Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
9.202
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Didaktika Religia Qawanin: Journal of Economic Syaria Law
Nurbaedah, Nurbaedah
Universitas Islam Kadiri
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 74 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 74 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN STATUS ANAK KANDUNG MELALUI ADOPSI ANAK ANGKAT (Studi Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Tlg) Saifudin, Ahmad Ibnu; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8449

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang, Tinjauan Yuridis Pembatalan Status Anak Kandung Melalui Adopsi Anak Angkat (Studi Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/Pn Tlg) Tujuan Penelitian ini adalah Untuk menganalisis Tinjauan Yuridis tentang pembatalan status anak kandung melalui adopsi anak angkat dalam Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Tlg Untuk menganalisis. pertimbangan Hakim dalam penerapan kepastian hukum tentang pembatalan status anak kandung melalui adopsi anak angkat dalam Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Tlg Metode Penelitian Menggunakan metode Normatif, hasil Penelitian menjelaskan tentang 1) Tinjauan Yuridis pembatalan status anak kandung melalui adopsi anak angkat dalam Putusan Nomor 104/Pdt.G/2023/PN Tlg Pembatalan status anak kandung melalui Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat terjadi perspektif hukum positif seperti anak angkat dan orang tua angkat tidak adanya kewajiban dan hak-hak masing-masing seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 45 ayat (1) dan pasal 46 ayat (1 dan 2) serta akibat hukum lainnya yang dapat timbul adalah antara hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, antara pihak orangtua angkat dengan anak angkatnya tidak dapat digugat apabila terjadinya sengketa, selain itu dalam padangan teori keadilan aristoteles pandangan asas keadilan proporsional dapat diberikan bagian yang lebih, menyimpang dari ketentuan Pasal 209 KHI. Penyimpangan ini tertunya diikuti dengan syarat bahwa anak tersebut telah memberikan kontribusi terhadap orang tua angkatnya. Penggunaan keadilan proporsional sebagai frame hukum akan menjadikan hukum fleksibel dan mewujudkan kebahagiaan bagi manusia 2) Pertimbangan para Hakim untuk menetapkan suatu permohonan pengangkatan anak adalah jika telah memenuhi seluruh persyaratan yang diinginkan baik dari orang tua angkat maupun anak angkat itu sendiri dan paling penting mendapatkan restu dari orang tua kandungnya serta memenuhi prosedur yang berlaku tentang pengangkatan anak. Jika pada permasalahan di dalam putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PA.Sgm diterima oleh Hakim, bahwa itu dapat terjadi jika Hakim mempertimbangkan keadaan pemohon dan alasan dia mengangkat seorang anak, bisa di katakan dengan asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generalis (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum). Apakah pemohon mengangkat anak dengan alasan tertentu contohnya dia sudah tidak ada yang urus dan anaknya keluar negeri sehingga dia mengangkat anak untuk menemaninya.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN RUTIN BERDASARKAN PERATURAN BKPM RI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN DAN TATACARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO PADA DPM-PTSP KOTA KEDIRI Sasongko, Rama Uji; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8496

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang efektivitas pengawasan rutin berdasarkan Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tatacara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko pada DPM-PTSP Kota Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab pelaksanaan pengawasan rutin perizinan berusaha yang dilakukan DPM-PTSP Kota Kediri berdasarkan Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 menjadi tidak efektif dan untuk menganalisis implikasi hukum apabila pengawasan rutin berdasarkan Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 pada DPM-PTSP Kota Kediri berjalan tidak efektif. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab pelaksanaan pengawasan rutin perizinan berusaha yang dilakukan DPM-PTSP Kota Kediri berdasarkan Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 menjadi tidak efektif menurut Laurance M Friedman antara lain: 1) dari segi substansi hukum adalah peraturan Menteri sektoral belum mengatur secara detail NSPK/standar usaha sehingga lebih susah dalam pelaksanaan pengawasan dilapangan. 2) dari segi struktur hukum adalah belum semua petugas pelaksana pengawasan mendapatkan pengetahuan tatacara pengawasan yang baik sesuai Peraturan BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021. 3) dari segi kultur/ budaya hukum secara umum budaya hukum dikalangan pelaku usaha sudah baik, akan tetapi masih kurang dalam pendalaman pengetahuan tentang perizinan berusaha dan standar kegiatan usaha. Apabila pengawasan rutin tersebut tidak efektif dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan berusaha.
PERAN POLRI DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR SESUAI PASAL 13 HURUF A,B DAN C UNDANG- UNDANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO 2 TAHUN 2002 Mustakim, Mustakim; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8452

