cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizki Yudha Bramantyo
Contact Email
rizki_bramantyo@unik-kediri.ac.id
Phone
+6281556414792
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota kediri,
Jawa timur
INDONESIA
Transparansi Hukum
Published by Universitas Kadiri
ISSN : 26139200     EISSN : 26139197     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Transparansi Hukum merupakan jurnal ilmiah yang terbit dua kali dalam satu tahun. Jurnal Transparansi Hukum adalah wadah untuk menuangkan dan menyebarluaskan gagasan, ide kreatif baik teoritis maupun praktis dalam rangka pengembangan ilmu hukum. Berfokus pada lingkup hukum perdata dan pidana.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 356 Documents
 24   25   26   27   28 
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Rezie Dava Amar
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5794

Abstract

ABSTRAKTenaga kerja merupakan seseorang yang dapat melakukan pekerjaan gunamenghasilkan suatu barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendirimaupun untuk masyarakat. Mengenai tenaga kerja saat ini di Indonesia keterlibatananak khususnya anak yang dibawah umur dalam bidang ketenagakerjaan semakinmeningkat, kemiskinan menjadi faktor yang menyababkan anak bekerja walaupundiberikan upah rendah dan pekerjaan yang berbahaya. Faktor lainnya adalahlegitimasi negara atas keberadaan pekerja/buruh anak serta lemahnya penegakkanhukum yg akhirnya menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakanpendekatan peraturan perundang-undangan (The Statute Approach). Penelitian inidilakukan dengan mencari informasi secara kepustakaan. Berdasarkan hasilpenelitian terhadap peraturan perundang-undangan ditemukan peraturan yangterdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanyang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja anak.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Anak, Peraturan.
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA KUHP LAMA INDONESIA DENGAN KUHP BARU INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA Rizki Yudha Bramantyo; Bambang Pujiono; Fitri Windradi
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5795

Abstract

Hukum pidana di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengandiresmikannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP lamayang dikenal sebagai Wetboek van Strafrecht (WvS) telah digunakan selama lebih darisatu abad dan merupakan warisan dari masa kolonial Belanda. Seiring dengandinamika perkembangan masyarakat dan kebutuhan akan pembaruan hukum yanglebih relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia saat ini, KUHPbaru diharapkan mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut.1 Hukum pidana diIndonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengan diresmikannya KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. KUHP lama yang dikenal sebagaiWetboek van Strafrecht (WvS) telah digunakan selama lebih dari satu abad danmerupakan warisan dari masa kolonial Belanda. Seiring dengan dinamikaperkembangan masyarakat dan kebutuhan akan pembaruan hukum yang lebih relevandengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Indonesia saat ini, KUHP baru diharapkanmampu menjawab tantangan-tantangan tersebut.
Pengaturan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Nur Nafiq Al-Ghania
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5796

Abstract

ABSTRAKPerlindungan dan perwujudan hak politik penyandang disabilitas merupakankebutuhan dasar setiap warga negara. Hal tersebut memberikan perlindungan danrealisasi diri untuk pengakuan status pribadi dan HAM. Sebagai masyarakatIndonesia, penyandang disabilitas mempunyai hak guna berpartisipasi aktif dalamkehidupan politik karena mereka merupakan kelompok sensitif dan mempunyaipeluang lebih besar dibandingkan masyarakat lainnya. Hak untuk memilih, untukdipilih merupakan hak politik bagi penyandang disabilitas. Sebagai bagian isipengesahan International Covenant on Civil and Political Rights, pemerintah harusmemberikan hak memilih, dipilih bagi penyandang disabilitas. Pemilihan umum disistem parlemen merupakan tahapan berpengaruh serta strategis dalam kehidupanbermasyarakat dan bernegara. Taraf membina nasional yang dihasilkan tentu searahlurus dan menunjukkan betapa mulusnya prosedur pemilu secara keseluruhan.Indonesia merupakan negara terbesar di dunia dalam menetapkan sistem demokrasidalam pemilihan presiden.Hal ini jelas menggambarkan sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakatIndonesia. Rakyat Indonesia mempunyai kekuasaan tertinggi di negeri ini berkatsistem politik demokrasi. Pentingnya penyelenggaraan pemilu bagi setiapmasyarakat punya hak untuk dipilih dan memilih pada saat pemilu. Semuamasyarakat punya hak untuk memilih serta dipilih tanpa memperhatikan jeniskelamin, kebangsaan, kelas, keyakinan atau disabilitas atau tidak. Hal ini pentingkarena masyarakat umum berpendapat bahwa penyandang disabilitas bukanlahkelompok yang tertinggal sehingga tidak memenuhi syarat. Tujuan artikel iniadalah untuk mengetahui bagaimana negara mengatur perwujudan hak politikpenyandang disabilitas serta penguatan hak tersebut.Kata Kunci : Hak Politik, Peraturan, Penyandang Disabilitas
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PRODUK PANGAN TANPA LABEL BAHASA INDONESIA Rezie Dava Amar; Rani Apriani
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5797

