cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Abdul Atsar
Contact Email
risalahmkn@unram.ac.id
Phone
+628786855632
Journal Mail Official
risalahmkn@unram.ac.id
Editorial Address
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum. Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kenotariatan
Published by Universitas Mataram
ISSN : 2775362X     EISSN : 2775362X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Risalah Kenotariatan merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Risalah Kenotariatan terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Risalah Kenotariatan memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum kenotariatan dan ketatanegaraan yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Risalah Kenotariatan ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum konstitusi dan ketatanegaraan.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 226 Documents
 16   17   18   19   20 
Penerapan Prinsip Shared Responsibility Sebagai Upaya Penanggulangan Transnational Terrorism Di Kawasan Asean Nugraha, Lalu Guna; Ayu Riska Amalia; Adhitya Nini Rizki Apriliana
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.253

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: pertama, bagaimana ketentuan mengenai prinsip shared responsibility di dalam Hukum Internasional; kedua, bagaimana penerapan Prinsip Shared Responsibility sebagai upaya penanggulangan transnational terrorism di kawasan ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional, sehingga metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dari hasil pengamatan, penulis menyimpulkan: pertama, prinsip shared responsibility merupakan sebuah prinsip hukum internasional yang membutuhkan adanya kerjasama antar negara anggota yang didasarkan atas kepahaman masalah bersama, tujuan dan keharusan untuk mencapai tujuan melalui tindakan dan koordinasi antar negara; kedua, Penerapan prinsip shared responsibility dalam penanggulangan terorisme transnasional di kawasan ASEAN mencerminkan pengakuan akan sifat kompleks dan lintas batas dari ancaman ini. Meskipun ASEAN telah membuat kemajuan signifikan dalam mengembangkan kerangka kerja dan mekanisme untuk kerjasama, implementasi efektif masih menghadapi tantangan yang berakar pada perbedaan kapasitas nasional, prinsip non-intervensi, dan sifat yang terus berevolusi dari ancaman terorisme. Ke depannya, keberhasilan penerapan shared responsibility akan bergantung pada kemampuan ASEAN untuk memperkuat mekanisme institusionalnya, meningkatkan kerjasama dengan mitra eksternal, dan mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pencegahan dan penanggulangan terorisme. Ini akan memerlukan komitmen politik yang kuat, peningkatan kapasitas bersama, dan fleksibilitas dalam menghadapi ancaman yang terus berubah.
Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Andriyani, Shinta; Arief Rahman; Wiwiek Wahyuningsih
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.258

Abstract

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela Mataram ini dilakukan dengan metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Adapun manfaat secara umum kegiatan ini adalah untuk membantu aparat desa lebih memaksimalkan aset desa yang di miliki agar dapat di manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat setempat Adapun secara khusus penyuluhan ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan aparat desa dan masyarakat serta memberi motifasi masyarakat untuk dapat lebih meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan aset desa yang ada agar kehidupan mereka menjadi lebih sejahtera daripada sebelumnya dan dapat menjadi alternatif penghasilan. Adapun secara khusus penyuluhan ini bertujuan untuk merubah sikap dan pola pikir masyarakat serta memberi motifasi masyarakat pemanfaatan tanah kas desa untuk kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Tanjung Karang.
Penguasaan Lahan Oleh Masyarakat Pada Kawasan Wisata (Studi Di Kawasan Pesisir Taman Loang Baloq) Shinta Andriyani; Arief Rahman; Wahyuningsih, Wiwiek
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.260

Abstract

Loang Baloq berada di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram yang merupakan salah satu diantara enam kecamatan yang ada di Kota Mataram. Loang Baloq merupakan salah satu distinasi wisata kota Mataram yang berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata mengembangkan wilayah tersebut sebagai obyek wisata dengan mengembangkan taman Loang Baloq sebagai salah satu daya tarik pengunjung yang ingin menikmati suasana pantai Loang Baloq. Usaha-usaha tersebut berada di taman Loang Baloq berupa lapak-lapak kuliner yang di bangun menghadap utara dengan desain terbuka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, Berdasarkan hasil penelitian status taman Loang Baloq merupakan tanah negara dengan status hak pakai dan pengelolaan di serahkan kepada pada Dinas Pariwisata yang bermitra dengan kelompok sadar wisata dalam pengelolaannya. Kelompok sadar wisata merupakan organisasi yang peduli dengan pengembangan pariwisata yang ada di daerah setempat. Kelompok sadarwisata (Pokdarwis) memiliki peran dan posisi di dalam pengembangan wisata.
Penyelesaian Sengketa Melalui Ekstra Yudisial Amiruddin; Khairani Pancaningrum, Rina; Rodliyah
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.261

