cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nyoman Gede Sugiartha
Contact Email
interpretasihukumjurnal@gmail.com
Phone
+6281237083338
Journal Mail Official
interpretasihukumjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Interpretasi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27465047     EISSN : 2809977X     DOI : https://doi.org/10.22225/juinhum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Interpretasi Hukum website provides journal articles for free download. Our journal is a journal that is a reference source for academics and practitioners in the field of law. Jurnal Interpretasi Hukum is a law journal articles of students for Law Science published by Warmadewa University Press. Jurnal Interpretasi Hukum has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year April, August, and December, submitted and ready to publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. The language used in this journal is Indonesian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 34   35   36   37   38 
Kepentingan Penumpang dalam Hukum Transportasi Darat: Kasus Koperasi Wahana Dharma Organda Bali Ngurah Alit Dananjaya; I Gede Agus Kurniawan
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8226.586-594

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi tanggung jawab hukum Koperasi Wahana Dharma Organda Bali terhadap kerugian yang dialami penumpang dalam konteks transportasi darat. Meningkatnya perhatian terhadap hak-hak penumpang dan perlindungan mereka menjadi latar belakang penelitian ini. Studi kasus penelitian ini menganalisis faktor-faktor maupun penyebab kerugian itu dapat terjadi dan memberikan wawasan mengenai tindakan pencegahan. Meskipun perusahaan transportasi darat berupaya memberikan layanan yang aman, insiden yang menyebabkan kerugian bagi penumpang masih mungkin terjadi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan socio legal empiris. Pendekatan ini mengeksplorasi interaksi dinamis antara masyarakat dan hukum, mengkaji bagaimana norma-norma masyarakat dan tren yang berkembang membentuk kerangka hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan penumpang, pengemudi, dan pihak terkait, serta tinjauan dokumen terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Wahana Dharma Organda Bali memiliki tanggung jawab hukum terhadap penumpang yang mengalami kerugian jika kelalaian perusahaan dapat dibuktikan terkait insiden tersebut. Perusahaan memiliki kewajiban memberikan kompensasi atau mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian penumpang.Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi penumpang dalam transportasi darat penting. Implikasinya, perusahaan-perusahaan transportasi darat harus memenuhi standar keselamatan ketat dan memiliki prosedur yang jelas dalam menangani kelalaian yang mungkin terjadi dalam operasi mereka. Hal ini akan memberikan rasa aman dan perlindungan lebih baik bagi penumpang selama perjalanan mereka.
Efektivitas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Pembajakan Film pada Situs Online di Indonesia Rifa Nasya Shafwa; Andriyanto Adhi Nugroho
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8233.524-535

Abstract

Hak ekonomi yang pemegang hak cipta miliki, memungkinkannya mengeksploitasi hasil karya ciptanya dengan tujuan memperoleh hasil berupa manfaat ekonomi. Hal tersebutlah yang menjadi dasar perlunya perlindungan yang memadai terhadap pemegang hak cipta atas karya ciptanya. Upaya perlindungan harus diberikan oleh pemerintah melalui upaya preventif dan represif secara efektif. Realitanya, masih terdapat banyak kasus pembajakan film khususnya pada situs online di Indonesia. Permasalahan tersebut mengakibatkan royalty yang didapatkan oleh pemegang hak cipta tidak didapatkan dengan sebagaimana mestinya, sehingga memerlukan legal problem solving. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab banyaknya film Indonesia menjadi korban dalam pembajakan film pada situs online serta efektivitas UUHC dan Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film pada situs online di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan UU. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang menyebabkan film Indonesia menjadi korban dalam pembajakan film pada situs online yang sebagian besar berasal dari masyarakatnya. Selain itu, perlindungan hukum yang diberikan melalui UUHC dan Permen Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Kominfo hingga saat ini belum dapat dikatakan efektif. Melalui UUHC, peneliti berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas film pada situs online adalah dengan merumuskan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa. Melalui Permen Bersama, peneliti berpendapat pemerintah juga perlu hadir ke masyarakat secara langsung untuk membangun kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam bentuk langkah-langkah persuasif seperti sosialisasi mengenai UUHC dan ajakan untuk melakukan kampanye anti pembajakan
Pemenuhan Hak Lingkungan bagi Masyarakat Tani yang Terdampak Perubahan Iklim Sesuai SDG di Indonesia Raditya, Muhammad Rafi; Davilla Prawidya Azaria
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8234.786-799

