cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nyoman Gede Sugiartha
Contact Email
interpretasihukumjurnal@gmail.com
Phone
+6281237083338
Journal Mail Official
interpretasihukumjurnal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Interpretasi Hukum
Published by Universitas Warmadewa
ISSN : 27465047     EISSN : 2809977X     DOI : https://doi.org/10.22225/juinhum
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Interpretasi Hukum website provides journal articles for free download. Our journal is a journal that is a reference source for academics and practitioners in the field of law. Jurnal Interpretasi Hukum is a law journal articles of students for Law Science published by Warmadewa University Press. Jurnal Interpretasi Hukum has the content of research results and reviews in the field of selected studies covering various branches of Law in a broad sense. This journal is published 3 times within a year April, August, and December, submitted and ready to publish scripts will be published online gradually and the printed version will be released at the end of the publishing period. The language used in this journal is Indonesian.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 395 Documents
 35   36   37   38   39 
Analisis Hukum Peredaran Obat Tradisional: Menjaga Keamanan dan Keberlanjutan dalam Masyarakat Resae Novita; Sagung Putri M.E Purwani; I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8305.595-607

Abstract

Kajian hukum tentang penggunaan obat tradisional tanpa izin edar, terutama dalam konteks obat herbal, adalah isu yang relevan dan kompleks. Isu ini dapat dipandang dari perspektif hukum pidana untuk membangun keberlanjutan dan keamanan dalam peredaran obat herbal. Tujuan penelitian ini adalah mendalam tentang bagaimana peraturan dan hukum dapat berkontribusi secara positif terhadap pengembangan industri obat tradisional yang berkelanjutan, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat yang menggunakan produk-produk tersebut. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian Peraturan dan hukum yang ketat dalam industri obat tradisional memiliki peran penting dalam memastikan keamanan, kualitas, dan transparansi produk yang beredar. Proses izin edar yang ketat dan pengawasan yang tepat dapat membantu mengurangi risiko produk berkualitas rendah atau berbahaya. Peraturan dapat mewajibkan produsen dan penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen melalui label produk. Hal ini membantu konsumen membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan informasi yang mereka terima.
Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah dari Objek Tanah Warisan yang Belum Dibagi Berdasarkan KUHPerdata Alyssa Adelia; Ridha Wahyuni
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8317.691-698

Abstract

Permasalahan kompleks sering kali terjadi dalam proses pengalihan harta warisan berupa hak atas tanah waris. Sengketa hukum masih mungkin terjadi pada perjanjian jual beli tanah warisan yang telah mendapat Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT apabila perjanjian tersebut tidak mematuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui konsekuensi dari keabsahan perjanjian jual beli tanah warisan yang belum dibagi berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian. Metode Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan menggunakan sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Serta bahan-bahan hukum sekunder yaitu literatur, artikel ilmiah yang relevan, dan putusan pengadilan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif yaitu menganalisa bahan dengan teknik penulisan deskriptif dengan menjabarkan secara terperinci dan tersistematis terhadap penyelesaian masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan perjanjian Jual beli tanah warisan yang belum dibagi diantara para ahli waris almh WO adalah tidak sah karena salah satu persyaratan perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak terpenuhi dan ahli waris yang haknya telah dirugikan dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ataupun ganti rugi.
Tanggung Jawab Bank terhadap Tindakan Phising dalam Sistem Penggunaan E-Banking (Studi: Kasus Phising pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk) Ramadhanti Achlina Tri Putri; Heru Sugiyono
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8318.682-690

