cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
justicia.sains20@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : 25274201     EISSN : 25021788     DOI : https://doi.org/10.24967/jcs
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2502-1788; P-ISSN: 2527-4201] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (June and November). The scopes of Justicia Sains Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 344 Documents
 31   32   33   34   35 
Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Kajian Hukum Terhadap Undang-Undang Lingkungan Hidup Elang Satriatama; Mikho Ardinata; Rangga Jayanuarto; Hendi Sastra Putra
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5617

Abstract

Peningkatan aktivitas korporasi di berbagai sektor telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, namun juga meningkatkan risiko terjadinya tindak pidana lingkungan hidup yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan pelanggaran hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, pengaturannya masih menyisakan kelemahan normatif, khususnya terkait konsep kesalahan korporasi, batasan pertanggungjawaban antara korporasi dan pengurus, serta formulasi sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup serta merekonstruksi pengaturannya guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi telah memberikan dasar hukum bagi pemidanaan korporasi, namun belum memberikan kejelasan mengenai parameter kesalahan korporasi dan hubungan pertanggungjawaban antara korporasi dengan pengurus sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Rekonstruksi pengaturan diperlukan melalui penegasan konsep kesalahan korporasi, penguatan sistem pertanggungjawaban dan sanksi pidana yang berorientasi pada pemulihan lingkungan, serta harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyempurnaan norma pertanggungjawaban pidana korporasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu menyempurnakan pengaturan yang ada guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Tujuan Hukum Penerapan Asas Ultimum Remedium pada Tindak Pidana Cukai Razes Ronal Pasaribu; Fristia Berdian Tamza; Ahmad Irzal Fardiansyah; Maudina Hutagalung
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.4688

Abstract

This study will analyze whether the application of the legal principle of ultimum remedium in resolving excise crimes has fulfilled the objectives of the law. According to Gustav Radbruch, "the legal purpose of law is to realize a sense of justice, legal certainty, and benefit". The results of the analysis indicate that the application of ultimum remedium has fulfilled some of the objectives of the law, namely achieving benefit and legal certainty. However, this principle has not fully fulfilled the sense of justice, so improvements are needed in its implementing regulations.
Analisis Sistem Pewarisan Masyarakat Lampung Sai Batin Dalam Keluarga Tanpa Anak Laki-Laki Perspektif Maslahah Mursalah Okta Pariza; Mohammad Yasir Fauzi; Sisca Novalia
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5235

Abstract

Hukum kewaris adat lampung secara umum dapat memaknai sebagai hukum adat memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum warisan, tentang warisan harta warisan, pewaris, dan warisan serta proses peralihan harta warisan kepada ahli waris.  Dengan kata lain hukum waris adat adalah hukum penerus harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pewarisan masyarakat lampung sai batin dalam keluarga tanpa anak laki-laki  dan bagaimana  sistem pewarisan masyarakat lampung sai batin dalam keluarga tanpa anak laki-laki perspektif maslahah mursalah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan pelaksanaan pewarisan masyarakat lampung sai batin dalam keluarga tanpa anak laki-laki. untuk mengetahui bagaimana sistem pewarisan masyarakat lampung sai batin dalam keluarga tanpa anak laki-laki perspektif maslahah mursalah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) .Penelitian lapangan dilakukan dengan mengkaji data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian bersifat Analisis deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang objek penelitian, Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui interview dengan masyakarakat dan keluarga yang tanpa anak laki-laki.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jika didalam satu keluarga tanpa anak laki-laki maka dimungkinkan wanita melakukan sebuah perkawinan adat semanda (ngakuk ragah). Yang artinya perkawinan ini terjadi dikarenakan sebuah keluarga hanya mempunyai anak wanita, maka anak wanita itu mengambil pria (dari anggota kerabatnya ataupun diluar kerabatnya) untuk dijadikan suami dan mengikuti kerabat isteri.
Pemaafan Hakim Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Najwa Fadilla Putri; Gelar Ali Ahmad
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5143

Abstract

This study analyzes the application of judge forgiveness or rechterlijk pardon in the Mempawah District Court Decision Number 512/Pid.B/2025/PN Mpw related to the crime of negligence causing death. The focus of the research is directed at the interpretation of Article 54 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, especially the elements of the lightness of the act, the personal circumstances of the perpetrator, and the circumstances at the time and after the crime occurred. This research is normative juridical research with legislative, conceptual, and case approaches. The results of the study showed that the panel of judges interpreted the elements of the lightness of the act contextually, not solely based on the consequences in the form of death or criminal threats. The decision also shows the existence of an open-textured norm in Article 54 paragraph (2) of the National Criminal Code which has the potential to cause disparity in decisions between cases in court. Therefore, a Supreme Court Regulation (PERMA) is needed as an interpretive guideline so that the application of judge pardons remains consistent, proportionate, and provides legal certainty as well as maintaining uniformity in the application of norms in national criminal justice practice.
Pengawasan Perdagangan Aset Keuangan Digital Pasca Peralihan dari Bappeti ke OJK: Konsolidasi Kelembagaan, Perizinan, dan Perlindungan Konsumen di Indonesia Parama Nawa Yoga
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5265

