cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Transparansi Hukum
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 26139200     EISSN : 26139197     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Transparansi Hukum merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Transparansi Hukum adalah wadah untuk menuangkan dan menyebarluaskan gagasan, ide kreatif baik teoritis maupun praktis dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Berfokus pada lingkup hukum perdata dan pidana.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 356 Documents
 25   26   27   28   29 
ANALISIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBANYA MENINGGAL DUNIA (Studi Kasus Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst) Stanlly Soselisa
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i1.5923

Abstract

ABSTRAKSurat Edaran Kapolri No. 8 Tahun 2018 perihal Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, yang mensyaratkan adanya permintaan formal kepada Jaksa Penuntut Umum untuk penyelesaian perkara melalui Keadilan Restoratif sebelum mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yaitu keadilan restoratif diterapkan untuk semuakejahatan yang tidak mengakibatkan korban manusia, dalam hal mana korban meninggal dunia, dan keadilan restoratif dapat diterapkan untuk kejahatan yang terjadi melalui mekanisme judul perkara khusus, karena penyidik mengeluarkan perintah penghentian penyidikan dan mengusut Dasar penghentian sementara, memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian perkara. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penerapan restorative justice dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbanya meninggal dunia dalam Putusan Nomor 836/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst. telah tepat penerapan hukumnya dengan mengingat, Ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst.telah tepat dengan menyatakan Terdakwa YOYO KARYONO alias YOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kelalaian mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Kemudian Majelis Hakim dalamPutusan Nomor 836/Pid.B/2020/PN Jkt.Pst. telah tepat namun tidak adil karena hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.Tidak adil pidana yang dijatuhkan majelis hakim karena terlalu ringan untuk korban nyawa manusia yang meninggal dunia.Kata Kunci : keadilan restoratif, kecelakaan lalu lintas, korban mati.
IDENTIFIKASI PARAMETER KELALAIAN PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN KETENAGAKERJAAN Adelia Trisna Juniar; Rosalinda Elsina Latumahina
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKBeberapa faktor dapat menyebabkan kecelakaan kerja dalam menjalankanpekerjaan sehari-hari. Faktor tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu faktorteknis, faktor non teknis, serta faktor alam. Jurnal ini bertujuan untukmengidentifikasi parameter kelalaian tenaga kerja serta perusahaan dalammemenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada proyekpembangunan dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridisnormatif dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan,penelitian para ahli, dan hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kerja danperusahaan dalam menerapkan K3 disebabkan oleh beberapa parameter, antara laintingkat kepatuhan pekerja dan perusahaan terhadap peraturan K3, tingkatpenyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak memadai, tingkat pelatihan danpendidikan K3, tingkat kepemimpinan, dan tingkat sistem pengawasan danmonitoring. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaranhukum di kalangan perusahaan dan tenaga kerja tentang K3. Penelitian inidiharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan praktik K3 yang lebihbaik di sektor pembangunan.Kata Kunci: Kesehatan dan Keselamatan Kerja, tenaga kerja, perusahaan,kelalaian
ANALISIS HUKUM PUTUSAN NOMOR 1050/Pdt.G/2018/PA.SELONG TENTANG PEMBATALAN HIBAH Alexander Samuel Andreyvelan; Merline Eva Lyanthi
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKSurat Pernyataan hibah ditulis dibawah tangan dianggap belum memenuhiunsur pembuktian dari perbuatan hukum hibah kepada penerima hibah. PeraturanPerundang-undangan No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah berlaku, tiappemberian hibah tanah dan bangunan harus dilakukan dengan akta Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT). Banyak permasalahan hukum yang muncul di masyarakat,terutama yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, khususnya dalam kontekshibah Tanah. Hubungan hukum antara pihak yang memberikan hibah dan pihakyang menerima hibah didasarkan pada perjanjian, di mana pemberi hibah bertindaksebagai debitor dan penerima hibah sebagai kreditor. Hibah merupakan bentukhubungan hukum yang bersifat sepihak. Ini berarti bahwa pemberian hibahdilakukan secara sukarela oleh pemberi hibah kepada penerima tanpa menuntutadanya balasan atau imbalan apapun dari pihak penerima hibah.Penelitian inimembahas analisis putusan dari surat pernyataan hibah kepada penerima hibah danimplikasinya terhadap pihak urutan ketiga serta ahli waris yang diatur dalamundang undang. Hibah, sebagai perjanjian sepihak, diatur dalam KUH Perdata Pasal1666-1693, yang menyatakan bahwa hibah merupakan sebuah pemberian yangtidak dapat ditarik Kembali seperti semula. Namun, pelanggaran terhadap ketentuanlegitieme portie bagian minimal yang harus diterima oleh ahli waris—dapatmenimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan.Penelitian ini menjelaskan jenispenelitian yuridis normatif, yang dikaji melalui pendekatan perundang-undangan.Data yang digunakan berasal dari studi putusan dan dokumen. Ketentuan pemberianhibah telah diatur bahwa hibah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenangdengan akta autentik. Dalam kasus putusan perkara Nomor1050/Pdt.G/2018/Pengadilan Agama Selong,surat hibah dibuat secara sepihak dantanpa akta notaris bertentangan dengan Pasal 1682 KUH Perdata..Kata Kunci: Surat pernyataan hibah,Akta otentik,Tanah.
