Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.457
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA) Journal of Government and Civil Society Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Administratio : Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Jurnal Transformative JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Polinter GLOBAL INSIGHT JOURNAL Journal of Political Issues Ekspresi dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi Medium : Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin Abdi Kami : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Bidik : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Politik PARAPOLITIKA: Journal Of Politics and Democracy Studies Journal of Politics and Democracy Jurnal Multidisiplin Sosial dan Humaniora
Anwar Ilmar
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
Modalitas Purnawirawan TNI Sebagai Elite Demokrasi pada Masa Pasca Orde Baru: Studi Kasus Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko Dean Tanzilla; Restu Rahmawati; Anwar Ilmar
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 4 No. 1 (2023): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v4i1.6247

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penggunaan modalitas purnawirawan TNI yang memiliki peran sebagai elite demokrasi pada masa pasca orde baru, studi kasus penelitian ini membahas mengenai modalitas Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko dalam memimpin lembaga Kentor Staf Presiden pada masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo. Dalam memainkan peran sebagai elite demokrasi, purnawirawan TNI perlu mengerahkan modalitas yang dimiliki untuk berkomitmen terhadap pembangunan demokrasi dan tidak membawa motif pragmatis ke dalam politik seperti membawa kepentingan militer atau kepentingan segelintir elite yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Penelitian ini menggunakan teori modalitas dan konsep elite demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksplanatif yaitu dengan mengandalkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa modalitas budaya, modalitas sosial, dan modalitas politik yang dimiliki oleh Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko membawa pengaruh terhadap peran yang dimainkannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan RI. Sebagai elite demokrasi, Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko sudah memberi kontribusi dalam membangun demokrasi dengan memoisikan diri sebagai enabler, akselerator, debottlenecker, dan mediator melalui jabatan yang didudukinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
The Effort of the Election Supervisory Agency (Bawaslu RI) in Preventing Black Campaign on Digital Media During the 2019 Election Anwar Ilmar; Bahirah, Hilda Indah; Rahmawati, Restu; Yuliandri, Putrawan
EKSPRESI DAN PERSEPSI : JURNAL ILMU KOMUNIKASI Vol 7 No 1 (2024): January
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jep.v7i1.7231

Abstract

This research is motivated by the black campaign phenomenon that has occurred since the 2014 eletion and the 2017 DKI regional election, and has become increasingly widespread in the 2019 election. Bawaslu is a state institution that has the duty to monitoring the implementation of the campaign which is often filled with black campaign practices. In its implementation, Bawaslu often has difficulty to prevent the spread of black campaigns on social media. This research aims to see what makes Bawaslu unable to be optimal in preventing black campaigns on social media. This research uses a qualitative approach and the type of research used is descriptive-analytical. The concepts used are participatory supervision strategies and Michel Foucault's theory of power and knowledge. This research uses data collection techniques through interviews and literature studies in the form of books, news, and previous research journals that are relevant to this research. The results of the research show that there are determinant factors that make Bawaslu not optimal in preventing and supervising black campaigns on social media, such as the weak participatory supervision strategies made by Bawaslu. There is a power relationship that occurs between Bawaslu, social media and hoax. Because the presence and spread of hoax on social media is still stronger than the prevention efforts carried out by Bawaslu. This is because social media platforms have community standards which limit the movement and supervision of Bawaslu in dealing with hoax issues.
POLITIK KEWARGAAN WARIA : HAK ATAS PEKERJAAN Mandela, Muhamad Fathan; Kusuma, Ardli Johan; Ilmar, Anwar
Jurnal Polinter : Kajian Politik dan Hubungan Internasional Vol 9, No 2 (2024)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/polinter.v9i2.7433