Abstract

Pengawasan perdagangan aset keuangan digital di Indonesia setelah kewenangan pengaturan dan pengawasan aset kripto beraliih dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditas kepada Otoritas Jasa Keuangan. Peralihan tersebut menandai perubahan paradigma hukum dari rezim perdagangan komoditi menuju rezim sektor jasa keuangan yang menuntut pengawasan berbasis risiko, kepastian perizinan, tata kelola penyelenggara, dan perlindungan konsumen yang lebih kuat. Permasalahan utama yang dikaji dalam artikel ini meliputi konstruksi hukum peralihan kewenangan, implikasinya terhadap status legal penyelenggara perdagangan aset keuangan digital, serta efektivitas model perlindungan konsumen dalam ekosistem aset digital yang bercirikan volatilitas tinggi, asimetri informasi, risiko teknologi, dan promosi digital yang masif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kelembagaan, dan kasus/fenomena sosial. Artikel ini berargumen bahwa peralihan kewenangan kepada OJK tidak boleh dipahami sekadar sebagai perubahan administratif, melainkan sebagai rekonstruksi kelembagaan pengawasan pasar digital yang memerlukan integrasi antara perizinan, pengawasan perilaku pasar, manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan koordinasi lintas otoritas. Artikel ini merekomendasikan model pengawasan aset keuangan digital yang berbasis risiko, terintegrasi, adaptif terhadap inovasi teknologi, serta berorientasi pada akuntabilitas platform dan perlindungan konsumen.
Perlindungan Hak Privasi Tersangka Dalam Upaya Paksa Penggeledahan Data Digital Menurut Proyeksi KUHAP 2025 M. Ghiffari Andrista; Ahmad Irzal Ferdiansyah; Agus Triono; Erna Dewi; Fristia Berdian Tamza
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5415

Abstract

Transformasi pembuktian ke arah digital menimbulkan kerentanan baru terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak privasi tersangka akibat praktik fishing expedition (ekspedisi memancing) dalam penggeledahan gawai di bawah rezim KUHAP 1981. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji filosofi pelindungan hak privasi dan menganalisis implikasi normatif Bab VI khususnya Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, pelindungan privasi dalam upaya paksa penggeledahan digital bertumpu pada prinsip due process of law, asas proporsionalitas, dan asas subsidiaritas, di mana ruang digital diakui sebagai ekstensi martabat manusia yang tidak boleh diinvasi secara sewenang-wenang oleh negara. Secara normatif, proyeksi Pasal 142 KUHAP 2025 merekonstruksi kewenangan penegak hukum melalui keharusan izin dari Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) sebagai bentuk judicial scrutiny. Regulasi ini secara tegas mewajibkan penerapan metode ekstraksi tertarget (targeted extraction), melarang eksploitasi data pribadi yang tidak relevan dengan pokok perkara, dan mensyaratkan adopsi exclusionary rule yang menggugurkan kekuatan pembuktian bagi bukti elektronik yang diperoleh secara melawan hukum (unlawfully obtained evidence).
Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Rian Rizky Dermawan; Maroni Maroni; Rinaldy Amrullah; Hieronymus Soerjatisnanta; Maya Shafira; Winda Yunita
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5228

Abstract

Perkembangan teknologi artificial intelligence telah melahirkan berbagai bentuk inovasi digital, salah satunya teknologi deepfake yang mampu memanipulasi audio, gambar, maupun video secara realistis. Di satu sisi, teknologi tersebut memberikan manfaat dalam industri kreatif dan pengembangan teknologi digital, namun di sisi lain juga menimbulkan ancaman serius berupa penyebaran disinformasi, penipuan digital, pencemaran nama baik, pornografi non-konsensual, hingga manipulasi politik. Permasalahan utama dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini adalah belum adanya pengaturan khusus mengenai deepfake sehingga menimbulkan kekosongan norma dalam penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake, mengkaji kelemahan sistem pertanggungjawaban pidana yang berlaku, serta merumuskan rekonstruksi kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan deepfake di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan kejahatan berbasis artificial intelligence karena regulasi yang ada masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai ketentuan seperti KUHP, UU ITE, UU PDP, dan UU TPKS. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pertanggungjawaban pidana melalui pembentukan regulasi khusus terkait artificial intelligence dan deepfake guna menciptakan kepastian hukum, perlindungan korban, serta efektivitas penegakan hukum di era digital.
Analisis Hukum Perdata terhadap Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli Sapi melalui Media Sosial Dewi Istikomah; Ambariyani Ambariyani
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.4975

