Amilia; Wahyuningroem, Sri Lestari; Ilmar, Anwar
Jurnal Politik Vol. 8, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini mengkaji fenomena rendahnya elektabilitas perempuan di Daerah Pemilihan Banten III pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019. Daerah ini memiliki karakter pemilih rasional dan ramah gender, namun karakter tersebut ternyata tidak memberi pengaruh terhadap elektabilitas perempuan untuk menjadi anggota parlemen. Kajian-kajian tentang elektabilitas perempuan umumnya menggunakan pendekatan supply-demand untuk menjelaskan elektabilitas perempuan untuk meraih posisi-posisi politik. Kami menemukan bahwa pendekatan ini saja tidak cukup untuk menjelaskan permasalahan yang kami angkat. Hal ini karena analisis suppy-demand hanya memotret kondisi obyektif yang, dalam analisis gender, terjadi di banyak tempat di seluruh dunia saat perempuan tidak selalu dalam posisi lemah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dan melibatkan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan calon legislatif perempuan, pengurus partai politik, pemilih di Dapil Banten III, dan akademisi, penelitian ini mengonfirmasi bahwa elektabilitas perempuan memang rendah karena diakibatkan oleh aspek supply dan demand yang tidak menguntungkan perempuan. Meski demikian, karakter pemilih dan faktor sosial demografi juga menentukan keterpilihan perempuan selama calon legislatif bisa memanfaatkan pendekatan yang lebih strategis.
Relasi Antara Politik Identitas Terhadap Proteksi Perdagangan dibawah Pemerintahan Donald Trump Setiawan, M. Chairil Akbar; Ginting, Garcia Krisnando Nathanael; Ilmar, Anwar
Journal of Political Issues Vol 2 No 1 (2020): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v2i1.32

Abstract

This article seeks to explain the change in US foreign policy in the economy under Donald Trump's administration since 2017. The analysis will be based on the relationship between Identity Politics and Protectionist policies pursued by Trump. Trump's economic policy orientation shows a significant shift compared to some previous governments. The author will use a Qualitative method with the Explanatory analysis model. Protectionism approach becomes Trump's main platform, which is manifested in rejection of the framework of cooperation in the Trans Pacific Partnership (TPP), renegotiation of economic agreements with Canada and Mexico,or the recent tension of having Trade War against China since 2018. Nationalism sentiment, vigilance on the part of foreigners, or the reification of the identity of the United States are considered to be the main elements that have caused Trump to turn away from the global regime of Neoliberalism. The author wants to examine the relationship between Identity Politics and Trump's economic-political platform. The rise of Identity Politics is not a main cause toward Protectionism in the United States. Trump merely harnessed the failure of neoliberal policies from previous administrations by using the rhetoric of nationalism and identity politic.
Partisipasi Politik Masyarakat di Era Politik Siber Indrawan, Jerry; Rosa, Astin Julia; Ilmar, Anwar; Nathanael, Garcia Krisnando
Journal of Political Issues Vol 3 No 1 (2021): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v3i1.44

Abstract

Dalam perkembangan dunia masa kini banyak bermunculan teknologi-teknologi yang dapat mempermudah hidup manusia, salah satunya adalah internet yang berada dalam ranah siber. Perkembangan teknologi dalam internet saat ini memungkinkan aktivitas-aktivitas politik dijalankan melalui ranah tersebut. Perkembangan dalam bentuk kemudahan-kemudahan untuk mengakses informasi-informasi yang berkaitan aktivitas-aktivitas politik saat ini banyak dilakukan melalui medium siber tersebut, sehingga disebut dengan politik siber. Politik siber sangat mengandalkan platform digital untuk mendiseminasikan pesan-pesan politik. Dengan demikian, di tengah kencangnya arus teknologi informasi saat ini, diharapkan era politik siber dapat berpengaruh positif terhadap partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat sangat diperlukan dalam menentukan pemimpin-pemimpin politik karena peran mereka sangat tinggi di dalam era politik siber. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di era siber mengalami peningkatan, khususnya melalui sarana-sarana daring. Sarana-sarana tersebut, adalah peningkatan kampanye daring yang banyak dilakukan melalui media sosial. Untuk itu, tulisan ini akan menjelaskan keterkaitan antara aktivitas politik di era politik siber dengan partisipasi politik masyarakat. Metode penelitian bersifat kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur
Rekonsiliasi Politik Pasca Pilpres 2019: Menumbuhkan Semangat Kebangsaan dalam Konstruksi Sosial Budaya Indrawan, Jerry; Ilmar, Anwar; Kusuma, Ardli Johan
Journal of Political Issues Vol 4 No 1 (2022): Journal of Political Issues
Publisher : Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/jpi.v4i1.78