Abstract

Perubahan iklim merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dihindari pada saat ini, dan dengan adanya fenomena ini juga telah menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia, salah satu golongan masyarakat yang merasakan dampak besar dari adanya perubahan iklim yaitu masyarakat tani. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa terkait peran pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak lingkungan bagi masyarakat tani yang terdampak oleh adanya perubahan iklim serta bagaimana relevansi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan yang termuat di dalam Sustainable Development Goals 2030. Dan sebagai hasilnya, secara teoritis maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan terkait hukum internasional dalam aspek lingkungan dengan mengidentifikasi dampak dari adanya perubahan iklim dan bagaimana hal ini dapat menyebabkan kerugian baik materil maupun imateril bagi masyarakat tani, ini termasuk juga bagaimana pemerintah Indonesia dapat menjadi aktor utama khususnya dalam hal pembuatan kebijakan serta rekomendasi peraturan tambahan baik berupa peraturan pemerintah maupun peraturan presiden yang berfokus pada Sustainable Development Goals 2030 serta penyelesaian masalah dalam sektor pertanian sehingga hak lingkungan bagi masyarakat tani yang terdampak perubahan iklim dapat terpenuhi secara maksimal.
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Berdendang Bergoyang Festival 2022 atas Ketidaksesuaian Janji Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Naura Afifa Louisa Tindangen; Sylvana Murni Deborah Hutabarat
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8236.576-585

Abstract

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya harus memperhatikan kewajibannya dalam melayani konsumen. Hak konsumen merupakan unsur penting yang menjadi kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan pemenuhannya, seperti pada kasus Berdendang Bergoyang Festival 2022 dimana pelaku usaha yaitu Emvriopro tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak melakukan kompensasi ke pemilik tiket hingga saat ini. Pemilik tiket Berdendang Bergoyang Festival 2022 dijanjikan untuk diberikan refund selama 30-45 hari dan tidak mendapatkan hak mereka untuk menyaksikan acara hingga selesai. Emvriopro memiliki kewajiban untuk memberi kompensasi kepada pemegang tiket Berdendang Bergoyang Festival 2022 sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen..Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mengenai tanggung jawab Emvriopro sebagai pelaku usaha Berdendang Bergoyang Festival 2022 dan mengetahui upaya hukum yang bisa dilakukan konsumen. Penelitian ini penting agar pelaku usaha terutama di bidang musik bisa mempersiapkan acara dengan lebih matang untuk meminimalisir terjadi kesalahan di kemudian hari. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif yang disertai dengan wawancara. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Emvriopro harus memberikan kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban yang dilanggar dalam memenuhi hak pemilik tiket Berdendang Bergoyang Festival 2022. Pemilik tiket Berdendang Bergoyang Festival 2022 bisa melakukan upaya hukum yang didasari Undang-Undang Perlindungan Konsumen melalui BPSK atau menempuh pengadilan agar bisa menghasilkan putusan akhir yang mengikat. Dengan adanya penelitian ini memungkinkan meningkatkan kepatuhan pelaku usaha kepada undang-undang perlindungan konsumen di masa mendatang.
Pelindungan Investor Usai Suspensi Akibat Perubahan Harga Saham yang Diperkenankan Beraktivitas Kembali Zahra Auliana Noor Alfatah; Andriyanto Adhi Nugroho
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8254.556-562