Abstract

Aparat penegak hukum, termasuk Polri, berperan penting dalam menciptakan rasa aman di masyarakat. Tugas mereka termasuk memberantas kejahatan seperti pencurian, khususnya pencurian kendaraan bermotor, yang semakin meningkat. Pemberantasan kejahatan ini harus dilakukan secara profesional, intensif, dan berkelanjutan karena kejahatan ini tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga menghambat pembangunan nasional.Oleh karena itu, Polri sebagai ujung tombak penegakan hukum harus memiliki kualitas dan profesionalisme yang memadai. Langkah preventif dan represif perlu diambil untuk menindak tegas pelaku kejahatan, sehingga dapat mencegah keresahan masyarakat dan kerusakan ekonomi serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya yang terjadi di Wilayah Polres Kabupaten Kediri. Sehingga ada Sehingga ada dua permasalahan yang dikaji dalam thesis ini yaitu, (1) Peranan Kepolisian dalam rangka memberantas tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ? (2) Faktor penghambat pelaksanaan pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Resort Kabupaten Kediri ? Pendekatan yang dipakai dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan normatif, dalam ruang lingkup hukum pidana dengan pembahasan analitik. bahwa: (1) Kota Kediri, yang berada di dataran tinggi dan menjadi pusat perlintasan penting di Jawa Timur, mengalami peningkatan kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dari tahun 2022 hingga 2024, dengan total 116 kasus dilaporkan. Meskipun Kediri berkembang sebagai pusat perdagangan, tantangan keamanan tetap menjadi perhatian. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, gaya hidup, dan kelalaian korban berkontribusi pada tingginya angka curanmor. Kepolisian Kediri berupaya mengatasi masalah ini melalui langkah preventif dan represif, termasuk sosialisasi, patroli, dan kerjasama dengan masyarakat, untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban. (2) Penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan di Kabupaten Kediri menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya laporan dari masyarakat, wilayah yang sepi, keterbatasan personel polisi, pelaku yang berpindah-pindah, dan residivisme. Meski demikian, kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti membentuk call center, Tim Cobra Agara, razia di perbatasan, meningkatkan patroli, dan mengaktifkan Pos Kamling. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kejahatan dan bekerja sama dengan aparat hukum sangat penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban.
EFEKTIFITAS PELAKSANAKAN TUGAS POKOK TNI DALAM PERTAHANAN NEGARA BERDASARKAN UU RI NO. 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI (Studi di Wilayah Teritorial Kodim 0809 / Kediri) Jumali, Jumali; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8497

Abstract

TNI adalah alat pertahanan negara yang memiliki tugas pokok menjaga dan mepertahankan keutuhan dan kedaulatan negara dari segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri yang akan menganggu warga negara Indonesia dan eksistensi NKRI, karena pentingnya peran tersebut maka seyogyanya mendapat payung hokum yang sesuai dengan tupoksinya. UU RI No.34 tahun 2004 tentang TNI masih belum memberikan kepastian hokum bagi TNI dalam pelaksanaan tugasnya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas tugas pokok TNI dalam pertahanan negara, penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris ( Sosio Legal Resech ) dengan cara observasi, wawancara dan pendekatan kepada pihak yang memiliki kompetensi dalam memberikan keterangan atau data – data yang diperlukan. Hasil penelitain yang dilakukan perihal Efektifitas pelaksanaan tugas pokok TNI dalam pertahanan negara sebagaimana tersebut dalam pasal 7 UU RI No. 34 tahun 2004 masih belum berjalan secara optimal hal ini disebabkan karena beberapa aspek: Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi ( legal struktur), Regulasi yang belum sepenuhnya jelas dan adaptif, pemahaman hokum yang masih beragam diinternal TNI, ketidakjelasan regulasi dan prosedur hokum dilapangan, kondisi geografis dan dukungan logistic di daearah penugasan dan daerah terpencil, keterbatasan anggaran dalam peningkatan profesionalitas dan kapabilitas dalam menghadapi ancaman, Keraguan dalam bertindak karena dilemma antara penegakan hukum dan stabilitas keamanan negara adalah penyebab tidak efektifnya pelaksanaan tugas pokok TNI dalam pertahanan negara.
IMPLEMENTASI PENDAPATAN PENGGUNAAN ANGGARAN DESA BERDASARKAN PASAL 72 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMER 6 TAHUN 2014 JUNCTO UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (Studi Kasus Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk) Alfian, M. Rizki Nur; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8453