Abstract

Kontestasi politik pada Pemilu 2019 lalu memiliki dampak yang cukup mengejutkan. Terlepas dari siapa yang menang, bangsa ini terkesan terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu Jokowi (01) dan kubu Prabowo (02). Polarisasi politik, sosial, dan budaya terjadi pada level elit hingga masyarakat. Potensi perpecahan atau disintegrasi bangsa bisa saja muncul dan menjadi ancaman bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai ini jika tidak ada upaya nyata untuk memperbaikinya. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya nyata untuk menyelesaikan masalah ini. rekonsiliasi nasional untuk menyatukan kembali insan-insan bangsa yang terlepas tali kebangsaannya. Rekonsiliasi yang terjadi harus bersifat menyeluruh sehingga berdampak positif ke semua lapisan, baik elit, maupun masyarakat, dan dilakukan bersamaan secara top-down, maupun bottom-up. Kemudian, rekonsiliasi pasca Pilpres ini juga harus menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya agar pasca rekonsiliasi setiap elemen bangsa secara otomatis akan bersatu padu untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Menyikapi kondisi bangsa yang demikian, tulisan ini ingin membahas tentang bagaimana rekonsiliasi politik sebaiknya dilakukan untuk mempersatukan kembali pihak-pihak yang bertikai pasca Pilpres 2019. Rekonsiliasi yang dilakukan ini pada akhirnya harus dapat menumbuhkan semangat kebangsaan dalam konstruksi sosial budaya.
Partai Politik Korup: Perlukah Dibubarkan? Jerry Indrawan; Restu Rahmawati; Anwar Ilmar; Putrawan Yuliandri; Dede Suprayitno; Muhammad Kamil Ghiffary Abdurrahman
Administratio Vol 13 No 2 (2022): Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan
Publisher : Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/administratio.v13i2.310

Abstract

Korupsi di Indonesia sejak memasuki era reformasi justru semakin meningkat kuantitasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan usahanya dalam melakukan penangkapan tersangka korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberatasan korupsi di negeri ini belum tuntas. Salah satu pihak yang sering terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK adalah pejabat publik, yang umumnya berasal dari partai politik. Selama ini pihak yang harus bertanggung jawab adalah pejabat publik itu sendiri. Namun, menurut penulis partai politik juga mempunyai peran yang tidak sedikit. Partai harusnya mempersiapkan kader-kader terbaiknya sebagai calon pejabat-pejabat publik di semua tingkatan. Partai harus melatih mereka sedemikian rupa agar tidak tergoda oleh perbuatan korupsi. Oleh karena itu, jika kader-kadernya melakukan korupsi saat mereka sudah duduk di pemerintahan, maka sudah seharusnya partai bertanggung jawab. Korupsi adalah kejahatan luar biasa, untuk itu penulis mengusulkan agar jika sebuah partai korupsi, maka ia harus dibubarkan. Mekanisme pembubaran partai sudah diatur dalam UU Partai Politik, dengan kewenangan pembubaran ada pada Mahkamah Konstitusi. Sekalipun sampai saat ini belum ada partai yang dibubarkan, bahkan sekedar diajukan untuk dibubarkan, karena kasus korupsi. Implikasi teoritis dari riset ini adalah parpol yang melanggar prinsip-prinsip dasar dari demokrasi, apalagi terkena kasus korupsi, sebaiknya dibubarkan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer diperoleh melalui teknik observasi lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan menggunakan studi dokumentasi. Pencarian data dilakukan pada awal sampai pertengahan tahun 2021 dengan melakukan observasi lapangan dan pengumpulan data sekunder melalui buku, jurnal ilmiah, dan artikel di media massa daring. Tulisan ini akan melihat bagaimana mekanisme pembubaran partai politik secara umum berdasarkan UU Partai Politik. Namun, secara khusus penulis akan membahas pembubaran partai politik jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
HEGEMONI DAN IDENTITAS POLITIK: ANALISIS DEMOKRASI RADIKAL LACLAU & MOUFFE PADA POLARISASI PEMILU 2024 Zalvadhia, Nabila Kheisya; Nuraeni, Silvia; Anisti, Caritas Nadya; Sinaga, Kezia Marlinata; Ilmar, Anwar; Bolqiah, Luthfi Hasanal
Jurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2026): April
Publisher : PT. ANAN PUBLISHER CENDEKIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70585/jmsh.v3i1.188

