Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah International Journal of Science and Environment Jurnal Multidisiplin Sahombu Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Media Hukum Indonesia (MHI) Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Journal of Golden Generation Legal Science
Yustika, Luthy
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR CULPA DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR 762/Pid.B/2025/PN Tjk Devita, Ninda Cahya; Mutia Melinda; Taqiyyah Juliah; Cinta Darojatun Nashuha; Nanci Indah Silaban; Refy Purnama Sari; Jonathan Vicky; Muhammad Al Fariedz; Luthy Yustika
Journal of Golden Generation Legal Science Vol. 2 No. 1 (2026): Januari 2026 : Journal of Golden Generation Legal Science
Publisher : PT. Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65244/jggls.v2i1.295

Abstract

Penelitian ini menganalisis unsur kelalaian dalam tindak pidana penggelapan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 762/Pid.B/2025/PN Tjk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kelalaian dapat memenuhi unsur-unsur penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kasus putusan pengadilan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kasus dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggelapan membutuhkan niat dan itikad buruk dalam penguasaan barang secara melawan hukum, sehingga unsur kelalaian (culpa) tidak dapat memenuhi unsur tindak pidana penggelapan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penegakan Hukum Atas Pemalsuan Dokumen Dan Kredit Macet Di Perbankan Syariah Dalam Studi Kasus Bank Muamalat Harkat Putusan Pengadilan Negeri Manna Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mna Dhiyaksa Nugraha; Ilham Khofipratomo; Eka Lestari Simaremare; Winda Agustina; Angela Paula Feby Simanjuntak; Ine Dwiyanti; Arkaan Daffa; Luthy Yustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.4400

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap pemalsuan dokumen dan kredit macet pada PT BPRS Muamalat Harkat berdasarkan Putusan PN Manna Nomor 117/Pid.B/2020/PN Mna. Terdakwa, selaku Asisten Account Officer, terbukti memalsukan tanda tangan pemilik sertifikat agunan pada dokumen pembiayaan sehingga melanggar Pasal 63 ayat (1) huruf a UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan menyebabkan kerugian bank sebesar Rp 60 juta. Dengan menggunakan metode hukum normatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa unsur kesengajaan dan pencatatan palsu terpenuhi, sehingga hakim menerapkan asas lex specialis dalam pemidanaan. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan internal, ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, serta pelanggaran asas transparansi dan akuntabilitas. Penelitian menegaskan pentingnya penguatan tata kelola, verifikasi dokumen, dan manajemen risiko untuk menjaga integritas sistem perbankan syariah.
Analisis Pertanggungjawaban Hukum Atas Internal Fraud Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) ditinjau dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Undang-Undang Perbankan Syariah Angnesia, Khetrina Maria; Mangunsong, Fransisca Elia Merry Paskah; Fitri, Gischa Adelia; Gunawan, Najwa Putri; Rahmadani, Nita Oktaviana; Arkananta, Rakha Purwa; Yustika, Luthy
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36651

Abstract

Internal Fraud merupakan salah satu permasalahan serius dalam sektor perbankan yang berpotensi merugikan nasabah dan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Lhoksukon sebagai lembaga perbankan syariah nasional tidak terlepas dari risiko terjadinya Internal Fraud yang dilakukan oleh pihak internal bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas Internal Fraud pada Bank Syariah Indonesia (BSI) ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum atas Internal Fraud dapat dibebankan kepada pelaku secara pribadi maupun kepada bank sebagai korporasi, apabila terbukti adanya kelalaian dalam penerapan prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), dan sistem pengendalian internal. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memperkuat kewajiban bank dalam pencegahan dan penanganan fraud melalui penguatan pengawasan serta manajemen risiko, sementara Undang-Undang Perbankan Syariah menegaskan tanggung jawab bank dalam menjaga prinsip syariah dan perlindungan terhadap nasabah. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan implementasi pengendalian internal menjadi langkah penting dalam meminimalkan risiko Internal Fraud pada perbankan syariah.
Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi dalam Sektor Perbankan terhadap Pemalsuan Pembukuan: Studi Komparasi antara Singapura dan Indonesia Putra, Albert Hadi; Alfadillah, Muhammad Raydafi; Hariseno, Dimas; Sitorus, Dio Fredrick Hezekiel; Sahputra, Dedi; Alwani, Faris Dhafin Razaqa; Hamza, Bahtiar; Yustika, Luthy
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 10 No. 1 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v10i1.36713

