Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.606
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains
Muchamad Taufiq
ITB Widya Gama Lumajang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
The Problem Of The Neutrality Of The Civil Service In Local Head Elections: A Constitutional Law Perspective Christina Bagenda; Mohammad Solekhan; Muchamad Taufiq; Ernesta Arita Ari; Jusuf Luturmas
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) January 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v8i1.10014

Abstract

The neutrality of the State Civil Apparatus in local democratic contests, particularly Regional Head Elections, constitutes a fundamental principle for the realization of a clean, professional, and democratic system of governance. As an integral component of the state apparatus, ASN plays a strategic role in public administration and service delivery, thereby requiring impartiality and freedom from practical political interests. Nevertheless, empirical realities indicate that violations of ASN neutrality during Pilkada remain prevalent, manifesting in both direct and indirect political involvement, misuse of state resources, and administrative actions that favor certain candidate pairs. This condition reflects a persistent gap between normative legal frameworks and their practical implementation. This article aims to examine the challenges surrounding ASN neutrality in Pilkada by analyzing regulatory arrangements, implementation practices, and supervisory mechanisms from a constitutional law perspective. Employing a normative juridical approach, this study reviews statutory regulations, legal doctrines, and findings from relevant national scholarly journals. The analysis reveals that although the legal framework governing ASN neutrality is relatively comprehensive, the effectiveness of law enforcement and oversight mechanisms continues to face significant obstacles. These include weak inter-institutional coordination among supervisory bodies, political pressures exerted on the bureaucracy, and a limited level of legal awareness among certain segments of ASN. From the standpoint of constitutional law, breaches of ASN neutrality have serious implications for the quality of democracy, the realization of good governance principles, and the legitimacy of local governments produced through Pilkada. Therefore, strengthening legal policies, enhancing supervisory capacity, and reinforcing bureaucratic ethics development are essential measures to ensure the consistent enforcement of ASN neutrality in every local democratic process.
Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Kajian Hukum Administrasi Negara: Principles of Government Administration in the Study of State Administrative Law Jusuf Luturmas; Kalijunjung Hasibuan; Lodwyk Wessy; Muchamad Taufiq; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 7: July 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i7.5418

Abstract

Asas-asas penyelenggaraan pemerintah bersifat normatif, bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua pegangan pemerintahan dan bukan hanya dari hukum positif. Asas adalah dasar, pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenaran yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang menghasilkan kesimpulan bahwa Asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi asas umum dalam pemerintahan dan asas keahlian atau fungsional dalam penyelengaraan pemerintah. Disamping itu juga terdapat Asas-asa penyelenggaran pemerintah daerah yang meliputi Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Tugas pembantuan. Dan Asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah atau kedaerahan dilaksanakan sebagai konsekuensi dari Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Modus Investasi Bodong: Juridical Analysis of Perpetrators of Fraudulent Investment Yohanes Pande; Hamzah Mardiansyah; Kalijunjung Hasibuan; Muchamad Taufiq; Rustam
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5558

Abstract

Pelaku investasi bodong adalah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang. Bagi pribadi dari pelaku modus investasi bodong dapat mendapat ancaman berupa hukuman penjara karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun) sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP. Serta hukuman denda Pasal 492 UU Nomor 1 Tahun 2023 (UU 1/2023), pelaku investasi bodong dapat dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama lama 4 (empat tahun) atau pidana denda paling banyak kategori V. Sebagai penjelasan lebih lanjut, pidana denda kategori V tertera dalam Pasal 79 UU Nomor 1 Tahun 2023, dimana untuk kategori tersebut ditetapkan sebesar lima ratus juta rupiah. Apabila dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan korporasi, berdasarkan Pasal 20 PERMA 13/2016, kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dimintakan ganti rugi melalui mekanisme restitusi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melalui gugatan perdata. Dan bahkan apabila pelaku modus investasi bodong baik yang dilakkan oleh perseorangan atau individu dan juga yang mengatsnamakan korporasi apabila tidak memiliki izin dan tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dapat dihukum sesuai dengan Pasal 103 UU No.8/1995.
Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan: Legal Analysis of Civil Dispute Resolution Through Mediation in Court Sumirahayu Sulaiman; Dwi Anindya Harimurti; Diana Pujiningsih; Bambang Teguh Handoyo; Muchamad Taufiq
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7087

