cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Transparansi Hukum
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 26139200     EISSN : 26139197     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Transparansi Hukum merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Transparansi Hukum adalah wadah untuk menuangkan dan menyebarluaskan gagasan, ide kreatif baik teoritis maupun praktis dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Berfokus pada lingkup hukum perdata dan pidana.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 356 Documents
 23   24   25   26   27 
PERLINDUNGAN HUKUM SEORANG WANITA YANG DINIKAHI SECARA SIRI OLEH SEORANG LAKI-LAKI YANG SUDAH MEMILIKI ISTRI YANG SAH (Ditinjau Dari Hukum Islam) Mohammad Faris Basharahil; H. Sutrisno
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i1.5464

Abstract

AbstraksPerkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuanyang terinstitusi dalam satu lembaga yang kokoh, dan diakui baik secara agamamaupun secara hukum. Namun, pekawinan sendiri telah banyak masyarakat yangmelaksanakannya secara siri atau hanya sesuai dengan ketentuan agama sehinggamenimbulkan pertanyaan terkait jaminan pelindungan hukum terhadap perempuanyang dinikahinnya secara siri dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan siritersebut karena dalam kasus perkawinan siri ini bersifat poligami. Berdasarkandeskripsi di atas, ada 2 tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu: pertama untukmengetahui hak seorang istri yang dinikahi secara siri oleh seorang laki-laki yangmemiliki istri secara sah ditinjau dari Hukum Islam dan untuk mengetahui status anakhasil perkawinan siri yang dihasilkan oleh laki-laki yang memiliki istri yang sahditinjau dari Hukum Islam. Metodologi yang digunakan dalam penelitian inimenggunakan pendekatan kuantitatif dan yuridis-normatif sebagai jenis dari penelitianini. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Analisis daadilakukan dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan yang dinikahi secarasiri oleh laki-laki yang sudah memiliki istri yang sah juka ditinjau dari hukum islamtentu memiliki kekuatan hukum yang kurang kuat karena balasan untuk laki-laki yangtidak berlaku adil kepada para istrinya tidak tentu akan langsung terbalaskan oleh AllahSWT, maka solusinya adalah dengan melakukan isbat nikah. Dengan melakukan isbatnikah tentu akan membuat hak-hak istri menjadi kuat, serta bisa menemukan statusanak yang dilahirkan dari perkawinan siri secara hukum.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perkawinan, Perkawinan Siri, Poligami
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA OJEK ONLINE GRAB DI KABUPATEN KENDAL Satriyo Budi Santoso; Adi Suliantoro
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i1.5465

Abstract

Perusahaan Grab merupakan satu diantara perusahaan pengangkutan ojek berbasis online, yang mana dalam oprasionalnya hubungan kerja antara perusahaan Grab dengan para drivernya sebatas hubungan kemitraan dengan kebijakan perusahaan. Dari hubungan mitra tersebut, berpotensi terdapat sebuah kelalaian yang dilakukan oleh driver grab yang nantinya pihak grab harus berupaya melindungi dan memberikan pertanggungjawaban kepada penumpang/pengguna Grab. Dengan demikian makapermasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni: 1) perlindungan hukum bagi pengguna Grab di Kabupaten Kendal; dan 2) tanggung jawab Grab Terhadap Konsumen. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu jenis penelitian hukum sosiologis yang mana data diperoleh secara penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan secara faktual terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Dari penelitian yang dilakukan didapatkan hasil bahwa perlindungan hukum terhadap penumpang/pengguna Grab dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 7, Bab IV Pasal 19, yang mana berisi tentang tarif transportasi online dan tanggungjawab pelaku usaha. Sedangkan perlindungan hukum di luar Undangundang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalamPasal 40 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Permenhub No. 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi, kemudian dalam Pasal 186 Pasal 188, Pasal 189, dan Pasal 191 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Kewajiban Perusahaan Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum.perlindungan hukum dapat diberikan kepada penumpang/pengguna Grab terdapat dua, yakni perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif.Sedangkan wujud pertangungjawaban yang dapat diberikan oleh Grab dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang nilainya sama dengan kerugian, serta berupa perawatan kesehatan apabila diperlukan.Kata Kunci: grab; kendal; perlindungan hukum.
PENEGAKAN HUKUM DAN KENDALA PADA ATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9TAHUN 2013 OLEH SATPOL PP TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SEMARANG Teguh Wahyu Akbari; Dyah Listyarini; Arikha Saputra
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i1.5466