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial serta alasan mengapa putusan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut perlu mendapatkan viat dari Pengadilan Negeri. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum acara peradilan, dengan mengungkapkan kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial dan urgensi viat pengadilan terhadap putusan yang dihasilkan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum, terutama yang berperan dalam setiap acara peradilan umum. Alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh peradilan niaga, peradilan industrial, dan peradilan pajak dikategorikan sebagai lembaga peradilan ekstra yudisial, karena meskipun bersifat khusus, lembaga-lembaga ini berada di bawah peradilan umum. Proses penyelesaian sengketa pada lembaga peradilan ini mirip dengan peradilan umum, namun tidak memiliki panitera sebagaimana dalam peradilan umum. Oleh karena itu, agar putusan yang dihasilkan dapat dieksekusi, diperlukan viat dari Pengadilan Negeri. Penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial ini, meskipun berfokus pada penyelesaian konflik dan bukan pada penetapan aturan hukum, memiliki dampak penting terhadap penyelesaian ketegangan sosial yang timbul akibat sengketa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan hukum lembaga ekstra yudisial dalam sistem peradilan Indonesia dan alasan mengapa viat Pengadilan Negeri diperlukan untuk mengeksekusi putusannya. Alternatif penyelesaian sengketa dilakukan oleh peradilan niaga, peradilan industrial dan peradilan pajak, ketiga lembaga peradilan ini dinyatakan sebagai lembaga peradilan ekstra yudisial, dikatakan demikian karena lembaga peradilan ini merupakan peradilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, proses penyelesaian sengkata pada lembaga peradilan ini sama dengan peradilan umum hanya saja pada peradilan ekstra yudisial ini tidak memiliki panitera seperti pada peraadilan umum oleh karena itu untuk melaksanakan putusannya/untuk mengeksekusi putusannya harus mendapat viat pengadilan negeri. Cara-cara penyelesaian sengketa melalui ekstra yudisial ini dapat dikatakan sama dengan peradilan umum hanya saja penyelesaian sengketa melalui ekstra yudisial ini tekanan penyelesaian tidak dilakukan terhadap penetapan aturan hukum, tetapi kepada pelenyapan sengketa atau konflik itu sendiri yang dapat menyebabkan ketegangan dan gangguan sosial.  Berdasarkan itu maka perlu dikaji bagaimanakah kedudukan hukum penyelesaian sengketa melalui lembaga ekstra yudisial dan mengapa putusan penyelesaian sengketa melalui ekstra yudisial ini harus di viat oleh Pengadilan negeri.            
PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN (PT. PERORANGAN) UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL Mulada, Diman Ade; Moh. Saleh; Yudhi Setiawan; Wisudawan, I Gusti Agung
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.262

Abstract

Kegiatan Penyuluhan hukum mengenai PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN (PT. PERORANGAN) UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL dilaksanakan di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Pada hari Jumat 15 September 2023. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khusunya pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pendirian perseroan perorangan untuk usaha mikro dan kecil. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Giri Madia, sebab materi yang di sampaikan mengenai kedudukan PT Perseroan sebagai badan usaha dan proses pendirian PT Perseorangan,.Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masayarakat. The implementation of legal counseling activities runs in an orderly, safe and smooth manner. The legal counseling participants took part in the activity with a high sense of enthusiasm, because the legal counseling material presented by the presenters was felt to be very useful by the people of Giri Madia Village, because the material presented was about the position of the Company as a business entity and the process of establishing an Individual PT. So, This legal education can provide enlightenment (insight) to the community.
Analisis Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Melalui Penetapan Pengadilan Fatahullah; Haeratun; Jamaludin
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.263

Abstract

Perkawinan beda agama adalah salah satu isu krusial dan sensitif bagi Masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia. Hal ini disebabkan karena setiap agama memiliki dasar hukum masing-masing dalam menilai suatu perkawinan. Secara yuridis formal keabsahan dan pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi masalahnya adalah bagaimana apabila terjadi perkawinan antar umat yang berbeda agama sedangkan perkawinan tersebut dilarang oleh agamanya; dan bagaimana melakukan pencatatan dalam registrasi negara terhadap perkawinan yang dilarang oleh agama tersebut. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan dan konseptual. Datanya menggunakan data sekunder yang berasal dari kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara normatif yuridis keabsahan perkawinan ditentukan oleh hukum dari agama masing-masing mempelai. Sehingga perkawinan beda agama hukumnya dapat berbeda-beda. Pencatatan perkawinan bukanlah penentu keabsahan perkawinan, akan tetapi ketiadaan pencatatan akan menentukan posisi hukum para pihak dikemudian hari. Perkawinan beda agama yang statusnya keabsahannya masih dipertanyakan membutuhkan pencatatan melalui registrasi oleh negara. Pencatatan perkawinan tidak dapat dilakukan oleh negara apabila masalah keabsahan belum selesai. Oleh karena ada kebuntuan pada hukum agama, maka melalui Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 membolehkan pencatatan perkawinan atas dasar penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Akan tetapi Pasal 35 tersebut menjadi tumpang tindih (overlapping) dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Sehingga seharusnya hakim pengadilan dapat membedakan hukum dari agama yang membolehkan dan yang melarang perkawinan beda agama. Sehingga bagi hukum agama yang melarang, maka hakim harus berani menolak permohonan penetapan pencatatan perkawinan tersebut.
Optimalisasi Pemahaman Tentang Struktur Organisasi Tata Kelola di Desa Sesait, Kabupaten Lombok Utara. Amalia, Riska Ari; Hera Alvina Satriawan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.270