Abstract

Banyak emiten yang mengalami suspensi dikarenakan perubahan harga saham. Suspensi merupakan hukuman yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) kepada emiten yang melanggar peraturan dengan cara melakukan penghentian perdagangan saham sementara. Banyak gen z sebagai investor yang kurang memahami kerugian berinvestasi, salah satunya seperti suspensi. Setelah unsuspend, sebuah perusahaan masih saja akan mengalami kerugian khususnya dialami oleh investor dengan menurunnya harga saham. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyebab sebuah perusahaan dapat mengalami peningkatan dan penurunan harga saham kumulatif yang signifikan dan pelindungan investor usai suspensi yang diperkenankan beraktivitas kembali oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, POJK RI Nomor 6/POJK.07/2022, UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. Penelitian menyimpukan hasil bahwa terdapat faktor internal dan eksternal penyebab harga saham perusahaan naik dan turun. Selain itu, investor dapat melakukan gugatan terhadap emiten dengan tetap melalui pertimbangan dari penilaian OJK tidak hanya sekedar permohonan konsumen sebagai bentuk pelindungan
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Pemberi Diskon Palsu dalam Praktik Jual Beli Event Tanggal Kembar E-Commerce Salwa Noviana Putri; Heru Sugiyono
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8279.536-546

Abstract

Saat ini e-commerce diminati oleh masyarakat karena efisien serta memberikan potongan harga menarik sehingga pemerintah memberikan perlindungan hukum melalui UUPK untuk membatasi tindakan pelaku usaha agar tidak mengakibatkan kerugian pada konsumen karena sampai saat ini masih banyak pelaku usaha yang memberikan diskon palsu pada event tanggal kembar e-commerce. Penelitian bertujuan agar diketahuinya pertanggungjawaban pelaku usaha atas promosi diskon palsu serta untuk mengetahui penyelesaian yang diberikan. Metode penelitian secara yuridis normatif untuk mengkaji norma undang-undang dan mengaitkan dengan masalah yang diangkat dengan melakukan studi kepustakaan perundang-undangan dan aturan hukum terkait, buku, artikel ilmiah, KBBI, dan kamus hukum yang kemudian akan dianalisa dengan kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa adanya ketidaktahuan hukum oleh pelaku usaha sehingga tidak adanya tanggung jawab yang diberikan atas pemberian diskon palsu e-commerce yang mana sudah seharusnya pelaku usaha berkewajiban secara hukum untuk menyampaikan informasi yang akurat dan bersesuain dengan aturan hukum serta belum adanya penyelesaian yang jelas atas kasus diskon palsu karena minimnya pengetahuan masyarakat terkait adanya aturan hukum yang mengatur hal tersebut. Penelitian merekomendasikan pemerintah perlu bersikap lebih tegas untuk menegakkan aturan hukum yang ada dengan cara melakukan penutupan akun pelaku usaha pemberi diskon palsu atau memperbarui aturan berisi larangan menjalankan usaha dalam jangka waktu tertentu bagi pelaku usaha yang memberikan diskon palsu serta mewajibkan seluruh platform e-commerce untuk mencantumkan aturan-aturan hukum terkait penjualan melalui e-commerce kepada para pelaku usaha sebelum membuat akun untuk melakukan kegiatan penjualan untuk memberikan efek jera serta memberi edukasi hukum bagi masyarakat melalui seminar atau media sosial
Regulatory Impact Analysis dalam Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pradina Kurnia Sari Hidayah; Bambang Giyanto; Mala Sondang Silitonga
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8284.509-523

