cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.24967/vt
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 194 Documents
 13   14   15   16   17 
Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yohanes Higayon; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5738

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta penerapan sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta penerapannya dalam perkara anak pelaku kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bantuan hukum, pendampingan orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan, perlindungan identitas, persidangan tertutup, serta penerapan pidana penjara sebagai ultimum remedium. Dalam perkara yang dikaji, anak pelaku berusia 16 tahun dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dan pelatihan kerja selama 2 bulan di PPSGBK Cileungsi. Pemidanaan tersebut menunjukkan orientasi pembinaan dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan kondisi individual anak, hasil Litmas, serta dampak terhadap korban. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak pelaku harus tetap diseimbangkan dengan pemulihan dan perlindungan terhadap anak korban.
Analisis Yuridis Normatif Pertanggungjawaban Pidana Ibu Sebagai Pelaku Pembunuhan terhadap Anak yang Baru Dilahirkan Iqba Alkholidi; Mas Agus Priyambodo; Hotman Sinambela; Appe Hutauruk
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5797

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang baru dilahirkan serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara yang diteliti didasarkan pada Pasal 341 KUHP karena pelaku merupakan ibu dari korban, perbuatan dilakukan pada saat atau tidak lama setelah kelahiran, terdapat kesengajaan, dan perbuatan dilatarbelakangi rasa takut kelahiran diketahui namun pembuktian mengenai penyebab kematian bayi memiliki persoalan karena Visum et Repertum tidak dapat menentukan penyebab kematian secara medis. Hakim tetap menyatakan unsur tindak pidana terpenuhi serta tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dalam menjatuhkan pidana Hakim mempertimbangkan seriusnya akibat perbuatan sekaligus usia pelaku yang masih berstatus Anak, kondisi emosional, latar belakang kehamilan, penyesalan, dan kepentingan pembinaan. Pertanggungjawaban pidana dalam perkara tersebut tidak hanya berorientasi pada pembalasan tetapi juga mempertimbangkan prinsip proporsionalitas dan perlindungan terhadap Anak sebagai pelaku.
Analisis Yuridis Rekonstruksi Keputusan Tata Usaha Negara pada Era Artificial Intelligence dalam Perkembangan Demokrasi Digital di Indonesia Kamal Fahmi Kurnia; Dery Hendryan; Satrya Surya Pratama; Yudi Yusnandi
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5713

Abstract

Perkembangan Artificial Intelligencedalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong perubahan terhadap mekanisme pembentukan Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkembangan demokrasi digital di Indonesia. Perkembangan tersebut yang belum diikuti oleh pengaturan hukum administrasi yang secara komprehensif mengatur kedudukan. Mulai dari batas penggunaan, maupun keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara yang dipengaruhi oleh Artificial Intelligence. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara pada era Artificial Intelligencedalam Perkembangan Demokrasi Digital di Indonesia serta merumuskan model rekonstruksi hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan statute approach, conceptual approach, comparative approach, dan case approach. Analisis dilakukan secara preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan kekosongan norma serta merumuskan konstruksi hukum yang sesuai dengan perkembangan administrasi pemerintahan berbasis Artificial Intelligence.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan Keputusan Tata Usaha Negara di Indonesia belum mengakomodasi penggunaan Artificial Intelligencesecara memadai sehingga masih terdapat kekosongan norma mengenai legalitas, transparansi algoritma, audit sistem, mekanisme pengawasan, serta pembagian pertanggungjawaban hukum. Rekonstruksi konsep Keputusan Tata Usaha Negara perlu dilakukan melalui penguatan prinsip negara hukum, penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Penerapan model Human in the Loop, Human on the Loop, dan Human in Command, pengaturan prinsip Explainable Artificial Intelligencedan Algorithmic Accountability, serta penyempurnaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan regulasi Perkembangan Demokrasi Digital.
Praktik Monopoli dan Penguasaan Pasar dalam Pengelolaan Bandar Udara: Analisis Hukum Persaingan Usaha pada Kualanamu, Hang Nadiem, Juanda dan Soekarno-Hatta Andria Kusumarini; Anna Maria Tri Anggraini
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5782