Abstract

Tulisan ini akan mengkaji mengenai politik kewargaan waria. Sebagai individu yang berada dalam negara, hak dan kehadiran waria masih terus dipertentangkan. Kajian akademik yang telah dilakukan umumnya akan berbicara mengenai penerimaan masyarakat terhadap mereka. seolah hanya itu yang menjadi permasalahan terhadap kelompok waria. Tulisan ini secara khusus akan mengkaji hak ekonomi dalam mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kelompok waria di Sanggar Seroja dengan menggunakan pendekatan politik kewargaan dari Kristian Stokke. Sebagai kelompok minoritas seksual, waria kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, mereka hidup dalam bayang-bayang diskriminasi selama ini. Mayoritas dari mereka tidak bekerja dalam ranah formal, penyebabnya adalah identitas yang mereka bawa tidak semua penerima kerja mampu memhami hal tersebut Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melakukan wawancara secara langsung kepada kelompok waria di Sanggar Seroja sebagai bahan pengambilan data primer, sebagai data pendukung menggunakan buku, jurnal terakreditasi, ataupun dokumen lainnya. Hasil dari tulisan ini menunjukan bahwa waria di Sanggar Seroja mayoritas dari mereka tidak bekerja dalam ranah formal, beberapa dari mereka bekerja sebagai pekerja seks komersial, perias di salon, ataupun hidup dijalanan sebagai pengamen. Pengalaman anggota seroja menunjukan bahwa hak mereka dalam mendapakan pekerjaan yang layak belum terpenuhi, ketika bekerja dalam ranah non formal diskriminasi terhadap mereka tetap ada. Sebagai bentuk perjuangan dalam berekspresi dan bertahan hidup, mereka menggunakan keseniaan sebagai alat perjuangan itu. Cita-cita yang diharapkan Stokke terkait hadinya politik kewargaan yang ideal belum terjadi pada kelompok waria di Sanggar Seroja, politik redistirbusi atau kesejahteraan yang menjadi salah satu hasil yang diharapkan dalam politik kewargaan tidak hadir untuk kelompok waria Sanggar Seroja.
Kuasa Kepala Desa Atas Dana Desa di Desa Sodong Kabupaten Pandeglang Novryan, Rama Adhi; Ilmar, Anwar
Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 7 No 1 (2024)
Publisher : Jayapangus Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37329/ganaya.v7i1.3705

Abstract

Village Funds play a crucial role in improving the welfare of local communities. Ideally, the implementation of Village Funds should aim to create strong, advanced, independent, and democratic villages so that a village's potential can be utilized and empowered effectively and optimally. The government allocates Village Funds from the State Budget to finance villages in governance, development, community development, and empowerment of local communities. The study aims to explain and analyze the modus operandi of the Village Head in managing Village Funds. The research adopts a qualitative explanatory approach to explore specific phenomena in their context and gain deeper understanding by applying Antonio Gramsci's theoretical framework of hegemony. This theory is applied to analyze power dynamics, societal consensus, and patterns of corruption in Sodong Village. Initial findings indicate that the Sodong Village Head's modus operandi includes submitting fictitious activities and projects in Village Fund budget proposals. It was found that most of the projects and activities were implemented by the Finance Section Head, acting under the authority delegated by the Village Head, as well as by the Village Head himself. Structurally, the findings suggest a close personal relationship between the Village Head and several village officials, particularly those directly involved in managing Village Funds. The study concludes that the primary cause of corruption is the lack of transparency involving other village officials and project officers. This lack of transparency allows the Village Head to monopolize decision-making and implementation processes, leading to accountability failures and instances of corruption. Therefore, continuous efforts are needed to prevent corruption, such as regular monitoring of budget realization, strict oversight during fund disbursement, and annual evaluations of Village Fund implementation, particularly in villages across Pandeglang Regency.
Pelatihan Basic Periklanan Pada Siswa Kelas XII SMK Wiyata Satya Jakarta Barat Ratu Nadya, Wahyuningratna; Wasisto, Muhammad Adiz; Ilmar, Anwar
BIDIK: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2024): BIDIK: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/bidik.v5i1.21945

Abstract

Dunia periklanan saat ini sedang sangat berkembang, hal ini sangat mempengaruhi banyak aspek termasuk aspek perekonomian di Indonesia. Pengetahuan tentang periklanan ini sangat berguna bagi banyak pihak termasuk siswa sekolah menengah kejuruan jurusan pemasaran yang nantinya akan lanjut kuliah atau terjun di dunia kerja khususnya di bidang periklanan. Tujuan diadakan pelatihan ini adalah untuk memberikan pengetahuan sekaligus pemahaman tentang berbagai macam dan jenis-jenis iklan yang ada. Metode yang digunakan adalah pre-test, ceramah dan post-test berupa pelatihan membuat lay out iklan cetak atau billboard. Hasil dari kegiatan ini adalah seluruh siswa yang awalnya tidak terlalu memahami tentang basic periklanan menjadi lebih tahu tentang dunia periklanan itu sendiri dan bagaiamana cara membuat iklan lay out iklan yang layak. Kesimpulan dari kegiatannya adalah antusisame dari para peserta yang merupakan siswa kelas XI jurusan Pemasaran yang akhirnya dapat memberikan mereka banyak pencerahan tentang dunia periklanan.
Partai Islam dan Pemilu 2024 Danis Tri Saputra; M.Prakoso Aji; Ilmar, Anwar; Juned, Mansur
PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies Vol. 6 No. 1 (2025): PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies
Publisher : Prodi Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33822/jpds.v6i1.9531