Abstract

Sekretariat Jenderal DPR sebagai lembaga menerbitkan 185 peraturan dalam kurun waktu 12 tahun terakhir. Hingga akhir tahun 2022, sepertiga dari peraturan ini telah dicabut. Kebijakan pembentukan peraturan di Sekretariat Jenderal DPR ditetapkan dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan Produk Hukum. Tujuan penelitian ini adalah akan memberikan gambaran yang jelas mengenai RIA dan selanjutnya melakukan analisa secara objektif terhadap penerapannya dalam pembentukan Persekjen. Regulasi ini mengatur adanya kerangka acuan dan tahap identifikasi analisis sebagai telaah urgensi diperlukannya suatu peraturan. Penelitian ini menjawab pertanyaan bagaimana strategi formulasi kebijakan dalam bentuk Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan menggunakan regulatory impact analysis. Dengan upaya tersebut dapat meningkatkan kualitas dan transparansi kebijakan internal, mengurangi potensi konflik, dan memperkuat keputusan berbasis bukti, memastikan keberhasilan dan manfaat jangka panjang bagi organisasi atau institusi yang berlaku. Dengan menggunakan metode RIA, pilihan kebijakan untuk menyusun suatu Persekjen dapat dijelaskan secara ilmiah sebagai pilihan yang terbaik. Metode yang digunakan adalah metod kualitatif dengan perspektif segitiga kebijakan digunakan untuk penelitian dengan lokus di Sekretariat Jenderal DPR. Data penelitian didapatkan dari in-depth interview, obvervasi, dan telaah dokumen. Pembentukan peraturan di Sekretariat Jenderal DPR lebih memfokuskan pada kebutuhan organisasi. Belum ada parameter yang digunakan dalam menentukan konten, konteks, dan aktor dalam perumusan kebijakan. Regulatory impact analysis sebagai metode ilmiah digunakan untuk melengkapi proses pembentukan regulasi. Regulatory impact analysis digunakan dalam menyusun kerangka acuan dan melakukan identifikasi analisis atas usulan peraturan. Perubahan kebijakan pembentukan peraturan diperlukan untuk mengakomodasi hal tersebut
Pertanggungjawaban PT Mahkota Sentosa Utama Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Apartemen Melalui Sistem Pre-Project Selling Nanda, Ayu Husna; Sulastri
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8289.653-662

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan ketersediaan lahan bertempat tinggal semakin sedikit sehingga membuat masyarakat beralih ke hunian vertikal. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi pengembang properti untuk melakukan usaha dan menarik konsumen dengan penjualan sistem pre project selling atau properti yang dipasarkan baru berupa rancangan. Namun, masih terdapat pengembang belum memenuhi persyaratan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sehingga calon konsumen berada di situasi yang berisiko dan menyebabkan terjadinya wanprestasi seperti yang dilakukan PT Mahkota Sentosa Utama. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penjualan properti melalui pre project selling yang dilakukan PT Mahkota Sentosa Utama telah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia atau belum serta membahas bentuk tanggung jawab PT Mahkota Sentosa Utama atas wanprestasi dan kerugian terhadap konsumen terkait unit apartemen yang telah dibangun maupun yang belum dibangun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative yang mengacu kepada asas dan norma hukum yang ditelaah melalui pendekatan perundang-undangan dengan menganalisis regulasi yang berkaitan sebagai dasar analisis penulis, pendekatan konseptual sebagai dasar dalam penyusunan argumentasi hukum, pendekatan kasus dengan menelaah suatu permasalahan spesifik melalui pengkajian data secara mendalam yang bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa penjualan properti oleh PT Mahkota Sentosa Utama melalui sistem pre-project selling belum mematuhi ketentuan hukum positif di Indonesia dan termasuk ketidakpatuhan terhadap persyaratan administratif dan perizinan, serta syarat-syarat untuk perjanjian pengikatan jual beli sehingga akibat dari tidak mematuhi ketentuan hukum adalah bahwa perjanjian pengikatan jual beli antara PT Mahkota Sentosa Utama dan konsumen dianggap batal demi hukum. Upaya untuk menyelesaikan masalah wanprestasi adalah pembayaran biaya ganti kerugian dan perjanjian homologasi. Selain itu, penting bagi pengembang untuk menjalin hubungan yang transparan dengan konsumen.
Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Tanah Bekas Erfpacht dalam Hal Terjadi Tumpang Tindih Sertipikat (Studi Kasus Putusan Nomor 793K/Pdt/2022) Ariq Fazari; Wardani Rizkianti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8295.487-495

