cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kholis Roisah
Contact Email
jphi.mihundip@gmail.com
Phone
+6282220383060
Journal Mail Official
jphi.mihundip@gmail.com
Editorial Address
Jalan Imam Bardjo, SH No.1 Pleburan Semarang (UNIVERSITAS DIPONEGORO-PLEBURAN)
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 26566737     EISSN : 26563193     DOI : 10.14710/jphi.v1i1.1-17
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Fokus dan ruang lingkup Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia meliputi artikel-artikel hasil penelitian maupun gagasan konseptual yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan hukum Indonesia dalam rangka membangun keilmuan di bidang hukum baik teori maupun praktek. Artikel Ilmiah terkait Hukum Ekonomi dan Bisnis, Pembaharuan Hukum Pidana, Hukum Internasional dan Hukum Tata Negara dalam rangka pengembangan, pembaharuan, dan pembangunan hukum Indonesia yang lebih baik diutamakan untuk diterbitkan dalam jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024" : 9 Documents clear
Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Oktavianti, Puteri Chintami
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.243-259

Abstract

Cyber Notary merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan notaris, bukan produk akta notaris yang dibuat tanpa kehadiran para pihak dengan menggunakan teknologi yang berbasis elektronik seperti komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana regulasi teknis Cyber notary di Indonesia, dan mengatasi hambatan regulasi dan teknis terkait implementasi Cyber notary di Indonesia. Metode penelitian ini bersifat preskriptif, menekankan pada pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa regulasi mengenai Cyber Notary telah diakui dalam Undang-Undang Indonesia, meskipun pelaksanaannya masih terkendala oleh kurangnya peraturan pelaksanaan yang jelas dan tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan. Faktor yang menghambat implementasi Cyber Notary di Indonesia menunjukkan adanya tantangan signifikan bagi notaris, terutama di Kota Pontianak. Notaris masih memerlukan pertemuan fisik untuk pengecekan keaslian dokumen, sidik jari, dan tanda tangan, yang tidak bisa sepenuhnya dilakukan secara elektronik. Undang-undang yang mengatur penandatanganan akta secara langsung oleh para pihak, saksi, dan notaris masih menghambat penerapan Cyber Notary. Secara keseluruhan, implementasi Cyber Notary di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang membutuhkan penyelesaian lebih lanjut.
Limitasi Demokrasi Hak Presiden dalam Kampanye Politik Sebagai Penguatan Sistem Pemilihan Umum Mukhlis, Muhammad Mutawalli; Balebo, Piaget Mpoto; Syarifuddin, Andi; Tajuddin, Muhammad Saleh
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.260-280

Abstract

Lintas demokrasi dan sistem pemilu mengacu pada berbagai jenis demokrasi dan sistem pemilihan yang digunakan di berbagai negara di seluruh dunia. Penelitian membahas limitasi hak presiden dan kewenangannya serta dampaknya dalam proses pemilu dalam rangka penguatan sistem pemilu. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa limitasi hak presiden dalam kampanye politik sebagai penguatan system pemilihan umum ialah presiden harus tetap berlaku netral, tidak menggunakan anggaran negara, tidak boleh secara aktif terlibat dalam kampanye politik kandidat tertentu, serta presiden harus berhati-hati agar kebijakan pemerintah tidak dimanfaatkan untuk keuntungan politik. Sementara dampak yang ditimbulkan dari limitasi tersebut dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan keadilan kompetisi, memperkuat akuntabilitas, menjamin transparansi, serta menjamin keseimbangan kekuasaan.
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi Di Indonesia Njatrijani, Rinitami; Sutrisno, Putri Ayu; Primastito, Cantika Assyifani
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.149-168

Abstract

Fenomena gagal bayar polis asuransi oleh perusahaan-perusahaan asuransi marak terjadi di Indonesia, salah satunya perusahaan Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Asuransi Jiwasraya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor penyebab terjadinya gagal bayar polis asuransi di Indonesia, dan untuk menganalisis peran OJK sebagai badan pengawas kegiatan perasuransian, serta upaya pemerintah menyelamatkan PT.Asuransi Jiwasraya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan dan lemahnya pengawasan dari lembaga pengawas OJK menjadi faktor yang mempengaruhi fenomena gagal bayar pada perusahaan asuransi. OJK melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung terhadap perusahaan asuransi secara berkala. Upaya pemerintah menyelamatkan PT.Asuransi Jiwasraya dan nasabahnya melalui program restrukturisasi polis asuransi Jiwasraya dan diikuti pengalihan aset-aset PT.Asuransi Jiwasraya kepada PT.IFG Life sebagai debitur baru. Proses pengalihan polis Jiwasraya dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahap Pengumuman, tahap Sosialisasi, dan tahap Closing. Ditemukannya faktor pendorong tersebut dapat dilakukan pencegahan gagal bayar pada perusahaan asuransi, serta dapat memperbaiki kelemahan pengawasan OJK, dan dapat membantu upaya penyelamatan PT.Asuransi Jiwasraya dan nasabahnya.
Konsep Keadilan Sosial Dalam Regulasi Pengetahuan Tradisional Untuk Menjamin Hak Komunal Di Indonesia Wijaya, Andy Usmina; Kusnadi, Sekaring Ayumeida; Hadi, Fikri
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.281-300