Abstract

Penelitian ini mengkaji Implementasi Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah 1) Untuk menganalisis Implementasi Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa di Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk 2)Untuk menganalisis Bentuk Pertanggung Jawaban Atas Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa Di Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Pasal 72 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Dengan menggunakan metode penelitian Empiris, hasil penelitian ini dapat ditemukana bahwa Implementasi Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa di Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan yang ada, Pertama, transparansi atau keterbukaan dari Pemerintah Desa Limbangan kepada masyarakat dalam pengelolaan APBDes sudah semua sesuai pada bidang pembangunan desa dan bagian pemberian informasi terkait pengelolaan APBDes dilakukan di semua bidang kegiatan yang didanai oleh dana APBDes. Kedua, Akuntabilitas dari Pemerintah Desa Buduran kecamatan bagor kabupaten nganjuk sudah bertanggungjawab mengenai pengelolaan APBDes, Ketiga, Partisipatif dari Pemerintah Desa sudah melakukan dengan cukup baik Bentuk Pertanggung Jawaban Atas Pendapatan Penggunaan Anggaran Desa Di Desa Buduran Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk Berdasarkan Pasal 72 Nomor 6 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Bentuk Tanggungjawab Administratif oleh Kepala Desa dalam Penggunaan Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikaitkan dengan teori yang ada harus sevisi dengan "good financial goverriance" yang pertama-tama harus diperhatikan adalah membentuk APBD yang terasa demokratis dengan mengedepankan unsur peran serta masyarakat.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESTORATIF JUSTICE DALAM PERKARA ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus/Anak/2022/PNGpr ) Priyastu, Juniar Kintam; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8450

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Restoratif Justice Dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus Anak/2022/PN Gpr). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Tinjauan Yuridis terhadap Restoratif Justice dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim terhadap Restoratif Justice dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan tentang Tinjuan Yuridis Terhadap Restoratif Justice dalam Perkara Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Gpr) ini telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur subyek hukum, unsur perbuatan manusia dan unsur perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana. Dalam konteks ini, aspek ketentuan pidana yang berlaku, bukti-bukti persidangan serta pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan menjadi subjek kajian yang penting dalam tinjauan yuridis tersebut. Dasar pertimbangan hakim menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum terbukti sah memiliki unsur-unsur pidana atas aturan yang memiliki ancaman sanksi pidana penjara. Kemudian berdasarkan pertimbangan non yuridis bahwa perbuatan anak meresahkan masyarakat di lingkungan sekitar, kondisi lingkungan si anak dan pembinaan sebagai generasi muda. Pertimbangan hakim dalam memberikan tindakan mengembalikan anak kepada orang tua lebih mengutamakan Keadilan Restoratif sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana menghindarkan sanksi pidana penjara yang dianggap sebagai sanksi pembalasan.
PERBANDINGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA TERTIB DPRD PROPINSI KABUPATEN DAN KOTA TERHADAP PERATURAN DPRD KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DPRD DALAM PEMILIHAN WAKIL BUPATI TULUNGAGUN Marjuki, Marjuki; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8451

Abstract

Penelitian ini mengkaji Perbandingan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata-Tertib DPRD Propinsi Kabupaten Dan Kota terhadap Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata-Tertib DPRD dalam Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung secara Terbuka dan Tertutup yang dilaksanakan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis terjadinya Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung dengan memberikan Solusi akibat hukum dari perbandingan terhadap Peraturannya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan perbandingan hukum tentang Peraturannya dalam hal pemilihan secara Terbuka (Perwakilan) dan secara Tertutup (Satu Orang Satu Suara) didalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung tahun 2021 dalam rangka Pemilihan Wakil Bupati Tulungagung, sisa masa jabatan 28 bulan. Menjelaskan akibat hukum dan Solusi dari konflik norma antara Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata-Tertib DPRD Propinsi Kabupaten Dan Kota dengan Pasal 32 Peraturan DPRD Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata-Tertib DPRD, untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi menggunakan teori hierarki norma hukum (stufentheorie Hans Kelsen) yang dikelompokan dalam tata susunan norma hukum (Hans Nawiasky), Asas hukum Lex Superior Derogate Legi Inferiori, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: UUD 1945, Ketetapan MPR, UndangUndang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Propinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI GANTI RUGI TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PT GREENFIELDS FARM 2 BLITAR (Putusan Perkara Nomor 77/Pdt.G/LH/2021/PN Blt) Sokheh, Mohammad Hidayatus; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8448