Abstract

Berlakunya UUPA mengakibatkan tanah yang berstatus hukum barat atau hukum adat diberlakukan konversi tanah sesuai ketentuan UUPA, akan tetapi masih terjadi kasus persengketaan tanah konversi yang mana terjadi tumpang tindih sertipikat. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui status kedudukan hukum antara sertipikat/pemegang hak milik dengan sertipikat/pemegang hak guna usaha pada tanah bekas status erfpacht serta upaya perlindungan hukum atas pemilik hak milik yakni petani di Desa Tegalrejo atas terbitnya sertipikat hak guna usaha atas nama PTPN XII diatas tanah milik petani tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni melalui pengkajian perundang-undangan dengan didukung bahan sekunder. Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan kasus dengan perolehan data melalui studi kepustakaan kemudian data yang telah diperoleh dianalisa dengan metode deksriptif analisis yang diinterpretasikan sehingga memperoleh jawaban permasalahan Hasil penelitian ditemukan sertipikat hak milik petani di Desa Tegalrejo yang diberikan atas redistribusi tanah bekas hak erfpacht dapat dicabut berdasarkan Pasal 18 UUPA untuk kepentingan negara, yang dalam hal ini untuk keperluan lahan PTPN XII dengan diterbitkannya sertipikat hak guna usaha. Petani di Desa Tegalrejo dapat melindungi hak milik atas tanah mereka melalui pengajuan gugatan ke pengadilan umum dan/atau TUN. Disamping itu, petani di Desa Tegalrejo berhak mendapatkan ganti rugi sebanding dengan tanahnya yang dicabut haknya
Studi Komparatif Penggunaan Analogi dalam Hukum Pidana Indonesia dengan Sistem Hukum Common Law dan Syariah Hikmah, Faidatul
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.2.8301.392-404

Abstract

Perbincangan mengenai penggunaan analogi dalam metode interpretasi hukum telah mengalami perkembangan yang beragam seiring waktu, perbedaan sistem hukum, dan variasi di antara negara-negara yang menganutnya. Perbedaan dalam paradigma, substansi norma, teknis hukum, dan tujuan berhukum telah menyebabkan perbedaan pandangan terhadap penggunaan analogi menjadi tak terhindarkan. Namun, dengan munculnya perkembangan kontemporer dalam hukum pidana Indonesia yang bersifat eklektis, peran analogi mengalami transformasi baru setelah pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini mengadopsi metode yuridis-normatif, dengan fokus pada analisis terhadap pasal-pasal UU No. 1 Tahun 2023 yang berkaitan dengan penggunaan analogi. Pendekatan perbandingan dipilih untuk menemukan relevansi dan perbedaan dalam penggunaan analogi antara sistem hukum Indonesia kontemporer, common law, dan syariah. Temuan penelitian menunjukkan adanya dualisme dalam penggunaan analogi di Indonesia pasca pengesahan KUHP Nasional. Penggunaan analogi dilarang dalam kasus yang melibatkan penegakan asas legalitas formil, namun diperbolehkan dalam penegakan asas legalitas materiil. Selanjutnya, sistem hukum common law mengizinkan penggunaan analogi dalam rangka menemukan relevansi dari yurisprudensi berdasarkan asas stare decisis. Di samping itu, dalam sistem hukum syariah, analogi digunakan sebagai qiyas, yaitu metode untuk menentukan hukum dalam kasus yang belum diatur oleh nash (perundang-undangan). Penggunaan analogi dalam asas legalitas formil di Indonesia berkorelasi dengan sistem civil law seperti dalam KUHP Lama, sedangkan dalam asas legalitas materiil berkorelasi dengan common law dengan tujuan mencapai keadilan substantif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran analogi dalam hukum pidana, sehingga dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mewujudkan penerapan hukum yang berkeadilan di Indonesia

Page 36 of 40 | Total Record : 395

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum (In Press) Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum More Issue