Abstract

ABSTRAKMinuman beralkohol mengandung kadar etanol atau etil alkohol yangberbeda untuk setiap jenisnya. Alkohol sering menjadi penyebab tindakan kriminal.Ada banyak kasus tertangkap karena kejahatan atau pelanggaran yang disebabkanoleh konsumsi, distribusi atau produksi alkohol. Akibat dari penggunaan danpenyalahgunaan tersebut, minuman alkohol dilarang dalam beberapa hal, baik darisegi norma agama, sosial, maupun hukum. Penelitian ini membahas tentangperedaran minuman beralkohol di Kabupaten Semarang, karena dengan beredarnyaminuman beralkohol tanpa SIUP, maka akan menimbulkan dampak negatif bagimasyarakat Kabupaten Semarang. Adapun permasahan dalam penelitian ini adalah:1) Penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengawasandan Pengendalian Minuman Beralkohol yang dilakukan Satpol PP di KabupatenSemarang; dan 2) kendala dalam penegakan aturan Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yangdilakukan Satpol PP di Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini menggunakanmetode penelitian hukum empiris, yakni pendekatan dilakukan penelitian lapangandengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturanperaturan tersebut dalam praktiknya dalam masyarakat.
PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN PERCERAIAN YANG DI TANGANI OLEH DP3A KOTA SEMARANG Rizal Surya Syahputra; Wenny Megawati
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i1.5467

Abstract

ABSTRAKKetika berbicara mengenai perceraian maka yang terbayang adalah segala dampakdari perceraian tersebut. Korban-korban dari tragedi tersebut tidak dapat dihindari,Seluruh anggota keluarga merasakan dampaknya. Korban yang paling merasakandampak dari perceraian itu adalah anak. Perceraian orang tua, meninggalkankonflik yang sangat besar bagi seorang anak. Konflik tersebut sangat menganggukondisi fisik mereka, yang selanjutnya mengganggu kondisi kesehatan mereka.Selain dampak fisik, dampak psikologis juga mempengaruhi anak korbanperceraian. Dampak inilah yang paling dirasakan oleh seorang anak korbanperceraian. Tujuan penilaian ini adalah menjelaskan penanganan kasus kekerasananak di bawah umur korban penceraian serta pencegahan kekerasan anak yang dilakukan oleh DP3A Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode yuridissosiologis dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yangberlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Penelitian inidiperoleh melalui wawancara DP3A Kota Semarang. Hasil penelitian yang didapatbahwa penanganan kasus yang di berikan DP3A Kota Semarang berupapendampingan hukum dan pendampingan psikologis, pencegahan kasus kekerasanterhadap anak di bawah umur korban perceraian yang di tangani DP3A KotaSemarang yaitu memiliki program untuk mengurangi tingkat kekerasan terhadapanak dengan melalui sosialisasi. penanganan serta program kerja untuk melakukanpencegahan kekerasan anak di bawah umur menunjukan grafik penurunan di setiaptahunnya. Hal ini menandakan apa yang sudah di upayakan oleh DP3A KotaSemarang berbuah hasil yang baik, membuktikan kinerja Dinas PemberdayaanPerlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang dalam menangani danmencegah kasus kekerasan terhadap anak sangat maksimal.Kata Kunci : Perceraian, kekerasan, anak
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN REKLAME DI KOTA SEMARANG Della Cahaya Ningrum; Dyah Listyarini; Arikha Saputra
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i1.5468

Abstract

ABSTRAKPemasangan reklame telah menimbulkan kontroversi, kegaduhan dan memicuproblem di Kota Semarang. Pelanggaran pemasangan reklame, dikhawatirkan menimpapengguna jalan dan dapat menggangu keselaran serta keseimbangan Kota Semarang.Penelitian ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan reklame agar sesuai dengankeharmonisan, keselarasan, melindungi, serta menjamin kepentingan umum masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni melalui hasillapangan yang diperoleh melalui data data yang dikumpulkaan saat wawancara danobservasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat persoalan mengenai bagaimana penegakanhukum terhadap pelanggaran pemasangan reklame di Kota Semarang. Sebagian wilayah diKota Semarang pemasangan reklame belum optimal. Akibat hukum dari pelanggaranpemasangan reklame tersebut berupa sanksi denda dan pembongkaran. Selain itu,penegakan hukum mengalami hambatan berupa faktor internal yang berasal dari kurangnyakesadaran masyarakat, kurangya sarana dan informasi dan minimmnya koordinasi antarpenegak, adapula faktor eksternal yang menghambat berasal dari pemasangan reklameyang tidak berizin atau illegal.Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran, Reklame
PENEGAKKAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PILOT PERSONIL TNI AD ATAS KELALAIAN YANG MENYEBABKAN CEDERANYA ORANG LAIN Risdo Pakpahan; Selamat Lumban Gaol; Mardianis
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i1.5469