Abstract

Studi ini menyelidiki dinamika polarisasi pada Pemilu 2024 melalui kacamata teori Demokrasi Radikal Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Penelitian ini berargumen bahwa kontestasi elektoral tersebut bukan sekadar kompetisi preferensi suara, melainkan pertarungan diskursif untuk membangun batas politik (political frontier) yang memisahkan identitas "Kami" dan "Mereka". Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan analisis wacana kritis, penelitian ini membedah bagaimana hegemoni dikonstruksi melalui narasi antagonistik antara kubu "Perubahan" dan "Keberlanjutan". Temuan penelitian menunjukkan bahwa hegemoni kekuasaan berhasil dibentuk melalui mekanisme rantai ekivalensi (chain of equivalence), di mana simbol "Gemoy" berfungsi sebagai penanda kosong (empty signifier) yang efektif menyatukan basis pemilih yang beragam sekaligus mengaburkan kritik substantif. Lebih jauh, studi ini menyoroti kegagalan transformasi konflik dari antagonisme menuju agonisme pasca-pemilu. Intervensi kekuasaan yang mencederai etika hukum serta manuver koalisi gemuk yang mematikan fungsi oposisi telah menghilangkan unsur penyeimbang (constitutive outside), yang berujung pada kemunduran kualitas demokrasi atau "matinya politik".
MEMBANGUN DESA CERDAS PEMILU UNTUK MEWUJUDKAN PEMILU TAHUN 2024 YANG IDEAL DI DESA TEBING, KECAMATAN KELAPA, KABUPATEN BANGKA BARAT: BUILDING AN ELECTION-SMART VILLAGE TO REALIZE THE IDEAL 2024 ELECTION IN TEBING VILLAGE, COCONUT SUB-DISTRICT, WEST BANGKA DISTRICT Ardli Johan Kusuma; Anwar Ilmar; Restu Rahmawati; M Chairil Akbar Setiawan; Bahjatul Murtasidin
Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Vol 7 No 2 (2024): Februari
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jpm.v7i2.4097

Abstract

the 2024 Election. The activity was carried out in partnership with the Tebing village government, Kelapa sub-district, West Bangka Regency. This activity was carried out with the consideration that it is necessary to increase the political knowledge or insight of Tebing residents, especially in the process of elections and regional elections, so that they know and understand what elections and regional elections are. Not only that, this socialization also aims to provide Tebing residents with an understanding of how to deal with issues that have the potential to hinder the implementation of ideal elections such as black campaigns, hoax news, identity politicization and also money politics, as well as other issues. The activities carried out include conducting offline socialization about elections to Tebing Village Residents, Kelapa District, West Bangka Province with the aim that Tebing Village Residents who will later become voters can recognize elections and their objectives properly, know how to vote during elections at polling stations correctly and how to avoid fraud and hoaxes that are spread and react to them wisely so that elections run well.
Pendidikan Politik yang Relevan untuk Generasi Z: Eksplorasi Perspektif Pemilih Pemula dalam Konteks Pemilu 2024 Anwar Ilmar; Yuni Hariyanti; Junita Duwi Purwandari
Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 6 No. 2 (2025): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Program Studi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v6i2.11070

Abstract

Belajar dari pemilihan presiden 2024, sangat penting untuk mempersiapkan pemilih pemula dengan pengetahuan dasar tentang politik dan pemilu. Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah menyarankan perlunya pendidikan politik yang tepat untuk pemilih pemula, sebagian besar program yang dijalankan untuk tujuan ini dilakukan dengan cara tradisional, yaitu dengan memberikan ceramah di depan para pemilih pemula. Dalam penelitian ini, kami berpendapat bahwa metode pendidikan politik tradisional ini harus diubah menjadi metode yang mendorong partisipasi aktif dari pemilih pemula agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilu. Pendidikan politik yang tepat akan membantu pemilih pemula untuk membuat keputusan yang tepat sebelum menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu. Tujuan dari penelitian ini ada dua: pertama, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pemilih pemula memandang program-program yang ada saat ini yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan politik mereka, dan kedua, untuk mengeksplorasi perspektif pemilih pemula terhadap pendekatan yang lebih efektif dalam memberikan pendidikan politik. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur untuk mengumpulkan data. Partisipan penelitian ini adalah sepuluh orang pemilih pemula yang berusia antara 17 sampai dengan 21 tahun. Analisis induktif digunakan untuk menganalisis data wawancara. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pemahaman kita tentang persepsi pemilih pemula.