Abstract

Phishing adalah kejahatan peretasan yang berkembang seiring berjalannya waktu di sektor perbankan, terlebih dengan hadirnya sistem e-banking. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terkait tindakan phising dalam penggunaan sistem e-banking dilakukan melalui penerapan prinsip kerahasiaan oleh pihak bank. Prinsip ini melibatkan upaya preventif dan represif. Upaya preventif merupakan tindakan pencegahan dilakukan dengan memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pencegahan sebelum tindakan phising terjadi kepada nasabah. Sementara itu, upaya represif melibatkan penyelesaian masalah, baik melalui proses hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan. Tanggung jawab PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap tindakan phising dalam sistem penggunaan e-banking yaitu melalui penyediaan layanan pengaduan, adanya upaya pemeriksaan dan penyelidikan, serta memberikan dukungan kepada nasabah dalam menemukan solusi terkait kerugian yang mungkin timbul. Dalam menghadapi ancaman tindakan phising dalam sistem penggunaan e-banking maka diharapkan Pemerintah untuk segera membuat regulasi terkait e-banking serta adanya peningkatan pengawasan yang optimal dari berbagai pihak, diantaranya bank, OJK, dan nasabah itu sendiri. Hal ini mengingat tindakan phising sangat memiliki risiko pada perlindungan data milik nasabah dan reputasi bank terkait.
Problematika Penggunaan Rangka Enhanced Smart Architecture Frame Pada Sepeda Motor yang Cacat Produksi (Studi Kasus Kerusakan Rangka Motor Matic Honda) Muhammad Rahadian Hasbi; Heru Sugiyono
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8319.712-720

Abstract

Terdapat suatu problematika terkait penggunaan rangka Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) pada sepeda motor yang mengalami cacat produksi. Rangka eSAF telah diperkenalkan sebagai inovasi desain dalam industri sepeda motor. Namun, dalam beberapa kasus, terjadi kerusakan pada rangka tersebut, yang dapat menyebabkan kecelakaan dan kerugian pada konsumen. Metode penelitian ini menggunakan yuuridis-normatif, yakni dengan menggunakan studi kepustakaan dari data-data, hukum positif, dan bahan hukum lainnya. Tujuan penelitian ini menganalisis aspek perlindungan hukum konsumen serta tanggung jawab produsen terkait penggunaan rangka eSAF yang cacat dengan studi kasus pada kerusakan rangka motor matic Honda. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsumen yang mengalami kecelakaan akibat penggunaan rangka eSAF belum mendapatkan perlindungan hukum karena belum terpenuhinya Pasal 4 UUPK yaitu konsumen berhak menerima ganti rugi kerugian yang diakibatkan penggunaan produk dan KUHPer Pasal 1504 - 1512 terkait produk cacat. Disamping itu PT. AHM juga belum menjalankan tanggungjawabnya dengan baik, karena telah menolak tuntutan kerugian yang dialami oleh konsumen dan menarik produknya sehingga bertentangan dengan UUPK Pasal 7 jo. Pasal 8. Terkait penggunaan rangka eSAF pada sepeda motor yang mengalami cacat produksi, seharusnya BPKN sebagai kepanjangan pemerintah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut sebagai langkah pencegahan terjadinya kecelakaan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang terbukti merugikan masyarakat sebagai konsumen. PT. AHM selaku pelaku usaha harus segera melakukan penarikan segala produknya yang menggunakan rangka eSAF sebagai bentuk tanggung jawabnya dan mengganti kerugian yang dialami konsumen ketika kecelakaan terjadi saat penggunaan produknya.
Praktik Greenwashing: Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Korporasi Ditinjau dari Hukum Indonesia Raynold Sebastian Hasiholan Gultom; Muthia Sakti
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8331.626-641

Abstract

Penelitian berusaha untuk menganalisis praktik greenwashing dengan kerangka hukum yang ada di Indonesia, baik dalam perlindungan hukum terhadap praktik greenwashing, maupun tanggung jawab korporasi dalam mengimplementasikan praktik greenwashing sebagai pelaku usaha. Metode penulisan yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa terdapat beberapa regulasi yang dapat menjadi payung hukum terhadap praktik greenwashing serta dapat mengakomodasi kepentingan konsumen dan lingkungan. Selain itu penulis juga mendapati bahwa prinsip product liability atau pertanggungjawaban produk merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan korporasi ketika melakukan praktik greenwashing. Penulis juga menggarisbawahi tentang e-commerce dapat menjadi salah satu ancaman adanya praktik greenwashing. Maka dari itu perlu peran pemerintah dalam pembaharuan regulasi terkhusus terhadap praktik greenwashing, dan kesadaran konsumen dalam menilai dan menelaah sebelum membeli produk dapat dikategorikan sebagai produk ramah lingkungan.
Penerbitan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang oleh Pengadilan Negeri Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum Bagus Sujatmiko; Muhammad Nurulloh Jarmoko; Indi Muhtar Ismail; Syifa Alam; Fendi Setyawan
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.4.3.8334.563-575