Abstract

The development of social media has transformed buying and selling practices, including cattle transactions, by providing convenience while also increasing the potential for breach of contract due to discrepancies between agreement and performance. This research is important because there has been no specific study examining the legal consequences of breach of contract in cattle sale transactions through social media based on civil law. This study aims to identify the forms of breach of contract and analyze their legal consequences. This research uses field research with a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The results show that the breach of contract occurred when the seller delivered a cow that did not conform to the agreed specifications. The legal consequences include contract cancellation and refund of the down payment as a form of seller liability, demonstrating that breaches in social media transactions still create legal consequences and provide legal protection for the injured party.
Analisi Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Menurut Pasal 374 KUHP (Studi Keputusan Nomor 1585/Pid.B/2025/PN Mdn) Mariano Pangihutan Limbong; Deny Guntara; Muhamad Abas
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5366

Abstract

Hubungan kerja dan pelanggaran kepercayaan yang diberikan atasan kepada karyawan dapat mengakibatkan kejahatan terhadap aset dalam bentuk penggelapan. Akibat dari tindakan ini, korban mengalami kerugian finansial, dan hubungan kepercayaan di tempat kerja menjadi terganggu. Peneliti mengidentifikasi masalah terkait pengaturan hukum mengenai penggelapan sesuai dengan Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Mereka juga menganalisis faktor-faktor penyebab dan konsekuensi yang muncul dari penggelapan, seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor 1585/Pid.B/2025/PN MdnData sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier menjadi dasar bagi penelitian deskriptif analitis ini. Unsur-unsur dari tindak pidana penggelapan dalam jabatan sesuai dengan penerapan Pasal 374 KUHP tercantum dalam Putusan Nomor 1585/Pid.B/2025/PN Mdn berdasarkan hasil kajian. Terdakwa terbukti mengambil alih barang milik korban karena adanya hubungan kerja. Ia menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan menggadaikan sepeda motor milik korban untuk kepentingan pribadi dan bermain judi online. Faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana ini meliputi faktor ekonomi, kesempatan, rendahnya moral, kesadaran hukum, dan pengaruh perjudian online. Selain itu, dampak yang ditimbulkan mencakup kerugian materiil bagi korban, hilangnya rasa percaya dalam hubungan kerja, dan keresahan di Masyarakat
Constitutional Capture terhadap Mahkamah Konstitusi di Indonesia: Pola, Kerentanan Institusional, dan Rekonstruksi Perlindungan Konstitusional M.Yasin Al Arif; Ari Priyanto
JUSTICIA SAINS - Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/jcs.v11i1.5420

Abstract

The development of constitutional law in Indonesia in recent years has shown the increasing vulnerability of the Constitutional Court to political influence, particularly through the dismissal of Constitutional Justice Aswanto before the end of his term, amendments to the Constitutional Court Law, and Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the age requirements for presidential and vice-presidential candidates. This study aims to analyze patterns of constitutional capture of the Constitutional Court and formulate a model of constitutional protection that can strengthen the institution's independence. This research is doctrinal legal research using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The legal materials used consist of laws and regulations, Constitutional Court decisions, journal articles, books, and research reports, analysed qualitatively using prescriptive-analytical methods. The results show that constitutional capture of the Constitutional Court occurs through three main patterns: appointment capture, recall capture, and political loyalty capture. These three patterns are made possible by the ambiguous relationship between the proposing institution and the constitutional justices, weak constitutional tenure protection, the dominance of political branches of power in the process of filling judicial positions, and the absence of an independent institution to conduct the selection of constitutional justices. To address these issues, this study proposes the reconstruction of constitutional protection through strengthening constitutional tenure protection, establishing an Independent Constitutional Court Selection Commission, and developing a constitutional safeguard mechanism to prevent constitutional capture of the Constitutional Court in Indonesia.

Page 33 of 35 | Total Record : 344

 31   32   33   34   35 

Filter by Year

2016 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2026): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2025): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 1 (2024): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 2 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 1 (2023): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 1 (2022): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2021): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2020): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2019): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2018): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2017): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2016): JUSTICIA SAINS: Jurnal Ilmu Hukum More Issue