Abstract

Pengelolaan bandar udara memiliki karakteristik ekonomi yang berbeda dengan kegiatan usaha pada umumnya karena membutuhkan investasi besar, menghadapi hambatan masuk yang tinggi, dan melibatkan penguasaan fasilitas yang bersifat esensial. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penguasaan pasar yang perlu diuji berdasarkan hukum persaingan usaha. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik monopoli dan penguasaan pasar dalam pengelolaan bandar udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dengan memperhatikan karakteristik Kualanamu, Hang Nadim, Juanda, dan Soekarno-Hatta. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui pengkajian terhadap ketentuan hukum persaingan usaha, regulasi kebandarudaraan, serta putusan KPPU yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan infrastruktur bandar udara tidak secara otomatis merupakan praktik monopoli yang dilarang. Persoalan hukum timbul ketika kekuatan pasar digunakan untuk menutup akses, menghambat pelaku usaha lain, atau melakukan diskriminasi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Putusan KPPU No. 08/KPPU-L/2016 dan No. 07/KPPU-I/2020 menunjukkan pentingnya membedakan antara penguasaan infrastruktur yang diperlukan karena karakteristik sektor dan penyalahgunaan kekuatan pasar. Oleh karena itu penerapan hukum persaingan usaha perlu menitikberatkan pada pasar bersangkutan, kekuatan pasar, perilaku pelaku usaha, dan dampaknya terhadap persaingan.
Penerapan Prinsip First To File Dalam Penghapusan Merek Terkenal Secara Internasional di Indonesia Stella Afenda; Kasmawati Kasmawati; M Wendy Trijaya; Dianne Eka Rusmawati; Harsa Wahyu Ramadhan
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5601

Abstract

Perkembangan perdagangan global mendorong meningkatnya kebutuhan perlindungan hukum terhadap merek, termasuk bagi pemilik merek internasional yang memasuki pasar Indonesia. Sistem hukum Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyediakan kerangka perlindungan yang selaras dengan standar internasional dan mendukung kepastian hukum bagi pemilik merek. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek internasional, khususnya dalam konteks pendaftaran dan penegakan hak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta instrumen internasional seperti Protokol Madrid dan Konvensi Paris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan prinsip first to file, yang menempatkan pendaftaran sebagai dasar utama perolehan hak atas merek. Walaupun prinsip ini sering menimbulkan kerentanan bagi merek internasional terkenal, Undang-Undang Merek memberikan perlindungan tambahan melalui pengakuan terhadap merek terkenal dan penerapan hak prioritas selama enam bulan. Selain itu, perlindungan hukum diperkuat melalui berbagai instrumen penegakan, seperti gugatan perdata, sanksi pidana, pembatalan merek, penghapusan merek, hingga tindakan untuk mencegah peredaran barang palsu. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan komprehensif bagi pemilik merek internasional, meskipun masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi hukum masyarakat dan potensi penyalahgunaan sistem pendaftaran oleh pihak yang tidak beritikad baik.
Kebijakan Kriminal terhadap Aturan Pidana Khusus dalam KUHP Nasional Ratna Kumala Sari; Khilmatin Maulidah; Muhammad Rizqi Hengki
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5661

Abstract

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menandai reformasi fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui upaya kodifikasi dan unifikasi hukum pidana nasional. Namun, keberadaan berbagai ketentuan pidana khusus di luar KUHP tetap menjadi tantangan dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan kriminal terhadap pengaturan pidana khusus dalam KUHP Nasional serta implikasinya terhadap sistem pemidanaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kriminal dalam KUHP Nasional mengadopsi model kodifikasi terbuka yang tetap memberikan ruang bagi keberlakuan tindak pidana khusus di luar KUHP sepanjang iatur secara tegas dalam undang-undang. Kebijakan ini merupakan bentuk kompromi antara kebutuhan unifikasi hukum pidana dengan tuntutan perkembangan kejahatan modern yang memerlukan pengaturan khusus, seperti korupsi, pencucian uang, terorisme, narkotika, dan hak asasi manusia. Di sisi lain, keberadaan pidana khusus berpotensi menimbulkan disharmoni norma, perbedaan sistem pemidanaan, serta ketidakpastian hukum apabila tidak diselaraskan dengan prinsip-prinsip umum yang dianut KUHP Nasional. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui sinkronisasi asas, pertanggungjawaban pidana, jenis pidana, dan tujuan pemidanaan agar tercipta sistem hukum pidana yang konsisten dan efektif.Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan kriminal terhadap aturan pidana khusus dalam KUHP Nasional mencerminkan pergeseran dari paradigma kodifikasi tertutup menuju kodifikasi terbuka, yang mengakui keberadaan undang-undang pidana di luar KUHP sebagai instrumen penting dalam menghadapi perkembangan kejahatan modern. Meskipun demikian, belum adanya harmonisasi yang komprehensif antara ketentuan umum KUHP Nasional dan berbagai undang-undang pidana khusus berpotensi meinmbulkan dualisme sistem pemidanaan, inkonsistensi penerapan asas hukum pidana serta ketidakseragaman pertanggungjawaban pidana.
Prosedur Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Pajak Berdasarkan Hukum Acara Perpajakan Arief Prayoga; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5743

