VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Kebijakan Aplikasi Whatsapp Satu (AWAS) Komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung Terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ]]>
<![CDATA[Hendryan, Dery]]>;
<![CDATA[Male, Martina]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.3295
<![CDATA[Memasuki era digital dan disrupsi informasi, kita butuh inovasi baru (kebaharuan) dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik digital adalah jawabannya sebagai solusi mengubah sistem pelayanan publik konvensional yang dikenal lambat, tidak efisien dan syarat pungli. Penulis fokus pada kebijakan Pimpinan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung atas penggunaan pelayanan publik berbasis aplikasi teknologi informasi bernama Aplikasi Whatsapp Satu disingkat AWAS sebagai wujud komitmen terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik selanjutnya disingkat UU Pelayanan Publik. Walau menghadapi kendala, namun pemberlakuan AWAS dirasakan dampaknya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), keluarga WBP dan stakeholders karena pelayanan semakin cepat, mudah dan nyaman. Berikutnya pengembangan pelayanan digital dengan aplikasi online ini dapat terkoneksi dengan Sistem Data Pemasyarakatan (SDP) dan menjangkau seluruh masyarakat dari tempatnya masing-masing]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Mengenai Pembatalan Pesanan Melalui Aplikasi Ojek Online Di Pangkalpinang Dalam Perspektif Hukum Bisnis ]]>
<![CDATA[Pawari, Rahmiati Ranti]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.3296
<![CDATA[Membahas tentang pembatalan pesanan melalui aplikasi ojek online dari perspektif hukum bisnis, serta implikasi hukum bagi pengemudi ojek online. Dengan metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan kasus, hukum, dan analisis. Penelitian ini menggunakan data primer dalam penelitian penulis melakukan wawancara langsung dan observasi lapangan untuk mendapatkan data di lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatalan sepihak melalui aplikasi merupakan perbuatan melawan hukum, penggunaan layanan pada aplikasi termasuk perjanjian. Serta pembatalan pesanan secara sepihak dapat menimbulkan implikasi hukum bagi pengemudi ojek online. Untuk itu, konsumen yang menggunakan aplikasi diharapkan mematuhi aturan layanan aplikasi ojek online. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada konsumen agar dalam menggunakan jasa dalam aplikasi lebih bertanggung jawab dan beritikad baik, serta memberikan pemahaman hukum bagi pengemudi ojek online apabila terjadi pembatalan sepihak berdasarkan hukum yang berlaku]]>
<![CDATA[Analisis Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Melalui Platform Media Sosial ]]>
<![CDATA[Alvina, Alvina]]>;
<![CDATA[Pramesti, Anggita Hanum]]>;
<![CDATA[Fatikah, Azka Lulu]]>;
<![CDATA[Kurniawati, Kurniawati]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v7i2.3387
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan zaman prilaku krimanalitas di Tengah Masyarakat pun mengalamiperkembangan tentunya bukan hanya sekedar pada motiv si pelaku, namun secara teknis jugamengalami perubahan yang sangat signifikan, dari kriminalitas yang sifatnya konvensional dandilakukan dengan cara langsung (face to face) berubah menjadi digital (tidak perlu secaralangsung) hal ini biasa disebut dengan online, pola kriminalnya yakni dengan melaakukanpenipuan secara online melalui media social maupun media telekomunikasi. Sangat menarik bilapersoalan ini dibahas secara mendalam namun sederhana, dikarenan tindak criminal hasilpengebangan teknologi modern ini memunculkan KUHAP baru tentang cyber crime, sehinggamunculah ide untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah jurnal ilmiah dengantitik fokuska pada Tindak Pidana Penipuan melalui Platform Media social. Dalam jurnal ini akandibahas tentang factor penyebab serta Upaya penegaakkan dan pencegaahan Tindak Pidanatersebut. Pendekatan library merupakan Teknik penelitian yang diambil, dan dianalisis secarakualitatif, Memang sangat sederhana namun semoga dapat menyajikan jurnal yang menariksehingga dapat dikembangkan di kemudian hari . serta dapat memberikan analisis factor penyebabterjadinya tindak pidana uga mampu meberikan penyadaran kepada Masyarakat tentangbahayanya kelalaian penggunaan media social demi mencegahnya tindak pidan aini terjadi.]]>
<![CDATA[Analisis Kebijakan Hak Restitusi Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ]]>
<![CDATA[Robzi, Selvi Andira]]>;
<![CDATA[Susanti, Emilia]]>;
<![CDATA[Monica, Dona Raisa]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.2988