Abstract

Perkembangan partai politik Islam di Indonesia bergerak secara fluktuatif, namun   kemampuan elektabilitasnya selalu berada jauh dari partai nasionalis, persentase suaranya cenderung stagnan dan tetap sulit bersaing dengan partai-partai nasionalis. Kondisi ini didorong oleh berbagai faktor yaitu konflik internal, kasus korupsi, isu radikalisme, lemahnya institusionalisasi partai, kaderisasi yang tidak berkelanjutan, program politik kerakyatan yang bias, peluasan paham Islam moderat, penguatan ormas Islam  dan ekspansi elektoral partai-partai nasionalis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan mix methode dengan metode sequential exploratory yang memadukan analisis kualitatif dengan analisis kuantitatif. Penelitian ini menemukan bahwa hampir semua partai politik Islam di Indonesia mampu membaca berbagai peluang, ancaman, kekurangan dan kelebihan dari partai Islam di Indonesia pada pemilu 2024, sehingga sebagian besar strateginya lebih banyak didominasi oleh  strategi ofensif, defensif, campuran serta kampanye politik secara bersamaan melalui strategi kampanye sebagai partai politik terbuka, strategi kampanye politik programatik, strategi politik oposisi dan koalisi, perluasan segmentasi pemilih muda dan penguatan  kaderisasi internal serta upaya-upaya konstruktif dalam menghadapi politik identitas yang berbasis SARA
MELACAK RELASI HOAX DAN KEKUASAAN DI INDONESIA : STUDI KASUS PILKADA DKI TAHUN 2017 ilmar, anwar; ode, samsul
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 5, No 1 (2019): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v5i1.2361

Abstract

This study discusses post-truth politics in Indonesia by raising the case of hoaxes in the Election of Regional Head and Deputy Regional Head of DKI Jakarta in 2017. The study is motivated by a decline in the performance of democracy in Indonesia due to poor electoral and pluralism processes in Indonesia, based on data released by the Economist Intelligence Unit in 2017. In this case, the 2017 DKI Jakarta Election was considered to have contributed to the negative trend, mainly because its electoral process was filled with discourse hoaxes, or hoaxes related to politics and ERRI (ethnicity, religion, race and intergroup) Therefore, the aim of this study is to find out the root causes of the hoax phenomenon, and to examine its influence on the political configuration formed in the DKI Jakarta Regional Head Election in 2017. This study uses a hegemonic approach with discourse analysis that will dismantle the reality behind the hoax phenomenon in the 2017 DKI Jakarta Election. This study found that the elite's role is crucial as the cause of the rise of hoaxes in the 2017 DKI Jakarta Election. This research also found the existence of antagonism and political frontier between the pro and anti against Basuki Tjahaya Purnama or Ahok, one of the contestants of the Pilkada, due to massive hoax discourse related to politics and SARA thus forming a chain of equivalence diametric. This study concludes that the influence of elite hegemony is very strong against the emergence of post-truth politics in Indonesia. 
PERUBAHAN STATUS ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM) MENJADI ORGANISASI TERORIS OLEH PEMERINTAH INDONESIA: SEBUAH ANALISIS DALAM PERSPEKTIF HAM Kusuma, Ardli Johan; Setiawan, M. Chairil Akbar; Ilmar, Anwar; Situmeang, Nurmasari
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 7, No 2 (2022): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v7i2.6087

Abstract

In dealing with the conflict in Papua, the Indonesian government has made various efforts, one of which is changing the status of the Free Papua Organization (OPM) which was originally defined as an armed criminal group, then changed to a terrorist group. The focus of this research is the change in the status of the OPM to the terrorist organization. This research is analytical with an explanatory approach that explains the reasons behind the policy taken by the Indonesian government to change the status of OPM to a terrorist organization. In collecting data to build arguments in this study using a literature study approach, where data is obtained from various literature sources such as books, journals, documents or reports, and also from internet sources that are considered relevant. The findings of this study can be illustrated that the Indonesian government's policy to change the status of the OPM to a terrorist organization has been motivated by several reasons, including: OPM has met the definitive requirements as a terrorist; expanding the space for the Indonesian government to deal with the OPM, including facilitating the tracking and blocking of funding for the OPM movement; To gain legitimacy from any efforts or steps taken to confront OPM; Using the "war on terror" norm to reduce the perception of human rights violations committed by the Indonesian government.
Gender dan Politik: Analisis Rendahnya Keterwakilan Perempuan dalam Seleksi Bawaslu RI Hapsari, Raissa Kusuma; Ilmar, Anwar
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 23 No 2 (2024)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v23i2.663