PERSPEKTIF UUPA TERHADAP PENGATURAN JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN DALAM PP NO. 12 TAHUN 2023 Annisa; Sri Setyadji
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPengaturan hukum berfungsi sebagai pedoman dalam mewujudkan keadilan danketertiban, termasuk dalam menetapkan jangka waktu pemberian Hak GunaBangunan (HGB) di Indonesia. HGB diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menetapkanbatas waktu maksimal hingga 50 tahun. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2023 memperpanjang jangka waktu tersebut hingga 160 tahun, sehinggamenimbulkan konflik norma antara kedua regulasi tersebut. Konflik ini menyorotipentingnya prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, di mana undangundang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan peraturan pemerintah.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatanperundang-undangan untuk menganalisis kesesuaian PP No. 12 Tahun 2023 dalamperspektif UUPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari konfliknorma antara kedua regulasi tersebut mengacu pada asas lex superior derogat legiinferiori, yang menegaskan bahwa peraturan dengan hierarki lebih tinggi harusdiutamakan. Oleh karena itu, ketentuan dalam PP No. 12 Tahun 2023 seharusnyadisesuaikan agar selaras dengan UUPA demi menjaga kesatuan dan kepastianhukum.Kata Kunci: Hak Guna Bangunan, Jangka Waktu HGB, Lex superiori derogat legipriori.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Barang Cacat Produksi Arel Saputra Setyawan; Adianto Mardjiono
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKKasus barang cacat produksi sering kali menimbulkan kerugian bagi konsumen danmenjadi perhatian penting dalam hukum perlindungan konsumen. Pelaku usahamemiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang dipasarkan amandan sesuai dengan standar kualitas. Namun, kenyataan menunjukkan adanyapelanggaran yang sering kali merugikan konsumen, baik secara material maupun nonmaterial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawabanpelaku usaha terhadap barang cacat produksi berdasarkan perspektif hukumperlindungan konsumen di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian iniadalah pendekatan kualitatif dengan yuridis normatif yang mendalam terhadapperaturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen, serta kajian literatur dari berbagai jurnal hukum dan
Analisis Yuridis Dalam Menanangi Kasus Pemalsuan Dokumen Oleh Penyidik Di Resor Gorontalo Arianty Junita Rintjap
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPemalsuan dokumen merupakan kejahatan yang semakin berkembang,terutama dengan adanya kemajuan teknologi yang memberikan peluang lebih besarbagi pelaku untuk melakukan tindakan tersebut secara canggih dan sulit terdeteksi.Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan yangdihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus pemalsuan dokumen. Tantangantantangan tersebut meliputi keterbatasan hukum dan birokrasi, kesulitan dalammengumpulkan dan memvalidasi bukti, serta kemampuan pelaku dalammemanfaatkan teknologi untuk menghilangkan jejak. Selain itu, penyidik jugamenghadapi tekanan dari opini publik dan media, yang dapat mempengaruhi prosesinvestigasi. Kolaborasi lintas lembaga, baik di tingkat nasional maupuninternasional, serta adaptasi terhadap teknik-teknik baru, menjadi elemen pentingdalam penyelesaian kasus ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukanstrategi yang komprehensif dan inovatif untuk membantu penyidik mengatasitantangan tersebut, sambil menjaga integritas dan profesionalitas mereka di tengahsituasi yang penuh tekanan..Kata Kunci: Pemalsuan Dokumen,Penyidik,Tantangan Hukum
KOLABORASI BAWASLU DENGAN KPU DALAM MENDORONG PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PENYELENGGARAN PEMILIHAN UMUM Azra Sri Devi Panggabean; Hisar Siregar
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPengawasan partisipatif merupakan salah satu komponen penting untukmenjamin integritas dan transparansi proses pemilihan di Indonesia yangmemerlukan kolaborasi antara Bawaslu dan KPU. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis kolaborasi antara Bawaslu dengan KPU dalam mewujudkan perananpengawasan partisipatif dan tantangan yang dihadapi oleh kedua lembaga iniselama proses pemilu. Dengan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisisperaturan serta literatur hukum yang menunjukan bahwa kolaborasi antara Bawasludan KPU tidak secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017akan tetap tugas, kewenangan dan kewajiban dari kedua lembaga ini mencerminkanadanya kerjasama antara Bawaslu dan KPU yang secara implisit dalammeningkatkan pengawasan partisipatif. Namun, terdapat tantangan yang dihadapiberupa rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber dayamanusia oleh Bawaslu dan KPU hingga kerumitan antar-lembaga yang menjadihambatan dalam pengawasan pemilu. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukanperlunya peningkatan terhadap regulasi yang tegas, pengaturan mekanismekoordinasi yang jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia oleh Bawasludan KPU dan literasi politik kepada masyarakat guna mengoptimalkan pengawasandan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan kolaborasi antara Bawaslu danKPU diharapkan dapat mewujudkan pemilu yang demokratis.Kata Kunci: Kolaborasi Bawaslu dan KPU, Pengawasan Partisipatif, Pemilu
ANALISIS FILSAFAT HUKUM TERHADAP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Gydeon Irmawan Manurung; Ojak Nainggolan
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKFilsafat merupakan suatu ilmu yang mengkaji mendasar dari pengetahuan manusia.Filsafat merupakan salah satu produk unggul dengan mendapatkan julukan indukdalam ilmu pengetahuan. Seiring dengan kemajuan pendidikan, maka cabang ilmupengetahuan pun ikut berkembang, termasuk ilmu hukum. Filsafat hukummerupakan ilmu yang memahami permasalahan yang berkaitan dengan hukum danmenciptakan undang-undang agar lebih sempurna dan kritis serta dapatmemberikan bukti bahwa hukum dapat menyelesaikan permasalahan dan persoalanyang sedang berkembang di sekitarnya. Filsafat juga berpengaruh besar dalamaspek hukum yang paling penting karena menjadi landasan bagi perkembanganhukum itu sendiri. Filsafat mempunyai peran dalam membangun kerangka hukumnegara. Lebih lanjut, efektivitas filsafat dalam penegakan hukum dapat ditentukanoleh kesejahteraan rakyat dalam pelaksanaan dan penerapannya pada suatu hukumtertentu yang diterapkan di ruang lingkup masyarakat. Hukum dapat membawakemakmuran dan stabilitas dalam masyarakat.Kata Kunci: Filsafat Hukum, Keadilan Restoratif, Penyelesaian Hukum
Kewenangan Kurator Dalam Menyelesaikan Persoalan Kepailitan Waralaba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Irfan Farras Daniel; Al Qodar Purwo Sulistyo
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini berfokus tentang bagaimana kewenangan kurator dalammenyelesaikan persoalan kepailitan waralaba. Dalam konteks hukum indonesia,kepailitan waralaba diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentangkepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang khususnya dalam Pasal 36dan 37. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatanperundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis untukmengevaluasi dan memberikan pemahaman mengenai peran kurator dalamkepailitan waralaba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewenangankurator telah diatur dalam UU No.37/2004, terdapat kekosongan dalam regulasiteknis terkait penyelesaian kepailitan khusus waralaba. Ketidaklengkapan inimenimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan pihak-pihakterkait, seperti pemberi waralaba (franchisor), penerima waralaba (franchisee), dankreditor.Kata Kunci : Kurator, Pailit, Waralaba
TINJAUAN HUKUM PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH SECARA ELEKTRONIK PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Lusia Nova Hutasoit; Dan Besty Habeahan
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPerkembangan pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, membuat pemerintahIndonesia meluncurkan inovasi baru yaitu penerbitan sertipikat tanah secara elektronik(e-certificates) untuk meningkatkan keefesienan , transparansi, dan kemudahan aksesdalam tata cara pendaftaran tanah menyederhanakan proses registrasi tanah danmencegah praktik-praktik koruptif dalam administrasi pertanahan serta mengurangipenumpukan sertipikat konvensional di Kantor Pertanahan . peraturan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, Pasal 2 ayat 4: Sebagaimana Penerapanpendaftaran tanah secara komputerisasi dilakukan bertahap, yang ditetapkan olehMenteri secara normatif komputerisasi dilakukan secara bertahap. Pendekatandoktrinal normatif atau Kajian-Kajian hukum yang dilakukan secara yuridis merupakansalah satu bentuk menggunakan data primer dari peraturan perundang-undanganterkait.

Page 27 of 36 | Total Record : 356

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022 Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3 Nomor 2 Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM More Issue