Abstract

Pemalsuan pembukuan dalam sektor perbankan merupakan tindak pidana serius yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana bank sebagai korporasi atas tindak pidana pemalsuan pembukuan yang dilakukan oleh pegawai bank, baik dalam konteks hukum di Indonesia maupun di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pemalsuan pembukuan pada umumnya lebih difokuskan kepada pelaku individu, yaitu pegawai bank, meskipun korporasi secara prinsip dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti adanya kelalaian sistem pengawasan internal. Sementara itu, di Singapura, rezim hukum perbankan dan korporasi menekankan tanggung jawab institusional yang lebih ketat, terutama terkait kepatuhan, pengendalian internal, dan kewajiban pengawasan oleh bank sebagai badan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pendekatan tersebut mencerminkan perbedaan orientasi penegakan hukum, antara penekanan pada tanggung jawab individu dan penguatan akuntabilitas korporasi dalam sektor perbankan.
Implementation of Personal Data Protection on Online Tax Websites DKI Jakarta Nurmansyah, Indra; Yustika, Luthy
International Journal of Science and Environment (IJSE) Vol. 6 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : CV. Inara in Colaboration with www.stie-sampit.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijse.v6i1.435

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection (PDP Law) in the management of data on the DKI Jakarta Online Tax website. The research problem focuses on data governance, protection mechanisms, access restrictions, fulfillment of data subject rights, and preparedness for incident response. The study employs a qualitative approach through in-depth interviews with officials and system and data administrators at the DKI Jakarta Regional Revenue Agency (Bapenda) and the Tangerang Regency Regional Revenue Agency. The findings indicate that Bapenda collects personal data such as National Identification Numbers (NIK), names, addresses, marital status, and other personal information for the purposes of taxpayer validation and policy formulation. Data protection measures are implemented through encryption, role-based access control, activity monitoring and logging, as well as periodic security audits. Mechanisms for taxpayer services have been established to facilitate requests for data access, rectification, and objections in accordance with the provisions of the PDP Law. In addition, Bapenda has established incident response procedures implemented by an internal Computer Security Incident Response Team (CSIRT) through processes of identification, analysis, recovery, and notification within 3×24 hours in the event of a data breach. The challenges encountered include harmonization between the PDP Law and government archival regulations, as well as the enhancement of security awareness and literacy among employees and taxpayers. This study concludes that the implementation of personal data protection on the DKI Jakarta Online Tax website has generally been effective; However, further improvements are required in data retention policies and the formal appointment of a Data Protection Officer.
Co-Authors Ade Hari Siswanto Akmalia Salsabila Alfadillah, Muhammad Raydafi Alwani, Faris Dhafin Razaqa Alya Puspita Juliasari Amelia, Nurul Naila Angela Paula Feby Simanjuntak Angnesia, Khetrina Maria Annida, Aulia Antika Gestia Ariyasatya, Yulius Arkaan Daffa Arkananta, Rakha Purwa Azhar, Maritza Bertha, Anna Berto Purnomo Sidik Cikal Aldrich Adilhum Cinta Darojatun Nashuha Citra, Lanna Fadilla Daffa Rasya Fachrezi Daishahwa, Daishahwa Darman, Melani Dedi Sahputra Devita, Ninda Cahya Dhiva Aurora Pramhesta Dharma Dhiyaksa Nugraha Eka Lestari Simaremare Elda Septi Darmayanti Elvina Putri Maheswari Evi Andini Faustina, Yaffa Ivana Fika Nurmajulia Andiani Fitri, Gischa Adelia Friska Nova Wijaya Siagian Fritiana, Anesya Gabrielle Dewi Halim Gunawan, Najwa Putri Hakiki, Keisya Aulia Hamza, Bahtiar Hariseno, Dimas HASANAH, RAHMATUL Hikmawati, Elok Ilham Khofipratomo Ine Dwiyanti Irdanuraprida Idris Irmanjaya Thaher Jonathan Vicky Kayla Rahma Adinda Kristika, Dessya Indira Bunga Kumbang Lestari, Andini Tri Maharani, Putri Nabila Mangunsong, Fransisca Elia Merry Paskah Michel Priscila Mochamad Yulian Fadhli Saputra Mufahir, Ratu Nazwa Muhamad Daud Hidayatulloh Muhamad Fakih Hidayat Muhamad Noval Faris Pratama Muhammad Al Fariedz Mutia Melinda Nadila Angraini Rofianti Nanci Indah Silaban Ndarung, Marianus Nurhayani nurhayani Nurmansyah, Indra Nurtazkiyah Tunafsih Pipit Fitriyani Pratasik, Angely Patricia Putri Putra, Albert Hadi Putro, Muhammad Djomy Dwi Rahmadani, Nita Oktaviana Refy Purnama Sari Renanta, Yunesia Amelia Reysha Aurelia Shabilla Rohmatun Rullin Eka Femydestia S, Sesilia Sadili, Akhmad Salma Ayu Nurmala Sekar Galuh Adrelia Shafa Salsabila Shella Sherill, Fredrika Sitorus, Dio Fredrick Hezekiel Sri Widyawati Talitha Maheswari Ning Atmojo Taqiyyah Juliah Veliza, Dela Widiatno, Men Wih Winda Agustina Zidan Nugraha Zulfikar Judge