Abstract

This research aims to investigate the factors that cause the low representation of women in the recruitment of prospective members of the Bawaslu RI for the 2022-2027 period. The problem in this research is related to the recruitment of prospective members of Bawaslu RI for the 2022-2027 period who have not met the 30% quota for women's representation as mandated in Law No. 7 of 2017 and will be analyzed using the theory of supply and demand model of candidate selection by Norris and Lovenduski.  This research uses qualitative research methods using primary and secondary data sources. This research found that the low representation of women in the recruitment process was caused by the supply and demand sides. On the supply side, it was found that women still lack preparedness regarding time, financial resources, support networks, and motivation. Of all the resources women have, support network resources are the most influential in achieving a position as a member of Bawaslu RI. Next, on the demand side, it was found that work background, education, gender, and age were not selectors' preferences when selecting prospective members of the Bawaslu RI. It was found that the recruitment system was not based on gender justice because the political process still took into account male aspects. This research has urgency for the world of politics and elections, namely, to create a recruitment process in election organizers that is transparent, accountable and in favor of women.
Indonesia Strategi Kampanye Politik Partai Nasdem Di Media Instagram Pada Pemilu 2019 Putri, Bella Triana Cantika; Rahmawati, Restu; Ilmar, Anwar
Journal of Politics and Democracy Vol. 2 No. 2 (2023): Journal of Politics and Democracy (Maret)
Publisher : Indonesian Democracy Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61183/polikrasi.v2i2.21

Abstract

Nasdem Party political campaign strategy on Instagram Media in the 2019 Election. The phenomenon of political campaigns is currently colored by the explosion of digital media where digital media is the main stream for direct campaign activities. According to Rise and Paisley Campaign is the desire to influence the beliefs and behavior of others with the appeal of communication. A campaign is a joint effort led by a group of people with the goal of changing certain attitudes and behaviors. This thesis will examine Instagram's online campaign activities as a campaign medium using the case study of the Nasdem Party, because the author is interested in the success of Nasdem which always increases every year, the success carried out by Nasdem is inseparable from the campaign strategy it carries out. This study uses a qualitative approach and the type of research used is explanatory research with the case study method. The theory used is political marketing theory by Kotler and Armstrong, namely the 4p marketing-mix (product, promotion, price and place). as primary research data with the technique of determining informants carried out by purposive sampling. Second, documentation as secondary research data. The research results obtained show that the NasDem Party has succeeded in carrying out a campaign on Social Media Instagram @official_nasdem. By using the 4P campaign strategy, namely Promotion, Price, Place, Product. The success of the NasDem Party's 2019 election campaign on social media Instagram @official_nasdem did not escape obstacles such as bazers, hoaxes, and black campaigns. However, these obstacles did not become a barrier for the @official_nasdem account to continue providing political education, or political outreach through campaign content. which was uploaded.
Co-Authors Anisti, Caritas Nadya Ardli Johan Kusuma, Ardli Johan Bahirah, Hilda Indah Bahjatul Murtasidin Danis Tri Saputra Danis Tri Saputra Wahidin Dean Tanzilla Efriza Garcia Krisnando Nathanael Hapsari, Raissa Kusuma Hasanal Bolqiah, Luthfi Hermina Simanihuruk Iswahyuni Iswahyuni Jerry Indrawan Jerry Indrawan Jerry Indrawan Jerry Indrawan Jerry Indrawan, Jerry Junita Duwi Purwandari M Chairil Akbar Setiawan Mandela, Muhamad Fathan Mansur Juned Muhammad Kamil Ghiffary Abdurrahman Muhammad Prakoso Aji Muhammad Shabri Sambojo Utomo Muhyidin, Ali Novryan, Rama Adhi Nuraeni, Silvia Nurmasari Situmeang Putrawan Yuliandri Putrawan Yuliandri Putri, Bella Triana Cantika Ratu Nadya, Wahyuningratna Restu Rahmawati Restu Rahmawati Restu Rahmawati, Restu Rosa, Astin Julia Samsul Ode Setiawan, M. Chairil Akbar Sinaga, Kezia Marlinata Sri Lestari Wahyuningroem Suprayitno, Dede Ulfaningrum, Amilia Wasisto, Muhammad Adiz Yuni Hariyanti Zalvadhia, Nabila Kheisya