Abstract

ABSTRAKKecelakaan merupakan musibah yang tidak diharapkan siapapaun termasukoleh Pilot Sipil dan Pilot TNI-AD selaku pemimpin dalam melakukan penerbangandari awal sampai ketujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturanhukum tentang tanggungjawab tindak pidana terhadap kelalaian yang dilakukanoleh Pilot Sipil dan Pilot TNI-AD yang patut bertanggungjawab karena jelaskecelakaan tersebut akibat kelalaiannya yang berkeadilan bermartabat.Menggunakan Metode penelitian hukum yuridis normatif melalui pendekatanperundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual.Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap tindak pidanakelalaian Pilot TNI-AD secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dan Peradilan Militer.Jika pelakunya adalah Pesawat Pilot Sipil berlakuketentuan ICAO dan Domestik seperti Indonesia adalah Undang-Undang Nomor1 Tahun 2019 Tentang Penerbangan,khusus peringatan yang telah diberikan darisemua pihak yang terakhir dalam melaksanakan berbagai macam peraturanpenerbangan yang ada sehingga tidak ada lagi kecelakaan yang terjadi akibat PilotKata Kunci : Pilot TNI-AD,Penerbangan Domestik,Pertanggungjawaban Pidana
REGULASI DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN Rochmawati; Niru Anita Sinaga
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i1.5470

Abstract

AbstrakTindak pidana penggelapan uang di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebabterpuruknya sistem hukum material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalammasyarakat Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadapkekayaan manusia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.Bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan dan sanksi hukum dalam hukumpidana Indonesia? Dan Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindakpidana penggelapan uang? Pengaturan tindak pidana penggelapan dan sanksi dalamhukum pidana Indonesia diatur di dalam Dalam KUHP Buku II Pasal 372-377Sedangkan Penggelapan didalam KHUP terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak PidanaPenggelapan diatur di dalam BAB XXVI yang terdiri dari Pasal 486, 487, 488, 489,490 dan 491 dan Tindak pidana penggelapan uang banyak terjadi di dalamkehidupan sehari-hari. Pelaku tindak pidana penggelapan bisa dilakukan olehsiapapuun juga, tidak hanya masyarakat melainkan pejkabat yang memiliki Jabatandisebuah instansi dapat melakukan tindak pidana penggelapan uang. Penelitian inimenggunakan metode penelitian metode penelitian Yuridis Normatif dengan datasekunder terdiri dari bahan-bahan hukum premier, sekunder dan tersier. Pengaturantindak pidana penggelapan dan sanksi perlu disosialisakan kepada masyarakat agarmasayarakat paham bahwa tindak pidana penggelapan bisa terjadi secara massifdan tidak di sadari oleh masyarakat. Pemerintah harus mengatur sanksi tindakpidana penggelapan lebih berat dari saat ini agar menimbulkan efek jera dan kehatihatian bagi Masyarakat.Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Regulasi Tindak Pidana Penggelapan,Sanksi Tindak Pidana Penggelapan
ANALISIS YURIDIS TERHADAP CYBER CRIME KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA MONEY SCAMMING DALAM KASUS INVESTASI ILLEGAL Huzaimah Al-Anshor; Nur Chasanah; Agus Manfaluthi
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5791

Abstract

ABSTRAKAnalisis yuridis terhadap cyber crime kaitannya dengan tindak pidanamoney scamming dalam kasus investasi illegal. Jenis penelitian ini hukumnormatif (legal research) dengan pendekatan Undang-undang (statue approach)dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dalam penelitian ini (1) Upayapenegakan hukum cyber-crime terhadap perkara tindak pidana money scammingdalam kasus investasi illegal perlu dilaksanakan sesuai standard operationalprocedure (SOP) dengan identifikasi, pengumpulan bukti, analisis bukti,pemeriksaan, pembentukan tersangka dan pemberitahuan. SOP penetapantersangka sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan denganadil dan transparan. Dengan adanya SOP, diharapkan aparat penegak hukum dapatmenghindari kesalahan dalam menetapkan tersangka dan dapat memastikanbahwa hak-hak tersangka tetap terlindungi. Pihak aparat penegak hukum (APH)dalam hal ini kepolisian menguhasakan agar kasus diselesaikan dengen acararestorative justice (RJ). Pendekatan dalam penyelesaian masalah yang berfokuspada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku kejahatan, korban, danmasyarakat. (2) Tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangiupaya kegiatan money scamming adalah dengan dilakukannya proaktif, antisipatif,kreatif, komprehensif dan terpadu. Tindakan preventif harus dilakukan secaraintegratif oleh seluruh pihak yang terlibat, termasuk aparat penegak hukum,masyarakat, dan pihak swasta. Dengan sifat-sifat tersebut, diharapkan tindakanpreventif dapat dijalankan dengan tepat dan efektif dalam mencegah terjadinyatindakan kejahatan atau pelanggaran hukum, serta memelihara keamanan danketertiban masyarakat. Selain itu perlu edukasi dan penyuluhan, peningkatankewaspadaan, pengawasan dan regulasi, serta pemberian sanksi hukum terhadappelaku kejahatan.Kata Kunci : Cayber Crime, Money Scamming, Investasi Illegal.
KEDUDUKAN JAKSA AGUNG DALAM PERSPEKTIF INDEPENDENSI PENYELENGGARA KEKUASAAN KEHAKIMAN Rio Aldino Yosevan Silalahi
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5792

Abstract

ABSTRAKKejaksaan adalah lembaga negara yang menjalankan kewenangannya sebagaipenuntutan di Indonesia. Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggungjawab kepada Presiden. Sebagai lembaga negara kejaksaan harus menjalankankewenangannya secara merdeka tidak bisa dipengaruhi oleh penguasa apapun itu.Independensi dalam sebuah lembaga negara merupakan sebuah keharusan yangharus dilakukan karena sudah tercantum dalam pasal 1 ayat (1) UU NRI 1945.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang menggunakanpendekatan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang lainnya. Bahanhukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer, sekunder dantersier. Hasil dari penelitian ini yaitu kejaksaan saat ini merupakan lembagapemerintahan yang berada dibawah eksekutif, sehingga kedudukan kejaksaan saatini masih belum dilakukan secara merdeka karena masih berada dibawah ranaheksekutif. Hal tersebut yang membuat bahwa kejaksaan tidak bisa menjalankankewenangannya secara merdeka dan mandiri karena masih banyak mendapatkanintervensi dari penguasa lainnya sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinyatidak bisa dilakukan secara merdeka.Kata Kunci : Kedudukan, Independensi, Kejaksaan
PENCABUTAN IZIN PERSETUJUAN BANGUN GEDUNG (DI PERUM PERSADA SAYANG KOTA KEDIRI) Suharto
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5793

Abstract

AbstrakPencabutan izin persetujuan bangun gedung ini terjadi di Perum PersadaSayang Kota Kediri, yaitu penertiban aset milik Dinas Kesehatan Pemprov Jatimdi Jalan Veteran Kelurahan Mojoroto Kota Kediri akhirnya dilakukan pada 5 Juni2023. Nantinya akan dilakukan pengembangan RSUD Dhaha Husada di lokasitersebut. Penertiban aset dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timurbersama RSUD Dhaha Husada dan didampingi oleh Kejaksaan Tinggi ProvinsiJatim, beserta aparat gabungan dari TNI/Polri dan Satpol PP. Pencabutan izin inidilakukan oleh pelaku, individu, atau karena putusan pengadilan yang sudahberkekuatan hukum tetap. Dari sudut hukum izin merupakan sebuah putusan yangdikeluarkan oleh pemerintah. Di dalam putusan pemerintah tertuang muatan yangkongkrit, individual dan final. Disisi lain perizinan merupakan kewenanganpemerintah yang semua perwujudannya merupakan bentuk pengaturan. Peraturanperizinan dapat merupakan pemenuhan persyaratan, kewajiban, maupun larangan.Apabila perizinan tidak terpenuhi maka akan berdampak pada izin itu sendiri.Fungsi pemerintah sendiri adalah kunci hal yang sangat penting dalampembangunan yang khususnya dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung(PBG). Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai tanggung jawab pemerintahterhadap masyarakat untuk mewujudkan atau harapan. Pelayanan pemerintahdalam pemberian izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah berdasarkanpada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta asas-asas umum yangberlaku di pemerintahan yang baik dan dapat mensejahterakan masyarakat.Kata Kunci : pencabutan izin, persetujuan bangun gedung

Page 25 of 36 | Total Record : 356

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3 Nomor 2 Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM More Issue