cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 432 Documents
 39   40   41   42   43 
The Constitutional Court’s Systematic, Structural, and Teleological Interpretation of the Judicial Commission’s Authority and Its Implications for Judicial Independence Teguh , Pri Pambudi
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2221

Abstract

Post-amendment constitutional reform of the 1945 Constitution introduced the Judicial Commission as an independent state institution tasked with safeguarding the honor and integrity of judges. While prior studies have examined the institutional relationship between the Judicial Commission and the Supreme Court, limited attention has been given to the patterns of legal interpretation employed by the Constitutional Court in defining the Commission’s authority and their implications for the design of judicial power; this article therefore offers novelty by employing a systematic, structural, and teleological interpretative approach. This article aims to analyze the constitutional construction of the Judicial Commission’s authority from the perspective of state institutional theory and to examine the Constitutional Court’s interpretation in Decision No. 005/PUU-IV/2006, Decision No. 43/PUU-XIII/2015, and Decision No. 92/PUU-XVIII/2020, along with its implications for judicial independence. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, analyzed through qualitative descriptive methods. The findings indicate that the Judicial Commission’s authority under Article 24B of the Constitution constitutes a constitutional mechanism to safeguard judicial integrity through ethical oversight and participation in the nomination of Supreme Court justices as part of a checks and balances system. Furthermore, the Constitutional Court consistently interprets this authority through systematic, structural, and teleological approaches by positioning judicial independence as the primary parameter, thereby constructing a complementary institutional relationship between the Judicial Commission and the Supreme Court in maintaining the balance between independence and accountability.
Implementation of Legal Protection for Child Victims of Serious Abuse: Study of Decision Number 297/PID.B/2023/PN JKT.SEL M. Arif Fazillah; Rahul Ardian Fikri; Fitria Ramadhani Siregar
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2236

Abstract

This study discusses the legal protection of children as victims of criminal acts of severe abuse through a case study of the Decision of the South Jakarta Regional Court No. 297/PID.B/2023/PN JKT.SìEL. Children as a vulnerable group have special rights guaranteed by national and international law. This study aims to analyze how the implementation of legal protection for child victims of severe abuse in the criminal justice process, and to assess the extent to which the judge's decision reflects the principles of justice and child protection. The method used is normative juridical with a case study approach to court decisions. The results of the analysis showthat although there are law enforcement efforts against perpetrators, protection for child victims is not yet fully optimal, especially in the aspects of psychological recovery and guarantees of non-repetition. This study recommends the need to strengthen child assistancemechanisms in legal processes and increasesynergy between child protection institutions.
Tinjauan Yuridis Persetujuan Tindakan Kedokteran dan Rekam Jejak Artificial Intelligence dalam Layanan Kesehatan Karunia Krisman Gulo
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2248

Abstract

Artikel ini mengkaji kesenjangan hukum dalam kerangka pengaturan Indonesia mengenai persetujuan tindakan kedokteran, pelindungan data pribadi, rekam medis elektronik, dan sistem elektronik ketika pengambilan keputusan klinis dibantu oleh AI. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis UU Kesehatan, UU Pelindungan Data Pribadi, Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis, serta rezim sistem elektronik dalam UU ITE dan PP 71/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen-instrumen tersebut belum terhubung secara operasional untuk menjawab persoalan pembuktian dan akuntabilitas yang ditimbulkan oleh sistem AI yang opak, adaptif, dan intensif data dalam layanan klinis. Norma yang ada memang telah mengenal kewajiban persetujuan, pelindungan data, rekam medis elektronik, dan audit trail, tetapi belum menyediakan mekanisme yang klinis-relevan untuk mencatat bagaimana AI berkontribusi terhadap suatu keputusan medis tertentu maupun bagaimana tanggung jawab seharusnya dibagi antara klinisi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengembang. Untuk menutup celah tersebut, artikel ini mengusulkan dua instrumen operasional, yaitu AI disclosure minimum set dan AI decision log yang terintegrasi ke dalam rekam medis elektronik. Kedua instrumen ini ditujukan untuk memperkuat meaningful consent, memperbaiki akses pembuktian dalam sengketa, dan mendukung pembagian tanggung jawab yang lebih adil dalam layanan kesehatan berbantuan AI.
Tinjauan Yuridis Empiris Efektivitas Pelaksanaan Program PTSL dalam Menjamin Kepastian Hukum di Kabupaten Toba Samosir Lim, Rikal Laowady; Nur Handayati; Cornelis, Vieta Imelda; Vallencia Nadya Paramita
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2175