Abstract

This research analyzes the fulfillment of compensation for the impact of waste pollution which results in environmental damage. Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management gives the government and/or regional governments, communities and environmental organizations the right to file a lawsuit for compensation losses due to environmental pollution and/or damage. This research aims to find out how compensation for environmental damage carried out by PT Greenfields Farm 2 Blitar is fulfilled and what are the inhibiting factors in fulfilling compensation for acts of environmental pollution. This research uses normative legal research methods. The research results show that there is a reference in calculating the amount of compensation which can only be determined by an expert on the basis of Minister of the Environment Regulation Number 7 of 2014 concerning Environmental Losses Due to Environmental Pollution and/or Damage.
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP JUDI ONLINE (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 15/PID.SUS/2024/PN.Kdr) Dimyati, Amalia Ramadhani; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 14 No 2 (2025): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v14i2.8495

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Judi Online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 15/Pid.Sus/2024/PN.Kdr). Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana hakim menerapkan hukum pidana dan hukum acara pidana dalam menilai fakta-fakta persidangan serta menentukan putusan yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini mempertimbangkan berbagai aspek hukum, baik dari segi substansi hukum pidana maupun prosedur hukum acara pidana. Hakim menggunakan dasar hukum Pasal 303 KUHP dalam menilai perbuatan terdakwa dan memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana perjudian terpenuhi. Selain itu, pertimbangan hakim juga mencakup keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, serta pengelolaan barang bukti yang disita dalam perkara ini. Putusan yang dijatuhkan berupa pidana penjara selama 4 bulan dengan mempertimbangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, serta perampasan barang bukti tertentu untuk negara. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan serta menyoroti aspek pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang mengacu pada asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MEWUDUJKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DI WILAYAH DESA BRENGGOLO KECAMATAN PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI Kusuma, Amita Arum; Nurbaedah, Nurbaedah
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 15 No 1 inpress (2026): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v15i1 inpress.8702

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Wilayah Desa Brenggolo Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program PTSL dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah di wilayah Desa Brenggolo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Brenggolo secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan dampak positif berupa meningkatnya jumlah bidang tanah yang terdaftar serta tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya sertipikat tanah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, antara lain kurangnya kelengkapan data yuridis dan fisik, keterbatasan pemahaman masyarakat, serta permasalahan batas tanah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan sosialisasi, pendampingan kepada masyarakat, serta koordinasi antara pemerintah desa, kantor pertanahan, dan pihak terkait. Dengan demikian, Program PTSL berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah di Desa Brenggolo, meskipun masih memerlukan perbaikan dan penguatan dalam aspek pelaksanaan di lapangan.
Co-Authors Agustina, Inge Agyl Jatikusuma, R. Maredian Al-Mighfar, Anas Alfian, M. Rizki Nur Amrulloh, Muhammad Wahyu Anita Rahmawati Anugrah, Eka Fifty Asrori, Mokhamad Aziz Zamzam, Zanuba Arifia Bagaswara, M. Yoga Bambang Budiono Bambang Sugianto Britama, Azriel Putra Candra Surya Kurniawan Chaliati Dewi, Tutik Mahanani Umi Dharmawan, Eka Yudha Dicky Wahyudi Dimyati, Amalia Ramadhani Gusmiarto, Dodik Hendrawan, Rizki Bagus Hermawan, Yudi Hidayah, Fajar Khoirul Imadhudin, Rizky Ramadhan Indriyanto, Anang Iskandar Zulkarnain Ismail Marzuki Jayanto, Lucky Dwi Juliati, Atik Jumali Jumali Kusuma, Amita Arum Lestari, Mega Zuni Eka Listiana, Enik M. Rizal Fahmi M. Saifuddin Zuhri, M. Saifuddin Machmud, Yudhy Marjuki Marjuki Matsnal Hakim, Muassisil Husna Mindarsih, Mindarsih Mubarok, Dzikri Musafirin, Ardeta Nabil Az Zaidan Mustakim Mustakim Priyastu, Juniar Kintam Rahardian, Alvin Ridwan, Mochammad Robby Rinto Syahputra, Mochamad Zanu Risan Pasha, Rossyda Nurhairy Riskawati Riskawati, Riskawati Rofi'an, Moh Rofik, HIdayatur Rokhim, Moh. Kholilul Rudiana Rudiana, Rudiana Saifudin, Ahmad Ibnu Sari, Nawang Dwiparvita Sasongko, Rama Uji Sokheh, Mohammad Hidayatus Sugeng Supriadi, Sugeng Sujatmiko, Iwan Aji Sulistyo, Gagot Suparyanto, Bambang Surnawan, Eko Idya Susilo Raga, Dimas Hendrawan Sya’bana, Indana Lazulfa Teguh Ariyanto Tri Oktovia, Mochammad Andrie Trijanto, Mohammad Trismawati, Ninik Retno Tustarama, Rekha Wahyudi Wahyudi Widyaningrum, Fitria Ayu Wulandari, Kartika Ika Yudhy Machmud