Abstract

Salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang semakin populer di sistem peradilan Indonesia adalah mediasi pengadilan. Ini menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk waktu yang lebih singkat, biaya yang lebih rendah, dan hasil yang lebih baik bagi kedua pihak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dasar hukum serta prosedur mediasi yang diatur dalam peraturan yang berlaku sangat penting, di samping tantangan dan dampak penerapannya dalam sengketa perdata. Artikel ini bertujuan untuk mengulas peraturan terbaru tentang mediasi, prosedur pelaksanaannya di pengadilan, serta dampaknya terhadap sistem peradilan perdata di Indonesia.
Analisis Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Perundang-Undangan: Legal Analysis of the Role of the Constitutional Court in Testing Legislation Mawardi; Novia Mungawanah; Muchamad Taufiq; Arief Fahmi Lubis; Karman Jaya
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7141

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yudikatif yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian perundang-undangan guna memastikan bahwa setiap regulasi yang berlaku tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu instrumen utama dalam menjalankan tugasnya adalah mekanisme judicial review, yang memungkinkan MK untuk menilai dan membatalkan undang-undang yang dianggap inkonstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MK dalam judicial review, efektivitasnya dalam melindungi hak konstitusional warga negara, serta tantangan yang dihadapinya dalam menjalankan tugasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memainkan peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan demokrasi di Indonesia, meskipun terdapat tantangan signifikan, seperti tekanan politik dan kontroversi terhadap beberapa putusan yang dikeluarkan. Studi ini menyoroti pentingnya menjaga independensi MK agar tetap mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisi MK sebagai lembaga yang berorientasi pada perlindungan hak konstitusional dan penegakan hukum yang adil.
Ambang Batas Pencalonan Presiden "Presidential Threshold" Perspektif Hukum Tata Negara: Presidential Threshold: A Constitutional Law Perspective Ernesta Arita Ari; Kevin Mario Immanuel; Fatma Faisal; Muchamad Taufiq; Faharudin
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.8061

Abstract

Ambang batas pencalonan presiden dalam pemilihan umum di Indonesia telah menjadi perdebatan yang terus-menerus dalam wacana hukum tata negara. Untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, syaratnya adalah partai politik atau gabungan partai politik memiliki minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa ambang batas pencalonan dari sudut pandang hukum tata negara, dengan penekanan khusus pada demokrasi, hak konstitusional warga negara, dan model sistem presidensial Indonesia. Metode normatif, yang melihat peraturan perundang-undangan dan keputusan Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa ketentuan ambang batas tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dalam UUD 1945, dan berpotensi membatasi hak partisipasi politik warga negara. Selain itu, ambang batas juga dianggap melemahkan fungsi pemilu sebagai instrumen sirkulasi elit secara demokratis. Artikel ini merekomendasikan evaluasi ulang terhadap presidential threshold agar lebih sesuai dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional dan prinsip kedaulatan rakyat.
Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Jabatan Publik: Studi Perbandingan Antara Kuhp Dan Uu Tipikor: The Crime of Gratification in Public Office: A Comparative Study Between the Criminal Code and the Corruption Law Karolus Charlaes Bego; Johari; Yudi Krismen; Zulkarnain S; Muchamad Taufiq
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Agustus 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i8.8429

Abstract

Gratifikasi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berkaitan erat dengan praktik korupsi di Indonesia. Dalam hukum nasional, gratifikasi dimaknai sebagai pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pejabat atau penyelenggara negara, baik berupa uang, barang, fasilitas, maupun bentuk keuntungan lain yang berhubungan dengan jabatannya. Penelitian ini membandingkan pengaturan gratifikasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). UU Tipikor, khususnya Pasal 12B dan 12C, menetapkan bahwa gratifikasi dianggap sebagai suap apabila berkaitan dengan jabatan serta bertentangan dengan kewajiban penerimanya, kecuali apabila dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari. Sebaliknya, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengatur delik gratifikasi dalam sistem kodifikasi nasional, namun tidak menyediakan mekanisme pelaporan khusus yang dapat memberi perlindungan hukum bagi penerima. Dengan pendekatan penelitian hukum normatif, tulisan ini mengulas perbedaan substansi antara kedua regulasi tersebut dari segi perumusan, sanksi, hingga penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian. Hasil kajian menegaskan bahwa meskipun KUHP telah memperluas cakupan tindak pidana korupsi, UU Tipikor tetap lebih komprehensif dalam aspek pencegahan maupun penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih norma dalam praktik hukum di Indonesia.
Advocate Immunity Rights in Providing Legal Services to Clients Yohanes Pande; Zakiyatun Nufus; Patawari Patawari; Rica Gusmarani; Muchamad Taufiq
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 6 No. 3: July 2024 - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v6i3.5761