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan PTSL di Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta mengkaji upaya penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (sosiologis) dengan mengkaji implementasi norma hukum dalam praktik. Data primer diperoleh melalui wawancara dan kuesioner di Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Toba Samosir secara normatif telah berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018. Namun, secara empiris efektivitasnya belum optimal akibat beberapa kendala utama, yaitu ketidaklengkapan dokumen kepemilikan, ketidakjelasan batas tanah, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum, serta keterbatasan administrasi. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan PTSL tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian prosedural, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dan kapasitas kelembagaan. Penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan normatif dan realitas empiris dalam program PTSL. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi hukum kepada masyarakat, peningkatan kualitas administrasi pertanahan, serta optimalisasi koordinasi dan pengawasan teknis agar tujuan kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan dapat tercapai secara lebih efektif.
Tanggung Negara Terhadap Kecelekaan Lalu Lintas Akibat Kondisi Jalan Berlubang Perspektif Perlindungan Hukum Puspita Sari, Septiani Tiara; Marwiyah, Siti; Hamdani, Fathul; Aribawa, Muhammad Yustino
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2191

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk tanggung jawab negara terhadap kecelakaan lalu lintas akibat jalan berlubang dalam perspektif perlindungan hukum dan hukum administrasi negara. Rumusan masalah difokuskan pada dasar hukum pertanggungjawaban negara serta bentuk kelalaian pemerintah dalam pemeliharaan jalan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian pemerintah dalam memperbaiki jalan rusak dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi dan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (onrechtmatige overheidsdaad). Novelty penelitian ini terletak pada konsep preventive liability berbasis risiko pelayanan publik sebagai model pertanggungjawaban preventif negara guna memperkuat perlindungan hukum dan akuntabilitas penyelenggaraan infrastruktur jalan.
Rekonstruksi Konsep Cacat Kehendak dalam Era Artificial Intelligence: Pembatalan Perjanjian Akibat Deepfake Herawati, Agustina
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2199

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkualifikasikan deepfake dalam kerangka doktrin cacat kehendak serta menguji apakah fenomena tersebut lebih tepat dipahami sebagai kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog), atau memerlukan rekonstruksi penafsiran Pasal 1321 KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deepfake pada umumnya memenuhi struktur penipuan karena melibatkan manipulasi yang disengaja untuk mendorong terbentuknya persetujuan. Namun, dalam kondisi tertentu, terutama apabila manipulasi dilakukan oleh pihak ketiga, deepfake dapat menimbulkan kekhilafan esensial mengenai identitas atau kewenangan. Penelitian ini berargumen bahwa tidak diperlukan perubahan norma, melainkan rekonstruksi penafsiran doktrin cacat kehendak agar mampu mencakup manipulasi representasi audiovisual berbasis artificial intelligence. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penajaman parameter normatif dalam menilai kekhilafan identitas digital serta perluasan makna penipuan dalam konteks hubungan kontraktual elektronik.
Konsekuensi Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Yang Dinyatakan Mafqud Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Penetapan Nomor : 221/Pdt.P/2024/Pa.Pwt) Nuriswanti, Nuriswanti; Setya, Kartika Winkar; Nurrozalina, Rakhma; Eko Wati, Endang; Sukirno, Sukirno
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2204