Abstract

Keberadaan peraturan desa memiliki peran yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab peraturan desa merupakan legalitas terhadap tindakan hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah desa karena jabatannya. Sehingga pemerintah desa harus memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai hal yang diatur dalam peraturan desa. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman kepada Kepala Desa, perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa mengenai fungsi Struktur Organisasi Tata Kelola di Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara, serta mengoptimalkan pemahaman tentang Struktur Organisasi Tata Kelola kepada Kepala Desa, perangkat desa dan anggota BPD di Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara. Hasil menunjukkan bahwa kegiatan ini telah membantu mengoptimalkan pemahaman pemerintah desa terhadap Struktur Organisasi Tata Kelola. Optimalisasi pemahaman diukur melalui sesi diskusi dan focus group discussion dalam memberikan saran terhadap rancangan peraturan desa tentang Struktur Organisasi Tata Kelola.
Pencegahan Perkawinan Anak Berbasis Kearifan Lokal: Studi Pada Masyarakat Desa Sesait Kabupaten Lombok Utara Nirmala, Atika Zahra; Zahratul'ain Taufik
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.274

Abstract

Perkawinan anak merupakan permasalahan yang kompleks yang harus dicegah demi masa depan anak. Perkawinan anak dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya nilai dan budaya masyarakat sehingga untuk melakukan pencegahan harus dilakukan dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat salah satunya dengan berbasis kearifan lokal sebagaimana yang dilakukan di desa Sesait Kabupaten Lombok Utara. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, kemudian penelitian ini dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Sesait, pencegahan perkawinan anak dilakukan berbasis kearifan lokal hal tersebut tergambar pada para pihak yang terlibat dalam pencegahan yaitu majelis krama desa, kemudian cara yang dilakukan melalui musyawarah hingga pada pemberian sanksi sosial ataupun adat bagi mereka yang tetap melaksanakan perkawinan anak.
Aspek Ontologi Perlindungan Hukum Hak Hak Pasien Yang Berkeadilan Dalam Pelayanan Medis Muhammad Irfan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.278

Abstract

Artikel ini membahas aspek ontologi perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien dalam konteks pelayanan medis, dengan fokus pada prinsip keadilan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien merupakan salah satu elemen penting dalam menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang beretika dan profesional. Dalam perspektif ontologi, hak-hak pasien tidak hanya dilihat sebagai kewajiban moral atau sosial, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki kedudukan dan hak untuk dilindungi secara hukum. Artikel ini mengidentifikasi berbagai hak pasien, seperti hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memperoleh pelayanan medis yang layak, serta hak atas privasi dan kerahasiaan medis. Selain itu, artikel ini juga mengkaji bagaimana sistem hukum di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang adil, tanpa diskriminasi, terhadap pasien yang membutuhkan pelayanan medis, dengan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dalam hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan serta praktik di lapangan. Temuan artikel ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai regulasi yang mengatur perlindungan hak pasien, implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat masih diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya dalam pelayanan medis. Artikel ini juga merekomendasikan pentingnya peningkatan kesadaran hukum di kalangan tenaga medis serta perluasan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pasien agar tercipta pelayanan kesehatan yang lebih adil dan merata.
KOMNAS HAM DAN TANTANGAN PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM BERAT Taufik, Zahratul'ain; Titin Nurfatlah
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.280

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan harus dijaga oleh negara. Indonesia, sebagai negara hukum, memiliki kewajiban untuk melindungi dan menegakkan HAM, yang salah satunya diwujudkan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga independen yang bertugas menyelidiki pelanggaran HAM berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM terhadap pelanggaran HAM berat dan mengevaluasi apakah proses tersebut telah menjamin keterpenuhan hak asasi manusia korban pelanggaran HAM berat. Berdasarkan kajian yuridis-normatif, ditemukan bahwa meskipun Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, berbagai kendala dalam prosesnya-terutama terpisahnya kewenangan penyelidikan dan penyidikan-menyebabkan penanganan kasus pelanggaran HAM berat belum optimal. Selain itu, kurangnya kewenangan Komnas HAM dibandingkan dengan lembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) juga menjadi faktor penghambat. Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan kelembagaan dan kewenangan Komnas HAM, termasuk pemberian kewenangan penyidikan dan penuntutan, agar lembaga ini dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

Page 18 of 23 | Total Record : 226

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan More Issue