<![CDATA[Anak korban dari kekerasan seksual perlu mendapatkan sebuah perlindungan berwujud restitusi. Dimana restitusi merupakan sebuah ganti kerugian yang didapatkan dari pelaku terhadap korban dari tindak pidana. Restitusi yang dijumlahkan oleh lembaga yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dimana ganti rugi ini dijumlahkan oleh LPSK yakni berupa ganti kerugian atas hilangnya kekayaan, ganti kerugian atas nestapa sebagai dampak dari perbuatan pidana, serta penggantian biaya dari perawatan medis atau psikologi.Dengan ini pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendektan yuridis normatif serta dengan penunjang yakni pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data yang mengacu kepada studi kepustakaan dan studi lapangan. Kemudian terdapatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.Hasil dari pembahasan dan penelitian ini menunjukan yakni peran dari LPSk terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yakni terdapat upaya normatif, kemudian uppaya faktual dan upaya ideal yang keseluruhannya memerlukan bantuan dan kerjasama serta bersinergi dari elemen-elemen terkait guna mewujudkan hak restitusi bagi korban mampu terpenuhi dengan adil. Kemudian pula terdapat beberapa aspek yang mampu dan di anggap sebagai faktor penghambat dalam LPSK menjalankan tugasnya seperti Aspek Hukumnya sendiri, kemudian Aspek Penegak Hukumnya, Lalu Aspek pendukung dan penunjang seperti sarana dan prasarana serta Aspek masyarakatnya]]>
<![CDATA[Pemberantasan Korupsi Melalui Pendekatan Integral Penegak Hukum ]]>
<![CDATA[Susanti, Ino]]>;
<![CDATA[Yusnandi, Yudi]]>;
<![CDATA[Hendryan, Dery]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.3297
<![CDATA[Bertolak pada perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik namun apabila di pandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi, ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dari keuntungan perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut, maka dengan demikian tentunya sangat efektif untuk menjerat pelaku korupsi. Permasalahan dalam penelitian ini mengkaji tentang mengapa pemberantasan korupsi sulit diimplementasikan oleh penegak hukum dan bagaimanakah pemberantasan korupsi melalui pendekatan intergritas penegak hukum.Penelitian ini menggunakan data primer dalam penelitian penulis melakukan wawancara langsung dan observasi lapangan untuk mendapatkan data di lapangan.Hasil penelitian menguraikan bahwa pemberantasan Korupsi kian menjadi tuntutan masyarakat Indonesia karena tindak pidana tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang tidak sedikit dan menyebabkan terhambatnya laju pembangunan serta instabilitas perekonomian negara. Akan tetapi tuntutan tersebut nampaknya masih sulit diwujudkan mengingat upaya untuk melaksanakannya tidak mudah. Hal itu disebabkan ketidakjelasan maksud dari undang-undang yang walaupun telah dibentuk dengan kata bahkan kalimat yang tegas, tidak jarang bunyi undang-undang masih menimbulkan keraguan yang memungkinkan terdapatnya pemaknaan yang sempit yang berujung pada tidak berhasilnya undang-undang tersebut menjerat pelaku korupsi ke persidangan guna di tuntut pertanggungjawabannya]]>
<![CDATA[Criminal Fine In The Crime Of Alcoholic Drinks Smuggling ]]>
<![CDATA[Indawan, Ana Aqila Haya Syaharani]]>;
<![CDATA[Susanti, Emilia]]>;
<![CDATA[Shafira, Maya]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.2970
<![CDATA[The aim of this research is to determine the criminal sanctions imposed by fines on perpetrators of the crime of smuggling alcoholic beverages. The method used in this research is a normative legal research method using a statute problem approach. The results of this research are that the forms of sanctions given to perpetrators of the crime of smuggling alcoholic beverages are categorized based on the smuggling carried out in the import and/or export sector. Smuggling carried out in the import sector is subject to sanctions with a minimum imprisonment of 1 (one) year and a maximum imprisonment of 10 (ten) years and a fine of at least IDR 50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of IDR 5,000. 000,000.00 (five billion rupiah), and smuggling in the export sector with a minimum prison sentence of 1 (one) year and a maximum prison sentence of 10 (ten) years and a fine of at least Rp. 50,000,000.00 (fifty million rupiah ) and a maximum of IDR 5,000,000,000.00 (five billion rupiah).]]>
<![CDATA[Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Anak Berhadapan Dengan Hukum ]]>
<![CDATA[Siswanto, Heni]]>;
<![CDATA[Susanti, Emilia]]>;
<![CDATA[Septiana, Rima Marta Ajeng]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.2984
<![CDATA[Pidana pelatihan kerja merupakan amanat dari Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana pelatihan kerja dijatuhkan untuk menggantikan pidana denda. Berdasarkan data dari Bapas Kelas II Bandar Lampung tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 setidaknya terdapat 85 anak yang dihukum pidana pelatihan kerja. Hingga saat ini, Bapas Kelas II Bandar Lampung telah menggandeng sebanyak 21 (enam belas) Pokmas Lipas yang membantu pelaksanaan pembimbingan terhadap terpidana dan menjadi tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja, untuk itu perlu diketahui lebih lanjut peran Pokmas Lipas ini sebagai tempat dalam menajalankan pidana pelatihan kerja. Penelitian ini masuk dalam pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa peran Pokmas secara normatif telah diatur dalam Sk Ditjenpas No. PAS-06.OT.02.02 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan. Secara faktual pokmas lipas telah menjalankan peran sebagaimana diatur dalam Sk Ditjenpas No.PAS-06.OT.02.02. Secara ideal seahrusnya pokmas lipas memberikan arahan moral dan spiritual. Adapun faktor yang menjadi penghambat pelaksaanaan pidana pelatihan kerja yaitu faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Saran yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu seharusnya pemerintah membuat aturan hukum tersendiri dalam hal mekanisme pelaksanaan pidana kerja sosial, serta aparat penegak hukum khususnya jaksa sebagai eksekutor putusan harus berperan aktif dalam pelaksanaan pidana pelatihan kerja]]>