Abstract

ABSTRAKPasal 8 angka 1 huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaknipelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ataujasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barangdalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yangberlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami seperti apapengaturan hukum tentang perlindungan konsumen produk pangan tanpa labelbahasa Indonesia dan tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kerugian akibatpenjualan produk pangan tanpa label bahasa Indonesia. Penelitian ini adalahpenelitian yuridis normatif, dengan menggunakan suatu pendekatan peraturanperundang-undangan (The Statue Approach). Dalam penelitian ini data yangdigunakan adalah data sekunder, data sekunder ini meliputi bahan hukum primerdan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informasisecara kepustakaan. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukan bahwaperlindungan hukum terhadap konsumen merupakan suatu keharusan karena dalamhal ini telah diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen.Kata Kunc
THE POSITION OF THE REGULATION HEAD OF THE NUSANTARA CAPITAL AUTHORITY IN THE LEGISLATION SYSTEM Probojati Bayu Herlambang; Syofyan Hadi
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5798

Abstract

ABSTRACTThis study aims to determine and understand the position of the regulationof the Nusantara Capital Authority in the legislation system. The research methodused is a legal research method with a type of normative legal research in which theapproach used is a statute approach and a conceptual approach. The legal materialsused are primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this studyindicate that the position of the regulation of the Head of the Nusantara CapitalAuthority is equivalent to regional regulations. This is because: (1) The Head of theNusantara Capital Authority has a ministerial level position only in the proceduralaspect of his appointment, while in terms of forming regulations he has the positionof a regional head. (2) In terms of the authority to make rules, the Nusantara CapitalAuthority as a special regional unit at the provincial level has the authority ofattribution in terms of regulating (regelendad) the process of implementing thespecial regional government of the Nusantara Capital (3) Seeing that the positionof the Head of the Authority is the head of a special regional government, the legalproducts issued by the Head of the Nusantara Capital Authority are at the same levelas "Regional Regulations" which, if based on the concept of grouping in theHierarchy of laws and regulations, the location of the Regulation of the NusantaraCapital Authority is classified as regional regulations.Keywords: Position, Head of Authority Regulation, Legislation
PENINGKATAN MINAT POLITIK REMAJA PEMILIH AWAL PASCA PEMILU PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 2024 Ariella Gitta Sari; Rizki Yudha Bramantyo
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5802

Abstract

Pemilu Presiden 2024 telah menjadi momen penting dalam sejarah politik Indonesia,menandai pergantian kepemimpinan nasional dan mencerminkan dinamika politikyang semakin kompleks. Salah satu fenomena menarik yang muncul dari pemilu iniadalah peningkatan minat politik di kalangan remaja pemilih awal. Remaja pemilihawal, yang berusia antara 17 hingga 21 tahun, memainkan peran krusial dalammenentukan arah politik negara, mengingat jumlah mereka yang signifikan dan potensimereka untuk membentuk opini publik di masa depan.
MALPRAKTIK DITINJAU DARI PENGATURAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM KESEHATAN Yenny Fitri.Z
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5803

Abstract

ABSTRAKKesehatan memiliki peran penting di Indonesia, sehingga selain di aturdalam undang-undang juga diatur dalam konstitusi Pasal 28 H Undang-UndangDasar Tahun 1945. Salah satu persoalan kesehatan yang dianggap penting untukdiatur adalah persoalan malpraktik yang cukup sering menimbulkan konflik antaradokter selaku pemberi layanan kesehatan dengan pasien selaku penerima layanan.Penelitian ini dilakukan dengan penelitian normatif yang menitikberatkanpermasalahan pada pengaturan hukum tentang malpraktik yang diatur dalamKUHP dan Hukum Kesehatan. Ternyata hukum pidana dan hukum kesehatanmemiliki sedikit perbedaan pandangan dalam mengatur malpraktik.Ketidakseragaman pengertian tentang malpraktik dan tidak adanya unsur-unsurdelik yang tegas tentang malpraktik, menjadi salah satu alasan perbedaanpemahaman tentang malpraktik di Indonesia. Namun dengan asas lex specialisderogate legi generali, membuat kedudukan Hukum Kesehatan menjadi lebihutama dalam mengatur persoalan malpraktik, meskipun dalam kapasitaspengaturan yang terbatas. Oleh karena itu, sepanjang tidak diatur dalam hukumkesehatan, maka KUHP bisa mengambil alih malpraktik medis yang dilakukankarena memenuhi unsur kesengajaan, karena hukum kesehatan hanya mengaturtentang kelalaian medis. Namun sebagai pembenahan kedepan, sudah seharusnyaada penyeragaman pengertian tentang malpraktik medik, kelalaian medik, resikomedik, kecelakaan medik, yang baku dan dituangkan secara jelas dalam peraturanperundang-undangan yang tertulis. Hal ini penting untuk terciptanya kepastianhukum bagi masyarakat dan dokter serta untuk menjamin rasa keadilan.Kata Kunci : Malpraktik, Hukum Pidana, Hukum Kesehatan
ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENIPUAN BERBASIS TEKNOLOGI DI INDONESIA Arrum Normasari; Niniek Wahyuni; Suhud; Yok Sunaryo; Paulus Bing Adiputra
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5882

Abstract

ABSTRAKSIPenipuan berbasis teknologi semakin meningkat di Indonesia, mempengaruhibanyak konsumen yang sering kali tidak paham akan risikonya. Karya ilmiah inimenganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalammenghadapi penipuan berbasis teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatannormatif untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang ada, termasuk UndangUndang Perlindungan Konsumen dan regulasi terkait. Melalui tinjauan ini,diharapkan dapat diidentifikasi kelemahan dalam perlindungan hukum yang adaserta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan guna melindungikonsumen lebih efektif dari ancaman penipuan berbasis teknologi di masa depan.Kata Kunci : Perlindungan konsumen, Penipuan, Teknologi
PENTINGNYA PEMAHAMAN HUKUM DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN DI INDONESIA Dwi Ilmunir; Agus Wahyudi; Lindu Ardjayeng; Suhud
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5889

Abstract

AbstraksiPemahaman yang mendalam terhadap hukum dalam konteks transaksi perdagangan sangat penting di Indonesia, mengingat kompleksitas regulasi dan dinamika pasar yang terus berkembang. Karya ilmiah ini menggali urgensi memahami aspek hukum yang terlibat dalam setiap tahapan transaksi perdagangan, dari negosiasi kontrak hingga penyelesaian sengketa. Dengan menyoroti peran hukum sebagai landasan yang kokoh bagi kepastian dan perlindungan dalam perdagangan, studi ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi para pelaku bisnis, pengusaha, dan praktisi hukum dalam menavigasi lingkungan hukumperdagangan yang kompleks di Indonesia. Kata Kunci : Pemahaman Hukum, Predagangan, Transaksi Perdagangan
URGENSI FILSAFAT HUKUM DALAM PROSES LEGAL DRAFTING DI INDONESIA Sugeng Harijono; Suwadji; Eko Budiono; Eni Purwaningsih
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v7i2.5891

Abstract

AbstraksiFilsafat hukum memiliki peran yang sangat penting dalam proses legal drafting diIndonesia, di mana kejelasan, keadilan, dan kepastian hukum menjadi prioritasutama dalam menciptakan peraturan hukum yang efektif dan sesuai dengan nilainilai masyarakat. Kajian ini mendalam mengenai urgensi penerapan prinsip-prinsipfilsafat hukum dalam pembentukan hukum, dengan menyoroti integrasi nilai-nilaimoral dan etika yang menjadi landasan dalam penyusunan undang-undang yangrelevan dan dapat diterima secara luas. Analisis tersebut juga menggarisbawahibahwa filsafat hukum bukan hanya sebagai panduan teoretis, tetapi juga sebagaiinstrumen praktis yang memastikan bahwa setiap peraturan hukum tidak hanyalegal secara formal, tetapi juga mencerminkan keadilan substansial yangdiharapkan oleh masyarakat.Kata Kunci : Filsafat, Legal Drafting, Legal Reconstrucsion

Page 26 of 36 | Total Record : 356

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2018 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue EDISI SPESIAL HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80 17 AGUSTUS 2025 Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 2 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 2 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol 6, No 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 2 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM Vol 5, No 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022 Vol 4, No 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 4, No 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3 Nomor 2 Vol 3, No 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 3, No 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 2, No 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM Vol 1, No 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM More Issue