Abstract

Regulasi Pengetahuan Tradisional seharusnya sejalan dengan konsep keadilan sosial di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai konsep keadilan sosial dalam regulasi pengetahuan tradisional sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat di Indonesia. Regulasi Pengetahuan Tradisional muncul ketika ingin melindungi kepentingan masyarakat adat di Indonesia yang sudah mengkreasikan bahan-bahan yang disediakan oleh alam untuk diubah menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan masyarakat adat setempat. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan tradisional yang merupakan bagian dari HKI, yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat dan harus dilindungi berdasarkan konsep keadilan sosial yang ada di Indonesia dilandasi oleh ideologi bangsa yaitu Pancasila terutama pada sila kelima. Kesimpulannya bahwa konsep keadilan sosial dari pengetahuan tradisional yang mengenal 4 (empat) prinsip untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat yaitu prinsip keadilan, prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial.
The Right to be Heard: Bagaimana Era Digitalisasi Mendistorsi Kedudukan Konsumen dalam Memberikan Ulasan? Gaol, Heru Saputra Lumban; Diaz, Marchethy Riwani; Janisriwati, Sylvia
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.169-192

Abstract

Di era digital, konsumen bertransformasi dalam entitas-entitas baru seperti influencer, youtubers atau content bloger yang membawa perubahan dalam bentuk penyampaian pendapat dan keluhan konsumen berupa konten yang dapat dimonetisasi. Fenomena ini tidak sepenuhnya mampu diakomodir oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dikarenakan konsumen yang dimaksud UUPK merupakan konsumen akhir yang aktivitas konsumsinya tidak untuk kepentingan komersial. Dengan demikian, review seorang konsumen yang juga merupakan influencer, youtubers, dan content blogger memungkinkan untuk tidak memperoleh perlindungan hukum. Hal ini semakin problematik dengan hadirnya beberapa preseden buruk berupa gugatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen sekaligus influencer yang menyampaikan ulasan di platform media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab distorsi kedudukan konsumen atas hak untuk didengar di era digital, baik kedudukannya sebagai konsumen akhir dan konten yang dibuatnya sebagai influencer. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan, baik bahan hukum primer dan sekunder. Asas lex consumen derogate legi consumte dapat digunakan untuk melihat kedudukan hukum lebih khusus dalam memberikan perlindungan atas ulasan konsumen. Konsumen yang mengulas atau memberikan review di media sosial tetap dapat memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UUPK sepanjang ulasan didasarkan oleh pengalaman transaksinya dalam kegiatan konsumsi dan bukan semata-mata demi kepentingan konten yang bersifat komersial.
Kebebasan Pers, Tanggung Jawab dan Etika Jurnalistik dalam Lingkungan Media Online yang Kompetitif Hijriani, Hijriani; Nur, Muhammad Nadzirin Anshari
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.%p

Abstract

Kebebasan pers merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat sehingga penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan tidak bias. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis polemik kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis terhadap pemberitaan media online, serta etika jurnalistik dalam lingkungan media online yang kompetitif. Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif, menitikberatkan studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa polemik kebebasan pers bisa disalahgunakan untuk menyebarkan informasi palsu, berita tendensius, atau bahkan untuk menyebarkan kebencian, kecepatan yang diutamakan daripada akurasi dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap media online. Jurnalis harus bertanggung jawab atas segala dampak informasi dan berita yang disampaikan kepada publik, mempertimbangkan keseimbangan antara kecepatan dan ketelitian dalam menyajikan informasi. Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang menilai atas pelanggaran kode etik jurnalistik berfungsi sebagai landasan moral dan etika agar jurnalis senantiasa melakukan tindakan tanggung jawab sosial dengan mengedepankan strategi prinsip-prinsip moral. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan pers dan tanggung jawab jurnalis saling terkait. Kebebasan yang tidak diimbangi dengan tanggung jawab dapat mengarah pada disinformasi dan manipulasi. Jurnalis yang bertanggung jawab, terikat pada moral dan etika dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap media online dan menjaga keberlanjutan kebebasan pers.
Kerugian Bisnis Persero: Business Judgment Rule Versus Delik Korupsi Efendi, A'an; Susanti, Dyah Ochtorina; Suwardi, Suwardi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.193-209