Abstract

Pengadilan negeri sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama dalam memeriksa dan memutus perkara, pada praktiknya sering diberikan dengan kewenangan tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya. Salah satunya adalah penerbitan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara dalam rangka pemilihan umum. Hal ini menimbulkan masalah hukum baru dalam penegakan hukum kita, yakni timbulnya masalah ketidakpastian hukum mengenai surat keterangan yang dimintakan kepada pengadilan negeri tersebut. Masalah ini timbul dikarenakan pengadilan negeri tidak pernah dibentuk oleh undang-undang untuk melakukan pencatatan hutang apalagi menyatakan seseorang bebas dari hutang yang merugikan negara. Bejalan dari hal itu tulisan ini meneliti secara normatif dengan melakukan analisa terhadap kewenangan yang diberikan kepada pengadilan negeri tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Pengadilan disandingkan dengan teori serta sumber hukum lain berkenaan dengan asas kepastian hukum.
Akibat Hukum Cacat Kehendak dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Pinjaman Online Pada E-Commerce Chandraningtyas, Ayusari; Sulastri
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8342.750-759

Abstract

Technological advancements have transformed the lifestyle of society in various fields, including the economy, education, social aspects, and others. This is evident in the increasing number of internet users, one of which is e-commerce. Transactions conducted on e-commerce platforms are considered valid when there is an electronic contract or other form of agreement indicating the consent of the parties involved. Typically, this electronic contract is represented by the terms and conditions of the e-commerce platform. However, what if the contract contains elements of defective consent, such as fraud, misrepresentation, or coercion? In several prior studies found by the researcher, there has been no discussion of the elements of defective consent in online purchase agreements involving online loans in e-commerce. This research contributes to understanding the legal consequences related to defective consent in online purchase agreements, provides guidance for avoiding potentially problematic transactions, and highlights the need for better supervision of online purchase transactions involving online loans in e-commerce. This study employs a juridical-normative method, and the approach used is the statutory approach and the case approach. The research delves into the validity of purchase agreements involving online loans in e-commerce and their legal implications concerning defective consent. The research discusses the validity criteria of agreements based on the Civil Code and the Electronic Information and Transactions (ITE) Law. In the context of purchase transactions, the agreement's validity is recognized if both subjective and objective criteria are met. However, defective consent, such as misrepresentation and fraud, can affect the validity of the agreement, which can be annulled if the subjective criteria are not met.
Implementasi Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan (K3) Pada Pekerja Work From Anywhere (WFA) Hasna Nurul Zahida; Andriyanto Adhi Nugroho
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8345.870-875

Abstract

The Work From Anywhere (WFA) work system implemented by some companies allows workers to work from various places, which can become workplaces for them. In reality, each location has various potential risks of work accidents, especially if the place is not suitable for work, and often workers are not aware of the risks that may exist. The purpose of this research is to analyze the application of Occupational Safety and Health (OHS) Guarantees for Work From Anywhere (WFA) workers. This research uses an empirical juridical method with a focus on statutory analysis using a conceptual approach, because all data collected through interviews. Data is obtained through interviews with workers who undergo the WFA work system in various companies in Indonesia. The results show that there is currently no expansion of the regulations that have been adopted by the Ministry of Manpower that cover all types of work, including those undergoing WFA. In addition, companies that implement WFA only provide personal insurance to their workers, without clear provisions regarding the application of work in situations where workers experience work accidents while undergoing WFA.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Janji Pelaku Usaha Arisan Online Yang Belum Pasti Cahyani, Nadzira Arrum; Hutabarat, Sylvana Murni Deborah
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8365.742-749

Abstract

Arisan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tatap muka namun saat ini arisan telah mengalami perkembangan yaitu dapat dilakukan secara online yaitu tanpa adanya pertemuan langsung dengan para anggotanya. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui perlindungan konsumen terhadap arisan online berdasarkan undang-undang, yang dalam pelaksanaannya terdapat janji belum pasti. Tidak adanya pertemuan langsung menjadikan pelaksanaan arisan online memiliki resiko yang tinggi. Anggota arisan online yang dirugikan seharusnya melapor dan mendapat perlindungan. Namun, kebanyakan dari mereka hanya menunggu itikad baik pelaku karena mengetahui proses hukum yang lama. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi konsumen terhadap janji pelaku usaha arisan online yang belum pasti dan pertangunggungjawaban pelaku usaha arisan online terhadap pelanggaran janji. Penelitian ini mempergunakan metode hukum normatif dengan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu bahan hukum primer berupa UUPK, serta bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian dan artikel ilmiah serta bahan hukum tersier berupa kamus, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis deskriptif sehingga menjawab permasalahan sesuai dengan undang-undangasil penelitian memperlihatkan perlindungan hukum konsumen terhadap janji pelaku usaha arisan online yang belum pasti tercantum pada Pasal 9 dan Pasal 12 UUPK, dalam UUPK juga terdapat hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang harus dipenuhi. Selain itu, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha arisan online yang melanggar janji harus melaksanakan ganti rugi sesuai Pasal 19 UUPK. Masyarakat harus lebih waspada dalam kegiatan arisan online, serta pelaku usaha harus memenuhi tanggungjawab sesuai dengan UU yang berlaku dan pemerintah perlu mengkaji peraturan khusus arisan online.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terhadap Keabsahan Penerbitan Risalah Lelang Elektronik Platform E-Marketplace Br Turnip, Lydia Fransiscani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.1.8378.733-741

Abstract

Hadirnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yakni No. 213/PMK.06/2020 telah menjawab tantangan perubahan pelaksanaan lelang dari konvensional menjadi berbasis internet. Pelaksanaan lelang yang dahulu harus dihadiri oleh peserta lelang, kini dapat dilakukan melalui sebuah e-Marketplace Auction, pada halaman website lelang.go.id. Hal ini guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Namun pada praktiknya, proses lelang berbasis internet masih kurang sempurna karena belum diaturnya mengenai penerbitan Risalah Lelang Elektronik, sehingga Pihak yang berkepentingan harus datang ke KPKNL untuk mendapatkan Kutipan dari pihak Minuta Risalah Lelang yang terbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat Lelang atau Kepala KPKNL. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat permasalahan, meliputi apakah akta autentik dapat diterbitkan dengan bentuk surat elektronik berdasarkan UU ITE, dan bagaimana keabsahan penerbitan Risalah Lelang Elektronik dalam proses lelang melalui Platform e-Marketplace Auction pada halaman website (lelang.go.id.) berdasarkan UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode analisis kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian dipeoleh Akta Autentik pada umumnya tidak dapat diterbitkan secara elektronik karena merupakan jenis Surat Yang Berharga berdasarkan Penjelasan Pasal 5 Ayat (4) UU ITE. Namun, dapat dikecualikan dan dibolehkan untuk Akta Autentik diterbitkan dalam bentuk elektronik khusus untuk Akta Autentik yang telah diatur dalam ketentuan lain yang memperbolehkan akta tersebut diterbitkan, dan penerbitan Risalah Lelang Elektronik dapat dilakukan dan absah apabila telah didukung dalam ketentuan lain yang dimaksud dalam Pasal 6 UU ITE mengenai mekanisme penerbitan Risalah Lelang Elektronik.

Page 37 of 40 | Total Record : 395

 35   36   37   38   39 

Filter by Year

2020 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum (In Press) Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 3 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 3 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1 No. 1 (2020): Jurnal Interpretasi Hukum More Issue