<![CDATA[Analisis Dampak Adanya Dissenting Opinion Hakim Terhadap Perkara Perdata ]]>
<![CDATA[Yuliana, Tora]]>;
<![CDATA[Robianti, Masayu]]>;
<![CDATA[Kharnady, Triyuda]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.3304
<![CDATA[Sistem peradilan menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat dalam suatu kasus, terutama ketika terdapat kelompok minoritas atau dissenting opinion. Fenomena ini menarik dalam konteks kasus Denden Verzet, khususnya kasus No.12/Pdt.Bth/2020/PN.Kla Jo.78/PDT/2020/PT.TJK. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapat (dissenting opinion) secara mendalam pada perkara No.12/Pdt.Bth/2020/PN.Kla Jo.78/PDT/2020/PT.TJK, untuk memahami putusan perkara perdata No.12 /Pdt.Bth/2020/PN.Kla yang mempunyai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dan dampaknya terhadap putusan hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum mengenai penerapan atau pelaksanaan sebenarnya dari ketentuan normatif dalam setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) dapat berdampak signifikan terhadap putusan perkara perdata. Pertama, adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dapat menimbulkan keraguan terhadap kekuatan hukum putusan tersebut. Pihak-pihak yang kalah dapat menggunakan perbedaan pendapat tersebut sebagai dasar untuk mengajukan banding atau kasasi, dengan alasan bahwa keputusan mayoritas tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi putusan Pengadilan Tinggi, dimana pertimbangan hukum pada tingkat banding sama dengan pemikiran Dissenting opinion hakim Pengadilan Negeri pertama]]>
<![CDATA[Meminimalisir Terjadinya Disparitas Pidana Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Atika]]>;
<![CDATA[Rosidah, Nikmah]]>;
<![CDATA[Shafira, Maya]]>;
<![CDATA[Dewi, Erna]]>;
<![CDATA[Achmad, Deni]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.3079
<![CDATA[Permasalahan pidana mengenal adanya suatu ketimpangan dalam pemberian hukuman pidana yang disebut dengan disparitas. Disparitas pidana merupakan suatu pelaksanaan pidana yang berbeda atau tidak sama bagi pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sejenis atau serupa. Disparitas pidana akan menjadi permasalahan di kemudian hari apabila dikaitkan dengan pendidikan administrasi. Dimana pelaku akan melakukan perbandingan mengenai tindak pidana yang dapat ditanggung oleh orang lain. Akan terjadi suatu kejadian ketidakadilan mengenai perbedaan pidana yang akan berimplikasi pada stigma negatif oleh narapidana dan masyarakat yang akan memperkuat ketidakadilan peradilan dalam menentukan penjatuhan putusan pidana. Dalam hal ini terdapat banyak aspek yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana. Akan terjadi suatu peristiwa ketidakadilan mengenai perbedaan pidana yang akan berimplikasi pada stigma negatif oleh narapidana dan masyarakat yang akan memperkuat ketidakadilan peradilan dalam menentukan penjatuhan putusan pidana. Dalam hal ini terdapat banyak aspek yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana]]>
<![CDATA[Perjanjian Kredit Jual Beli Kepemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ]]>
<![CDATA[Mirwansyah, Mirwansyah]]>;
<![CDATA[Lutfi, Muhamad]]>;
<![CDATA[Diwirya, Irwan Jaya]]>
<![CDATA[ VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24967/vt.v6i2.3294
<![CDATA[Kehadiran sistem kredit pemilikan rumah sangat dibutuhkan oleh masyarkat yang penghasilan ekonominya rendah, kecil dan menengah. Pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak Bank kepada nasabah untuk membayar pembelian rumah atas dasar kepercayaan dan keyakinan bahwa nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dari uraian dan latar belakang di atas menjadi permasalahan sebagai berikut: 1.Bagaimanakah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur jual beli kepemilikan rumah melalui perjanjian kredit? 2. Bagaimanakah Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah ?Metode yang digunaakan pada penelitian ini melalui pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data sekunder, data primer data tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data. klasifikasi data dan analisis data.Hasil penelitian dan pembahasan bahwa jual beli dengan sistem angsuran tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata, tetapi praktek ini memang diperbolehkan mengingat Pasal 1338 KUHPerdata yang menganut sistem kebebasan berkontrak. Sedangkan Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah Debitur memiliki kewajiban yang mengikat terhadap Kreditur, sebagai bentuk tanggungjawab atas kepentingan yang telah disepakatinya dalam peraturan internal Bank sesuai dengn kesepakatan dalam perjanjian kredit pemilikan rumah]]>