Abstract

Persero yang beroperasi pada area hukum privat (hukum perseroan) dan hukum publik (hukum keuangan negara) menimbulkan problematik ketika bisnis Persero mengalami kerugian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan kerugian bisnis Persero apakah merupakan kerugian bisnis komersial atau kerugian keuangan negara. Penelitian menggunakan hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pasal 2 huruf g Undang-Undang Keuangan Negara yang dijustifikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 26/PUU-XIX/2021 yang menyatakan bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam Persero tetap bagian dari kekayaan negara adalah tidak tepat. Kekayaan negara yang telah dipisahkan menjadi modal Persero secara hukum telah beralih menjadi kekayaan perseroan. Konsekuensi hukumnya kerugian Persero merupakan kerugian bisnis yang penyelesaiannya menggunakan prinsip-prinsip hukum perseroan. Direksi yang tanpa itikad buruk menyebabkan kerugian bagi Persero dilindungi prinsip business judgment rule dan tidak dapat didakwa perkara delik korupsi.
Kejahatan Impersonation terhadap Public Figure dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bojonegoro) Agustina, Ria; Purwanto, Gunawan Hadi
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.315-327

Abstract

Kejahatan impersonation merupakan bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang kerap terjadi di era kemajuan digital. Kejahatan impersonation merupakan kejahatan peniruan dengan mempergunakan identitas korban guna memperoleh akses informasi yang bersifat privasi dengan tujuan mempermalukan ataupun melecehkan korban. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai kendala penerapan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan efektivitas UU TPKS terhadap kejahatan impersonation sebagai bentuk dari KBGO. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan disahkannya UU TPKS masih ditemukan beberapa kendala mengenai implementasi UU TPKS, diantaranya korban masih tidak berani melapor, kurangnya sosialisasi, dan pentingnya keikutsertaan peran stakeholder. Efektivitas penerapan UU TPKS masih kurang maksimal karena kendala dari berbagai hal yang pada akhirnya UU TPKS belum terimplementasi secara maksimal.
Kejahatan Biodiversitas dan Urgensi Peran Hukum Pidana dalam Sektor Agraria Sinaga, Pidari; Yusriyadi, Yusriyadi; Silviana, Ana; Fernando, Zico Junius
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jphi.v6i2.210-242

Abstract

Di era globalisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, tekanan terhadap lingkungan hidup dan biodiversitas semakin meningkat, khususnya dalam sektor agraria. Penelitian ini mengeksplorasi bentuk-bentuk kejahatan terhadap biodiversitas dalam konteks agraria dan efektivitas penegakan hukum pidana sebagai sarana perlindungan. Fokus penelitian ini adalah pada praktik-praktik yang mengancam keberagaman hayati, seperti penggunaan lahan tanpa memperhatikan prinsip ekologi, penggunaan pestisida dan herbisida berlebihan, serta konversi lahan dari ekosistem alami ke pertanian monokultur yang berpotensi merusak habitat dan menurunkan kualitas genetik tanaman lokal. Penelitian ini merupakan studi yang mengadopsi metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan multidimensional, termasuk perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan futuristik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun undang-undang di banyak negara telah menetapkan kerangka kerja untuk perlindungan biodiversitas, masih terdapat kesenjangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran, dan konflik kepentingan seringkali menjadi hambatan dalam melindungi biodiversitas di sektor agraria. Rekomendasi dari studi ini termasuk peningkatan kerjasama lintas sektoral, pengembangan kapasitas penegak hukum, serta penggunaan pendekatan yang lebih holistik dalam perencanaan penggunaan lahan yang mempertimbangkan kepentingan ekologis.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Volume 6, Nomor 3, Tahun 2024 Volume 6, Nomor 2, Tahun 2024 Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024 Volume 5, Nomor 3, Tahun 2023 Volume 5, Nomor 2, Tahun 2023 Volume 5, Nomor 1, Tahun 2023 Volume 4, Nomor 3, Tahun 2022 Volume 4, Nomor 2, Tahun 2022 Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022 Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021 Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021 Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021 Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020 Volume 2, Nomor 2, Tahun 2020 Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020 Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019 Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019 Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019 More Issue