Abstract

Pembuktian merupakan unsur penting dalam penyelesaian sengketa pajak karena menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan kebenaran fakta yang dipersengketakan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai prosedur pembuktian serta penerapannya dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembuktian telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, meliputi alat bukti, beban pembuktian, kewenangan hakim, dan dasar pengambilan putusan. Sistem pembuktian yang diterapkan lebih mendekati sistem pembuktian bebas yang terbatas, dengan memberikan kewenangan aktif kepada hakim dalam menentukan fakta yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta kekuatan alat bukti. Dalam praktiknya, alat bukti surat atau tulisan menjadi alat bukti yang dominan karena karakteristik Self-Assessment System. Penerapan prosedur pembuktian pada prinsipnya telah mendukung pencarian kebenaran materiil dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak. Namun, masih terdapat potensi perbedaan penilaian akibat luasnya diskresi hakim. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pedoman pembuktian, konsistensi penerapan hukum, peningkatan kompetensi hakim, serta peningkatan kualitas administrasi perpajakan.
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Intan Trisna Metiarni; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5731

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum pidana dan fakta hukum dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status sebagai anggota TNI tidak menghapus pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana umum. Para terdakwa terbukti melakukan penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian korban sebagaimana Pasal 351 ayat (3) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana terpenuhi karena terdapat perbuatan pidana, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana. Pertimbangan hakim meliputi aspek yuridis berupa terpenuhinya unsur tindak pidana dan aspek nonyuridis berupa akibat perbuatan, keadaan terdakwa, tingkat keterlibatan, serta kedudukan terdakwa sebagai prajurit TNI. Penjatuhan pidana penjara dan pemecatan dari dinas militer terhadap terdakwa tertentu mencerminkan penerapan teori pemidanaan gabungan yang memadukan aspek pembalasan dan pencegahan.
Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Konvensional: Studi Kasus Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst Rivaldo Valentino Wibowo; FX Suyud Margono; Sendi Sanjaya; Appe Hutauruk
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5793

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian konvensional serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana para terdakwa didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana perjudian, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesengajaan, sifat melawan hukum, serta tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf. Para terdakwa terbukti terlibat dalam penyelenggaraan perjudian konvensional secara terorganisasi dengan pembagian peran yang berbeda sehingga seluruhnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hukum hakim didasarkan pada surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana. Perbedaan pidana yang dijatuhkan mencerminkan pertimbangan terhadap tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa. Putusan tersebut pada dasarnya telah memenuhi aspek kepastian hukum dan keadilan meskipun aspek kemanfaatan dan daya cegah pemidanaan masih perlu diperkuat.
Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Bank BRI Unit Cabang Untung Suropati Puput Noviana; Bambang Hartono; Intan Nurina Seftiniara
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5489

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Salah satu bentuk korupsi yang masih terjadi adalah penyalahgunaan kewenangan dalam sektor perbankan, khususnya dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2025/PN TJK. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan analisis data secara kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, serta analisis putusan pengadilan, dan diperkuat dengan wawancara terhadap aparat penegak hukum terkait pertanggungjawaban pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Ahmad Zainal Abidin Arif Bin Drs. Aminuddin Syarif, M.Pd. (Alm).

Page 15 of 20 | Total Record : 194

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2018 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS Vol 8, No 1 (2025): VIVA THEMIS Vol 7, No 2 (2024): VIVA THEMIS Vol 7, No 1 (2024): VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS More Issue