Abstract

An advocate is a person whose profession is to provide legal services, both inside and outside the court, who fulfill the requirements under the Advocate law. Advocates are law enforcers, free and independent, guaranteed by laws and regulations." In this way, it has been clearly stated that the position of advocates is equal to that of police, prosecutors and judges as law enforcers. In providing legal aid services to their clients, advocates have the right to immunity and cannot be sued either civilly or criminally, as regulated in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and strengthened by the decision of the Constitutional Court (MK) which states that the right to immunity This applies both inside and outside the court. An advocate's immunity is always limited by good faith, which is defined in the Elucidation to Article 16 of the Advocate Law, namely that what is meant by good faith is carrying out professional duties for the sake of upholding justice based on the law to defend the interests of clients.
Legal and Ethical Aspects of Informed Consent in BPJS Health Emergency Services Anna Veronica Pont; Ta'adi; Muchamad Taufiq; Ady Purwoto; Mawardi
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) - January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6818

Abstract

Informed consent is a crucial element in the healthcare system as it ensures that patients provide consent based on a sufficient understanding of the medical procedures to be performed. In the context of emergency services, where patients often present with critical conditions requiring immediate action, the implementation of informed consent becomes more complex. BPJS Kesehatan, as the provider of healthcare services for the public, holds the responsibility to ensure that medical treatments within their network respect patient rights, both legally and ethically. This article aims to explore in-depth the legal and ethical aspects of implementing informed consent in emergency healthcare services under the BPJS Kesehatan program.
Legal Implications of Minimum Education Requirements for DPR Candidates in the Perspective of the 1945 Constitution and Constitutional Court Decisions Budi Handayani; Muchamad Taufiq; Yusuf; Fatma Faisal; Mohammad Solekhan
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) October 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.8941

Abstract

The establishment of a minimum education requirement for candidates of the House of Representatives (DPR) has become a complex legal issue, sparking debates between the principles of meritocracy and the fulfillment of citizens’ constitutional rights. On one hand, educational qualifications are considered essential to ensure the intellectual capacity, rationality, and legislative competence of parliamentary members in performing their lawmaking and supervisory functions. On the other hand, such provisions may lead to discrimination against citizens who lack access to adequate formal education, thereby restricting their constitutional right to be elected as guaranteed under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This article aims to thoroughly examine the legal implications of establishing a minimum education requirement for DPR candidates from the perspective of the 1945 Constitution and the Constitutional Court’s jurisprudence. Using a normative juridical approach, this study analyzes the compatibility of educational restrictions with the principles of equality before the law, political rights, and constitutional democracy. The findings reveal that educational qualifications should not be perceived as discriminatory limitations but rather as instruments to ensure competence and integrity within the legislative body as part of a democratic rule-of-law system. Nevertheless, such restrictions must be formulated proportionally, clearly, and in accordance with constitutional objectives so as not to violate the principle of equality before the law or the fundamental right of citizens to participate in governance. Therefore, any regulation regarding educational requirements for DPR candidates must strike a balance between the need for legislative professionalism and the protection of citizens’ constitutional rights.
Co-Authors Ady Purwoto Anna Veronica Pont Arief Fahmi Lubis Bambang Teguh Handoyo Budi Handayani Christina Bagenda Diana Pujiningsih Dwi Anindya Harimurti Edy Sony Ernesta Arita Ari Faharudin Fatma Faisal Gusmarani, Rica Hamzah Mardiansyah Johari Jusuf Luturmas Kalijunjung Hasibuan Karman Jaya Karolus Charlaes Bego Kevin Mario Immanuel Lodwyk Wessy Mawardi Mawardi Mohammad Solekhan Novia Mungawanah Patawari Patawari Rustam Sumirahayu Sulaiman Ta'adi Yohanes Pande Yudi Krismen Yusuf Zakiyatun Nufus Zulkarnain S