Abstract

Penelitian ini membahas konsekuensi yuridis terhadap penetapan ahli waris yang dinyatakan mafqud (orang hilang) dalam perspektif hukum perdata Islam dengan studi kasus Penetapan Nomor: 221/Pdt.P/2024/PA.Pwt di Pengadilan Agama Purwokerto. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi yuridis dari penetapan ahli waris yang dinyatakan mafqud (orang hilang) dalam perspektif hukum perdata Islam, permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini meliputi pertimbangan hukum hakim dalam penetapan status mafqud serta implikasi yuridis yang timbul terhadap hak-hak kewarisan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep mafqud dalam fikih klasik dengan praktik hukum positif di Indonesia, khususnya dalam hal batas waktu dan mekanisme penetapan. Majelis Hakim dalam putusan a quo mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan mengacu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata. Penetapan mafqud membawa konsekuensi hukum terhadap status kewarisan, pengelolaan harta, serta perlindungan hak ahli waris lain. Namun demikian, masih terdapat potensi konflik hukum apabila mafqud kembali di kemudian hari, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum
The Principle of State Sovereignty and Its Limitations under Contemporary International Law: Implications for Indonesia's Foreign Policy and Regional Cooperation Yoesry, Erni; Annisa Putri, Nur; Selviani, Evi; Nurdin, Elmiati; Putri Febriyanti, Nur Ilmi
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2206

Abstract

This study aims to analyze the principle of state sovereignty and its limitations in the context of international law, along with its implications for Indonesian foreign policy. This study will be conducted using a qualitative research approach, relying on normative legal research methods and utilizing secondary data from various international legal instruments, academic literature, and relevant policy documents. The study's findings highlight the importance of the principle of sovereignty in international relations, yet its implementation is often subject to various constraints within the context of international law, including international commitments in the areas of human rights, environmental protection, global security, and international cooperation. For Indonesia, the evolving interpretation of sovereignty requires a strategic balance between maintaining national autonomy and fulfilling international responsibilities. Indonesia's active engagement in regional frameworks, particularly within ASEAN, reflects an adaptive foreign policy approach that seeks to uphold sovereignty while promoting regional stability and cooperation.
Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Prajurit TNI Selaku Pejabat di Kementerian/Lembaga dalam Perspektif Strain Theory Robert K. Merton Adhytama, Temmy; Gultom, Potler
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2222

Abstract

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab pidana personel aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan korupsi saat menjabat sebagai pejabat di kementerian atau lembaga pemerintah, dengan menggunakan kasus Basarnas sebagai titik fokus. Konflik hukum normatif muncul antara Hukum Pengadilan Militer sebagai lex specialis untuk subjek dan Undang-Undang Anti Korupsi sebagai lex specialis untuk tindak pidana, menciptakan ambiguitas yurisdiksi dan melemahkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, kasus, dan historis, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme Pengadilan Konektivitas merupakan model ideal tetapi sering diabaikan dan digantikan oleh segregasi, sehingga mengurangi efektivitas hukum. Melalui Teori Ketegangan Robert K. Merton, korupsi oleh personel TNI dipandang sebagai adaptasi inovatif yang didorong oleh tekanan struktural antara tujuan budaya dan sarana hukum yang tidak memadai, diperkuat oleh persepsi risiko rendah di bawah yurisdiksi militer. Studi ini merekomendasikan harmonisasi Undang-Undang Pengadilan Militer dan Undang-Undang Anti Korupsi, penguatan mekanisme konektivitas, dan peningkatan koordinasi antarlembaga untuk memastikan akuntabilitas yang adil dan konsisten bagi anggota TNI yang bertugas dalam peran sipil.
Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Jembrana Kepakisan, I Putu Aryana; Putu Widiati, Ida Ayu; Wirawan, Ketut Adi
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2228

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur dan faktor-faktor penghambat pemenuhan Hak Restitusi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Adapun penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang hasil akhirnya dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan prosedur pemenuhan Hak Restitusi dapat diajukan oleh pihak korban, didampingi oleh LPSK dan Lembaga Perlindungan Anak. Restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun setelah adanya putusan incracht. Terkait mekanisme penghitungan besaran Restitusi masih belum terdapat standarisasi, namun pihak LPSK dapat melakukan asesmen kalkulasi permohonan dengan batas nilai kewajaran dan proyeksi pemulihan psikologis sebagai acuan. Faktor penghambat internal mencakup belum adanya standarisasi penghitungan Restitusi, realisasi perlelangan aset yang terhambat, kurangnya daya paksa hukum dan tidak terlaksananya Dana Bantuan Korban. Faktor penghambat eksternal mencakup minimnya informasi mengenai Restitusi, kendala administrasi, itikad baik dan kondisi ekonomi pelaku serta terbatasnya fasilitas pemulihan psikologis.

Page 41 of 44 | Total Record : 432

 39   40   41   42   43 

Filter by Year

2022 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue